Dirumorkan Wafat, Mullah Baradar: Alhamdulillah Saya Sehat dan Baik-baik Saja

Redaktur: Mazaya

IIA(Jurnalislam.com) – Wakil Perdana Menteri Imarah Islam Afghanistan (IIA) menegaskan bahwa dia masih hidup, sekaligus menyangkal rumor pembunuhannya yang muncul menyusul adanya isu perpecahan internal dalam kelompok Taliban hampir sebulan setelah mengambil alih Kabul.

 

Mullah Abdul Ghani Baradar muncul dalam sebuah wawancara dengan penyiar nasional negara itu pada hari Rabu (15/9/2021) dan mengungkapkan bahwa dia “bepergian dari Kabul sehingga tidak memiliki akses ke media untuk menolak berita ini”.

 

“Berita ini tidak benar. Alhamdulillah saya benar-benar baik-baik saja dan sehat,” katanya kepada Radio Television Afghanistan, sebagaimana dilaporkan Associated Press.

 

“Berita tentang konflik internal kami yang diberitakan media juga tidak benar. Kami memiliki belas kasih di antara kami sendiri, lebih dari sebuah keluarga. Kami menjamin bangsa Afghanistan, Mujahidin, orang tua, dan pemuda tidak khawatir dan tidak ada alasan untuk khawatir.” terangnya.

 

Taliban juga merilis rekaman video yang konon menunjukkan Baradar pada pertemuan di kota selatan Kandahar.

 

Sebagaiamana diketahui Baradar sebelumnya menjabat sebagai kepala perunding selama pembicaraan antara Taliban dan AS yang membuka jalan bagi penarikan pasukan AS dari Afghanistan yang selesai pada akhir Agustus, dua pekan setelah Taliban mengambil alih ibukota Kabul. (Bahri)

 

Sumber: Al Jazeera

Mahasiswa Kampus Islam Didorong Hadapi Tantangan Zaman Digital

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid berpesan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk bersiap menghadapi tantangan era Society 5.0. Pada saat yang sama, mahasiswa PTKI juga dituntut menjadi agen sekaligus teladan dalam praktik keagamaan yang moderat.

Pesan ini disampaikan Wamenag saat memberikan pembekalan Mahasiswa  UIN Alauddin Makassar yang akan menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Wamenag berbicara tentang “Peran Mahasiswa Sebagai Katalisator Keberagamaan Moderat Pada Masyarakat”. Pembekalan ini diikuti lebih kurang 3000 mahasiswa secara online. Hadir di kampus, jajaran pimpinan UIN Alauddin Makassar, antara lain: Rektor Hamdan Juhanis, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh civitas akademika. Hadir juga sejumlah perwakilan dari mahasiswa.

“Kita harus mengatisipasi adanya persaingan antara manusia dan teknologi pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Para mahasiswa harus memiliki beberapa soft skill agar tidak kehilangan kesempatan untuk berada di lapangan pekerjaan yang sangat kompetitif,” pesan Wamenag di Makassar, Kamis (16/9/2021).

Era Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industry 4.0 seperti Internet on Things, Artificial Intelligence, Big Data dan perangkat mesin digital untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Wamenag mendorong mahasiswa dan kampus PTKI untuk terus melakukan akselerasi pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi.

Apalagi, Indonesia mulai mendapatkan bonus demografi, di mana usia produktif meningkat signifikan. Data Badan Pusat Statistik (2018), menunjukkan bahwa jumlah usia produktif Indonesia pada 2015 mencapai 67,3 persen dari total penduduk 255,5 juta jiwa. Tren ini akan memuncak pada 2030, jumlah penduduk usia produktif naik menjadi 68,1 persen dari total 296,4 juta jiwa. Sementara itu, revolusi industri diperkirakan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia pada 2030, karena digantikan oleh mesin. Ini menjadi tantangan dunia, termasuk Indonesia sebagai negara dengan angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi.

“Keniscayaan Revolusi Industri 4.0 (four point zero) dan Society 5.0 (five point zero) benar-benar kita rasakan lebih cepat dan membutuhkan proses adaptasi yang juga cepat. Skill abad 21 yang menghendaki kita untuk memiliki wawasan literasi digital sudah hari-hari ini kita lakukan,” tutur Wamenag.

“Mahasiswa harus melakukan akselerasi pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi. Skill abad 21 menghendaki kita untuk memiliki wawasan literasi digital yang baik dan canggih,” sambungnya.

 

 

Pasca Bentrok, MUI- NU- Muhammadiyah Kalbar Tegaskan Ahmadiyah Bukan Islam

Redaktur: Mazaya

PONTIANAK(Jurnalislam.com)— Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat (Kalbar) dan Forum Kerukunan Umat beragama bersama ormas Islam, yakni PWNU dan PW Muhamadiyah Kalbar mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait persoalan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang.

“Pernyataan bersama yang kami keluarkan terkait kejadian 3 September 2021 terhadap JAI Sintang adalah respons dari masalah yang ada tersebut. Ada empat poin yang disampaikan,” ujar Ketua MUI Kalbar, M Basri Har di Pontianak, pada Kamis, 9 September 2021 lalu, sebagaimana dikutip MUIdigital dari Kantor Berita Antara, Rabu (15/9).

Empat poin pernyataan bersama tersebut, adalah pertama, aliran Ahmadiyah di luar Islam atau sesat dan menyesatkan, karena tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Untuk itu, pihaknya mengimbau dan mengajak semua pihak merangkul JAI kembali kepada Islam yang benar atau lurus melalui proses pembinaan, dakwah persuasif dan damai tanpa kekerasan.

Kedua, pihaknya tidak setuju penanganan Ahmadiyah di Kabupaten Sintang dengan cara-cara kekerasan dan perusakan. Ketiga, mempercayakan dan mendukung pemerintah daerah dan Polda Kalbar serta pihak-pihak yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Keempat, mengimbau semua pihak untuk menjaga suasana sejuk, aman, damai dan harmonis.

Sebelumnya, MUI Kalbar meminta warga Muslim mengedepankan kesantunan dalam menyikapi masalah JAI menyusul perusakan tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, pada 3 September 2021.

“Terkait kasus 3 September 2021 di Sintang, MUI mengajak umat Islam dalam menghadapi Ahmadiyah secara santun, tidak anarkis, dan tidak dengan kekerasan,” kata dia.

Basri meminta pemimpin MUI tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Barat mencermati perkembangan situasi setelah perusakan tempat ibadah JAI di Sintang serta menenangkan warga Muslim di wilayah masing-masing agar tidak terpancing dan terprovokasi.
Dia juga meminta semua pihak menahan diri supaya tidak memperkeruh suasana dan menyerahkan penanganan perkara perusakan tempat ibadah JAI kepada aparat penegak hukum.

“Persoalan Ahmadiyah dan kerusuhan kita percayakan kepada pemerintah dan aparat keamanan atau penegak hukum. Insya Allah, Allah bersama kita,” kata dia.  (mui)

MUI-ACT Luncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Care For Humanity (ACT) meluncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia, Rabu (15/9). Program ini akan membantu para dai terdampak pandemi Covid-19.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis, mengatakan para dai tidak pernah memberikan tarif ketika ingin mengisi sebuah acara keagamaan dan juga tidak pernah untuk meminta kebutuhannya terpenuhi, sebab mereka mempunyai Iffah (harga diri) akan tetapi kitalah yang memperhatikan kebutuhan para dai agar tidak berhenti untuk memberikan dakwah kepada masyarakat.

Cholil mengkhawatirkan dengan keadaan pandemi saat ini banyak yang mengalami krisis ekonomi belum lagi di tambah dengan tanggungan keluarga istri dan anak lalu jangan sampai keadaan seperti ini mengubah para dai untuk semata-mata mencari uang agar terpenuhi kehidupannya.

“Hal seperti ini sering kali di lakukan teman-teman saya yang dai agama yang memiliki keahlian dalam bidang membaca Alquran mereka memilih untuk berhenti berdakwah sebab mereka mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Dan hal ini sekaligus menjadi dakwah bilhal dalam artian secara nyata kami membantu dai agar terus berdakwah,”ujar Cholil.

Kiai Cholil mengajak kepada masyarakat atau lembaga lainya bisa membantu hal ini dengan, berinfak atau sedekah yang nanti akan di kelola Lembaga ACT yang bekerja sama dengan majelis taklim, masjid, dan pondok pesantren.

“Di sinilah menyatakan orang Indonesia itu dermawan mari kita kelola bersama agar dana ini sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan yang berhak,” kata dia.

Menurut Kiai Cholil, ACT adalah lembaga yang bisa dipercayai memiliki jaringan yang dimaksimalkan untuk membantu kalangan ulama orang-orang yang berdakwah, dan hal ini harus dibatasi dalam arti tidak membantu ulama yang kaya dan mampu.

“Maka dari itu ACT juga memiliki kriteria dai yang harus di bantu seperti apa. Kriteria dai yang harus di bantu adalah fakir dan miskin terlebih lagi harus seorang dai tidak terlepas dari itu saja bahkan guru ngaji dan imam-imam sholat rawatib yang kesulitan dalam ekonominya harus di bantu,” tutur di.

Baca Juga  Kiai Cholil Nafis: Islam Wasathiyah Itu Berislam dengan Kedewasaan

Kiai Cholil menyampaikan terimakasih kepada ACT  yang telah memuliakan para dai sebab memang sebaik-baiknya ucapan dan ungkapan dalam hidup ini adalah berdakwah.

President ACT, Ahyudin, mengatakan ACT dan MUI bekerja sama dalam program Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia. Sebab ulama adalah orang yang harus kita muliakan adalah pewaris para nabi.

Dia memaparkan bahwa ada beberapa prorgam yang sudah berjalan pada Rabu (15/9) yang berhubungan dengan kebutuhan dai, makanannya, kendaraan, dan tempat tinggal. “Dari tahap awal ini kami akan memberikan kepada 1.000 dai pertama yang mendapatkan dana sebesar 1juta/bulan, dana ini menjadi harapan kami agar bisa mengurangi beban hidup para dai yang selama ini membantu menguatkan spiritual masyarakat,” ujar dia.

Warga Afghanistan Yang Kabur Evakuasi Kini Terlantar di Negara Ketiga

Redaktur: Mazaya

NEWYORK(Jurnalislam.com) – International Refugee Assistance Project (IRAP) mendesak pemerintah AS untuk melindungi warga Afghanistan yang telah dievakuasi dan kini terjebak di negara ketiga.

Di antara kekhawatiran kelompok yang berbasis di New York tersebut adalah nasib warga Afghanistan yang masih berada di Afganistan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan visa AS, serta warga Afghanistan yang terjebak dalam transit karena visa mereka diproses di negara ketiga.

“AS membuat banyak orang keluar pada menit terakhir. Sayangnya mereka menunggu sampai jam sebelas,” kata Sunil Varghese, direktur kebijakan di IRAP, kepada The New Arab. (15/9/2021)

“Kekhawatiran kami adalah orang-orang Afghanistan terjebak dalam bahaya, mereka yang berada di negara ketiga. Kami tidak tahu berapa lama orang akan menunggu di pangkalan itu.” imbuhnya.

“Pertanyaannya adalah berapa lama mereka akan berada di sana dan di negara-negara terdekat. Apa rencananya?”

Dalam rekomendasi yang diterbitkan pada 31 Agustus, hari ketika AS menyelesaikan penarikan pasukannya dari negara itu, IRAP mengatakan AS harus terus mengevakuasi semua warga Afghanistan yang berisiko.

Visa imigran khusus untuk warga Afghanistan ini harus diputuskan dalam waktu 30 hari, atau pemohon harus dibebaskan bersyarat oleh layanan perbatasan AS, sesuai dengan rekomendasi.

Pembebasan bersyarat berarti warga Afghanistan akan diizinkan masuk ke negara itu berdasarkan kasus per kasus sampai aplikasi visa mereka diproses.

Warga Afghanistan yang dibebaskan bersyarat harus diizinkan untuk mengakses manfaat pemukiman kembali pengungsi, kata IRAP.

IRAP juga ingin Kongres meloloskan undang-undang untuk jalur menuju status imigrasi permanen bagi warga Afghanistan yang berisiko di AS.

Di luar negeri, negara-negara yang menampung pengungsi Afghanistan dalam jumlah besar harus memiliki pemrosesan pengungsi yang kuat.

AS memimpin upaya evakuasi dari Afghanistan setelah menarik sebagian besar pasukannya dari negara itu. Biden dan pemerintahannya dikritik keras karena mendorong penarikan diri saat Taliban mengambil alih Afghanistan.

AS dan sekutunya mengevakuasi lebih dari 120.000 orang dalam misinya, tetapi bagi para pengungsi dan pendukungnya gagasan untuk menyatakan evakuasi massal dari Afghanistan berhasil masih terlalu dini.

Ribuan orang tetap berada di Afghanistan, dan puluhan ribu terus memproses dokumen mereka di negara ketiga tanpa kerangka waktu yang jelas untuk relokasi ke AS.

“AS masih memiliki kewajiban moral dan hukum untuk terus melakukan evakuasi. Tidak hanya dari Kabul, tetapi juga dari lokasi-lokasi regional. Setiap orang yang dievakuasi harus dibebaskan bersyarat ke AS, artinya mereka tidak boleh menunggu di negara ketiga. Kita harus mempercepat jalur hukum,” kata Varghese.

“Kami meminta pemerintah untuk menyesuaikan status mereka menjadi penduduk tetap. Pembebasan bersyarat bersifat sementara. Jika mereka dapat menyesuaikannya sehingga mereka bisa mendapatkan kartu hijau, itu akan menghemat banyak waktu dan sumber daya pemerintah, atau orang-orang akan memiliki aplikasi suaka yang tertunda selama bertahun-tahun. Hal ini dapat dilakukan. Mereka hanya perlu mengambil kepemimpinan dan memiliki keberanian.” pungkas Varghese. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Peluang Wisata Halal di Tengah Pandemi? Ini Kuncinya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Namun, perubahan tren pariwisata pasca pandemi, khususnya perhatian terhadap faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian (4K) menjadi peluang bagi wisata halal untuk dapat kembali membangkitkan pariwisata nasional.

Hal tersebut diyakini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, karena konsep wisata halal juga memperhatikan pemenuhan aspek 4K, khususnya kebersihan, kenyamanan, dan kesesuaian dengan tuntunan agama.

“Sejalan dengan tren dunia dalam mengembangkan 4K, maka wisata halal pun mengembangkan konsep pemenuhan aspek kebersihan, kenyamanan, dan kesesuaian dengan tuntunan agama,” ungkap Wapres saat meresmikan pembukaan Hybrid Event Leaders Summit Asia – Global Tourism Forum (GTF) 2021 di Hotel Raffles, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 1, Jakarta Pusat, Rabu (15/09/2021).

Di tambah lagi, sambung Wapres, tren wisata dunia saat ini juga diwarnai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata halal di berbagai negara, tidak saja di negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

“Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah pelancong muslim khususnya dari negara-negara Timur Tengah,” ujarnya.

Bagi Indonesia sendiri, kata Wapres, konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim (moslem friendly tourism) di destinasi wisata, seperti akomodasi, restoran atau makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.

“Upaya ini dimaksudkan untuk mendukung agar Indonesia menjadi leader dalam global halal tourism sekaligus untuk meningkatkan minat wisatawan muslim dunia datang ke Indonesia,” tegasnya.

Namun demikian, Wapres mengakui bahwa dalam implementasinya, pengembangan wisata halal di Indonesia masih terkendala rendahnya literasi masyarakat.

“Untuk itu, kita semua perlu terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal,” tekadnya.

Dalam acara yang mengusung tema “Reset, Revive, Refresh Tourism” ini, Wapres menuturkan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di masa pandemi, pemerintah Indonesia telah menetapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE). Menurutnya, protokol kesehatan berbasis CHSE telah menjadi standar penyiapan destinasi wisata di tanah air.

“Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta para wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk berdisiplin secara ketat melaksanakan protokol kesehatan CHSE,” pungkasnya.

MUI Sesalkan Diaz Hendrorpiyono Cs Olok Santri Tutup Telinga

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menyesalkan tindakan sejumlah publik figur seperti Diaz Hendropriyono yang menyindir santri menutup telinga saat musik diputar di tempat vaksinasi.

Ia meminta agar semua pihak menghentikan kebiasaan mengolok-olok orang lain yang berbeda dalam hal apapun.

“Saya menyesalkan terjadinya olok-mengolok, dan meminta agar semua pihak, berhentilah mengolok-olok kepada sesama. Sikap olok mengolok merupakan cermin budaya yang tidak terpuji,” jelasnya, Selasa (14/9).

Menurutnya, tindakan mencela atau merendahkan orang lain karena perbedaan dari berbagai aspek adalah hal yang tidak terpuji. “Salah satu sifat tercela adalah mengolok-olok sesama manusia, baik karena faktor etnis, suku maupun karena agama,” tambahnya..

Amirsyah menambahkan, dalam Islam, perilaku mencela atau merendahkan merupakan hal yang dilarang. Karena bisa jadi yang dicela adalah orang yang lebih baik dari yang mencela.

Dia mengutip ayat Al-Hujurot ayat 11 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.

Dalam sebuah hadist, ia juga berpesan agar tidak menghina balik orang yang menghina kita. Ia mengutip sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Daud:

“.. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya.”

“Pada akhirnya, ayat ini memberikan isyarat kuat agar kita tidak menjadi orang yang sombong dan pendendam. Tidak sombong dengan mengolok-olok orang yang berbeda dengan kita dan tidak menjadi pendendam dengan membalas orang yang menzalimi kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang selalu berlaku baik,”terangnya.

Sumber: republika.co.id

 

 

Kembangkan Wisata Halal, Indonesia Raih Global Islamic Financial Awards

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Global Islamic Financial Awards (GIFA) 2021 kembali digelar di London, Inggris Raya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di perhelatan yang ke-11 ini, GIFA memberikan apresiasi kepada pelaku dan lembaga yang secara aktif  mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan Islam secara internasional. Adapun dari Indonesia, peraih GIFA tahun ini adalah Wakil Presiden (Wapres) RI K.H. Ma’ruf Amin yang mendapat 11th GIFA Laurates 2021, selaku Kepala Negara yang mempromosikan perbankan dan keuangan syariah di negaranya.

“Kami menerima ini sebagai sebuah tantangan untuk terus bekerja keras mewujudkan visi Indonesia menjadi global hub ekonomi syariah dan industri halal dunia, serta memberikan dampak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber ekonomi baru pascapandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia,” ujar Wapres ketika menyampaikan Acceptance Speech Penganugerahan GIFA Leadership Awards yang digelar secara virtual, Selasa (14/09/2021).

Lebih jauh Wapres menuturkan, ini bukan kali pertama Indonesia menerima penghargaan dari GIFA. Tahun 2016 Presiden Joko Widodo mendapatkan  GIFA Leadership Award 2016. Pada tahun yang sama, Wapres Ma’ruf Amin yang saat itu menjabat Ketua MUI, juga menerima penghargaan GIFA Lifetime Award. Kemudian, pada 2019 Indonesia mendapatkan penilaian peringkat pertama pengembangan keuangan syariah.

“Bagi kami, semua penghargaan yang diberikan GIFA kepada Indonesia merupakan capaian bersama seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah nasional, yang mendapatkan dukungan dan komitmen politik dari pemimpin tertinggi di Indonesia,” ucap Wapres.

Selain Wapres, penerima penghargaan GIFA Leadership Award 2021 adalah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk kategori institusi. Direktur Eksekutif Ventje Rahardjo mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi KNEKS dalam memenuhi tugas untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“KNEKS merupakan bentuk komitmen penuh pemerintah dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, yang mana lembaga ini spesial dan unik, serta belum ada yang serupa di dunia,” ujarnya.

Patut diketahui, dalam GIFA Awards 2021 ini, beberapa  lembaga ekonomi dan keuangan syariah juga mendapatkan penghargaan, yaitu Yayasan Baitul Maal Muamalat meraih GIFA Excellence Award 2021 kategori Islamic Social Responsibility;  Tazkia Islamic University meraih College GIFA Championship Award 2021 kategori Education in Islamic Banking and Finance; Bank Syariah Indonesia (BSI) meraih GIFA Market Leadership Award 2021 kategori Islamic Banking; dan  Indonesia Stock Exchange (IDX) meraih GIFA Islamic Capital Market Award 2021

Taliban Selidiki Dugaan Korupsi Besar-besaran Rezim Sebelumnya

Redaktur: Mazaya

KABUL(Jurnalislam.com)–Taliban dilaporkan sedang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan mantan pejabat Afghanistan. Bahkan, penyelidikan saat ini sudah mulai mengarah ke beberapa mantan pegawai negeri sipil, menteri dan anggota parlemen.

“Penyelidikan dapat mengarah pada pembekuan aset dan rekening mantan pegawai negeri sipil, menteri dan anggota parlemen,” kata seorang pejabat di bank sentral, Da Afghanistan Bank kepada AFPdikutip Rabu (15/9/2021).

Hal ini juga diperkuat oleh klaim seorang manajer bank swasta. Ia mengkonfirmasi bahwa Taliban mengirimkan tim auditor untuk memeriksa rekening mantan pejabat pemerintah tersebut.

Sementara itu, pada Selasa (14/9/2021), beberapa pejabat Taliban memposting video di akun media sosial mereka yang menunjukkan penemuan jutaan uang tunai dan emas batangan yang ditemukan dari kediaman mantan wakil presiden Amrullah Saleh di wilayah Panjshir.

Video, yang tidak dapat diverifikasi secara independen, menunjukkan pejuang Taliban duduk di lantai dan menghitung uang tunai dan emas yang tampaknya ditemukan di dalam koper. Seorang pejuang mengatakan mereka menemukan sekitar US$ 100 ribu sehari setelah Panjshir jatuh ke tangan Taliban.

Selain itu, mereka juga menemukan uang tunai sebesar US$ 6,2 juta dan 18 batangan emas dalam pencarian selanjutnya. Korupsi sendiri merupakan isu yang sangat merajalela di bawah pemerintahan mantan presiden Ashraf Ghani, bahkan dana senilai puluhan juta dolar uang bantuan diyakini telah disedot keluar dari negara.

Sumber: cnbcindonesia

 

Deretan Negara yang Beri Warning Warganya Berada di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pemerintah Jepang Senin (13/9/2021) mengeluarkan peringatan kepada para warganya yang berada di Indonesia dan lima negara Asia Tenggara lainnya. Ini terkait kemungkinan serangan terorisme yakni bom bunuh diri.

Mengutip Associated Press (AP), Jepang mengimbau agar warganya menghindari kerumunan dan festival keagamaan. Selain di RI, Imbauan itu juga diberikan kepada WN Jepang di Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar.

 

“Kami telah memperoleh informasi bahwa ada peningkatan risiko seperti bom bunuh diri,” tutur Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Jepang, akhir pekan ini.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kedutaan Besar Jepang di sejumlah negara seperti Malaysia dan Filipina. Namun Kedutaan Besar Jepang di Jakarta belum melakukan hal itu.

Nyatanya, tidak hanya Jepang yang memberikan peringatan kepada warganya agar waspada pada ancaman aksi teror di Indonesia. Berikut daftar negara tersebut :

  1. Amerika Serikat (AS)

Dalam laman resmi travel advisory AS, Negeri Paman Sam memberikan peringatan mengenai kemungkinan aksi-aksi bom. Washington menyebut bahwa Indonesia terus menjadi target dari aksi-aksi terorisme

“Teroris dapat menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, klub malam, pasar/pusat perbelanjaan, dan restoran,” ujar laman itu dikutip Rabu (15/9/2021).

  1. Inggris

Inggris juga menempatkan terorisme di Indonesia sebagai salah satu elemen penting yang harus diwaspadai warganya yang berkunjung atau tinggal di RI. Mereka menyebut bahwa aksi terorisme di Indonesia cukup banyak mengincar masyarakat Barat dan juga aset-aset milik perusahaan asal negara-negara Barat.

Dalam himbauan itu mereka menyebut bahwa masyarakat Inggris harus waspada saat-saat mendekati waktu libur. Mereka diminta untuk waspada di beberapa titik keramaian, terutama dalam libur dan acara keagamaan.

“Ada risiko tinggi selama periode liburan. Berhati-hatilah saat Natal, Tahun Baru dan Paskah, Tahun Baru Imlek, Nyepi, perayaan dan hari besar Islam seperti Ramadhan, pemilihan kepala daerah, pelantikan presiden, perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus,” sebut laman resmi Pemerintah Inggris.

  1. Australia

Pemerintah Australia sendiri menempatkan Indonesia sebagai negara yang cukup beresiko akan adanya aksi terorisme. Ini terjadi lantaran Kedubes Australia di Jakarta pernah mendapat serangan Bom Bunuh Diri pada 2005 lalu.

“Ancaman serangan teroris di Indonesia cukup tinggi. Pemerintah Australia terus menerima informasi bahwa teroris mungkin merencanakan serangan di Indonesia, termasuk saat Natal,” tulis situs resmi Smart Traveller.

Sumber: cnbcindonesia