JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mendesak United Nations Hingh Commisioner for Refugees (UNHCR) secepatnya menyelesaikan para pengungsi yang sudah lama terkatung-katung di Indonesia.

Menurutnya, desakan UNHCR terhadap pemerintah Indonesia tidak perlu dilakukan serta terkesan pemerintah dan bangsa Indonesia tidak peduli kepada masalah kemanusian.

Seharusnya, lanjutnya, UNHCR menyelesaikan pengungsi Afghanistan di Indonesia.

“Ini mengesankan bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia tidak peduli kepada masalah-masalah kemanusian. Yang justru harus dilakukan oleh UNHCR. Saat ini ialah segera menyelesaikan para pengungsi Afghanistan yang sudah lama terkatung-katung di Indonesia,”ujar Prof Sudarnoto dikutip dari Antaranews, Jumat (31/12).

Prof Sudarnoto mengungkapkan, masalah utama yang belum terselesaikan oleh UNHCR yakni membiarkan para pengungsi di Indonesia dalam ketidakpastian. Padahal, mereka memiliki hak hidup yang wajar dan hak dasar mereka harus segera dipenuhi.

“Dengan cara mengirimkan ke negara-negara pemberi suaka politik. Membiarkan para pengungsi berlama-lama dalam ketidakpastian, sama saja membiarkan hak-hak hidup dan martabat mereka terlanggar. Dan ini sama saja membunuh mereka secara perlahan-lahan; membunuh harapan dan masa depan mereka,” sambungnya.

Baginya, selama UNHCR tidak menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan soal pengungsi ini, maka akan datang gelombang pengungsi baru masuk ke perairan Indonesia termasuk Rohingya.

“Harusnya UNHCR jangan membebani pemerintah dan bangsa Indonesia dengan mendesak-desak agar pemerintah Indonesia segera menerima pengungsi Rohingya,”ungkapnya.

Menurutnya, sikap ini sangatlah tidak etis apalagi sangat jelas bahwa UNHCR telah membiarkan pengungsi Afghanistan di Indonesia dalam keadaan sengsara.

Prof Sudarnoto menuturkan, komitmen Indonesia terhadap kemanusian tidak perlu diragukan. Kata dia, selama ini telah ditunjukkan untuk menangani berbagai masalah kemanusian antara lain tragedi kemanusian yang menimpa bangsa dan rakyat Palestina akibat genosida Israel.

Dia menegaskan, pemerintah dan bangsa Indonesia akan memberikan bantuan melalui program kemanusian khususnya kepada para pengungsi.

“Baik pemerintah maupun kekuatan civil society termasuk ormas-ormas Islam, banyak lembaga filantropi dan para tokoh agama telah secara konkret memberikan perhatian kuat untuk program kemanusian ini. Hal yang sama juga ditunjukkan untuk para pengungsi Vietnam di Pulau Galang beberapa puluh tahun yang silam. Bahkan juga kepada pengungsi Afghanistan,” tuturnya.

Prof Sudarnoto menjelaskan, para pengungsi Afghanistan ini ditampung sementara di beberapa wilayah di Indonesia. Selama dalam masa penampungan, dia mengungkapkan, masyarakat Indonesia memperlakukan dengan baik dan memberikan bantuan untuk berbagai keperluan hidup sehari-hari.

“Meskipun demikian, UNHCR juga harus tunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan profesional di mata bangsa Indonesia. Jangan lepas tangan, ini tidak etis membebani Indonesia,”kata dia.

Prof Sudarnoto mengatakan, UNHCR seharusnya berhasil meyakinkan negara-negara pemberi suaka politik agar segera membuka diri dan menerima para pengungsi. Menurutnya hal ini adalah langkag produktif dan bisa menjadi solusi bersama bagi UNHCR, Indonesia, dan negara pemberi suaka politik dan pengungsi.

“Kebuntuan selama ini ada di UNHCR dan ini harus segara dijebol. Karena itu perbincangan diplomatik harus segera dilakukan lebih intensif dan penuh kepastian sehingga dalam waktu dekat ada langkah-langkah konkret terukur untuk penyelesaian urusan pengungsi ini,” pungkasnya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Menjelang pergantian tahun, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar acara Muhasabah dan Istighatsah Kubro pada Kamis (30/12) bertempat di masjid Istiqlal, Jakarta.

Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, KH Marsudi Syuhud, menyampaikan acara ini sebagai bentuk muhasabah diri untuk terus meningkatkan kualitas keumatan dari tahun ke tahun.

Perilaku dan ibadah keseharian tahun kemarin perlu dievaluasi untuk pembenahan diri pada tahun selanjutnya.

“Pergantian hari adalah sunnatullah yang terus berjalan. Malam ini kita mengadakan muhasabah, menghitung diri, apa yang sudah kita perbuat selama satu tahun. Kadang kita lalai dalam menggunakan waktu yang kita miliki,” ungkap dia.

Dalam sambutannya, Waketum MUI mengajak semua orang untuk senantiasa intropeksi diri. Sejauh mana penghambaan kepada Allah SWT dan rasa empati kepada sesama. Salah satunya dengan menghitung umur untuk mengukur peluang perbaikan.

Dengan mengutip riwayat Imam Bashri, Kiai Marsudi mengatakan, manusia tak ubahnya hari-hari, di mana ketika hari-hari itu berlalu, maka sebagian dari kita juga ikut hilang dibawanya.

“Kalau sampai ada hari dan waktu yang tidak dipergunakan dengan baik, lenyaplah kesempatan kita, hilanglah nikmat yang mestinya dicurahkan untuk kita tidak bisa kita raih,” kata dia.

Untuk itu, pengasuh Ponpes Barokatur Rohman itu menyampaikan, perlu kreativitas dalam mengukir sejarah malalui karya kemanusiaan yang sesuai dengan kapasitas diri masing-masing.

Hal itu harus dilakukan secara konsisten secara terus-menerus sampai karya itu bernilai, baik di hadapan Tuhan dan manusia.

“Ingat, ketika kita berkarya untuk orang banyak, sesungguhnya kita yang beruntung. Ketika kita yang sendirian mau berkarya untuk orang banyak, orang banyak akan memikirkan kita yang satu,” tandasnya.(mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Wakil Menteri Agama RI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi, menyampaikan bahwa pemerintah mencanangkan 2022 menjadi tahun toleransi. Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Muhasabah dan Istighasah Kubra Akhir Tahun 2021 yang diselenggarakan MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (30/12) malam.

“Pemerintah mencanangkan tahun 2022 akan menjadi tahun toleransi. Mari kita bersama-sama sukseskan program tersebut, sehingga Indonesia mampu menjadi barometer bangsa yang memiliki toleransi tinggi dalam keberagaman,” ujarnya.

Menurut dia, setiap manusia tidak lahir dalam ruang hampa. Manusia merupakan anak zamannya yang memiliki peradaban tersendiri. Lahirnya keberagaman di Indonesia, kata dia, merupakan sunnatullah yang harus dirawat bersama melalui toleransi.

Saat bangsa-bangsa lain masih sibuk mencari cara menata keragaman, bangsa Indonesia, ujar dia, jauh lebih maju dengan mengelola keragaman menjadi harmoni.

“Indonesia diberkahi dengan berbagai ragam budaya, bahasa, hingga agama. Di atas dasar negara Pancasila, telah banyak ruang dan waktu di mana Indonesia berjibaku membangun nusantara,” tuturnya.

Menurut dia, bangsa yang besar adalah yang mampu menempatkan persamaan di atas perbedaan. Bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks. Karena itu, dibutuhkan sinergi berbagai pihak untuk menjawab tantangan zaman ini.

“Ini nikmat terbesar yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Tentu saja peran dari tokoh agama, Kiai dan para pendiri bangsa membawa Indonesia menjadi bangsa yang ramah, damai, dan sejahtera,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia menperkuat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Salah satu caranya, kata dia, yaitu dengan mengorbankan ego dan lebih berani mencari titik temu daripada sibuk dengan perbedaan yang ada.

Wamenag menyatakan, acara muhasabah dan istighatsah adalah momentum yang menjadi keharusan bagi setiap muslim. Kewajiban tersebut dilakukan dengan perenungan atas apa yang berlalu dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Dalam acara yang diinisiasi Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI tersebut, dia menyampaikan kegiatan ini adalah wujud komitmen bersama antara ulama dan umara/pemerintah. Pemerintah terus berkomitmen menjadi mitra strategis ulama melalui semangat Islam rahmatan lil ‘alamin. Tanpa adanya sinergi, bangsa Indonesia akan kesulitan menjalankan tugas pembangunan di masa mendatang.

“Semoga hubungan ini terus memberikan kemaslahatan dan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Acara malam ini menjadi bukti adanya sinergi antara ulama dan umara,” ujarnya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) –Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Syafiq A. Mughni menegaskan pentingnya peran moral dan akhlak umat untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia di masa mendatang.

“Kita perlu melihat perkembangan kualitas umat Islam tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Terdapat faktor penting dalam menentukan maju mundurnya masyarakat Islam yaitu mengenai moral dan akhlak,” jelas Prof. Syafiq pada acara “Muhasabah dan Istighatsah Kubra Akhir tahun 2021”.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, Prof. Syafiq menyampaikan bahwa Islam menjadi agama dengan jumlah umat yang paling cepat perkembangannya dibandingkan agama lain. Namun persoalan baru muncul yaitu mengenai kualitas umat yang bertambah setiap harinya.

Menurut Prof Syafiq, hal itu dikarenakan banyaknya persoalan yang dihadapi oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Ragam persoalan yang tersebut seperti diskriminasi muslim di Myanmar, tekanan kaum ekstrimis pada muslim di Asia Selatan, hingga masih berkembangnya islamophobia di negara Barat.

Mengacu pada ragam persoalan yang terjadi, Prof. Syafiq mengajak umat muslim berpikir untuk meningkatkan kualitas dan solidaritas. Upaya tersebut agar tidak ada lagi kezaliman, diskriminasi pada umat Islam, khususnya saat berada pada posisi minoritas.

“Kondisi umat Islam akan berkualitas jika mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun faktor akhlaklah yang berperan penting. Jika akhlak suatu kaum merosot, maka merosotlah juga bangsa itu, meskipun telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik” tegas Prof. Syafiq.

“Di dalam Alquran telah banyak dijelaskan kisah-kisah masa lalu mengenai sejarah runtuhnya suatu bangsa akibat hilangnya moral dan akhlak pada masyarakatnya,” tambahnya.

Oleh karena itu, Prof Syafiq menjelaskan, sejarah mencatat jatuhnya suatu bangsa bukan karena ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi karena hilangnya moral.

Lebih lanjut, Prof. Syafiq mengatakan, meskipun seseorang telah mengenyam pendidikan hingga jenjang S3, namun jika tidak diiringi dengan akhlak, ilmu tersebut tidak akan bermanfaat untuk memperbaiki kehidupan.

Dalam pandangan Prof Syafiq, peningkatan kewaspadaan di tahun akan datang penting dilakukan untuk memperkuat akhlak umat agar bertambahnya kualitas bangsa.

Dengan demikian, Prof Syafiq meyakini setiap umat mampu menunjukan keunggulan sesuai sengan ajaran islam al-islam ya’lu wa laa yu’la alaihi.

“Karena itu di masa mendatang, kita perkokoh ukhuwah agar tidak adanya perpecahan dan gesekan di antara masyarakat. Hal ini dilakukan agar kita mampu menjadi bangsa aman, adil, dan makmur yang diridhoi Allah,” katanya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama sepakat akan membangun kemitraan dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam rangka pencegahan kekerasan seksual anak, khususnya di lembaga pendidikan keagamaan.

Kesepakatan ini tercetus dalam pertemuan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. “Kami serius ingin menangani kasus kekerasan seksual anak ini. Terutama menindaklanjuti apa yang terjadi di pesantren di Jawa Barat. Saya kira ini fenomena gunung es, dan harus segera diselesaikan,” ungkap Menag, Senin (27/12/2021).

Menurut Menag, sebagai bentuk keseriusan Kemenag menangani kasus tersebut, ia telah menggandeng sejumlah mitra. “Selain dengan Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), kita juga telah memnuat MOU dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Dan saya kira, dengan LPAI pun kita perlu membuat MOU agar dapat bersinergi,” imbuh Menag.

Turut hadir mendampingi Menag, Direktur KSKK Madrasah Moh. Isom dan  Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono. Pencegahan kekerasan seksual ini, lanjut Menag, tidak hanya ditujukan kepada lembaga pendidikan islam saja, melainkan kepada seluruh lembaga keagamaan.

“Karena yang namanya predator, tidak terbatas ada di lembaga pendidikan agama apa. Prinsipnya, ini seluruh anak-anak kita harus kita lindungi,” tegas Menag.

Ia menambahkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak  ini harus mendapat perhatian dan gerak cepat dari seluruh pihak, tidak hanya pemerintah saja. Gerak cepat menjadi kata kunci, mengingat predator anak memiliki banyak cara untuk melakukan kejahatannya.

“Predator-predator ini menunggu. Kita harus segera bergerak cepat untuk melindungi anak-anak kita. Jangan sampai lengah,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi. “Saya sepakat dengan Pak Menag. Kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada kemauan dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kita harus berkerjasama menutup kesempatan-kesempatan itu,” ungkap pria yang akrab disapa Kak Seto.

“Kami sangat mengapresiasi sikap Pak Menag yang minta seluruh pelaku kekerasan seksual anak disikat habis. Ini ketegasan yang kita nanti,” imbuhnya.