Israel Lancarkan Serangan Udara di Pelabuhan Latakia, Merusak Puluhan Rumah

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

LATAKIA (Jurnalislam.com) – Israel melancarkan serangan udara di pelabuhan Latakia, Suriah pada Selasa (27/12/2021). Serangan itu membakar area penyimpanan kontainer dan merusak bangunan di dekatnya. Ini adalah serangan udara kedua Israel di Latakia selama bulan Desember.

Seorang juru bicara militer Israel menolak untuk mengomentari serangan tersebut dan laporan Suriah tidak menyebutkan adanya korban.

Mengutip sumber militer, kantor berita negara Suriah Sana mengatakan Israel telah melakukan serangan udara yang menargetkan area penyimpanan kontainer pada pukul 3.21 pagi (01:21 GMT), menyebabkan kebakaran dan menyebabkan “kerusakan material yang besar”.

“Petugas pemadam kebakaran sedang bekerja untuk memadamkan api,” kata kepala pemadam kebakaran Latakia dikutip dari Sana.

“Kontainer yang menjadi sasaran serangan itu berisi minyak dan suku cadang untuk mesin dan mobil,” lanjutnya.

Rekaman yang ditayangkan oleh TV pemerintah Suriah menunjukkan api dan asap di area kontainer.

Mengutip korespondennya, penyiar yang dikelola negara al-Ikhbariya mengatakan sejumlah bangunan tempat tinggal, rumah sakit dan sejumlah toko dan fasilitas wisata telah dirusak oleh kekuatan ledakan.

Israel telah sering melakukan serangan terhadap apa yang dikatakannya sebagai target Iran di Suriah, di mana pasukan yang didukung Teheran termasuk Hizbullah Lebanon telah dikerahkan selama dekade terakhir untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara Suriah.

Pada tanggal 7 Desember, Israel dituduh melakukan serangan terhadap pengiriman senjata Iran di pelabuhan Latakia, tanpa menimbulkan korban, yang merupakan serangan pertama terhadap fasilitas tersebut sejak dimulainya perang.

Rusia, yang telah menjadi sekutu paling kuat Assad selama perang, mengoperasikan pangkalan udara di Hmeimim, sekitar 20 km dari Latakia.

Qatar Kutuk Serangan Militer Zionis Israel di Tepi Barat

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

DOHA (Jurnalislam.com) – Kementerian luar negeri Qatar pada Selasa (28/12/2021) kemarin mengutuk penyerangan tentara Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di Kota Nablus, Tepi Barat.

“Serangan Israel merupakan kelanjutan dari kejahatan brutal mereka yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Agresi itu adalah pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan itu meminta masyarakat internasional untuk segera menghentikan serangan Israel yang terus-menerus terhadap Palestina. Pernyataan itu juga menekankan sikap Qatar terhadap hak Palestina untuk mendirikan negara merdeka.

Puluhan warga Palestina terluka dalam beberapa hari terakhir dalam konfrontasi yang meningkat antara pasukan pendudukan dan warga Palestina di Burqa, menyusul serangan oleh pemukim di rumah-rumah Palestina.

Perundingan Damai antara Pemerintah Thailand dengan BRN Akan Dilanjutkan Januari 2022 di Malaysia

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Selatan Thailand merupakan salah satu wilayah yang berada di bahagian selatan dari negara Thailand, dan merupakan salah satu wilayah yang masih diterapkan Undang-undang Darurat Militer atau lebih dikenali dengan panggilan Daerah Operasi Militer.

Menurut pandangan organisasi dunia seperti Human Rights Watch (HRW) mengatakan hukum Darurat Militer (DM) digunakan sebagai alat politik untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan menghancurkan kebebasan politik dari pihak lawan.

Baru-baru ini media Malaysia mengeluarkan berita pada (10/12/2021), bahwa rundingan damai diantara Pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) akan dilanjutkan secara bersuamuka pada bulan depan (Januari 2022) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Rundingan damai ini di tangani oleh negara Malaysia sebagai fasilitator, dan Tan Sri Rahim Mohd Nor selaku bekas ketua polis negara Malaysia yang berperang dalam penyelesaian konflik yang berpanjang di Selatan Thailand.

Jeneral Wanlop Rugsanaoh, mewakili pemerintah Thailand dalam rundingan damai Selatan Thailand akan mencari resolusi penyelesaian secara damai yang berkekalan untuk menamatkan konflik yang berpanjangan beberapa dekad di wilayah tersebut.

Sebelumnya, rundingan damai Selatan Thailand secara bersemuka sempat tergendala apabila pintu sempadan Thailand – Malaysia ditutup akibat dari pandemik COVID-19, dengan situasi yang semakin pulih rundingan damai akan dilanjutkan secara bersemuka kembali.

Anas Abdulrahman, sebagai ketua redigasi BRN dalam rundingan damai yang benar-benar bertolak dari nilai kejujuran dan keikhlasan untuk menyelesaikan konflk secara bermaruah, hakiki dan berkekalan.

Manakala, resolusi merupakan jembatan perdamaian dan dapat juga diartikan sebagai peta jalan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik secara terstruktur dan sistematis. Pencegahan dan penyelesaian konflik harus diawali dengan pemahaman yang mendalam tentang konflik yang dianggap sebagai penyakit.

Pengenalan yang mendalam soal konflik akan memudahkan kita untuk mencegah dan menghentikan kekerasan yang mungkin saja timbul sejak awal konflik, bahkan tidak menutup kemungkinan konflik kekerasan massal dapat memusnahkan kehidupan.

Pencegahan sejak awal konflik akan memberikan jalan untuk disiapkan suatu jembatan perdamaian, yang dimungkinkan untuk dimulainya proses rekonsilisasi yang akan melibatkan semua pihak, baik korban, maupun pelaku.

Melalui proses rekonsilisasi akan ditetapkan bersama suatu strategi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan perdamaian, akhir dari keseluruhan rangkaian penyelesaian konflik adalah desain untuk menciptakan langkah strategis dalam mencegah konflik pada masa mendatang.

Demikian, menurut data Deepsouthwatc (DSW) telah tercatat sejak awal Januari 2004 hingga November 2021, dari total 21.270 kasus, sebanyak 7.305 jiwa meninggal dunia dan 13.563 orang mengalami luka-luka.

Penulis: Pena Selatan

Masalah Pelestarian Lingkungan Jadi Sorotan Muktamar NU

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Permasalahan yang disorot dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, pada 22-24 Desember 2021, salah satunya adalah soal pelestarian lingkungan dan ancaman perubahan iklim.

 

Komisi Rekomendasi Muktamar NU pun mendesak pemerintah harus tegas dalam pengurangan pembabatan jumlah dan luas hutan.

 

Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar NU Alissa Wahid, dalam Sidang Pleno III, di Universitas Lampung, Kamis (23/12/2021) mengatakan bahwa perubahan global, pembangunan, serta investasi sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Dua hal tersebut, kata dia, menjadi keprihatinan warga dunia saat ini.

 

Di satu pihak, lanjut dia, Indonesia memiliki kontribusi cukup besar terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Di sisi lain, setiap upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Indonesia justru menimbulkan ketimpangan antara manfaat yang diperoleh Indonesia dengan keuntungan yang didapat negara-negara maju itu.

 

“Pemerintah perlu memperpanjang moratorium perkebunan sawit untuk setidaknya 10 lagi dan mengajak para pengelola perkebunan sawit untuk menerapkan good agricultural practice (praktik pertanian yang baik) untuk meningkatkan penyerapan karbon,” ujar Alissa Wahid dalam Sidang Pleno III, di Universitas Lampung, Kamis (23/12/2021) malam.

 

“Pemerintah perlu fokus dan sercara serius mengambil langkah-angkah mengurangi deforestasi menjadi nol hektar pada tahun 2023,” imbuhnya saat membacakan putusan Komisi Rekomendasi Muktamar NU. Selain itu, NU juga mendesak pemerintah bersama para pengusaha untuk menyiapkan rencana dan menjalin kerja sama internasional. Tujuannya untuk akselerasi transisi ke energi terbarukan dan mencapai proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT) minimal 30 persen pada 2025, serta net zero emisi (emisi nol bersih) pada 2045.

 

Muktamar NU pun mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dan pengurangan produksi batubara mulai 2022, serta menyetop (early retirement/phase out) PLTU Batubara pada 2040 untuk mempercepat proses transisi energi yang berkeadilan, demokratis, dan terjangkau. Karenanya, pemerintah perlu menyusun kebijakan komprehensif dan langkah-langkah untuk meningkatkan akses dan kualitas transportasi publik serta akselerasi adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) di Indonesia.

 

“Pemerintah perlu bersama pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah penguatan masyarakat ekonomi lemah dan wanita dalam menghadapi dampak perubahan iklim,” kata Alissa.

 

Di samping itu, NU mendorong pemerintah untuk segera mengatur pengelolaan sampah dan mengurangi produksi plastik di semua tingkatan, untuk kebutuhan apa pun. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus melarang penggunaan plastik pada supermarket dan toko modern pada 2023. “Pemerintah perlu menyerukan pada elemen masyarakat, akademisi dan dunia usaha untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kemasan produk fast moving consumer goods dan menggunakan kantong berbelanja yang ramah lingkungan,” tegas Alissa.

 

Terkait kerja sama internasional dalam rangka pelestarian lingkungan dan mencegah ancaman perubahan iklim, NU meminta pemerintah untuk lebih gencar melakukan lobi ke pihak-pihak internasional atau kawasan-kawasan lain seperti Eropa dan Amerika Serikat. Hal itu untuk mendapatkan efek keuntungan lebih tinggi bagi rakyat dan negara Indonesia.

sumber: nu.or.id

 

Menkes: Keberhasilan Penurunan Kasus Covid Karena Kerja Keras dan Anugerah dari Atas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kasus Covid-19 di Indonesia yang sempat melonjak pada Juli lalu kini sudah melandai. Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, penurunan kasus ini berkat kerja keras semua komponen bangsa dan adanya super immunity.

“Kunci keberhasilan Indonesia adalah kombinasi antara kerja keras dan juga karena ada anugerah dari atas (berupa super immunity),” kata Budi dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (25/11).

Budi menjelaskan, berdasarkan sejumlah penelitian, super immunity adalah kekebalan tubuh super yang terbentuk pada orang yang sudah terinfeksi Covid-19 lalu mendapatkan vaksinasi. “Jadi dia dosis satu dan duanya dari alam, sedangkan booster-nya dari vaksin,” ujarnya.

Beruntungnya Indonesia, kata Budi, gelombang besar kasus Covid-19 terjadi pada Juli. Sedangkan vaksinasi berjalan masif sejak akhir Agustus. Karenanya, banyak orang yang sudah sembuh dari Covid-19 juga mendapatkan vaksinasi sehingga terbentuklah super immunity.

“Jadi kita itu untungnya apa, rezekinya, siklusnya kita tuh benar. Timing-nya kita benar,” kata Budi. Siklus serupa juga dirasakan oleh India karena negara itu dilanda gelombang kasus pada Mei, lalu vaksinasinya mulai masif pada Juli.

Sedangkan sejumlah negara lain seperti Inggris, Israel, dan Singapura, imbuh Budi, tak mendapatkan super immunity ini. Padahal, tingkat vaksinasi di tiga negara itu sudah tinggi. Musababnya, tiga negara itu sudah melakukan vaksinasi sebelum munculnya gelombang kasus.

“Beberapa negara vaksinasinya cepat sekali. Sebelum imunitas (alami) terbentuk, mereka sudah vaksinasi. Akibatnya (sekarang) tembus (terjadi lonjakan kasus),” kata Budi.

Faktor kedua yang membuat Indonesia bisa menekan jumlah kasus adalah kerja keras semua elemen. Kerja keras itu, kata Budi, tampak dari keberhasilan Indonesia menjalankan tiga strategi utama menghadapi pandemi, sebagaimana dianjurkan WHO. Ketiganya adalah pelaksanaan protokol kesehatan (prokes), pelacakan kasus, dan vaksinasi.

Pada pelaksanaan protokol kesehatan, kata Budi, rakyat Indonesia cukup disiplin. Bahkan lebih disiplin jika dibandingkan masyarakat di negara-negara Barat. “Saya ke Amerika Serikat, menurut saya kita lebih disiplin memakai masker,” ujarnya.

Dari sisi pelacakan kasus, lanjut dia, Indonesia juga terbilang baik. Pelacakan kasus ini meliputi jumlah tes Covid-19, pelacakan kontak erat, dan isolasi pasien.

“Waktu aku masuk aku masuk (jadi menteri pada Desember 2020), kita 20-30 ribu sampel tes Covid-19 dalam sehari. Sekarang 300 ribu dan terus konsisten di angka itu,” ujarnya.

Budi menambahkan, Indonesia juga cukup baik dalam melakukan tes Whole Genome Sequencing (WGS) untuk melacak varian baru. Bahkan, kata dia, kinerja Indonesia dalam mengirim hasil WGS dipuji oleh GISAID, sebuah organisasi yang mengumpulkan semua data virus corona dari seluruh dunia.

“Indonesia dipuji sebagai negara berkembang yang banyak masukin (hasil WGS). Kita sudah tembus 10 ribu Desember ini. Waktu Desember tahun lalu kalau nggak salah hanya 140,” ujarnya.

Sedangkan pada laju vaksinasi, Indonesia jadi salah satu yang terbaik. Sebab, Indonesia merupakan negara kelima yang berhasil menyuntikkan vaksin dosis lengkap kepada 100 juta orang. “(Sekarang) cuma 5 negara yang tembus 100 juta rakyatnya divaksinasi dua dosis,” kata Budi lagi.

 

NU Desak Pemerintah Terlibat Aktif dalam Perdamaian Dunia

Redaktur: Mazaya

BANDARLAMPUNG(Jurnalislam.com)–Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan rekomendasi di bidang internasional. Saat ini, Indonesia tengah mengalami kemajuan karena telah mendapat pengakuan dari negara-negara di dunia.

 

Terpilihnya Presiden Joko Widodo sebagai Presidensi G-20 pada tahun ini di Italia menunjukkan bahwa Indonesia sedang diharapkan berkontribusi kepada negara-negara di seluruh dunia. Kontribusi itu bukan hanya di bidang ekonomi-politik. Akan tetapi, juga dalam peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan penduduk dunia.

 

Karena itu, Komisi Rekomendasi Muktamar ke-34 NU mendesak pemerintah Indonesia untuk memperkuat kehadiran terkait situasi konflik di berbagai belahan dunia seperti Afghanistan, Myanmar, dan negara-negara lain yang sedang berkonflik. Hal ini sebagaimana wujud dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memperjuangkan perdamaian dunia.

 

“Bersama pemerintah, NU mendorong pemerintahan damai dan memberdayakan di Afghanistan dengan landasan maqasih syariah (tujuan-tujuan agama),” ujar Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar NU, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, dalam Sidang Pleno III, di Gedung Serbaguna (GSG) Universitas Lampung, pada Kamis (23/12/2021).

 

Komisi Rekomendasi Muktamar NU juga mencermati persoalan imigran di tingkat global. Terutama imigran Muslim yang berdiaspora di berbagai negara. Karenanya, NU juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara penerima imigran untuk memberikan perlindungan atas hak asasi para imigran. Selain itu, NU yang menjadi bagian dari masyarakat masyarakat Muslim global juga menawarkan konsep Islam Nusantara, sebagai model praktik pribumisasi Islam (localizing Islam).

sumber: nu.or.id

 

Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat sebagai Kado Milad 11 Tahun SMP Muhammadiyah PK

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Menapaki usia 11 tahun, SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta meraih dua penghargaan prestasi sekolah sekaligus, sekolah bepredikat adiwiyata tingkat Kota Surakarta dan Juara Harapan 1 Lomba Sekolah Sehat. Penghargaan sekolah tersebut disampaikan saat acara apel di Dinas Pendidikan Kota Surakarta pada Jumat (24/12).

 

Penghargaan sekolah sehat disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Etty Retnowati, S.H., M.H. dan penghargaan sekolah adiwiyata disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Ir. Gatot Sutanto, M.Si.

 

Menanggapi pencapaian dua penghargaan sekolah tersebut, Muhdiyatmoko selaku Kepala SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta, mengaku senang, bangga, dan bersyukur.

 

“Alhamdulillah Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan segala urusan dan ikhtiar seluruh civitas akademika sekolah baik guru, karyawan, siswa maupun wali siswa. Pencapaian tersebut merupakan kado milad sekolah yang kini berusia 11 tahun,” ungkapnya di sela-sela acara penyerahan penghargaan.

 

Muhdiyatmoko menambahkan sebelumnya sekolah sudah mengikuti setiap proses sesuai prosedur kegiatan baik adiwiyata tingkat kota dan lomba sekolah sehat. Waktu kegiatan tersebut beriringan dan berdekatan, tetapi dengan ikhtiar dan doa serta kerja jamaah yang sungguh-sungguh semua bisa terwujud dengan terbaik.

 

“Prestasi sekolah tersebut menjadi bukti komitmen sekolah untuk memberikan pelayanan prima (terbaik) dalam memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keamanan kepada siswa dalam belajar di sekolah. Selain itu, Milad 11 tahun sebagai momentum sekolah menjadi smart school dengan platform digital yang menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah,” jelasnya.

 

Sebelumnya, SMP Muhamamdiyah PK melakukan penyerahan dokumen laporan adiwiyata ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta pada 1 Oktober 2021. Tim penilai Adiwiyata Tingkat Kota Surakarta melakukan visitasi pada 7 Oktober 2021. Kemudian, Lomba sekolah sehat diikuti pada Selasa, 24 November 2021 lalu. Saat itu SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta mendapat kunjungan tim Lomba Sekolah Sehat karena termasuk sepuluh besar nominasi sekolah sehat tingkat Kota Surakarta jenjang SMP tahun 2021.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Ir. Gatot Sutanto, M.Si memberikan apresiasi yang luar biasa kepada SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta atas diraihnya Adiwiyata tingkat Kota 2021. “Terima kasih atas kerja samanya untuk semua jajaran civitas akademik dan wali murid yang mendukung program sekolah berwawasan lingkungan. Tetap dipertahankan prestasinya. Jaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah masing-masing,” ungkapnya.

Kiai Said Disebut Akan Dijadikan Penasehat PBNU

Redaktur: Mazaya

BANDAR LAMPUNG(Jurnalislam.com) — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang baru saja terpilih, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melibatkan KH Said Aqil Siroj di kepengurusan PBNU periode 2021-2026.

“Oh ya pasti pasti (melibatkan Kiai Said),” ujar Gus Yahya saat diwawancara usai proses pemilihan Ketum PBNU di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jum’at (24/12).

Kemungkinan Kiai Said nantinya akan dilibatkan sebagai Mustasyar (Penasehat) PBNU. Namun, menurut Gus Yahya, pihaknya masih perlu berbicara dulu dengan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

“Kita lihat nanti, karena kan kita harus bicara dengan Rais Aam. Tentu beliau punya pandangan-pandangan yang tajam mengenai ini,” ucap Gus Yahya.

Selain itu, Gus Yahya juga masih perlu berbicara juga dengan tim formatur, seperti perwakilan dari Pengurus Wilayah NU (PWNU) di wilayah Indonesia Barat, Timur, dan Indonesia Tengah. “Kami nanti akan membuat kencan untuk bertemu dan membicarakan pembentukan struktur pengurus harian lengkap,” kata Gus Yahya.

Seperti diketahui, Gus Yahya baru saja terpilih sebagai Ketum PBNU periode 2021-2026 dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-34 NU di Gedung Serba Guna Universitas Lampung (Unila), Bandar Lampung, Jum’at (24/12) pagi.

Dalam proses penghitungan suara, Gus Yahya berhasil memperoleh 337 suara. Sedangkan calon ketum PBNU petahana, KH Said Aqil Siroj hanya mendapatkan 210 suara. Sementara, satu suara dianggap batal.

“Maka menetapkan Kiai Yahya Cholil Staquf ditetapkan sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2021-2026,” ujar Ketua Sidang Pleno sekaligus Ketua SC Muktamar ke-34 NU, Muhammad Nuh semberi menutup dengan membaca surat Al-Fatihah.

Sumber: ihram.co.id

Muktamar NU Haramkan Perampasan Tanah Rakyat oleh Negara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah Muktamar Ke-34 NU pada 22-24 Desember 2021 membahas pengambilan tanah rakyat oleh negara. Komisi Waqi’iyah Muktamar NU 2021 di Lampung ini mengharamkan perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh negara.

 

Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah, KH Sarmidi Husna mengatakan, komisinya membahas secara hukum syariat perampasan tanah yang sudah ditempati rakyat selama bertahun-tahun yang belum mendapatkan rekognisi status kepemilikannya oleh negara.

 

Ketua Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah Muktamar NU KH Abdul Ghofur Maimoen (Gus Ghofur) mengatakan, hukum perampasan tanah tanah yang sudah ditempati rakyat oleh di-tafshil (dirinci).

 

“Tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha’ (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut,” kata Gus Ghofur dalam sidang pleno Muktamar Ke-34 NU di Gedung Serbaguna Unila, Bandarlampung, Jumat (24/12/2021).

 

Gus Ghofur mengatakan, pemerintah tidak boleh mengambil lahan yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha’ oleh pemerintah maupun ihya’. Pembahasan ini berangkat dari ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi selama puluhan tahun di Indonesia.

 

Kecuali itu, pembahasan ini berngkat dari konflik-konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan negara. Sejak UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dijalankan, ketimpangan penguasaan agraria dan sumber daya alam semakin mendalam antara sektor pertanian rakyat dan pertanian/perkebunan besar atau antara sektor pertanian dan nonpertanian. Selain membahas perampasan tanah rakyat oleh negara, Komisi Waqi’iyah Muktamar Ke-34 NU juga membahas cara penentuan jenis kelamin seseorang dengan gejala interseksual dan batas ketinggian hilal terkait imkanur ru’yah.

sumber: nu.or.id

 

Ini Harapan HMI Atas Kepengurusan Baru PBNU

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Raihan Ariatama, menyampaikan selamat atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan KH Cholil Yahya Staquf sebagai Ketua Umum PBNU Periode 2021-2026 pada Muktamar ke-34 NU di Lampung.

Menurut Raihan, kedua tokoh NU tersebut insya Allah dapat memimpin NU ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan kemandirian NU.

“Track record keduanya dalam hal pengabdian kepada umat dan bangsa sudah tidak perlu diragukan lagi. Kami yakin NU di bawah kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya akan memberikan corak baru bagi keislaman di Indonesia yang damai, toleran, dan menjadi rujukan dunia dalam memahami Islam,” ucap Raihan kepada wartawan pada Jumat (24/12).

Raihan berharap PBNU dengan pimpinan barunya dapat terus menjalin kerja sama dengan pelbagai pihak dan organisasi, termasuk HMI, untuk kemajuan bangsa dan negara serta peradaban dunia.

“Kami percaya, ukuwah insaniah, ukuwah Islamiyah, dan ukuwah wathoniah dari semua kelompok Islam, dibutuhkan untuk memberdayakan umat dan membangun bangsa,” kata Raihan.

Sebelumnya, pemilihan Rais Aam PBNU ini dilakukan oleh sembilan ulama yang menjadi anggota Ahwa, yaitu KH Dimyati Rois, KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, TGH Turmudzi Badaruddin, KH Miftachul Akhyar, KH Nurul Huda Jazuli, KH Ali Akbar Marbun, dan KH Zainal Abidin.

Sementara itu, dalam Muktamar ke-34 NU, mekanisme pemilihan ketua umum PBNU menggunakan mekanisme voting atau pemungutan suara. Dalam proses penghitungan suara, kiai yang biasa dipanggil Gus Yahya ini berhasil memperoleh 337 suara. Sedangkan, calon ketum PBNU petahana KH Said Aqil Siroj  mendapatkan 210 suara.

Sumber: republika.co.id