WASHINGTON (jurnalislam.com)— Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Ahad (19/10) bahwa dirinya tidak menetapkan tenggat waktu pasti bagi Hamas untuk melucuti senjata sesuai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Namun ia memperingatkan, jika Hamas gagal memenuhi komitmen tersebut, maka AS atau sekutunya, termasuk Israel, dapat turun tangan.

Dalam wawancara dengan FOX News, Trump menjelaskan bahwa Washington belum memiliki “garis waktu yang keras”, tetapi pihaknya akan terus memantau perkembangan implementasi perjanjian.

“Kami akan melihat bagaimana semuanya berjalan,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah ia yakin Hamas benar-benar akan menyerahkan senjatanya, Trump mengatakan kelompok tersebut telah menyatakan kesediaannya, namun ia menegaskan akan ada tindakan tegas jika komitmen itu dilanggar.

“Mereka bilang akan… tapi jika tidak, kami yang akan melakukannya. Entah itu saya, AS, atau proksi kami bisa saja Israel dengan dukungan kami,” kata Trump.

“Kami tidak akan mengerahkan pasukan darat.” Imbuhnya.

Kesepakatan gencatan senjata Israel Hamas yang dimediasi oleh pemerintahan Trump disusun dalam 20 poin utama.
Tahap pertama perjanjian tersebut mencakup pertukaran tahanan, yaitu pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina.

Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa melibatkan Hamas sebagai bagian dari proses politik pasca perang. (Bahry)

Sumber: TRT

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, yang menjadi salah satu negosiator utama dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza, mengatakan bahwa Hamas telah bertindak dengan itikad baik berdasarkan perjanjian tersebut.

Dalam wawancara dengan CBS pada Ahad (19/10/2025), Kushner mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan positif dari para mediator regional yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata.

“Sejauh yang kami lihat dari laporan para mediator, Hamas sejauh ini telah berupaya mematuhi perjanjian tersebut,” ujar Kushner.

Ia menambahkan, meski kesepakatan itu masih bisa gagal kapan saja, Hamas dinilai telah menunjukkan komitmen awal untuk menghormati isi perjanjian.

Kushner menjelaskan bahwa Amerika Serikat, Israel, dan para mediator regional secara bersama memantau pelaksanaan kesepakatan, termasuk proses pemulangan tawanan dan jenazah warga Israel yang ditahan Hamas di Gaza.

Menurutnya, koordinasi dalam pemulihan jenazah para sandera bergantung pada kerja sama antara otoritas Israel dan mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki, yang menjadi perantara komunikasi dengan pejabat Hamas di lapangan.

“Kami mendorong kedua belah pihak untuk aktif mencari solusi, bukan saling menyalahkan atas kegagalan,” kata Kushner, seraya menegaskan pentingnya menjaga stabilitas selama fase pertama gencatan senjata.

Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berlaku, meskipun pasukan Israel tetap melancarkan sejumlah serangan yang menewaskan puluhan warga Palestina.

Trump mengatakan, Washington berupaya memastikan situasi tetap tenang dan mendorong agar kedua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

𝗥𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶 𝗚𝗮𝘇𝗮 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶 𝗥𝗽𝟴𝟬𝟬 𝗧𝗿𝗶𝗹𝗶𝘂𝗻

Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah menyiapkan “rencana induk” rekonstruksi Gaza pascaperang.

Rencana tersebut, yang bernilai sekitar 50 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp800 triliun, akan difokuskan pada pemulihan infrastruktur dasar seperti perumahan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan.

“Saya kira ini akan memerlukan banyak dana. Perkiraannya sekitar 50 miliar dolar, mungkin sedikit lebih atau kurang,” ujar Witkoff.

“Namun itu bukan angka besar bagi kawasan ini, karena ada beberapa negara yang siap membantu.”

Ia menambahkan bahwa proses pembangunan kembali akan dilakukan secara transparan, dengan dukungan dari mitra regional seperti Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, serta lembaga internasional. (Bahry)

Sumber: TRT

DOHA (jurnalislam.com)– Hamas menyatakan akan mempertahankan kendali keamanan di Jalur Gaza untuk sementara waktu dan tidak dapat berkomitmen untuk melucuti senjata sepenuhnya. Hal itu disampaikan oleh anggota biro politik Hamas, Mohammed Nazzal, dalam wawancara dengan Reuters pada Jumat (17/10/2025).

Menurut Nazzal, posisi ini menunjukkan masih adanya perbedaan besar antara sikap Hamas dan rencana Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

“Kami siap untuk gencatan senjata hingga lima tahun guna membangun kembali Gaza yang hancur. Namun ke depannya, rakyat Palestina harus diberi harapan untuk bernegara,” kata Nazzal dari Doha, Qatar.

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗧𝗼𝗹𝗮𝗸 𝗣𝗲𝗹𝘂𝗰𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮 𝗦𝗲𝗽𝗶𝗵𝗮𝗸

Rencana gencatan senjata tahap pertama yang dimediasi AS mulai berlaku sejak awal Oktober. Namun, negosiasi tahap berikutnya akan membahas isu-isu sensitif seperti pelucutan senjata dan siapa yang akan memerintah Gaza.

Ketika ditanya apakah Hamas akan menyerahkan senjatanya, Nazzal menjawab bahwa hal itu tergantung pada sifat dan tujuan proyek yang dimaksud.

“Saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Pertanyaannya, kepada siapa senjata itu akan diserahkan? Ini bukan hanya urusan Hamas, tetapi juga kelompok perlawanan Palestina lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keputusan terkait senjata harus dibahas dalam kerangka nasional Palestina yang lebih luas, bukan hanya tekanan dari luar.

𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝗦 𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Hamas belum memenuhi seluruh isi perjanjian gencatan senjata, termasuk pembebasan sandera dan pelucutan senjata.

“Hamas harus mematuhi rencana 20 poin tersebut. Waktu mereka hampir habis,” kata pernyataan kantor Netanyahu kepada Reuters.

Rencana yang diumumkan Trump pada 29 September menyerukan agar Hamas segera mengembalikan semua sandera, kemudian menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada komite teknokratis yang diawasi badan transisi internasional.

Trump menegaskan bahwa Hamas diberi kesempatan untuk melaksanakan keamanan internal sementara di Gaza, termasuk menangani geng-geng bersenjata lokal. Namun ia memperingatkan bahwa Hamas “akan dipaksa melucuti senjata jika melanggar kesepakatan.”

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶 𝗚𝗮𝘇𝗮

Mohammed Nazzal menjelaskan bahwa saat ini Hamas tengah fokus pada stabilitas keamanan dan rekonstruksi Gaza. Ia membenarkan bahwa Hamas telah mengeksekusi sejumlah pelaku kriminal di Gaza, yang disebutnya sebagai “langkah luar biasa di masa perang”.

“Mereka adalah pembunuh yang telah terbukti bersalah. Kami harus menjaga ketertiban di tengah kekacauan,” katanya.

Hamas juga telah menyerahkan 10 dari 28 jenazah sandera yang tewas sejak serangan 7 Oktober 2023. Nazzal mengatakan pencarian jenazah lainnya terkendala oleh kondisi medan dan kehancuran bangunan, namun pihak internasional seperti Turki atau AS dapat membantu jika diperlukan.

Seorang pejabat senior Turki pekan lalu menyatakan bahwa Ankara siap bergabung dalam satuan tugas gabungan bersama Israel, AS, Qatar, dan Mesir untuk menemukan sisa jenazah tersebut.

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶 𝗚𝗮𝘇𝗮

Nazzal menyebut bahwa fase transisi di Gaza akan mencakup dua hal:

1. Pemerintahan sipil teknokratis, yang menjalankan administrasi dan bantuan kemanusiaan.

2. Hamas tetap hadir di lapangan untuk menjaga keamanan dan mencegah penjarahan terhadap truk bantuan.

“Ini adalah fase sementara. Setelahnya, harus ada pemilu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Hamas belum membahas secara rinci soal rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza yang diusulkan AS.

𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮 𝗝𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗷𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Meski piagam Hamas menyerukan penghancuran entitas Zionis, Nazzal menegaskan bahwa kelompoknya terbuka untuk gencatan senjata jangka panjang sebagai langkah menuju solusi politik.

“Kami tidak mencari perang baru. Gencatan senjata tiga sampai lima tahun akan memberi kesempatan untuk membangun kembali Gaza,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa setelah masa gencatan senjata, negara-negara dunia harus memberikan “cakrawala dan harapan” bagi rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan hak berdaulat di tanah mereka sendiri. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)– Sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, menyerahkan jenazah seorang tawanan tambahan yang ditemukan di reruntuhan Jalur Gaza, Jumat (17/10) malam. Kelompok perlawanan Palestina itu sekaligus mendesak para mediator dan komunitas internasional menekan Israel agar membuka perlintasan perbatasan dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

Dalam pernyataannya, Brigade Al-Qassam menyebut penyerahan dilakukan pada pukul 23.00 waktu setempat (20.00 GMT) tanpa merinci lokasi penemuan. Jenazah tersebut disebut sebagai milik seorang “tahanan pendudukan”, yang menunjukkan bahwa korban adalah warga Israel.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemudian mengonfirmasi penerimaan peti mati dari Hamas melalui Palang Merah. Jenazah tersebut dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional Israel untuk proses identifikasi sebelum keluarga diberitahu.

Militer Israel meminta publik “bertindak dengan penuh kepekaan dan menunggu hasil identifikasi resmi,” seraya menuntut Hamas “mematuhi perjanjian dan mengembalikan semua sandera yang telah meninggal.”

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗕𝘂𝘁𝘂𝗵 𝗔𝗹𝗮𝘁 𝗕𝗲𝗿𝗮𝘁 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗘𝘃𝗮𝗸𝘂𝗮𝘀𝗶

Hamas menegaskan tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat, termasuk penyerahan jenazah tawanan yang belum ditemukan di bawah reruntuhan. Kelompok itu mengklaim telah menyerahkan semua jenazah yang berhasil dievakuasi, namun masih memerlukan bantuan alat berat untuk menemukan sisanya.

“Masih ada 18 jenazah yang tertahan di Gaza,” kata Hamda Salhut, jurnalis Al Jazeera yang melaporkan dari Amman. “Hamas menunggu bantuan berupa alat berat dan tim di lapangan.”

Namun, Hamas menuduh Israel menghambat proses tersebut dengan tidak mengizinkan masuknya buldoser baru ke Jalur Gaza. Sebagian besar alat berat di wilayah itu hancur selama perang, sementara warga Palestina berjuang membersihkan puing-puing dengan peralatan seadanya.

𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗧𝗮𝗸 𝗞𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗧𝗶𝗺 𝗣𝗲𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻

Jurnalis Al Jazeera lainnya, Nour Odeh, melaporkan bahwa Israel juga tidak bekerja sama dengan negara-negara yang menawarkan bantuan teknis pencarian jenazah.

“Turki, misalnya, siap mengirimkan 81 ahli pencarian jenazah ke Gaza, namun Israel belum memberikan izin masuk, termasuk untuk peralatan yang dibutuhkan,” kata Odeh.

Pada hari yang sama, dua buldoser terlihat menggali di kawasan Kota Hamad, Khan Younis, tempat Hamas mencari jenazah para tawanan di bawah reruntuhan menara apartemen yang dibombardir Israel.

𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽

Mantan diplomat senior Israel, Alon Liel, mengatakan pemulangan jenazah tawanan sangat sensitif bagi publik Israel, menciptakan tekanan besar terhadap pemerintah Netanyahu. Ia mengakui banyak warga Israel marah karena menilai Hamas belum mengembalikan semua jenazah tawanan sesuai perjanjian gencatan senjata.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa ia akan memberi lampu hijau bagi Israel untuk melanjutkan perang jika Hamas gagal memenuhi kesepakatan dan mengembalikan semua jenazah tawanan. Menurut Trump, jumlah jenazah yang belum dikembalikan mencapai 28 orang.

Dalam beberapa hari terakhir, Hamas telah menyerahkan sembilan jenazah tawanan dan satu jenazah lain yang diklaim Israel bukan tawanan.

𝗞𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗵

Pemulangan jenazah tersebut terjadi di tengah kondisi kemanusiaan yang terus memburuk. Badan pertahanan sipil Gaza menyebut lebih dari 10.000 warga Palestina masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara baru 280 jenazah yang berhasil dievakuasi.

Hamas kembali menyerukan agar para mediator menekan Israel membuka perbatasan Rafah, mempercepat distribusi bantuan, dan memulai rekonstruksi. Meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak pekan lalu, Israel masih menahan masuknya bantuan berskala besar dan mempertahankan operasi militernya di sekitar separuh wilayah Gaza. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

GAZA (jurnalislam.com)– Badan PBB untuk Kesetaraan Gender, UN Women, memperingatkan bahwa lebih dari satu juta perempuan dan anak perempuan di Jalur Gaza masih membutuhkan bantuan pangan, meskipun saat ini tengah berlangsung gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel.

Dalam keterangan pers di Jenewa pada Jumat (17/10), Direktur Kantor UN Women, Sofia Calltorp, mengatakan bahwa hampir seperempat juta perempuan dan anak di Gaza membutuhkan dukungan nutrisi mendesak.

“Gencatan senjata ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengirimkan bantuan secepat mungkin dan menghentikan kelaparan sebelum terlambat,” kata Calltorp.

Ia menegaskan, jeda pertempuran yang tercapai awal bulan ini belum mengakhiri penderitaan rakyat Gaza. Banyak perempuan dan anak-anak yang telah mengungsi berulang kali kini menghadapi musim dingin tanpa tempat berlindung.

“Selama dua tahun terakhir, perempuan dan anak perempuan di Gaza terbunuh rata-rata dua orang setiap jam. Angka ini menggambarkan skala kekejaman perang yang akan menghantui hati nurani kolektif kita selama beberapa generasi,” ujarnya.

Calltorp menyebut sebagian besar perempuan di Gaza telah mengungsi sedikitnya empat kali selama perang. Gencatan senjata saat ini, katanya, menjadi kesempatan pertama bagi mereka untuk berhenti berlari, mencari tempat aman, dan mencoba membangun kembali kehidupan.

Ia menekankan bahwa pemulihan Gaza tidak akan mungkin terjadi tanpa peran aktif perempuan.

“Tidak akan ada pemulihan tanpa perempuan dan anak perempuan yang selama ini menjaga Gaza tetap bertahan di tengah kelaparan, ketakutan, dan pengungsian,” tegasnya.

Calltorp juga menyerukan kepada semua pihak untuk menegakkan gencatan senjata dan kepada para donor internasional agar segera meningkatkan dukungan kemanusiaan.

“Jika kebutuhan perempuan dan anak perempuan tidak dijadikan prioritas utama, dan jika organisasi perempuan tidak dilibatkan dalam proses pemulihan, maka mereka akan sepenuhnya terpinggirkan dari masa depan Gaza,” tambahnya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya investasi pada bantuan yang dipimpin perempuan, karena setiap dukungan yang diberikan, katanya, “adalah investasi untuk harapan.”

“Setiap dolar yang diinvestasikan dalam bantuan yang dipimpin perempuan menghasilkan manfaat delapan kali lipat bagi masyarakat,” pungkas Calltorp. (Bahry)

Sumber: TRT

DEN HAAG (jurnalislam.com)– Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menolak permohonan banding Israel atas surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang dituduh melakukan genosida di Jalur Gaza.

Dalam putusan yang menjadi sorotan dunia, ICC pada November lalu menyatakan terdapat “alasan yang masuk akal” untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab pidana” atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pasukan Israel di Gaza.

Surat perintah penangkapan tersebut memicu kemarahan di Israel dan Amerika Serikat. Washington bahkan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat senior ICC. Netanyahu mengecam keputusan itu sebagai tindakan “anti-Semit”, sementara Presiden AS saat itu, Joe Biden, menyebutnya “keterlaluan.”

Pada Mei lalu, Israel meminta ICC untuk membatalkan surat perintah penangkapan tersebut, sembari menggugat yurisdiksi ICC dalam kasus tersebut. Namun, pada 16 Juli, ICC menolak permintaan itu dengan alasan “tidak ada dasar hukum” untuk membatalkan surat perintah selama masalah yurisdiksi masih diproses.

Israel kemudian mengajukan banding atas putusan Juli tersebut, namun pada Jumat pekan ini (17/10), Majelis Hakim ICC kembali menolak banding itu.
“Persoalan yang dirumuskan oleh Israel bukanlah hal yang dapat diajukan banding,” demikian pernyataan resmi ICC dalam putusan setebal 13 halaman tersebut.

Sementara itu, para hakim ICC masih meninjau gugatan Israel yang lebih luas terkait yurisdiksi pengadilan dalam perkara ini.

Ketika surat perintah penangkapan pertama kali dikeluarkan pada November, Majelis Pra-Persidangan ICC sempat menolak keberatan Israel atas kewenangan pengadilan. Namun pada April, Majelis Banding memutuskan bahwa penolakan tersebut perlu ditinjau kembali secara lebih rinci.

Hingga kini, belum ada kejelasan kapan ICC akan mengeluarkan putusan akhir terkait yurisdiksi atas kasus yang melibatkan Netanyahu dan Gallant. (Bahry)

Sumber: TRT

GAZA (jurnalislam.com)— Seorang pejabat kesehatan senior di Gaza mengungkapkan adanya tanda-tanda penyiksaan dan luka bakar pada jenazah tahanan Palestina yang dikembalikan oleh Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku sejak Jumat (10/10/2025).

“Jenazah para tahanan Gaza dikembalikan kepada kami dalam keadaan terikat seperti binatang, ditutup matanya, dan dengan tanda-tanda penyiksaan serta luka bakar yang mengerikan bukti kekejaman yang dilakukan secara rahasia,” kata Dr. Munir al-Bursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, dalam keterangannya pada Kamis (16/10).

Ia menggambarkan kondisi jenazah tersebut sebagai “kejahatan yang tidak dapat disembunyikan” dan menuduh bahwa banyak tahanan telah “dieksekusi setelah diikat.”

“Jenazah warga Palestina yang tidak bersalah ditinggalkan sebagai saksi kebrutalan para algojo. Mereka tidak mati secara wajar, tetapi dieksekusi setelah diikat,” ujarnya. Al-Bursh menyerukan dilakukannya investigasi internasional yang mendesak untuk membawa para pelaku ke pengadilan, sembari menyebut tindakan itu sebagai “kejahatan perang yang sesungguhnya.”

Sementara itu, Kantor Media Tahanan Palestina juga mengungkapkan adanya dugaan pencurian organ manusia dari beberapa jenazah yang dikembalikan.

“Data awal menunjukkan kemungkinan pencurian organ dari sejumlah jenazah, dalam kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan dan menunjukkan praktik kriminal sistematis oleh pendudukan terhadap warga Palestina baik yang hidup maupun yang telah meninggal,” demikian pernyataan resmi kantor tersebut.

Mengutip hasil pemeriksaan medis dan forensik, kantor itu menambahkan bahwa banyak jenazah yang dikembalikan dalam keadaan diborgol, ditutup matanya, serta menunjukkan tanda-tanda penyiksaan berat, luka bakar, dan bekas injakan kendaraan lapis baja Israel.

“Bukti-bukti ini menegaskan bahwa beberapa korban dieksekusi dengan kejam setelah ditangkap pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa Keempat,” tambah pernyataan itu.

Kantor tersebut menyerukan dilakukannya investigasi internasional yang independen dan transparan untuk mengungkap para pelaku dan membawa mereka ke hadapan hukum internasional.

Sebelumnya pada hari Kamis, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan telah menerima 30 jenazah warga Palestina dari Israel melalui Komite Palang Merah Internasional, dengan sejumlah di antaranya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan.

Sejak kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada Jumat lalu, setidaknya 120 jenazah warga Palestina telah dikembalikan oleh Israel kepada otoritas Gaza. (Bahry)

Sumber: TRT

GAZA (jurnalislam.com)- Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan kemungkinan dilanjutkannya operasi militer Israel di Gaza jika Hamas tidak mematuhi isi perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Washington.

Dalam wawancara dengan CNN pada Rabu (15/10), Trump mengatakan, ia mungkin akan “mengizinkan Israel kembali ke Gaza segera setelah saya mengucapkan kata-kata” jika Hamas gagal memenuhi komitmennya.

“Apa pun yang terjadi dengan Hamas akan segera diperbaiki,” ujarnya.

Trump mengklaim bahwa Hamas telah mulai “membasmi geng-geng kriminal” di Gaza, namun ia juga menegaskan tengah “menyelidiki” laporan pembunuhan di lapangan.

“Jika Hamas menolak melucuti senjata, Israel akan kembali turun ke jalan.” imbuhnya.

Pernyataan itu sejalan dengan instruksi Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memerintahkan militer menyiapkan “rencana komprehensif” untuk mengalahkan Hamas jika gencatan senjata runtuh.

Israel juga dilaporkan menghentikan konvoi bantuan kemanusiaan menuju Gaza dan menunda pembukaan kembali perlintasan Rafah dengan Mesir, dengan alasan Hamas belum menyerahkan jenazah tawanan Israel sesuai kesepakatan.

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀: 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗦𝗲𝗯𝗮𝗯𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗹𝗮𝗺𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻

Menanggapi tuduhan tersebut, seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa pelanggaran Israel yang terus berlanjut serta kerusakan besar akibat dua tahun perang telah mempersulit proses pencarian dan pemulihan jenazah tawanan.

“Hamas telah menyerahkan sejumlah jenazah dan mengonfirmasi bahwa proses evakuasi lainnya terhambat karena keterbatasan peralatan dan kondisi medan akibat pemboman Israel,” katanya.

Sumber Hamas lainnya mengatakan kepada Arabi21 bahwa hingga kini tahap kedua rencana Trump belum dibahas.

“Tidak ada tanggal pasti untuk perundingan baru. Fokus kami saat ini adalah menekan Israel agar menghormati ketentuan tahap pertama,” ungkap sumber tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA