Universitas Sains Al Qur’an (UNSIQ)  Didorong Inovasi Penerapan Nilai Al Qur’an

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Keberadaan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo sangat strategis, karena berlokasi di daerah pegunungan yang subur, asri, dan kaya sumber daya alam (SDA). Agar daerah tersebut mandiri, maju, dan sejahtera, diperlukan sumber daya manusia (SDM) unggul yang kompeten dan terampil.

Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan, UNSIQ diharapkan mencetak SDM yang berkualitas, profesional, dan berakhlak mulia, serta mampu mengelola potensi SDA untuk mendukung program pembangunan daerah di seluruh Indonesia.

“Kita semua memahami bahwa pendidikan merupakan sarana pencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan unggul. Untuk itu, penguasaan teknologi dan inovasi termasuk pemanfaatan serta pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan kebutuhan dan menjadi harapan masyarakat maupun pemerintah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Wisuda Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana UNSIQ Jawa Tengah Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (23/09/2021).

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa konsep pengembangan program pendidikan tinggi harus dapat mengadopsi konteks lokal di mana lembaga pendidikan tersebut berada, dengan disertai komitmen untuk mencetak lulusan dengan kompetensi sebagai profesional yang mumpuni.

“Pengelola perguruan tinggi perlu untuk menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik, permasalahan dan kebutuhan daerahnya, termasuk mengembangkan program studi yang aplikatif (terapan), vokasional dan kewirausahaan (entrepreunership), di samping juga menanamkan wawasan kebangsaan,” urainya.

Selain itu, Wapres juga berharap lulusan UNSIQ mampu mengembangkan potensi yang ada, inovatif, dan berjiwa wirausaha sekaligus mampu menginternalisasikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

“Dalam kaitan itu, saya mengapresiasi konsep pengembangan UNSIQ Jawa Tengah yang dapat dijadikan model perguruan tinggi transformasi pesantren yang ditujukan untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan mampu mentransformasikan nilai-nilai Al-Qur’an secara kreatif dan inovatif dengan pendekatan ilmiah yang dapat membantu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa,” ujarnya.

 

 

 

 

 

 

Wapres KH Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa Al Qur’an selain memberikan petunjuk dalam menjalankan segala perintah dan larangan Tuhan, juga mengandung perintah untuk memakmurkan bumi (imaratul ardhi). Menurutnya, untuk memakmurkan bumi diperlukan berbagai kunci yang harus dikuasai oleh manusia, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan riset dan inovasi (RIN).

“Oleh karena itu, penguasaan IPTEK dan RIN merupakan suatu keniscayaan. Untuk menguasai IPTEK dan RIN diperlukan upaya-upaya oleh manusia melalui pendidikan dan pelatihan,” tuturnya dalam Wisuda Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah baru-baru ini.

Dengan demikian, sambung Wapres, penguasaan IPTEK dan RIN sebenarnya merupakan masalah agama yang sesuai dengan syariat sebagai upaya memakmurkan bumi.

“Saya juga berharap UNSIQ Jawa Tengah mampu mencetak kader-kader muda Ahlusunnah Waljamaah An Nahdliyah yang berwawasan akademik, inovatif, dan berjiwa wirausaha serta berakhlak mulia,” sambungnya.

Terkait hal ini, kata Wapres, pengembangan UNSIQ harus dilakukan dengan pola yang integratif antara tradisi pesantren, tradisi akademik, tuntutan pendidikan tinggi, serta masyarakat.

“Sebagaimana yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, saya minta kepada seluruh civitas akademika UNSIQ, untuk mampu menjaga nasionalisme dalam bingkai keragaman yang ada di Indonesia, sesuai dengan dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” pesannya.

Untuk itu, lanjut Wapres, pembinaan wawasan kebangsaan harus terus dilaksanakan agar SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tidak terjerumus ke dalam paham ekstrimisme dan radikalisme.

“Saya juga ingin mendorong agar intelektual muda Islam dan seluruh sivitas akademika UNSIQ dapat berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan pemulihan ekonomi nasional dengan turut berperan aktif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), sebagai bagian dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat,” harapnya.

Menutup sambutannya, Wapres kembali mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir, sehingga seluruh elemen bangsa termasuk lingkungan perguruan tinggi untuk beradaptasi melaksanakan semua aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi.

“Perubahan tatanan ini harus direspon UNSIQ dengan melakukan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi agar proses pembelajaran tidak terhenti dan tetap berkelanjutan,” pungkasnya.

 

Vaksinasi Dikebut Cegah Gelombang Ketiga Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Meskipun secara nasional jumlah kasus aktif Covid-19 terus mengalami penurunan, pemerintah tetap berupaya untuk mencapai target 208 juta sasaran vaksinasi. Hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus kembali atau gelombang ketiga akibat varian baru Covid-19.

“Cara menanganinya [gelombang ketiga], yaitu secara terus menerus tetap 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Yang kedua, pemerintah terus melakukan tracing, testing, dan treatment (3T) dan isolasi. Dan juga melakukan vaksinasi. Kita terus berupaya untuk mencapai 208 juta masyarakat, hingga tercapai herd immunity,” ujar Wapres saat menjawab pertanyaan dari awak media usai melakukan peninjauan ke Sentra Vaksinasi kerja sama antara Kompas Group dan Dewan Pers di Bentara Budaya, Jakarta, pada Kamis (23/09/2021).

Terkait vaksinasi, menurut Wapres, pemerintah saat ini tengah memprioritas cakupan target bagi masyarakat lanjut usia (lansia).

“Lansia harus cepat diupayakan untuk dilindungi karena banyak yang meninggal. Oleh karena itu, lansia [diupayakan] untuk dapat segera dilakukan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Itu menjadi prioritas,” ungkap Wapres.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, salah satu faktor yang menyebabkan masih lambatnya cakupan vaksinasi lansia adalah adanya kekhawatiran terhadap keamanan vaksinasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kepada para lansia tentang keamanan vaksinasi ini.

“Mohon diyakinkan bahwa vaksinasi itu aman. Kalau tidak percaya, lihat Pak Wapres. Beliau divaksin paling awal dan aman,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Wapres kembali menuturkan bahwa Indonesia harus siap dalam menghadapi kemungkinan gelombang ketiga, mengingat beberapa negara di dunia telah mengalaminya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan segala fasilitas untuk melakukan penanganannya.

“Kita juga mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan, yaitu penyiapan rumah sakit, kebutuhan oksigen, dan obat-obatan, untuk antisipasi karena dunia mengalami, dan kita harus siap,” imbuhnya.

Disamping antisipasi dengan upaya penanganan apabila terjadi lonjakan kasus, Pemerintah kini melakukan pencegahan masuknya varian baru ke Indonesia dengan melakukan pengetatan ketentuan, baik bagi masyarakat yang berpergian ke luar negeri maupun warga negara asing yang masuk ke Indonesia.

“Yang pertama kita siapkan, pintu masuk, [yaitu] darat, laut, maupun udara diperketat. Orang yang akan berpergian juga dilakukan pengawasan, baik karantinanya, maupun pemeriksaan dan vaksinasinya,” urai Wapres.

Di tambah lagi, lanjutnya, pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi warga yang berpergian.

“Karena sekarang sudah mulai dibuka pelonggaran-pelonggaran [peraturan untuk dapat melakukan perjalanan], sudah mulai diterapkan dalam aplikasi Peduli Lindungi, supaya jangan sampai ada orang positif [Covid-19], tetapi dia tetap keluyuran kemana-mana dan menularkan,” ujar Wapres.

 

 

DPR Didorong Bentuk Pansus Penyerangan Ustaz

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong dibentuknya panitia khusus (pansus) DPR untuk menyelidiki teror penyerangan ulama maupun ustaz dan penodaan simbol agama. Dia menilai itu diperlukan lantaran kasus yang sama terus terjadi di Indonesia.

Menurut HNW, peristiwa penembakan atau penyerangan terhadap tokoh agama yang terjadi Tangerang dan Batam baru-baru ini, bukan yang pertama kali. Dia mengatakan, sudah peristiwa serupa sudah berulang kali terjadi selama dua tahun terakhir.

“Ini yang harus diselidiki secara komprehensif terkait motif dan pengetrapan hukum dari peristiwa-peristiwa yang meresahkan warga dan umat itu. Apalagi pelaku penyerang ustadz di Batam di bulan September ini, saat diperiksa oleh polisi, menyatakan dirinya sebagai komunis,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (21/9).

HNW menilai, pembentukan pansus yang melibatkan Komisi VIII DPR merupakan langkah yang perlu diambil. Ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat dan tokoh agama terkait rangkaian peristiwa semacam itu yang terus terjadi.

“Dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR sebagai wakil rakyat dalam mengkritisi kewajiban negara untuk menegakkan hukum yang adil dan benar, agar negara juga benar-benar melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Konstitusi yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk tokoh dan simbol agama-agama,” ungkapnya.

HNW mengatakan, pansus dibutuhkan dalam rangka DPR melaksanakan amanat rakyat dan hak pengawasan terhadap eksekutif dalam kewajiban penegakan hukum dan perlindungan terhadap rakyat termasuk para tokoh agama seperti ulama atau ustadz dan simbol agama-agama.

“Bagaimana solusinya agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Itu yang penting kita selesaikan bersama di DPR, sebagai realisasi laksanakan amanat sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

Dalam catatannya, HNW menyampaikan ada lebih dari 10 kasus penyerangan dan teror terhadap tokoh agama dan terhadap rumah ibadah dalam kurun dua tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah penusukan ulama, penyerangan penceramah atau ustadz, penganiayaan imam masjid (saat sholat Subuh dan Isya), pelemparan bom molotov ke masjid, vandalisme di musholla, dan berbagai perusakan serta penistaan simbol agama lainnya.

HNW mengingatkan agar umat dan tokoh agama semakin waspada tapi jangan terprovokasi. Menurutnya, polisi juga harus menegakkan hukum secara adil dan maksimal melalui aturan hukum yang khusus atau lex specialis. Sebab, ada satu fenomena berulang yang harus diselidiki secara mendalam dari kasus-kasus tersebut.

“Hingga kasus terakhir penembakan seorang ustadz di Tangerang dan penyerangan ustadz di Batam. Kenapa banyak peristiwa itu dilakukan oleh orang yang diklaim mengalami gangguan jiwa,” tutur dia.

 

Minta Polisi Bertindak, PP Muhammadiyah: Penyerangan Ustaz Bukan Kebetulan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti, menyinggung soal penyerangan terhadap Ustadz Abu Syahid Chaniago di Masjid Baitusyakur, Batam, Kepualauan Riau. Dalam video yang beredar, ustadz Chaniago yang mengisi ceramah di Masjid Baitusyakur pada Senin (20/9), dikejar dan dipukuli.

Abdul Mu’ti sangat prihatin atas penyerangan terhadap para ustadz yang terjadi berulang kali. Ia menduga insiden yang telah beberapa kali terjadi bukanlah suatu kebetulan. “Saya menduga penyerangan kepada ustadz yang terjadi beruntun bukanlah suatu kebetulan. Polisi harus bertindak cepat,” kata Mu’ti, Selasa (21/9).

Para ustadz atau ulama kerap memberikan ceramah di berbagai tempat. Belakangan ini, beberapa kegiatan ceramah mereka itu diwarnai aksi penyerangan oleh oknum, yang dalam sebagian kasus disebut mengalami gangguan jiwa.

Kegiatan ceramah para ustadz sebagian besar memang dilakukan tanpa pengawalan. Perihal ini, Mu’ti menilai tidak perlu ada pengawalan terhadap ustadz. Kalaupun ada, itu lebih merupakan inisiatif pribadi.

Dia menyampaikan pandangannya ihwal situasi keagamaan di Indonesia saat ini. Dia menilai, secara umum situasi keagamaan sebetulnya sudah cukup baik dan kondusif.

Namun, Mu’ti mengakui, dalam beberapa waktu terakhir ini mulai muncul ketegangan khususnya yang terkait dengan masalah penistaan agama. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan masalah penistaan agama ini merupakan ekses penggunaan media sosial (medsos).

“Ada yang berusaha mengais materi dengan membenci pihak lain melalui akun pribadi. Akan tetapi, saya menengarai, bangunan sosial dan toleransi yang otentik tidak cukup kuat untuk meredam berbagai provokasi yang memicu kontroversi,” tutur dia.

Karena itu, Mu’ti memandang, diperlukan komunikasi, koeksistensi, dan kohabitasi sosial melalui berbagai jalur kultural, khususnya pendidikan dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu, dia juga mengingatkan adanya peran besar yang diemban pemerintah dalam persoalan tersebut.

“Pemerintah perlu berperan lebih besar sebagai fasilitator dialog dan kerja sama. Pada saat terjadi konflik perlu bertindak tegas dan tidak memihak,” ucap dia.

Sumber: republika.co.id

Komisi VIII DPR: Bukan Pertama, Ada Pola Sama Soal Penyerangan Ulama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Penyerangan terhadap tokoh agama terjadi dalam waktu berdekatan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menyesalkan, adanya aksi penyerangan terhadap tokoh agama yang terjadi di Batam dan Tangerang.

“Penyerangan menyasar tokoh agama ini bukan yang pertama. Ini adalah insiden ke sekian kalinya dengan pola yang sama, namun sangat disayangkan pemerintah seolah tidak berdaya memutus teror terhadap ulama atau tokoh agama lantaran kerap kecolongan. Maka, wajar jika publik geram dan curiga,” kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/9).

Politikus PKS itu menegaskan, negara harus hadir memberikan kenyamanan dan keamanan warganya dalam menjalankan ibadah. Konstitusi memberikan mandat kepada negara untuk menjamin setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Keamanan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan adalah hak asasi yang dilindungi oleh hukum. Sebagai umat beragama, kita berhak untuk terlindung dari rasa takut, terbebas dari teror, dan terhindar dari ancaman dalam menjalankan aktivitas keagamaan,” ujarnya.

Anggota Baleg DPR itu juga mempertanyakan alasan penyidik dari pihak kepolisian yang lebih mengedepankan pemeriksaan riwayat historis pelaku yang diklaim pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa ketimbang mendahulukan proses pemeriksaan tindak pidana. Padahal, pelaku juga mengakui dirinya seorang komunis.

“Polisi perlu mendalami sisi ini (pengakuan komunis). Teka-teki terkait penyerangan yang selalu menyasar ustaz atau ulama juga harus diungkap selebar-lebarnya,” tegasnya.

Untuk menghindari spekulasi liar yang terus berkembang di publik, Bukhori mendesak, kepolisian mengungkap kasus ini secara adil dan transparan. Kasus penyerangan yang menyasar tokoh agama dari umat Islam yang terus berulang telah mengusik ketenangan mereka. Suasana menjadi tegang karena hilangnya rasa aman dalam beribadah lantaran dihantui perasaan terancam.

“Pemerintah harus segera menghentikan teror pada ulama maupun tokoh agama lainnya. Insiden penyerangan ini tidak hanya melukai fisik ustaz selaku korban secara langsung, tetapi juga melukai perasaan kami selaku umat Islam. Sebab itu, polisi harus mengungkap kasus ini secara transparan semata-mata demi memenuhi rasa keadilan umat Islam,” ungkapnya.

 

Sumber: republika.co.id

Tokoh Bangsa Singgung Minimnya Keteladanan Pejabat Karena Langgar Prokes

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sebanyak 100 tokoh bangsa berkumpul secara virtual untuk membahas soal perkembangan penanggulangan pandemic covid-19 yang dilakukan pemerintah selama ini.

 

Mereka menilai masih ada sejumlah hal yang mesti dilakukan serta diperbaiki oleh pemerintah.

 

Ketua Bidang Kajian Akademik Majlis ’Alimat ’Alam Islami (Organisasi Ilmuwan Muslimat Internasional) Indonesia, Nurhayati Djamas, mengungkapkan pertemuan itu digelar pada 18 Agustus 2021. Hasil dari pertemuan tersebut telah disampaikan langsung kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meski belum terbalaskan.

Nurhayati menuturkan ada sejumlah poin yang memang sudah dilakukan pemerintah, namun masih ada pula yang belum serta belum dilaksanakan. Salah satu yang sudah dilakukan pemerintah ialah menurunkan kasus konfirmasi Covid-19.

“(Kami) menyampaikan perhargaan kepada pemerintah atas segala upaya dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang menunjukkan banyak perkembangan dan kemajuan. Hal ini ditunjukkan oleh mulai menurunnya jumlah rakyat yang menjadi korban, baik terinfeksi virus maupun meninggal dunia,” kata Nurhayati dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (22/9/2021).

Meski sudah berhasil, 100 tokoh bangsa berpesan kepada pemerintah supaya tidak cepat berbangga diri bahkan lengah. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih mengancam masyarakat di mana masih ada orang yang terpapar bahkan meninggal dunia.

“Gelombang ketiga dengan varian baru masih menimpa beberapa negara, dan Indonesia tidak mustahil tidak terkena,” ujarnya.

Kemudian mereka juga menyinggung soal vaksinasi Covid-19. Meski jumlah masyarakat yang telah divaksinasi cukup tinggi, namun tidak serta merta menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Justru mereka menganggap kalau yang terjadi adalah baru herd vaccination yang itu pun belum menjangkau mayoritas atau seluruh masyarakat. Mereka juga menyinggung soal masih adanya kontroversi khususnya mengenai jenis vaksin yang diberikan.

Salah satunya ialah Sinovac yang belum diakui di banyak negara sehingga menghalangi warga negara untuk bepergian, termasuk umat Islam yang mau menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Selain itu, mereka juga berpesan kepada pemerintah untuk tidak bersikap ambigu atau ragu-ragu, tetapi lebih bersungguh-sungguh meletakkan penanggulangan Covid-19 sebagai prioritas utama, bukan pemberian stimulus ekonomi.

Mereka juga meminta pada pejabat pemerintah untuk menunjukkan keteladanan dalam menegakkan protokol Kesehatan, khususnya menghindari kerumunan.

“Akibat rendahnya keteladanan, rakyat menjadi abai terhadap wasiat pejabat.”

Dalam daftar 100 tokoh bangsa itu terdapat nama seperti Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP. Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PP. Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Prof Din Syamsuddin, tokoh intelektual Azumardi Azra, hingg Ketua Umum PP. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla.

 

Din Ingatkan Pemerintah Agar Data Vaksin Tidak Bocor

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Cendekiawan Muslim Prof Din Syamsuddin mengusulkan pembentukan dewan vaksin nasional. Menurut dia, dewan tersebut meski seharusnya dibentuk sejak awal pandemi, tetap diperlukan agar vaksinasi melibatkan berbagai elemen termasuk unsur keagamaan.

“Dewan vaksin ini untuk memastikan, pertama, kehalalannya. Kedua, ketahanan data warga negara. Jadi jangan sampai vaksin dan vaksinasi ini membocorkan informasi data warga negara dan kalangan-kalangan lain,” tutur dia dalam konferensi pers virtual penyampaian pokok-pokok pikiran 100 tokoh bangsa, Rabu (22/9).

Din juga menuturkan, pemerintah tidak bisa menentukan atau memilih sendiri vaksin tertentu, apalagi jika vaksin tersebut tidak diakui di negara lain. Dampaknya pun membuat warga negara, dalam hal ini umat Muslim, terhalang untuk menunaikan ibadah umroh karena vaksin yang tidak diakui oleh Arab Saudi.

Dalam kesempatan itu, Din juga menyinggung penanggulangan pandemi yang ditujukan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Menurutnya, yang terjadi sekarang justru kekebalan vaksinasi melalui program vaksinasi.

Dia pun mempertanyakan keamanan data warga negara yang telah divaksin dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. “Maka kami mengusulkan agar dibentuk dewan vaksin nasional yang terdiri dari berbagai elemen termasuk keagamaan untuk memastikan kehalalan dan ketahanannya,” ucapnya.

Sebanyak 100 tokoh bangsa melakukan pertemuan virtual pada 18 Agustus lalu untuk membahas langkah-langkah yang tepat dan cepat sebagai solusi menyelamatkan negeri dari pandemi Covid-19. Pembahasan tersebut menghasilkan sejumlah pokok pikiran yang ingin disampaikan langsung kepada pemerintah.

Di antara 100 tokoh bangsa tersebut, ialah Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA, Ketua Umum PP Syarikat Islam Dr Hamdan Zoelva SH MH, dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, Prof Din Syamsuddin, Prof Azyumardi Azra, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal.

Salah satu yang disoroti yakni mengenai faktor strategis yang harus diperhatikan pemerintah dalam melanjutkan upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah harus menggalang kekuatan masyarakat madani dengan melibatkan dan bekerja sama dengan organisasi atau lembaga masyarakat sebagai subyek perubahan.

“Pemerintah tidak arif merasa bisa mengatasi masalah sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Kekuatan filantropi dalam masyarakat madani merupakan modal besar yang dapat dimanfaatkan bagi penanggulangan pandemi,” demikian pernyataan 100 tokoh bangsa dalam ikhtisar pokok-pokok pikiran 100 tokoh bangsa.

Sumber: ihram.co.id

Pedoman Penguatan Moderasi Beragama Diluncurkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Penguatan Moderasi Beragama menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Peta jalan penguatan sudah disusun termasuk di dalamnya adalah penguatan moderasi beragama melalui lembaga pendidikan, baik madrasah, sekolah, maupun perguruan tinggi.

“Alhamdulillah, penyiapan pedoman penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan sudah selesai. Hari ini kita rilis bersama agar bisa dijadikan panduan baik di madrasah, sekolah, maupun perguruan tinggi,” terang Menag di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Rilis pedoman penguatan moderasi beragama ini berlangsung secara daring dan luring, dipusatkan di gedung Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin No. 6, Jakarta. Rilis ini dilakukan Menag Yaqut bersama  Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, serta Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto.

Ada empat pedoman yang dirilis, yaitu buku saku moderasi beragama bagi guru; buku modul pelatihan penguatan wawasan moderasi bagi guru; pedoman mengintegrasikan moderasi pada mata pelajaran agama; dan buku pegangan siswa.

Menag menilai institusi pendidikan menjadi salah satu ruang strategis dalam menyemai penguatan moderasi beragama. Apalagi, jumlah pendidik dan peserta didik pada semua jenjang, secara nasional mencapai 61,3 juta. “Jumlah ini adalah 22,6% dari total populasi di Indonesia,” jelas Menag.

Dari jumlah itu, lanjutnya, sebanyak 51 juta adalah peserta didik pada jenjang dasar dan menengah, dan sebanyak 7,3 juta adalah mahasiswa. Sementara jumlah guru adalah 2,6 juta dan dosen mencapai 308 ribu orang.

“Kemenag serius dalam penguatan moderasi beragama yang juga menjadi amanat Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Secara operasional, Kemenag sudah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024,” tuturnya.

Peluncuran empat buku ini dikemas dalam gerakan “Aksi Moderasi Beragama: Menyemai Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Kebhinekaan”.

Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani melaporkan bahwa sebagai dari aksi moderasi beragama ini, Kementerian Agama juga telah menyiapkan portal buku elektronik pendidikan agama yang memfasilitasi visi penguatan moderasi beragama.

“Buku elektronik ini bisa diakses melalui http://cendikia.kemenag.go.id,” jelasnya

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Rohmat Mulyana menambahkan, untuk tahap awal, implementasi penguatan moderasi beragama akan dilakukan dengan menunjuk sekolah atau madrasah sebagai laboratorium moderasi beragama. Menurutnya, ada sejumlah madrasah dan sekolah di provinsi NTT, NTB, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Banten yang ditetapkan sebagai pilot project.

“Untuk tahun pertama, kami menetapkan sejumlah sekolah atau madrasah di provinsi NTT, NTB, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Banten sebagai laboratorium moderasi beragama,” tandasnya.

Amphuri Minta Diberi Akses Vaksin Booster untuk Umrah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Umum Amphuri Firman M Nur berharap pemerintah melibatkan asosiasi haji umroh untuk mendistribusikan vaksin booster kepada jamaah umroh maupun haji. Booster merupakan vaksin dosis ketiga bagi jamaah haji yang menggunakan vaksin Sinovac atau vaksin yang bukan direkomendasi Arab Saudi.

 

“Mohon kiranya asosiasi-asosiasi ini diberi akses untuk bisa diberikan fasilitas, karena kami yang tahu distribusinya kepada anggota-anggota kami se Indonesia,” kata Firman saat zoom meeting dengan Kementerian Agama, dengan tema “Apa Kabar Umrah Kita”, Selasa (21/9) kemarin.

Firman yakin jika asosiasi haji umroh dilibatkan untuk mendistribusikan vaksin booster akan membantu program vaksinasi pemerintah. Apalagi asosiasi memiliki data berapa masyarakat yang akan berangkat umroh dan haji harus mendapatkan vaksinasi booster.

“Tentu peran kami akan memudahkan pemerintah agar nanti booster ini tepat sasaran kepada calon jamaah yang akan berangkat,” katanya.

Firman berharap diskusinya ini bisa efektif, di mana perintah mau menjalankan usulan-usulan yang disampaikan asosiasi. Semua usulan demi kepentingan jamaah dan suskesnya program pemerintah dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat.

“Sehingga efektivitas dari  kegiatan ini juga terasa sekali kepada masyarakat khususnya jamaah umrah,” katanya.

 

Cuti Bersama Hari Keagamaan Akan Pertimbangkan Kondisi Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah telah menetapkan Hari Libur Nasional Tahun 2022. Adapun untuk cuti bersama, akan ditetapkan kemudian dengan mempertimbangkan perkembangan Covid-19.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu (22/09), usai rapat bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo.

“Untuk cuti bersama tahun 2022, akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan perkembangan Covid-19,” kata Menko PMK.

Menurutnya, meski hari libur nasional sudah ditetapkan, pemerintah juga akan tetap memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Sejumlah aspek yang dipertimbangkan antara lain sisi pariwisata, ekonomi, maupun aspek lainnya.

“Penetapan libur nasional dan cuti bersama juga berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun terakhir semenjak pandemi Covid-19,” tuturnya.

Surat Keputusan Bersama  Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022 ini ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ikut menyaksikan, Menko PMK Muhadjirin Effendy.

Berikut ini daftar Hari Libur Nasional 2022:
1. 1 Januari_Tahun Baru 2022 Masehi
2. 1 Februari_Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3. 28 Februari_Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4. 3 Maret_Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5. 15 April_Wafat Isa Al-Masih
6. 1 Mei_Hari Buruh Internasional
7. 2-3 Mei_Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah
8. 16 Mei_Hari Raya Waisak 2566 BE
9. 26 Mei_Kenaikan Isa Almasih
10. 1 Juni_Hari Lahir Pancasila
11. 9 Juli_Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah
12. 30 Juli_Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
13. 17 Agustus_Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14. 8 Oktober_Maulid Nabi Muhammad SAW
15. 25 Desember_Hari Raya Natal