Pembinaan Akhlak Bangsa Harus Dilakukan Praktis

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Bagi Prof Dr KH Fahrurrozi Dahlan MA, buku panduan atau pedoman itu harus praktis dan simpel. Pelatihan harus aplikatif dengan mengedepankan aspek praktis, bukan lagi pada level menghafal.

Demikian Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Dakwah UIN Mataram sampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PDPAB) MUI di Jakarta, Ahad (12/09/2021).

Pada FGD bertema Penguatan Literasi Metodologi Penyusunan Buku Pedoman dan Modul Training Akhlak Bangsa PDPAB MUI, Fahrurrozi menjadi narasumber bersama Dr (c) Hj Badriyah Fahyumi Lc MA dan Prof Dr H Abdul Mujib MAg MSi (Guru Besar Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

“Tentu ini tidak bisa santai, harus serius,” kata Fahrurrozi terkait dengan penyusunan buku pedoman dan modul training perbaikan akhlak bangsa itu.

Menurutnya, ada tiga ranah dalam penyusuan buku pedoman dan modul training ini, yakni sistemik, aksiologi, dan ontologis. Fahrurrozi mengatakan, Buku Pedoman PDPAB ini harus jelas orientasinya.

“Pengertian, baik terminologi dan struktur-struktur materi yang muncul dalam kajian buku pedoman itu harus jelas sistemik, harus jelas epistomologi,” kata dia.

Dengan demikian, lanjut Fahrurrozi, peserta bisa memahami secara komprehensif apa yang akan disampaikan oleh pemateri, narasumber, da’i itu sendiri. “Itu rukun pertamanya,” kata dia.

 

Adapun mengenai aksiologi, Fahrurrozi menjelaskan, tujuan utama penyusunan buku itu harus jelas, deskriptif, dan komprehensif. “Diorientasikan untuk siapa itu termasuk aksiologis,” ujarnya.

Kemudian yang tak kalah pentinya adalah ontologisnya. Menurutnya, sasaran pengguna buku ini harus jelas. Hal ini berkaitan dengan materi yang sesuai dengan objek pengguna. “Materi, tujuan dan substansinya apa?” kata dia.

Fahrurrozi mengatakan, materi dalam training harus terukur dan terstruktur. Kompetensi utama peserta yang dihatapkan juga harus muncul. Contohnya, peserta mampu memahami, menganalisa, dan mempraktikkannya.
Modul juga, tambah dia, harus aplikatif dan metode pembelajarannya jelas. “Ada evaluasi, tidak jauh beda dengan buku-buku modul pembelajaran,” kata Fahrurrozi.

Tugas berat PDPAB, menurut dia, adalah memilih materi-materi dalam pelatihan. Materi tidak lagi persoalan-persoalan kognitif yang bicara tentang definisi, tapi lebih kepada praktik penerapan akidah.
Hal tersbut juga menjadi tantangan lain. “Di saar praktik jauh lebih dominan daripada menghafal, dsb, maka harus expert (ahli) dalam memahami karakternya,” kata Fahrurrozi yang mengaku siap bergabung untuk menyusun buku pedoman dan modul PDPAB.

 

Pada sesi tanya jawab, Prof Fahrurrozi kembali menekankan tentang pembangunan karakter dengan model pembelajaran yang aplikatif. Dia pun merujuk pada Alquran surat Al Ashr.

Diskusi yang dimoderatori Sekretaris PDPAB KH Nurul Badruttamam MA itu dibuka Ketua PDPAB MUI Dr KH Masyhuril Khamis MM. Menurut Masyhuril, ada beberapa segmen yang menjadi sasaran buku pedoman dan modul training.

Segmen tersebut di antaranya, remaja, termasuk milenial, kemudian perkantoran, badan atau lembaga, majelis taklim, dan segmen lainnya.  (mui)

 

Media Sosial Disebut Jangkau Edukasi Akhlak untuk Gen Z

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menyampaikan modul pelatihan akhlak melalui media sosial, seperti TikTok, bisa menjadi pilihan untuk menjangkau anak-anak muda atau generasi Z. Apalagi, jika dikaitkan dengan bonus demografi 2030 dengan zaman digital yang tak terelakkan.

“Khawatir modul nanti tidak terbaca oleh mereka, kecuali kita transformasikan ke dalam TikTok,” ujar Prof Dr H Abdul Mujib MAg MSi, Guru Besar Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saat Focus Group Discussion (FGD), Ahad (12/09).

FGD yang digelar Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PDPAB) itu bertema Penguatan Literasi Metodologi Penyusunan Buku Pedoman dan Modul Training.

Prof Mujib menjadi narasumber pada diskusi itu bersama Dr (c) Hj Badriyah Fahyumi Lc MA dan Prof Dr H Fahrurrozi Dahlan MA (Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Dakwah UIN Mataram).

Terkait dengan penyusunan buku pedoman dan training PDPAB, Mujib mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendiagnosis kebutuhan. Dia mencontohkan, Revolusi 4.0 dan Society 5.0 di Jepang.

Menurut dia, isi modul harus bisa memprediksi masa depan yang merupakan milik generasi Z.

“Akhlak nanti bisa masuk ke zaman online ini, bonus demografi tahun 2030,” kata dia.

Mujib pun menguraikan problem dalam pemahaham akhlak. Masalah pertama, makna karakter atau akhlak dipersempit menjadi hanya persoalan sopan santun.

Mujib pun mengungkapkan, banyak orang punya kepribadian atau personalitas tapu tidak berkarakter atau berakhlak.

“Kepribadian tidak terkait baik buruk,” kata dia.

Masalah lainnya adalah akhlak dilihat dari satu dimensi, bukan multidimensi, yakni agama, sosial, psikologis. Problem terakir yang dia ungkapkan, akhlak dipahami hanya kognitif, belum masuk pada ranah afektif dan motorik.

Dalam penyusunan buku pedoman dan modul training, langkah pertama mengidentifikasi masalah yang muncul terkait akhlak bangsa. Setelah itu menyusun skala prioritas masalah. Kemudian menentukan input dan proses.

“Produk merupakan hasil yang sifatnya internal, outcomenya lebih luas. Bisa jadi bangsa lain belajar tentang wasatiyah,” kata dia.

Diskusi yang dimoderatori Sekretaris PDPAB KH Nurul Badruttamam MA itu dibuka Ketua PDPAB MUI Dr KH Masyhuril Khamis MM.

Menurut Masyhuril, ada beberapa segmen yang menjadi sasaran buku pedoman dan modul training.

Segmen tersebut di antaranya, remaja, termasuk milenial, kemudian perkantoran, badan atau lembaga, polik, majelis taklim, dan segemen lainnya. (mui)

 

Wafat Saat Raker, Ini Pesan Terakhir Ketua Dewan Pertimbangan MUI Tangerang

TANGERANG(Jurnalislam.com) — Innalillahi Wainnailahi Raji’uun. Telah berpulang ke rahmatullah Ketua Dewan Pertimbangan MUI kota Tangerang periode 2021-2025 KH Edi Junaidi Nawawi sesaat setelah memberikan arahan dalam Rapat Kerja Daerah I MUI Kota Tangerang, Rabu 15 September 2021 di Gedung MUI Kota Tangerang.

Suasana haru penuh duka mewarnai acara pembukaan Rapat Kerja Daerah I MUI tersebut. Isak tangis putra beliau dan pengurus MUI pun pecah saat KH Edi Junaedi dipapah dari kursi tempat duduknya untuk dilarikan ke rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit beliau sudah tiada sebelum sampai ke Rumah Sakit.

Acara Rakerda MUI Kota Tangerang itu dihadiri dan dibuka Wakil Wali Kota Tangerang H Sachrudin. Didampingi Ketua MUI, KH Ahmad Baijuri Khatib, Dewan Pertimbangan dan pengurus Harian serta ketua-ketua Komisi MUI Kota Tangerang.

Tidak ada tanda tanda KH Edi Junaedi akan dipanggil Allah SWT. Dalam memberikan pengarahan almarhum berbicara lancar, stabil dan tetap bersemangat. Wakil Wali Kota Tangerang menyimak wejangan dan amanat almarum KH Edi dengan seksama.

Dalam pengarahannya yang sekaligus dapat dikatakan sebagai amanat itu, banyak sekali catatan penting yang harus terus dilaksanakan MUI, para kiai, ustad dan ustazah serta pemerintah Kota Tangerang.

Kepada pengurus MUI kota Tangerang almarhum mengamanatkan agar terus istiqamah dalam menjalankan amanat. “Hanya MUI Kota Tangerang yang boleh dikatakan konsisten dalam menjalankan program-programnya, termasuk dalam menerbitkan naskah naskah khutbah jumat,” papar Kiai Edi.

Untuk penerbitan khutbah Jumat itu, almarhum beruangkali menekankan untuk tetap diteruskan, tidak terhenti. Alasannya, khutbah jumat itu ditunggu dan dibaca oleh hampir seluruh jamaah masjid di Kota Tangerang dan sekitarnya.

Untuk diketahui, lanjut almarhum lagi, lebih dari separuh dari 620 masjid yang ada di kota Tangerang membaca khutbah Jumat itu. “Kelihatannya program itu tidak terlalu signifikan, tetapi justru itu merupakan bagian dari syiar Islam yang paling efektif dalam membina karakter umat menjadi manusia manusia ihsan,” tegas almarhum lagi.

 

Almarhum Kiai Edi juga menyinggung tentang anggaran yang dibutuhkan MUI serta pertisipasi pemerintah dalam hal itu. Menurut beliau, anggaran dan fasilitas yang dialokasikan untuk MUI Kota Tangerang jauh berbeda dengan anggaran yang dialokasikan untuk guru sekolah umum yang begitu besar.

“Tugas MUI itu sangat berat dan multikompleks. Namun, sering kurang terperhatikan. Dalam sejarah, baru satu kali MUI menerima anggaran sebesar Rp2 miliar (untuk setahun) di bawah kepemimpinannya yang selama tiga periode. Anggaran itu terus menurun hingga Rp750 juta saat ini. Beda dengan gaji guru yang mencapai belasan juta perbulan. Yang mencapai miliaran pertahun,” ujar Kiai Edi.

Almarhum mengingatkan kepada semua pihak, bahwa kelihatannya tugas MUI itu ringan. Hanya dakwah dan fatwa. Namun, dalam implementasinya sangat berat. Tidak hanya butuh perjuangan, ilmu dan kesabaran, tetapi juga anggaran, ujarnya.

 

Namun begitu, Kiai Edi minta kepada pengurus MUI untuk tidak berkecil hati. Ketua Umum yang baru harus terus mengembangkan organisasi MUI menjadi profesional dengan konsekuensi MUI harus membuat job discription yang matang agar MUI bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara.

Terakhir beliau berpesan bahwa apa apa (program) yang telah dijalankan oleh MUI seperti Buletin Khutbah Jumat yang selalu dibuat setiap pekan oleh Infokom agar dilanjutkan.

“Saya mohon kepada pengurus, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan jangan sampai terputus, harus dilanjutkan,” pungkasnya.(mui)

 

Tiga Hal Penting untuk Perkembangan Madrasah

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kanwil Kementerian Agama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menjalin kerjasama peningkatan kualitas pendidikan madrasah.

Naskah kerjasama ditandatangani Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat Muflih B Fattah dengan Dekan FKIP Unsulbar Abdullah Pandang, Jumat (17/9/2021).

Hadir menyaksikan, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam M Zein dan Kepala Bidang Pendidikan Islam Misbahuddin. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dirangkai dengan Rakor Bidang Madrasah se Sulawesi Barat yang berlangsung  di Aula Kanwil Kemenag Sulbar.

Rakor diikuti seluruh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, serta para Kepala Madrasah Negeri se dan Pokjawas Provinsi Sulawesi Barat. Kepada jajarannya, Kakanwil Kemenag Sulbar Muflih mengingatkan untuk mensukseskan kebijakan pokok Menteri Agama, antara lain: penguatan moderasi beragama, transformasi digital, dan juga good governance.

“Ketiga hal tersebut harus dilaksanakan di seluruh satker di bawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, tidak ada tawar-menawar,” tegas Muflif B Fattah.

Sementara Direktur GTK Madrasah M Zein menggarisbawahi tentang growth mindset (mindset yang berkembang). Menurutnya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, speed atau kecepatan kerja.

“Siapa yang lambat akan tergilas zaman,” pesannya.

Kedua, uncertainty. Masa depan itu serba tidak pasti. “Jadi kita harus memiliki kompetensi yang unggul,” ujarnya.

Ketiga, complexitiy. Tantangan ke depan makin kompleks. Sehingga, guru juga harus terus mengembangkan diri dan berkolaborasi dengan pihak lain.

“Jika kita mampu mengantisipasi ketiga hal tersebut, maka insya Allah kita akan dapat bersaing dalam dunia global seperti sekarang ini,” terangnya.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Misbahuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM sekaligus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah secara keseluruhan. Dari sini, diharapkan akan dapat dirumuskan upaya perbaikan di masa yang akan datang.

 

Mahasiswa IAIN Batusangkar Juara I MTQ Antar Mahasiswa PAI Se-Asia Tenggara

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Feni Mardika meraih Juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional antar Mahasiswa PAI Se-Asia Tenggara.

MTQ Internasional ini diikuti perwakilan dari empat negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Total ada 41 peserta dari 25 Perguruan Tinggi. Lomba yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (HMJ PAI) FTIK IAIN Batusangkar ini digelar secara daring.

Feni Mardika tercatat sebagai mahasiswi PAI semester VII FTIK IAIN Batusangkar. Dia berhasil memperoleh nilai 91 dari dewan juri, dengan rincian: Tajwid 29, Fasohah 28, dan irama 34.

Untuk juara kedua diraih Bazir Abdurrahman dari UIN Walisongo Semarang. Posisi ketiga diraih Mohd Fauzan Amir Bin Raihan dari National Univesity Of Malaysia. Selain itu, ada juara harapan 1 (Rahmat Tawakkal Sobbari dari IAIN Palangkaraya), harapan 2 (Aisya Nur Fahira dari UIN Sultan Adji Muhammad Idris Samarinda), dan haparan 3 (Mutia Safitri dari IAIN Langsa).

MTQ ini digelar 6-14 September 2021. Peserta mengirim video untuk seleksi tahap penyisihan. Saat final pada 13 September, dilakukan secara live zoom. Pengumuman pemenang disampaikan secara live zoom dan ditutup secara resmi oleh Rektor IAIN Batusangkar.

Rekor IAIN Batusangkar Marjoni Imamora, mengapresiasi prestasi Feni Mardika. “Selamat kepada semua pemenang, semoga menjadi duta generasi qur’ani, melestarikan khazanah Islam di tengah-tengah masyarakat, dan menjadi agen perubahan,” harap Marjoni, Selasa (14/9/2021).

“Anda semua sudah memberikan yang terbaik dalam ikhtiarnya mengembangkan seni tilawah al-Qur’an dan tentu akan membanggakan perguruan tingginya masing-masing,” terang Mantan WR II IAIN Batusangkar ini.

Marjoni berharap kompetisi ini bisa menjadi ajang meningkatkan interaksi mahasiswa dengan Al-Qur’an dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

Terpisah, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Batusangkar Sirajul Munir memberikan selamat kepada Feni Mardika dan berharap dapat menginspirasi mahasiswa lainnya.

“Prestasi ini penting untuk FTIK dan semoga mampu mendorong Akreditasi Unggul pada Jurusan PAI di tahun mendatang,” kata Sirajul Munir.

DMC Bangun Mushollah Darurat sampai Distribusi Makanan Ke Rumah Pengungsi

KALTENG(Jurnalislam.com)—Disaster Management Center ( DMC ) Dompet Dhuafa bangun mushollah darurat di tempat pengungsian banjir bandang Kalimantan Tengah (16/9/2021). Berlokasi di Desa Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang, Kabupaen Katingan, mushollah darurat berdiri dengan tegak.

Berukuran 5 x 7 meter, musholah darurat menjawab kebutuhan penyintas untuk menunaikan ibadah shalat. Penyintas bergantian keluar masuk untuk melakukan ibadah shalat. Selain mushollah darurat, tim bersama relawan yang tergabung dalam Komunitas Ayo Tolong DMC Dompet Dhuafa juga menambah tenda pengungsian.

“Alhamdulillah cuaca sudah cerah namun untuk wilayah hilir masih tergenang air dengan ketinggian 50 – 100 cm,” imbuh Taqi Falsafati selaku Tim Respon DMC Dompet Dhuafa penugasan Kalimantan Tengah melalui pesan singkat.

Tidak sampai di situ, DMC Dompet Dhuafa juga membuka Dapur Umum dan Pos Hangat hingga saat ini. Dengan membuat porsi sebanyak 400 bungkus/minuman. Adapun makanan tersebut juga didistribusikan kepada penyintas yang memutuskan untuk bertahan di kediamannya masing-masing.

“Akses jalan utama sudah bisa dilewati. Meski sinyal jaringan masih sulit untuk masuk,”tambah Taqi.

Rencana besok, tim akan terus melakukan Dapur Umum dan Pos Hangat serta melakukan asesmen ke wilayah terdampak lainnya yakni di Desa Baunbango.

“Terima kasih telah bersama kami dalam momen-momen yang sulit seperti ini,”pungkas salah seorang penyintas.

Pameran Buku Internasional di Saudi Mulai Digelar Kembali

RIYADH(Jurnalislam.com) — Pameran Buku Internasional Riyadh, salah satu acara budaya terbesar di kawasan ini, akan dibuka pada 1 Oktober di Riyadh Front. Penerbit Arab dan global akan berpartisipasi dalam acara ini.

Irak akan menjadi tamu kehormatan di pameran budaya internasional 10 hari. Sesi baru pameran, yang diawasi oleh Komisi Sastra, Penerbitan dan Penerjemahan Arab Saudi, akan melihat perluasan kegiatan dan acara yang signifikan. Pameran akan mewakili 16 sektor budaya.

Komisi telah menawarkan diskon 50 persen untuk sewa ruang ke penerbit dari seluruh dunia, menurunkan biaya pengiriman, dan membangun e-store dan e-selling point untuk semua penerbit. Menteri Kebudayaan Arab Saudi Pangeran Badr bin Abdullah bin Farhan mengatakan sektor buku, penerbitan, bahasa, terjemahan dan sastra mendapat dukungan besar dari Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

“Pameran ini adalah acara budaya yang penting dalam industri penerbitan,” katanya, dilansir di Arab News, Jumat (17/9).

Pangeran Abdullah menambahkan acara ini menyoroti kreativitas Saudi dan merangsang partisipasi budaya dan kerja sama perdagangan, sehingga Arab Saudi dapat menjadi pintu gerbang global untuk sektor penerbitan. Pameran Buku Internasional Riyadh akan mencakup untuk pertama kalinya sebuah konferensi internasional untuk penerbit pada 4 dan 5 Oktober untuk memperkuat komunikasi antara penerbit lokal, Arab dan internasional.

Acara ini juga untuk mengaktifkan kemitraan antara lembaga dan perusahaan terkait, dan memperkaya kancah regional secara berkelanjutan melalui diskusi sesi, kegiatan interaktif, lokakarya dan seminar. Pameran ini akan mencakup simposium budaya dan sastra, pembacaan puisi dan seni, panel diskusi, kegiatan interaktif, dan berbagai lokakarya di bidang seni, membaca, menulis, penerbitan, pembuatan buku, dan penerjemahan.

Sumber: republika.co.id

 

Bangun Karakter Peduli Lingkungan, SMP Muhammadiyah PK Ajak Siswa Pilah Sampah dari Rumah

SOLO(Jurnalislam.com)–Sebagai dukungan terhadap gerakan World Cleanup Day (WCD) atau aksi bersih-bersih se-Dunia dan Jateng kudu resik yang dilaksanakan mulai 15-24 September 2021, SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta menggelar Gerakan Pilah Sampah dari Rumah pada Jumat (17/9).

 

“Untuk mendukung aksi tersebut, kami mengajak kepada siswa kelas 7, 8, dan 9 untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan WCD dengan melakukan kegiatan pilah sampah dari rumah, “ ujar Humas SMP Muhammadiyah PK Kottabarat, Aryanto, Jumat (17/9).

 

Lanjut, Aryanto, kegiatan ini juga sebagai upaya sekolah untuk membangun karakter siswa agar peduli terhadap lingkungan mulai dari diri sendiri, dari rumah, dan lingkungan sekitar. “Kami ajak para siswa berdiskusi dan sharing dalam acara podcast (obrolan santai) melalui youtube PK TV bersama aktivis lingkungan, Hanifah Nurawaliah. Melalui acara tersebut, para siswa berdiskusi tentang apa itu sampah, alasan perlu pilah sampah, akibat dari sampah yang tidak dipilah, jenis-jenis pemilahan sampah, dan bagaimana cara memilah sampah di rumah,” ujarnya.

 

Aryanto menambahkan, para siswa kita ajak memilah sampah di rumah, ditimbang, dan dicatat beratnya. Untuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang dikirim ke bank sampah sekolah, PK Waste Bank. Barang-barang tersebut akan dikelola melalui program kreasik (kreasi sampah plastik). Kreasik ini sudah menghasilkan beberapa karya seperti pot botol plastik, ecobrik, dan berbagai kerajinan dari limbah plastik.

 

Sementara itu, Hanifah Nurawaliah, aktivis ecodeen.id tersebut membagikan tips memilah sampah di rumah. “Pertama tentukan target level, misal memisahkan sampah menjadi 4 jenis antara lain, sampah mudah membusuk, kertas, kaca-logam plastik, dan residu. Kedua, siapkan tempat sampah terpilah seperti kardus sesuai jenis. Ketiga, berilah label dan harus mudah dibaca. Keempat, pisahkan selalu sampah yang  basah dan kering. Kelima timbang sesuai jenis dan dicatat. Keenam, salurkan ke pihak yang bertanggung jawab seperti bank sampah atau petugas kebersihan. Terakhir dokumentasikan kegiatan di media sosial agar bisa menjadi inspirasi,” paparnya.

 

Beberapa siswa terlihat mengirimkan sampah ke PK Waste Bank, bank sampah sekolah dengan protokol kesehatan. Salah satunya, Aqila Najwani Syifa, siswa kelas 9. Karena rumahnya dekat sekolah, ia mengantar sampah ke bank sampah sekolah dengan naik sepeda. Dirinya pun mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya senang mengikuti kegiatan ini karena mengingatkan kita agar membuang sampah pada tempatnya dan dipilah-pilah sesuai dengan jenis sampahnya. Memang kita harus membiasakan diri memilah sampah di rumah,” pungkasnya.

Wapres: Dana Abadi Pesantren Bukti Negara Perhatikan Pendidikan Agama

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren pada 2 September 2021. Perpres ini diantaranya mengatur tentang dana abadi pesantren yang ditetapkan sebagai salah satu pendanaan penyelenggaraan pesantren. Menanggapi hal tersebut, Wapres memandang baik ditandatanganinya Perpres ini, sebab hal tersebut menunjukkan komitmen besar pemerintah terhadap dunia pendidikan.

“Ini komitmen kuat daripada pemerintah untuk membantu pendidikan dalam segala tatarannya.

Jadi ada dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Dikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kementerian Keuangan, tapi ada juga dana abadi pesantren. Bahkan ada dana abadi kebudayaan, bahkan juga ada dana abadi riset,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara (Penata), Serang, Banten, Kamis (16/09/2021).

 

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 28 Tahun 2021, maka pesantren telah memperoleh pengakuan dalam undang-undang untuk dapat menjadi jenjang pendidikan seperti pendidikan umum. Untuk itu, tambah Wapres, jajaran pengurus pesantren di seluruh Indonesia menyambut baik Perpres ini.

 

“Pesantren ini sudah lama memang diinginkan. Ini disambut baik oleh dunia pesantren karena ini memang sudah lama ditunggu,” urai Wapres.

 

Terkait anggarannya, Wapres menguraikan bahwa saat ini sedang dilakukan proses penganggaran. Namun ia yakin, bahwa model pendanaannya tidak jauh berbeda dengan dana pendidikan yang ada saat ini.

 

“Anggarannya nanti sedang dihitung lagi, tapi saya kira tidak jauh daripada modelnya itu. Setiap APBN nanti ada disisihkan dana, kemudian dana itu dikembangkan, kemudian nanti hasilnya yang diberikan. Seperti dana pendidikan kan begitu,” tandas Wapres.

 

Sejalan dengan Wapres, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjelaskan bahwa skema penganggaran dana abadi pesantren akan sama dengan dana abadi pendidikan dimana alokasi dana yang disiapkan akan diinvestasikan oleh Kementerian Keuangan.

 

“Dana abadi kita itu sistemnya adalah untuk mengalokasikan uang setiap tahunnya, lalu dari situ bunganya digunakan untuk berbagai macam kebutuhan pendidikan. Dan dana itu diinvestasi oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya, makanya namanya abadi begitu, karena setiap tahunnya akan berkembang,” terang Nadiem.

 

Sebagai informasi, pada kunjungan kerja ke Provinsi Banten kali ini, Wapres meninjau pelaksanaan sekolah tatap muka di SMAN 19 Tangerang dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua untuk para santri di Pondok Pesanten An-Nawawi Tanara, Banten.

Pelaksanaan vaksinasi untuk santri ini merupakan inisiasi dari TNI Angkatan Laut sebagai upaya membantu pemerintah mendorong percepatan pemberian vaksinasi kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar dan tenaga pendidik dalam menjalankan kebijakan pemerintah terkait Pertemuan Tatap Muka (PTM) di sekolah-sekolah pada wilayah PPKM level 1 – 3.

 

Selain Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, hadir dalam peninjauan ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito dan Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono.

 

Sementara Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar serta para Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.

BPJPH – UNU Yogyakarta Jalin Sinergi Percepatan Layanan Sertifikasi Halal

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan layanan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Salah satunya, adalah percepatan layanan sertifikasi halal melalui pengembangan teknologi informasi.

Terbaru, upaya ini dilakukan BPJPH dengan menjalin sinergi bersama Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, dan Pusat Studi Sharia Finance and Digital Economy (SHAFIEC) UNU Yogyakarta. Penandatanganan kerja sama dilakukan secara elektronik menggunakan digital signature.

Penandatangan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Mastuki, Rektor UNU Yogyakarta Purwo Santoso, Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim, serta Direktur Eksekutif SHAFIEC Brian Kustantoro Edityanto.

“Hari ini merupakan momentum yang sangat tepat dan tonggak penting bagi BPJPH dan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Penandatanganan kerja sama BPJPH dan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta secara elektronik dengan digital signature ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya BPJPH untuk percepatan layanan sertifikasi halal dan Jaminan Produk Halal melalui digitalisasi,” kata Mastuki secara virtual di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Momen penandatangan kerja sama secara digital tersebut juga melengkapi rangkaian upaya yang terus dilakukan BPJPH dalam pengembangan digitalisasi layanan sertifikasi halal. Seperti diketahui, BPJPH mulai tahun ini juga telah mengaplikasikan Sistem Informasi Halal atau SIHALAL sebagai aplikasi layanan sertifikasi halal. SIHALAL saat ini juga telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), Lembaga Pemeriksa Halal, dan terus dikembangkan integrasinya dengan stakeholder layanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Melalui aplikasi layanan tersebut, saat ini pelaku usaha juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan pencetakan dokumen sertifikat halal secara elektronik.

BPJPH dan seluruh pemangku kepentingan halal memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib tersertifikasi halal. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu tantangan yang ada adalah jumlah pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) jumlahnya mencapai puluhan juta dan tersebar di seluruh penjuru nusantara. Terlebih cakupan JPH juga sangat luas dan melibatkan banyak pihak.Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi berupa digitalisasi layanan menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan.

“Dan sebagaimana keinginan Menteri Agama, Gus Menteri Yaqut Cholil Qoumas pada saat meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis atau Program SEHATI memberikan target kepada BPJPH untuk bisa melaksanankan sertifikasi halal ini dengan mengoptimalkan semua resource yang ada, karena target yang dikehendaki pada tahun 2024 adalah sekitar 10 juta UMK tersertifikasi halal.” lanjut Mastuki menjelaskan.

“Tentu pekerjaan ini tidak mungkin untuk dilakukan secara manual apalagi dengan cara-cara biasa. Sehingga digitalisasi layanan merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan.” tegas mantan juru bicara Kemenag tersebut.

Oleh sebab itu, lanjutnya, momentum kerja sama ini menjadi tonggak bagi BPJPH untuk membuktikan bahwa digitalisasi layanan merupakan suatu keniscayaan dalam akselerasi layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan digitalisasi layanan, secara khusus pelaku UMK akan mendapatkan kemudahan dengan akses yang cepat dan dapat dilakukan dari mana saja berada.

“Dan melalui penandatanganan secara elektronik nota kesepahaman kerja sama ini, secara khusus kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada UNU Yogyakarta dan juga SHAFIEC yang telah menyiapkan semua ini demi mendukung JPH di Indonesia.” imbuh Mastuki.

Sebelumnya, Rektor UNU Yogyakarta Purwo Santoso juga mengungkapkan apresiasi kepada Kemenag atas terjalinnya sinergi tersebut. Ia berharap kerja sama dapat segera diwujudkan dan membuahkan hasil sesuai target yang telah direncanakan bersama.

“(Sinergi) ini adalah ikhtiar strategis. Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan kita bersama, serta upaya menjalankan ajaran agama. Insya Allah ini dapat kita wujudkan semakin baik dengan kolaborasi-kolaborasi yang baik seperti ini. Semoga Allah SWT meridhoi ikhtiar kita ini.” ungkap Purwo Santoso.

“Dan mudah-mudahan kolaborasi ini berjalan lancar dan mencapai target yang kita rancang bersama dan memberikan manfaat bagi bangsa dan UNU juga bisa memberikan kontribusi dengan baik di masa yg akan datang.” imbuhnya.

Hadir dalam acara penandatanganan kerja sama tersebut Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Siti Aminah, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal A Umar, serta jajaran pejabat di lingkungan BPJPH dan UNU Yogyakarta.

Kesepakatan kerja sama tersebut meliputi Pengembangan Jaminan Produk Halal (JPH) dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan Kerja Sama tentang Pengembangan dan Percepatan Proses Sertifikasi Halal Berbasis Digital. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai peneguhan komitmen semua pihak dalam melakukan kerja sama. Nota Kesepahaman juga bertujuan untuk memberikan arah dan panduan kerja sama dan mewujudkan proses sertifikasi halal lebih cepat, mudah, terjangkau dan transparan melalui penyederhanaan proses bisnis dan optimalisasi penerapan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.