DOHA (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melakukan kunjungan ke Doha, Qatar, pada Senin (6/9). Ia bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani untuk membahas perkembangan situasi di Afghanistan.

Dilaporkan laman Al Arabiya, dalam kunjungan itu, Blinken didampingi Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Pada kesempatan tersebut, mereka mengucapkan terima kasih kepada Sheikh Tamim karena Qatar telah membantu proses penarikan pasukan AS dan evakuasi warga yang rentan atau berisiko dari Afghanistan.

Qatar diketahui merupakan markas bagi pangkalan udara utama AS. Saat ini, Washington telah memindahkan misi diplomatiknya untuk Afghanistan ke Doha.

Sebelum Blinken bertolak ke Doha, Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengungkapkan, Qatar merupakan negara pertama yang mengambil penerbangan dari Afghanistan.

Qatar, kata Deplu AS, juga merupakan situs transit terbesar di dunia bagi orang-orang yang melarikan diri dari Afghanistan.

“Lebih dari 55 ribu orang telah melewati Qatar sejauh ini membantu kami memulangkan ratusan warga AS dan memfasilitasi perjalanan yang aman bagi ribuan warga negara ketiga serta warga Afghanistan yang berisiko,” ungkap Deplu AS.

Washington memuji peran yang telah dimainkan Qatar dalam menangani krisis di Afghanistan. Menurutnya, hal itu menunjukkan pentingnya hubungan kedua negara dalam mempromosikan stabilitas regional.

Dari Qatar, Blinken dijadwalkan melanjutkan kunjungannya ke Jerman. Sementara Lloyd, meneruskan perjalanannya ke Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait. Lawatan dua menteri AS itu disebut sebagai tur “terima kasih” ke negara-negara Teluk dan Jerman karena telah membantu Washington mengevakuasi ribuan orang keluar dari Afghanistan.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis kasus aktif Covid-19 di Tanah Air bisa turun hingga di bawah 100 ribu kasus di akhir September nanti. Penurunan kasus aktif ini dapat dicapai jika pemerintah terus berupaya mengendalikan penambahan kasus positif.

Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat terbatas evaluasi PPKM di Istana Presiden, Jakarta, yang digelar secara tertutup.

“Kita tahu, dulu kasus aktif kita sampai 500-an ribu. Hari ini, seingat saya di angka 150-an ribu. Ini kalau kita terus lakukan pekerjaan-pekerjaan kita secara konsisten, saya yakin insya Allah di akhir September kita sudah berada di angka di bawah 100 ribu,” kata Jokowi dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden pun meminta jajarannya agar mengevaluasi daerah mana saja yang mengalami kenaikan maupun penurunan kasus. Sehingga, pemerintah dapat mengambil kebijakan terkait perkembangan kasus di berbagai daerah guna menekan angka penambahan kasus, khususnya kasus aktif.

Dalam ratas ini, Jokowi juga meminta jajarannya agar terus mengingatkan masyarakat bahwa Covid-19 tak bisa hilang secara total. Meskipun begitu, virus ini dapat dikendalikan bersama-sama sehingga tak kembali terjadi lonjakan.

Karena itu, dia meminta, agar masyarakat juga tak melakukan euforia berlebihan seiring dengan tren penurunan kasus ini.

“Yang bisa kita (lakukan) adalah mengendalikan. Ini penting. Statement ini penting sekali supaya tidak terjadi euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan. Sehingga masyarakat harus sadar bahwa Covid selalu mengintip, varian Delta selalu mengintip kita. Begitu lengah bisa naik lagi,” ujar dia.

Dalam tiga hari terakhir ini, lanjutnya, terjadi penurunan kasus positif harian serta penurunan angka bed occupancy ratio (BOR) nasional. Angka BOR nasional tercatat turun dari 21 persen pada tiga hari sebelumnya menjadi 19 persen saat ini.

“Saya melihat BOR nasional kita 21 (persen) tiga hari yang lalu turun 20 (persen) kemudian sekarang di angka 19 (persen). Wisma Atlet 11 (persen) tiga hari yang lalu 11 (persen) kemudian hari ini 9 persen,” ucapnya.

Meski mengalami tren penurunan yang cukup signifikan, Jokowi tak ingin masyarakat menjadi lengah dan melakukan berbagai kegiatan normal seperti sebelum pandemi. Kegiatan masyarakat yang tanpa pengawasan inipun dinilainya berbahaya karena dapat berpotensi meningkatkan jumlah kasus.

“Berita-berita ini dulu-dulu penting, tapi sekarang jangan sampai informasi seperti ini disalahmengertikan bahwa sudah boleh ini, sudah boleh ini, sudah boleh ini, ini yang berbahaya,” ucap Jokowi.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Antarumat Beragama (KAUB), Buya Yusnar Yusuf mengatakan, kerukunan umat beragama di Indonesia sebenarnya memang tidak ada masalah.

Hanya saja, menurut dia, ada pihak-lain yang membesar-besarkannya. “Kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia ‘tak ada masalah’, cuma ada saja sesuatu yang nanti dibuat menjadi masalah,” ujar Buya Yusnar saat, Senin (6/9).

Menurut dia, insiden atau konflik antaraumat beragama yang terjadi selama ini biasanya disebabkan karena tidak mendepankan dialog. Padahal, menurut dia, semua masalah itu sebenarnya biasa didialogkan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006.

“Jadi, konflik antarumat beragama itu selalu saja tidak mendahulukan forum dialog sebagai solusi,” ucapnya.

Dia menjelaskan, jika sudah ada aturan seperti itu, maka sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk berkonflik. Jika tetap bertikai, kelompok tersebut berarti tidak memahami hukum atau bahkan melawan hukum.

“Kalau sudah ada itu, mengapa mesti pertikai? Berarti kita tidak paham hukum atau melawan hukum. Terus kalau kita melawan hukum, maka berarti sifatnya pidana,” kata Buya Yusnar.

Dia mencontohkan seperti dalam proses pembangunan sebuah tempat ibadah. Menurut dia, sebelum ada rekomendasi dari FKUB, maka kepala daerah tidak boleh mendatangani surat izin pembangunan sebuah rumah ibadah.

“Nah, jika belum ada kesepakatan atau ada embrio tentang ketidaksepakatan dan akan meruncing, maka segeralah lakukan musyawarah melalui dialog. Dan keputusan dalam dialog itu harus ditaati oleh semua pihak,” jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, jika nantinya tetap ada pertikaian atau pengerusakan, maka itu masalah itu akan ditangani pihak kepolisian. Karena, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

“Itu ditangani oleh hukum, bukan oleh MUI lagi. Karena tindakan itu adalah pelanggaran hukum,” ucap dia.

Dalam melihat kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang beberapa waktu lalu, dia pun meyakini sudah ada dialog sebelumnya tentang pembangunan masjid tersebut.

Namun, menurut dia, ada pihak yang mengingkari kesepakatan, sehingga kelompok yang merasa diingkari menjadi marah.

“Tapi sepatutnya masyarakat yang mengatasnamakan aliansi dan sebagainya itu jangalah terburu-buru (mengambil tindakan), kan bisa diselesaikan baik-baik. Jangan kemudian panas dan terus marah-marah, karena itu bukan karakter Indonesia,” katanya.

Buya Yusnar menambahkan, karakter bangsa Indonesia adalah toleran, harmonis, sabar, dan hidup dalam kebersamaan. Karena itu, menurut dia, agar kerukunan umat beragama di Indonesia tetap terjaga, dialog harus dikedepankan.

“Agar tidak terjadi lagi harus mengedepankan dialog itu, dan dialog ini harus digerakkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

CIREBON(Jurnalislam.com)— Muslim Indonesia memiliki tradisi luhur yang terus dilestarikan hingga saat ini, yaitu Haul atau peringatan tahunan atas wafatnya seseorang. Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, dalam konteks pesantren, haul merupakan tradisi luhur yang mencerminkan hubungan batin sekaligus jaringan keilmuan kiai dan santri.

Hal ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan secara virtual dalam Haul dan Tasyakkur Khatmil Qur’an, Juz ‘Amma, dan Alfiyah Ibnu Malik yang digelar Pesantren KH Aqil Siradj (KHAS), Senin (6/9/2021) malam.

Haul ini diikuti Pengasuh Pondok Pesantren KHAS (Kyai Haji Agil Siradj),  KH. Muhammad Musthofa Aqil Siradj, Bupati Cirebon, Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj,  KH. Ni’amillah Aqil Siradj, serta para santri dan alumni Pondok Pesantren KHAS.

Menurut Menag, Haul dan Tasyakkur Khatmil Qur’an, Juz ‘Amma, dan Alfiyah Ibnu Malik ini setidaknya memiliki makna tentang wujud kesadaran kolektif atas penguatan eksistensi dan komitmen untuk senantiasa berterima kasih dan merekatkan silaturahim, baik dalam hubungan kerabat keluarga orang tua-anak maupun kiai santri.

“Begitu juga dengan jaringan intelektual kiai-santri, maupun hubungan batin dengan orang-orang yang telah memberikan pengaruh dalam kehidupan ini,” ujar Menag.

Ditambahkan Menag, Khatmil Qur’an, Juz ‘Amma, dan Alfiyah Ibnu Malik juga merupakan tradisi yang mampu melacak validitas ilmu dan silsilah atau jaringan pengetahuan.

“Dalam mencari ilmu, kita perlu berguru kepada orang-orang yang memiliki silsilah dan kevalidan ilmu pengetahuan yang jelas. Sehingga, insya Allah, meraih ilmu yang barokah dan manfaat. Hal ini sama sekali berbeda dengan belajar melalui media sosial, misalnya, yang belum tentu valid akan keilmuan dan tradisi akademiknya,” jelas Menag.

Di mata Menag, haul dan tasyakkur ini merupakan sebuah tradisi agung yang lekat dengan dunia pondok pesantren. Dunia pondok pesantren adalah dunia yang menanamkan keluhuran akhlak dan budi pekerti yang mulia, serta dunia pendidikan yang menanamkan komitmen kebangsaan yang teruji.

“Bangsa Indonesia patut bersyukur dengan kehadiran pondok pesantren. Melalui pesantren, komitmen keislaman dan kebangsaan selalu saling menguatkan,” ujarnya.

Menag mengajak kaum santri untuk mendoakan dan meneladani sosok Almaghfurlah KH. Agil Siradj dan Almarhumah Nyai Hj. Afifah Harun, serta  dua putra yang juga sudah wafat,  yakni Almarhum KH. Ja’far Shadiq Agil Siradj dan Almarhum KH. Ahsin Syifa Agil Siradj. “Mereka merupakan orang-orang teladan, yang telah banyak memberikan pembelajaran bahwa betapa nilai seseorang itu sangat dipengaruhi oleh keikhlasan dan dedikasi untuk melahirkan generasi penerus yang berilmu pengetahuan luas dan berkarakter,” sambung Menag.

“Selamat atas pencapaian para santri dan lapisan masyarakat yang luar biasa. Semoga ilmu yang diraihnya memberi manfaat dan barokah,” tutup Menag.

BERASTAGI(Jurnalislam.com)– Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Buya Maratua Simanjuntak, menyampaikan lima taushiyah kepada pimpinan MUI Kabupaten/Kota di Sumut. Hal itu dia ungkapkan pada acara Penutupan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I MUI Sumatera Utara, Ahad (05/09) di Berastagi, Sumut.

“Pertama, DP MUI Sumut meminta agar setiap MUI di setiap tingkatan punya sekretariat tetap dan pakai papan merek (papan nama) Kabupaten/Kecamatan, ” ujarnya dari daerah paling dingin di Sumut itu.

Dia sadar bahwa tidak semua MUI Kabupaten/Kota memiliki gedung sekretariat tetap. Banyak sekretariat MUI Kabupaten/Kota berada di rumah salah satu pengurus/ketua umum MUI setempat. Meski hanya di rumah, dia ingin agar papan nama itu tetap ada di depannya.

“Kalau sekretariat tetapnya di rumah, tetap harus ada plat/papan merek di depannya, ” ujarnya.

Kedua, dia melanjutkan, setiap MUI Kabupaten/Kota yang belum memiliki wakil ketua umum agar mengajukan wakil ketua umum. Seperti di MUI Pusat maupun MUI Provinsi, jika dibutuhkan maka boleh mengangkat ketua umum mulai satu sampai maksimal tiga orang.

“Ini untuk penguatan organisasi. Kalau periode khidmah tinggal setahun lagi, jika dibutuhkan, silakan saudara ajukan minimal satu orang ” ujarnya.

Ketiga, dia menyampaikan, MUI Kabupaten/Kota harus melaksanakan rapat rutin minimal satu kali dalam satu bulan. Tujuannya, agar ada kesinambungan dengan MUI Pusat dan MUI Provinsi.

Jika MUI Pusat melaksanakan rapat rutin Dewan Pimpinan setiap hari Selasa, MUI Sumut setiap hari Rabu pertama dan kedua, maka MUI Kabupaten juga harus melaksanakan minimal satu kali sebulan. Karena sifatnya rapat rutin, maka tidak dipersyaratkan ada kuorum (batas minimal peserta rapat) di dalamnya.

“Jadi, paling lambat pada Januari 2022 sudah ada rapat rutin setiap MUI Kabupaten/Kota seperti yang sudah dilaksanakan MUI Pusat dan MUI Provinsi. MUI Sumut mengagendakan rapat rutin setiap hari Rabu. Rabu pertama untuk Dewan Pimpinan umum sementara Rabu

Ke empat, dia mengatakan, MUI Kabupaten/Kota diminta aktif melaporkan kegiatannya. Selama ini, kata dia, banyak kerja MUI Kabupaten/Kota yang bagus namun tidak dilaporkan ke MUI Sumut sehingga luput dari perhatian.

Terakhir, dia melanjutkan, Infokom MUI Sumut meminta MUI Kabupaten/Kota aktif menggunakan website MUI Sumut. Banyak keputusan yang akan disampaikan melalui website.

Mukerda MUI Sumut, lanjut dia, juga telah menyepakati tiga media sekaligus untuk mengesahkan rapat yaitu rapat tatap muka langsung, rapat online, dan rapat melalui whatsapp.

“Karena mulai Mukerda ini, seluruh imbauan dan petunjuk sebagainya akan kita melaksanakan melalui WA. Kita sudah tetapkan bahwa tiga cara yang dianggap sah untuk berkomunikasi dan rapat,” paparnya. (mui)