Oleh : Lili Agustiani, S. Pd
Praktisi Pendidikan & Kepala HSG Khoirul Insan

Polemik belum dibayarkannya gaji guru honorer non-database di Kabupaten Berau hingga kini belum menemukan titik terang. Meski anggaran telah disiapkan, persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala utama. Pemerintah daerah belum bisa mencairkan gaji karena belum ada dasar hukum yang jelas. Raperbup sebagai salah satu payung hukum ditolak oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Penolakan ini menyebabkan Pemkab Berau belum memiliki legitimasi resmi untuk membayar guru-guru tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah, menyebut bahwa status guru honorer non-database telah dialihkan menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Namun meski pengalihan ini sesuai arahan nasional, pencairan gaji sejak Juni 2025 belum terealisasi karena menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup). Ia mengungkapkan bahwa anggaran telah tersedia dalam DPA Disdik Berau, tetapi pembayaran belum bisa dijalankan karena regulasi belum final dan proses harmonisasi masih berlangsung.

Pemkab Berau melalui Bupati Sri Juniarsih menyadari kondisi ini sebagai sorotan publik dan masyarakat pendidikan. Ia menyatakan bahwa pembahasan intensif sedang dilakukan untuk mencari formula pembayaran yang sesuai hukum. Selain itu, Pemkab juga mengusahakan agar 114 guru honorer non-database dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu sebagai alternatif solusi jangka panjang. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian kapan pembayaran gaji akan benar-benar dilakukan.

Persoalan gaji guru honorer bukan hanya terjadi di Berau, tetapi hampir merata di seluruh daerah Indonesia. Dari kasus di Kutai Barat hingga Samarinda, ribuan guru honorer menjerit karena gaji yang tak kunjung dibayar, bahkan ada yang rela tetap mengajar tanpa kepastian hak. Pemerintah daerah sering berdalih soal regulasi dan administrasi, sementara pusat melempar tanggung jawab pada daerah. Ketidaksinkronan antar aturan inilah yang memperlihatkan lemahnya tata kelola dalam sistem birokrasi saat ini. Persoalan guru bukan lagi teknis, tetapi struktural dan sistemik.

Dalam sistem kapitalisme, guru dipandang semata sebagai tenaga kerja, bukan pengemban amanah pembentuk peradaban. Penghargaan terhadap guru diukur dari kemampuan ekonomi, bukan peran sosialnya. Akibatnya, profesi guru menjadi kurang bergengsi, kalah pamor dibanding profesi lain yang menghasilkan keuntungan materi. Negara pun tidak memprioritaskan pendidikan dalam anggaran karena orientasi pembangunan lebih condong pada proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur. Akhirnya, kesejahteraan guru diperlakukan seperti beban fiskal, bukan investasi masa depan bangsa.

Sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan juga memperparah keadaan. Dalam paradigma ini, pendidikan tidak diarahkan untuk membentuk manusia bertakwa, melainkan sekadar mencetak tenaga kerja yang siap melayani pasar. Guru hanya dijadikan alat produksi sistem pendidikan pragmatis yang berorientasi pada angka kelulusan, bukan pembentukan akhlak dan pemikiran. Maka, wajar jika nasib guru tidak menjadi prioritas. Regulasi terus berubah tanpa arah yang pasti karena tidak berlandaskan nilai-nilai syariat.

Akibatnya, krisis penghargaan terhadap guru menjadi wujud nyata dari rusaknya sistem kapitalisme-sekularisme yang diterapkan. Pemerintah hanya sibuk mencari formula administratif tanpa menyentuh akar masalah: hilangnya peran negara sebagai penanggung jawab pendidikan secara penuh. Gaji guru honorer bergantung pada anggaran daerah yang sering tersendat, sementara hak mereka diperdebatkan di antara tumpukan aturan yang saling bertentangan. Nilai kemanusiaan terkikis oleh logika keuangan.

Islam memiliki pandangan yang berbeda. Dalam sistem Islam, pendidikan adalah kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dijamin negara. Guru diperlakukan sebagai penjaga akal umat, bukan buruh pengajar. Negara wajib menanggung gaji mereka dari baitul mal, bukan dari skema proyek atau APBD yang bergantung pada pajak dan pinjaman. Dengan sistem Islam, martabat guru dikembalikan sebagaimana mestinya. Pilar peradaban yang dimuliakan, bukan korban dari kekacauan sistem kapitalisme yang meniadakan nilai ruhiyah dan kemaslahatan manusia.

Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara. Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan berkualitas secara gratis bagi seluruh warganya, termasuk menjamin kesejahteraan para guru. Sebab pendidikan dalam Islam bukan sekadar urusan administrasi, tetapi bagian dari amanah kepemimpinan untuk mencetak generasi beriman dan bertakwa. Negara yang menerapkan syariat Islam akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, bukan beban anggaran seperti dalam sistem kapitalis-sekuler saat ini.

Guru dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya aku diutus hanyalah sebagai pengajar (mu’allim)” (HR. Ibnu Majah). Para guru disebut pewaris para nabi karena tugas mereka menyebarkan ilmu dan membentuk akhlak umat. Dalam sejarah Khilafah Islam, para guru mendapatkan penghormatan tinggi dan gaji layak yang diambil dari Baitul Mal, bukan bergantung pada kas daerah atau proyek sementara. Dengan jaminan tersebut, para guru dapat fokus mendidik tanpa dibebani urusan ekonomi.

Islam juga menuntun umat untuk memuliakan guru dan menempatkan mereka sebagai sosok yang dihormati. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, “Barang siapa mengajarkan satu huruf kepadaku, maka ia menjadi guruku selamanya.” Ungkapan ini menunjukkan adab Islam terhadap guru dan pentingnya ilmu dalam membangun peradaban. Formula penyelesaian persoalan guru sesungguhnya hanya ada dalam sistem Islam yang menjadikan pendidikan sebagai pilar utama kebangkitan umat. Maka, selama sistem kapitalisme sekuler masih diterapkan, masalah guru tidak akan pernah selesai secara hakiki. Wallahua’lam Bishowab

Oleh : Herliana Tri M

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah akibat operasi tambang ilegal dari enam perusahaan besar. “Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, total potensi kerugian mencapai Rp300 triliun,” tuturnya dalam pernyataan yang disiarkan publik (Tempo.com, 7/10/2025)

Angka fantastis tersebut menggambarkan betapa besarnya kekayaan negeri ini. Hanya 6 perusahaan saja mampu mengeksplorasi tambang sampai menghasilkan 300 triliun, terlepas pelaku eksplorasi tambang resmi negara atau bukan. Wajar saja kalau negara ini mendapat julukan sebagai bumi pertiwi yang melambangkan Indonesia sebagai tanah ibu pertiwi, tanah air yang membesarkan dan menghidupi seluruh rakyatnya.

Nama tersebut juga menggambarkan kesuburan dan kelimpahan alam Indonesia sebagai sumber kehidupan. Tak salah julukan bumi pertiwi disematkan untuk Indonesia, adanya tambang ilegal juga tambang legal yang tercatat mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya raya. Artinya, kekayaan negeri ini memang berlimpah ruah.

Dalam kesempatan yang lain, Presiden Ri Prabowo mengungkapkan penemuan titik-titik tambang ilegal yang jumlahnya sangat besar. Ia menyampaikan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) alias ilegal di berbagai wilayah Indonesia semakin marak. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya bahkan telah mencapai ribuan titik.

Presiden menambahkan, berdasarkan laporan dari Aparat Penegak Hukum (APH), saat ini ada 1.063 lokasi tambang ilegal di Indonesia. Nilai kerugian negara akibat tambang ilegal diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

“Saya telah diberi laporan dengan aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan 1.063 tambang ilegal ini berpotensi merugikan negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo saat Pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Selasa(19/08/2025).

Carut Marut Masalah Tambang di Indonesia

Permasalahan tambang di Indonesia tak sekedar kerugian negara akibat penambangan liar dan mengalirnya pundi-pundi kekayaan alam ke pihak lain. Namun, keberadaan tambang yang dikeruk tanpa ampun, tanpa tanggung jawab telah menghantarkan permasalahan serius bagi lingkungan sekitar maupun masayarakat di sekelilingnya.

Lemahnya pengawasan terhadap tambang ilegal diakui oleh pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa lemahnya instrumen pengawasan sebagai satu kendala utama pemerintah dalam memberantas tambang ilegal.

Lebih- lebih lagi Pertambangan yang dikeruk secara serampangan mengakibatkan banyak dampak buruk bagi masyarakat, seperti deforestasi, kerusakan ekosistem, banjir, longsor, dan pencemaran lingkungan (air, tanah, dan udara). Kerusakan tak terkendali karena tidak menerapkan prinsip penambangan yang baik dan benar. Sekedar mengeruk kekayaan alam, tidak ada mekanisme reklamasi, rehabilitasi lahan, maupun pengelolaan limbah sehingga kerusakan lingkungan yang parah tak bisa dihindari.

Tidak hanya merusak lingkungan, tambang ilegal juga membahayakan nyawa masyarakat. Misalnya, penggunaan merkuri dalam penambangan emas, mencemari sumber air (sungai). Ikan-ikan di sungai juga terkontaminasi merkuri sehingga membahayakan kesehatan, pun demikian saat masyarakat ingin memanfaatkan air sungai yang mengalir, dikonsumsi oleh manusia, bisa menyebabkan kematian. Paparan emisi merkuri juga berakibat fatal pada janin, yaitu mengakibatkan bayi lahir cacat. Ini seperti yang terjadi pada seorang bayi di daerah Lingga Kayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara yang lahir pada 2019 dengan kondisi usus di luar perut (gastroschisis).

Tak berhenti sampai disini kerusakannya yang membahayakan, bekas galian tambang ilegal juga kerap mencelakai penduduk. Berdasarkan data anggota DPD RI Yulianus Henock, ada 44.736 lubang tambang di Kalimantan Timur. Hampir tidak ada yang ditangani secara serius sehingga berdampak pada keselamatan nyawa masyarakat. Menurut pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo ada 47 anak yang tenggelam di lubang tambang karena tidak ditutup secara permanen.

Ini berarti eksplorasi secara ugal-ugalan, hanya mementingkan keegoisan dan ketamakan atas kekayaan alam, menghantarkan kerusakan yang besar apalagi luasan dari tambang serta banyaknya titik yang dieksplorasi baik hasil penambangan legal maupun ilegal. Negara perlu menindak tegas setiap aktivitas yang menghantarkan pada kerusakan yang secara pasti terjadi pada rusaknya ekosistem dan membahayakan nyawa.

Siapa yang Layak Mengelola dan Menikmati Hasilnya?

Cara pandang kekayaan alam ini milik siapa tentu berbeda dengan cara pandang saat ini. Dalam pandangan Islam tambang termasuk dalam kepemilikan umum yang artinya menjadi hak semua warga mendapatkan manfaat atas kekayaan alam tersebut.

Namun karena tambang termasuk kekayaan alam yang membutuhkan pengolahan dan tidak langsung dapat dinikmati hasilnya oleh seluruh masyarakat, maka negara mengelola dan mengembalikan manfaatnya demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk keuntungan individu atau korporasi.

Negara tidak berhak memberikan kepada seseorang ataupun beberapa orang (korporasi) tertentu. Demikian juga tidak boleh memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Jadi, harus dibiarkan sebagai milik umum bagi seluruh kaum muslim dan mereka berserikat atas harta tersebut.

Negara memiliki kewajiban menggali tambang tersebut, memisahkannya dari benda-benda lain, meleburnya, menjualnya atas nama kaum muslim, dan menyimpan hasil penjualannya di baitulmal kaum muslim. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara barang tambang terbuka (terdapat di permukaan bumi) yang eksploitasinya tidak memerlukan usaha yang berat, seperti tambang garam, serta tambang yang terdapat di dalam perut bumi, yang eksploitasinya memerlukan usaha yang berat, seperti emas, perak, besi, tembaga, grafit, timah, krom, uranium, fosfat, dan barang tambang lainnya.

Islam mengatur kepemilikan tambang ini yang sifatnya tetap menjadi milik seluruh rakyat. Negara dilarang memberikan izin pengelolaan tambang kepada perusahaan swasta, baik lokal maupun asing, karena hal itu melanggar syariat Islam. Adapun tambang yang jumlah depositnya kecil boleh dikelola oleh individu (rakyat), tetapi negara melakukan pengawasan secara cermat untuk mencegah terjadinya kerusakan sebagaimana yang terjadi saat ini. prosedur penambangan akan diperhatikan secara detil baik pelaku penambangan tersebut negara sendiri atau rakyat dengan volume tambang yang sedikit.

Sebagai amanah rakyat yang dibebankan kepada negara, maka amanah ini akan dijalankan sebaik-baiknya dari proses pengolahannya maupun hasil yang didapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemanfaatan masyarakat, karena memang pada dasarnya ini harta rakyat yang dilakukan secara amanah.

Oleh karena itu, pengelolaan tambang oleh negara dipastikan menjamin keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari tambang bisa didapatkan, sekaligus masyarakat tetap terjaga kesehatan dan keselamatan nyawanya, serta lingkungan tetap terjaga lestari. Negara tidak akan mengorbankan keselamatan rakyat semata demi meraih pundi-pundi kekayaan yang berlimpah.

Pengelolaan tambang yang dilakukan negara tentu berimbas pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, negara tidak seharusnya terpaku pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi saja, karena konsep “sejahtera” dalam sistem Islam tidak menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara riil, bukan angka di atas kertas.

Sehingga tujuan pengelolaan tambang adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hasil tambang akan didistribusikan langsung kepada rakyat dalam bentuk subsidi energi (termasuk listrik), bahan bakar (minyak, gas, dan lain-lain), layanan pendidikan hingga tingkat tinggi (universitas), kesehatan, dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, komunikasi, instalasi air, dll. Semua pembiayaan fasilitas publik ini bersumber dari pos kepemilikan umum dalam baitul mal.

Berlandaskan cara pandang seperti ini, pengelolaan tambang dengan sistem Islam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan dilakukan secara amanah sehingga tidak mengakibatkan kerusakan alam. Rakyat bisa hidup sejahtera dan lingkungan hidup mereka tetap terjaga kelestariannya.