Israel Kembali Langgar Gencatan Senjata, Dua Bersaudara Palestina Gugur di Deir al-Balah

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Tentara pendudukan Israel kembali melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menewaskan dua bersaudara Palestina dalam serangan artileri di timur Deir al-Balah, Gaza tengah, pada Jumat (24/10).

Menurut sumber medis yang dikutip Anadolu Agency, kedua korban bernama Saeed dan Masoud al-Ghawash, gugur setelah menjadi sasaran tembakan artileri Israel di dekat Menara al-Qastal, sebelah timur Deir al-Balah.

Sumber lokal menyebut, kedua bersaudara itu tengah melintasi apa yang disebut Israel sebagai “garis kuning”, batas buatan yang memisahkan wilayah di bawah kehadiran militer Israel di timur dengan area yang dianggap “zona aman” di barat sesuai kesepakatan gencatan senjata.

Namun, batas tersebut tidak memiliki penanda jelas di lapangan, sehingga warga sipil kerap menjadi korban tembakan tanpa peringatan.

“Mereka diserang secara langsung tanpa adanya peringatan sebelumnya,” ujar seorang sumber lokal kepada Anadolu.

Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, pasukan Israel seharusnya telah mundur ke wilayah timur “garis kuning”, yang disebut warga Palestina sebagai “garis penarikan sementara”. Meski demikian, Israel masih menguasai sekitar 53 persen wilayah Gaza, dan penarikan lanjutan baru akan dilakukan pada fase berikutnya dari perjanjian.

Sebelumnya pada hari yang sama, lembaga penyiaran publik Israel melaporkan bahwa Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dalam sebuah rapat pemerintah, menyerukan agar tentara menembak warga Palestina, termasuk anak-anak, yang mendekati “garis kuning” di Gaza.

Pernyataan itu memperkuat laporan Pertahanan Sipil Gaza yang menuduh tentara Israel sengaja menargetkan warga sipil yang secara tidak sengaja mendekati garis tersebut, tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu.

Tentara Israel sebelumnya juga telah membunuh sejumlah warga Palestina dengan dalih serupa, yakni melintasi “garis kuning”.

Menurut data Kantor Media Pemerintah Gaza pada 19 Oktober, sejak gencatan senjata diberlakukan, Israel telah melakukan 80 pelanggaran, menewaskan 97 warga Palestina, termasuk 44 orang yang gugur dalam pelanggaran militer pada pekan lalu.

Kesepakatan gencatan senjata Gaza sendiri merupakan fase pertama dari 20 poin rencana yang diusulkan pemerintahan Trump dan disepakati pada 10 Oktober.

Fase pertama itu mencakup pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, serta membuka jalan bagi rekonstruksi Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di wilayah yang hancur akibat agresi militer. (Bahry)

Sumber: TRT

Faksi-faksi Palestina Sepakat Bentuk Komite Teknis Independen untuk Kelola Gaza Pascaperang

Redaktur: Arie Ristyan

KAIRO (jurnalislam.com)– Faksi-faksi utama Palestina, termasuk Hamas, mencapai kesepakatan penting untuk membentuk komite teknokrat independen yang akan mengelola Jalur Gaza setelah berakhirnya agresi militer Israel.

Kesepakatan tersebut diumumkan dalam pernyataan bersama yang dirilis di situs resmi Hamas pada Jumat (24/10), usai pertemuan faksi-faksi Palestina di Kairo, Mesir.

Menurut pernyataan itu, kelompok-kelompok Palestina sepakat untuk “menyerahkan pengelolaan Gaza kepada sebuah komite sementara Palestina yang terdiri dari teknokrat independen” yang akan mengatur urusan kehidupan masyarakat dan layanan dasar, bekerja sama dengan negara-negara Arab dan lembaga internasional.

Selain itu, para faksi juga menyerukan kepada PBB untuk mengeluarkan resolusi resmi yang mengizinkan pengerahan pasukan internasional sementara guna memantau pelaksanaan gencatan senjata di Gaza.

Pertemuan di Kairo tersebut diadakan atas undangan pemerintah Mesir, dengan dukungan mediasi dari Turki, Mesir, dan Qatar, sebagai bagian dari upaya diplomatik regional untuk mengakhiri perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina.

Dalam pernyataan bersama itu, faksi-faksi Palestina menegaskan komitmen mereka untuk:

– Menegakkan dan memastikan pelaksanaan gencatan senjata secara penuh;

– Menuntut penarikan total pasukan Israel dari seluruh wilayah Gaza;

– Mendesak pencabutan total blokade yang telah berlangsung selama 17 tahun;

– Membuka kembali semua perlintasan perbatasan; dan

– Meluncurkan proses rekonstruksi menyeluruh guna memulihkan kehidupan normal bagi dua juta lebih warga Gaza yang terdampak perang.

Faksi-faksi tersebut juga menyepakati pembentukan komite internasional yang akan mengawasi pendanaan serta pelaksanaan proyek-proyek rekonstruksi Gaza.

Selain itu, mereka menuntut agar PBB mengesahkan mandat bagi pasukan internasional sementara untuk memantau dan menjaga stabilitas gencatan senjata di seluruh Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya, kelompok-kelompok itu juga menyerukan penghentian seluruh bentuk penyiksaan dan kekerasan terhadap tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, serta mendesak Tel Aviv mematuhi hukum dan konvensi internasional yang melindungi hak-hak para tahanan.

Sebagai langkah lanjutan, faksi-faksi Palestina sepakat untuk menggelar pertemuan nasional mendesak yang akan mempertemukan semua elemen Palestina guna menyusun strategi nasional terpadu dalam menghadapi fase politik pascaperang dan memperkuat persatuan internal. (Bahry)

Sumber: TRT

ICW: Pemerintah Gelar Karpet Merah bagi WNA di BUMN, Potensi Korupsi Justru Meningkat

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kebijakan pemerintah yang memperbolehkan warga negara asing (WNA) menduduki jabatan direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

ICW menilai kebijakan tersebut tidak menjawab akar persoalan korupsi dan tata kelola yang lemah di tubuh BUMN, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut aturan itu dimaksudkan agar pengelolaan BUMN sesuai dengan standar internasional. Namun, ICW menilai alasan tersebut tidak berdasar.

“Sejak Agustus 2021, sebanyak 98 dari 107 BUMN sudah memiliki sertifikasi SNI ISO 37001:16 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang merupakan standar internasional. Jadi, kehadiran ekspatriat tidak otomatis menjamin tata kelola bebas korupsi,” tulis ICW dalam siaran persnya, Selasa (21/10/2025).

Menurut ICW, sejak 2016 hingga 2024 terjadi 234 kasus korupsi di lingkungan BUMN dengan 400 pejabat sebagai tersangka. Akibatnya, kerugian negara mencapai Rp68 triliun.

𝗜𝗖𝗪 𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗣𝗼𝗸𝗼𝗸

ICW mencatat sedikitnya tiga masalah dalam revisi UU BUMN ini:

1. Proses seleksi WNA yang berpotensi tidak transparan.
Perubahan pada Pasal 15A ayat (3) memberi kewenangan kepada Badan Pengelola (BP) BUMN untuk menetapkan syarat berbeda, sehingga direksi tidak lagi wajib berstatus warga negara Indonesia.
“Pasal ini sangat mudah disalahgunakan karena tidak dijelaskan mekanisme seleksi maupun syarat bagi WNA yang akan menjabat,” tegas ICW.

2. Hambatan penindakan korupsi yang melibatkan WNA.
ICW menyoroti kelemahan hukum di Indonesia yang tidak memiliki yurisdiksi ekstrateritorial, sehingga sulit menindak kasus suap di luar negeri.
ICW mencontohkan dua kasus besar:
– Kasus Rolls-Royce–Garuda Indonesia yang melibatkan Emirsyah Satar, di mana pemberi suap asal Inggris tak tersentuh hukum Indonesia.
– Kasus E.C.W. Neloe di Bank Mandiri yang mengalihkan aset ke Swiss, namun gagal diusut karena tidak ada perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara kedua negara.

3. Status dan kewajiban hukum WNA sebagai penyelenggara negara.
Setelah penghapusan Pasal 9G melalui UU No. 16 Tahun 2025, anggota direksi BUMN kembali berstatus sebagai penyelenggara negara. Artinya, WNA wajib tunduk pada UU 28/1999 dan UU 31/1999, termasuk kewajiban melaporkan LHKPN serta larangan gratifikasi.

𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗜𝗖𝗪

ICW menilai pemerintah belum menyiapkan perangkat hukum maupun reformasi kelembagaan yang memadai untuk memastikan BUMN bebas korupsi sebelum membuka peluang bagi WNA duduk sebagai direksi.

“Keputusan ini merupakan karpet merah bagi warga asing tanpa kesiapan sistem hukum yang kuat,” tulis ICW.

ICW mendesak:

1. BP BUMN bertindak transparan dalam proses penunjukan WNA, termasuk deklarasi potensi konflik kepentingan dan justifikasi kebutuhan direksi asing;

2. KPK menegakkan aturan tanpa pandang bulu terhadap WNA, termasuk kewajiban pelaporan LHKPN dan gratifikasi;

3. Kejaksaan RI dan KPK menindak tegas setiap dugaan korupsi yang melibatkan warga negara asing di BUMN.

ICW menegaskan, upaya memperbaiki BUMN tidak bisa hanya dengan mengganti kewarganegaraan direksi, melainkan dengan membenahi sistem pengawasan dan penegakan hukum yang selama ini lemah.

“BUMN bersih dari korupsi tidak ditentukan oleh paspor direksi, tetapi oleh komitmen sistemik untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas,” pungkas ICW.

Misi Kemanusiaan Berlanjut, MER-C Berangkatkan Emergency Medical Team ke-10 ke Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– MER-C Indonesia kembali memberangkatkan Emergency Medical Team (EMT) ke Jalur Gaza, Palestina, pada Minggu (19/10/2025).

Kali ini merupakan pengiriman tim EMT MER-C ke-10, yang terdiri dari tiga relawan medis: dua dokter spesialis, dr. Nico Gandha, Sp.D.VE, dan dr. Anthon Vermana Ritonga, Sp.An-TI, serta satu perawat, Nadia Rosi, Amd.Kep.

Ketua Tim EMT MER-C ke-10, dr. Nico Gandha, mengatakan bahwa mereka akan bertugas selama satu bulan. Adapun lokasi penugasan akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim tiba di Gaza.

“Untuk kondisi Palestina yang saat ini sedang gencatan senjata, kita harapkan benar-benar terlaksana dan disepakati oleh semua pihak, sehingga misi MER-C kali ini dapat berjalan lancar dan selamat hingga kepulangan kami. Untuk itu, kami mohon doa dari masyarakat Indonesia,” ujarnya saat akan bertolak ke Gaza.

Sementara itu, Nadia Rosi, yang akan bertugas untuk ketiga kalinya di Gaza mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan dari MER-C.

“Alhamdulillah, ini adalah misi ketiga. Saya bersyukur dan bahagia bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara di Gaza, serta berterima kasih kepada MER-C yang masih memberikan kepercayaan kepada saya,” tuturnya.

Dokter Anthon Vermana Ritonga menambahkan, ia berharap tim EMT 10 dapat bekerja lebih baik dan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh tim-tim sebelumnya.

“Mudah-mudahan tim EMT 10 bisa bekerja lebih baik, meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman sebelumnya,” kata dr. Anthon.

AS Peringatkan Netanyahu Akan Hadapi Konsekuensi Berat Jika Gencatan Senjata Gaza Gagal

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)— Seorang pejabat senior Amerika Serikat memperingatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa ia akan menghadapi konsekuensi serius dari Presiden AS Donald Trump jika membiarkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas runtuh, sebagaimana dilaporkan Channel 12 Israel, Kamis (23/10/2025).

Dalam laporan tersebut, koresponden Axios yang berbicara dalam bahasa Ibrani menyebut bahwa pejabat AS itu mengatakan Netanyahu “sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis dengan Presiden Trump. Jika ia mengacaukan kesepakatan ini, maka Trump akan mengacaukannya.”

Peringatan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Tel Aviv, menyusul langkah parlemen Israel (Knesset) yang memajukan dua rancangan undang-undang (RUU) terkait aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Wakil Presiden AS, J.D. Vance, yang baru saja menyelesaikan kunjungan diplomatik ke Israel, disebut terkejut mengetahui bahwa Knesset memberikan persetujuan awal atas dua RUU aneksasi tersebut. Berbicara kepada wartawan di Bandara Ben-Gurion sebelum berangkat, Vance menilai langkah itu sebagai tindakan politik yang “sangat bodoh” dan “menyinggung.”

Menurut sumber Channel 12, Netanyahu telah diperingatkan beberapa hari sebelumnya tentang potensi reaksi keras dari Gedung Putih, namun tidak mengambil langkah untuk mencegah pemungutan suara tersebut.

Knesset tetap melanjutkan pembacaan awal dua RUU aneksasi itu, meski memerlukan tiga kali pembacaan tambahan sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang.

Langkah ini dinilai bertentangan dengan pernyataan Presiden Trump bulan lalu yang menegaskan, “Saya tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat.”

Pemungutan suara tersebut bertepatan dengan kunjungan Vance ke Israel, yang merupakan bagian dari upaya diplomatik Washington untuk mempertahankan gencatan senjata Gaza yang diberlakukan sejak 10 Oktober. (Bahry)

Sumber: TRT

Hamas Umumkan Dialog Nasional, Serukan Persatuan Palestina Hadapi Situasi Gaza yang Genting

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan bahwa pihaknya sedang memulai dialog nasional dengan seluruh faksi Palestina untuk membahas masa depan Gaza dan memperkuat persatuan nasional.

Pengumuman ini disampaikan bertepatan dengan pertemuan di Kairo antara delegasi Hamas dan Fatah, di bawah mediasi Mesir, yang membahas fase kedua perjanjian gencatan senjata dan masa depan pemerintahan di Jalur Gaza.

Dalam wawancara dengan Anadolu Agency, juru bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan bahwa gerakannya “menuju dialog nasional dengan hati terbuka dan tangan terbuka kepada Otoritas Palestina serta kekuatan nasional lainnya.”
Ia menambahkan bahwa Otoritas Palestina adalah “salah satu institusi penting bangsa Palestina yang tidak dapat diabaikan.”

Qassem menyerukan agar seluruh pihak menyelaraskan diri dengan konsensus nasional dan datang ke meja dialog dengan pikiran terbuka.

“Ini adalah saatnya untuk persatuan nasional dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partisan yang sempit,” ujarnya.

Menurut Qassem, kondisi saat ini “berbahaya, bukan hanya bagi Hamas, tetapi juga bagi seluruh rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.”

𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹

Juru bicara Hamas itu juga menegaskan komitmen penuh gerakan perlawanan tersebut untuk mengimplementasikan seluruh isi perjanjian gencatan senjata Gaza, dan mendesak para mediator agar menekan Israel supaya mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati.

“Hamas terus melakukan diskusi selama 24 jam untuk menyelesaikan rincian perjanjian dan mengambil langkah-langkah nyata di lapangan,” kata Qassem.

Ia mengungkapkan bahwa Hamas telah menerima jaminan jelas dari Turki, Mesir, Qatar, serta jaminan langsung dari Amerika Serikat, bahwa perang “secara efektif telah berakhir” dan implementasi perjanjian ini merupakan “penyelesaian penuh.”

Hamas, lanjutnya, telah menuntaskan tahap pertama perjanjian dengan menyerahkan tawanan hidup serta sejumlah jenazah, dan kini bersiap untuk melanjutkan penyerahan berikutnya sesuai kesepakatan.

𝗧𝗮𝗵𝗮𝗽 𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮: 𝗜𝘀𝘂 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗸𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝘀𝗮𝗸

Qassem menjelaskan bahwa tahap kedua dari perjanjian “masih memerlukan pembahasan rinci dengan para mediator,” karena mencakup isu-isu besar yang menuntut pendekatan hati-hati dan terperinci.

Tujuan utama Hamas, tegasnya, adalah mengakhiri perang secara total dan permanen terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Ia juga menyebutkan bahwa Hamas telah melaporkan berbagai pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata, termasuk pembunuhan 90 warga Palestina sejak perjanjian diberlakukan serta penutupan perlintasan Rafah yang menghambat masuknya bantuan kemanusiaan.

“Israel terus menggunakan kondisi kemanusiaan sebagai alat tawar-menawar politik,” tuding Qassem. “Tindakan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun di bawah blokade Gaza.”

Hamas, lanjutnya, menyerukan kepada para mediator dan masyarakat internasional untuk segera membuka akses bantuan kemanusiaan dan mencegah bencana kelaparan baru di wilayah yang terkepung itu. (Bahry)

Sumber: TRT

AS Akan Bagi Gaza untuk Israel dan Hamas, Negara Arab Khawatir Jadi Alat Pendudukan Permanen

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Rencana Amerika Serikat untuk membagi Jalur Gaza menjadi zona Israel dan Palestina memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara Arab. Mereka menilai langkah itu berpotensi mengarah pada pendudukan permanen Israel di wilayah tersebut.

Rencana ini diungkap oleh Wakil Presiden AS JD Vance bersama menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, dalam konferensi pers pada Selasa (21/10). Menurut laporan Wall Street Journal (WSJ), proposal tersebut mencakup pembangunan kembali wilayah Gaza yang saat ini dikuasai Israel untuk ditempati warga Palestina, sementara area yang masih dikendalikan Hamas akan dilarang untuk dimasuki.

WSJ menyebut Kushner sebagai sosok utama di balik rencana ini, bekerja sama dengan utusan khusus Steve Witkoff, dan mendapat dukungan langsung dari Trump dan Vance.

Hingga kini belum jelas bagaimana mekanisme pemindahan warga Palestina ke zona tersebut akan dilakukan, termasuk bagaimana layanan dasar seperti air, listrik, dan kesehatan akan diberikan.

Para pejabat AS mengatakan kepada WSJ bahwa rencana ini disusun sebelum kesepakatan gencatan senjata, dengan tujuan menjadi “simbol Gaza pasca-Hamas”.

Namun, negara-negara Arab menolak keras rencana itu karena dinilai bisa mempermanenkan pendudukan Israel di Gaza. Mereka juga kecil kemungkinan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian sebagaimana tertuang dalam draf kesepakatan gencatan senjata.

Sementara itu, kondisi Gaza masih memprihatinkan. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan sekitar 61 juta ton puing menutupi wilayah Gaza akibat serangan Israel yang menghancurkan hampir seluruh lingkungan pemukiman.

“Seluruh kawasan hancur, keluarga-keluarga mencari air dan tempat berlindung di reruntuhan,” tulis UNRWA dalam unggahan di X (Twitter). “Bantuan kemanusiaan masih terblokir, namun tim kami terus berupaya menyalurkan bantuan yang menyelamatkan nyawa.”

Pada Rabu (22/10), Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menolak klaim bahwa sebagian besar staf UNRWA berafiliasi dengan Hamas.
Israel menolak putusan tersebut, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat.

Badan kemanusiaan PBB (OCHA) juga melaporkan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan distribusi bantuan, meskipun akses menuju Gaza Utara terhambat oleh penutupan perlintasan Zikim dan Erez oleh Israel.

OCHA mencatat 425.000 warga Gaza telah bergerak dari selatan kembali ke utara, sementara bantuan mereka telah menjangkau lebih dari 107.000 ibu hamil, menyusui, dan anak-anak balita guna mencegah malnutrisi.

Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengumumkan bahwa sebanyak 41 pasien bersama 145 pendamping telah dievakuasi dari Gaza untuk perawatan medis.
“Sekitar 15.000 pasien masih menunggu izin keluar dari Gaza,” ujarnya, sembari menyerukan agar negara-negara lain menunjukkan solidaritas dan membuka seluruh jalur evakuasi medis. (Bahry)

Sumber: TNA

KPAD Kupang: Kasus HIV AIDS Capai 2.539, Pelajar dan Mahasiswa Tertinggi Melebihi PSK

Redaktur: Arie Ristyan

KUPANG (jurnalislam.com)– Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Kupang mengungkap data mencemaskan: sebanyak 2.539 kasus HIV/AIDS tercatat hingga September 2025. Ironisnya, kelompok pelajar dan mahasiswa menjadi penyumbang kasus terbanyak dibanding wanita pekerja seks langsung (WPSL) atau PSK.

“Ini sangat mencemaskan, karena yang memprihatinkan ialah praktik prostitusi yang melibatkan pelajar SMP,” ujar Sekretaris KPAD Kota Kupang Julius Tanggu Bore, Rabu (22/10/2025).

Dari total kasus tersebut, 254 kasus berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, sementara WPSL tercatat 203 kasus. Berikut rincian data KPAD:

– Pekerja Swasta: 35% (889 kasus)

– Ibu Rumah Tangga: 16% (406 kasus)

– Pelajar/Mahasiswa: 10% (254 kasus)

– WPSL/PSK: 8% (203 kasus)

– Lain-lain: 17% (432 kasus)

Sementara distribusi kasus tertinggi berada di Kecamatan Oebobo (21% atau 533 kasus), disusul Kelapa Lima (20%), Maulafa (19%), Alak (17%), Kota Lama (12%), dan Kota Raja (11%).

𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗣𝗿𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘀𝗶 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗽𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗦𝗠𝗣

Julius menyebut pihaknya telah melaporkan kepada Wali Kota Kupang terkait temuan praktik prostitusi antarpelajar yang kian marak di tingkat SMP.

“Kami menemukan praktik prostitusi yang mulai merambah kalangan pelajar SMP. Hasil penelusuran kami menunjukkan jumlahnya lebih banyak dari yang diberitakan. Banyak anak-anak yang memiliki pemahaman rendah tentang infeksi menular seksual dan HIV/AIDS,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan lapangan, sejumlah pelajar mengaku melayani 3 hingga 8 orang dalam sehari dengan tarif mulai Rp50 ribu per transaksi, bahkan tanpa menggunakan pengaman karena takut kehilangan pelanggan.

Aktivitas tersebut dilakukan bukan hanya untuk uang, tetapi juga terjadi praktik “tukar pasangan” di antara para pelajar.

𝗙𝗮𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗞𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹

Temuan ini sebelumnya juga diungkap oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang, yang mendapati praktik prostitusi pelajar melalui grup WhatsApp antar siswa SMP.

Kepala DP3A Kota Kupang, Marciana Halek, menyebut delapan SMP telah terpapar kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) berupa konten asusila dan prostitusi online.

Namun, Marciana meyakini jumlahnya jauh lebih banyak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online (Simfoni) PPA tahun 2025, terdapat 56 kasus kekerasan seksual di Kota Kupang. Data ini dihimpun bukan hanya dari DP3A, tetapi juga Polresta Kupang Kota, Rumah Harapan GMIT, dan LBH Apik sebagai mitra.

Marciana menilai, salah satu penyebab utama anak-anak terjerumus dalam prostitusi online adalah hilangnya figur ayah dalam keluarga (fatherless).

“Karena kehilangan figur bapak di rumah, mengalami kekerasan, dan rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman, mereka mencari perhatian dan kenyamanan di luar, terutama lewat lingkungan pertemanan,” jelasnya.

DP3A saat ini telah mendampingi 25 anak korban prostitusi pelajar dengan melibatkan psikolog anak, tokoh agama, dan pihak kepolisian untuk pemulihan fisik dan mental mereka.

Sumber: liputan6

Kaitan Pendidikan Islam Terhadap Generasi

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Masyhadi Ahyar

Jika melihat realita sekarang, tampaknya generasi muda Islam hari ini dihadapkan pada beberapa tantangan besar. Krisis moral melanda hampir di semua rentang usia serta berbagai sektor masyarakat, egoisme individu yang parah, kurangnya kesadaran keimanan sebab teknologi dan media sosial yang membanjiri. Belum lagi perspektif negative terhadap Islam (islamophobia) disebabkan oknum-oknum yang menyalahgunakan agama. Semua problem tersebut adalah tantangan nyata yang harus dihadapi hari ini, lantas bagaimana Pendidikan Islam harus menjawab tantangan tersebut.

Makna Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersifat menyeluruh komprehensif. Satu sisi harus memperhatikan pembentukan pemahaman aqidah yang benar serta kokoh sebagai landasannya. Sisi lain juga harus mampu membangun kehidupan masyarakat yang baik dengan memberikan solusi terhadapnya melalui pencegahan terhadap hal-hal buruk dan perbaikan-perbaikan perilaku yang menyimpang di masyarakat.

Pendidikan Islam tidak boleh dipisahkan dengan realita kehidupan masyarakat dan juga peristiwa peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ketika Pendidikan Islam terhubung dengan realita masyarakat serta langsung berinteraksi dengannya, maka hal tersebut menjadikan Pendidikan Islam akan selalu berkembang dan tumbuh terus-menerus, sehingga diharapkan membawa pengaruh serta kontribusi nyata menanggapi setiap kebutuhan dan solusi setiap problematika yang ada.

Tujuan Pendidikan

Pendidikan Islam jika dilihat dari jangka waktu tahapan prosesnya dapat dibagi menjadi dau yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek Pendidikan Islam adalah mempersiapkan individu-individu yang memiliki kepribadian Islami serta mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Tujuan jangka pendek ini harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menuju tujuan jangka panjangnya. Ia merupakan tahapan awal yang harus diselesaikan agar tidak mengganggu atau menghambat proses menapaki tujuan selanjutnya.

Jika ada sebuah bangunan yang menjulang tinggi ke langit, kokoh diterjang angin dan hujan, tentu hal sedemikan itu terjadi sebab sebelumnya telah dibangun pula dibawahnya bangunan pondasi yang sangat kokoh. Pondasi yang kokoh dalam tujuan jangka pendek ini adalah iman yang mantab, sikap jujur, amanah, terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang, serta memiliki kontrol diri yang seimbang antara dirinya dengan setiap individu lainnya.

Demikian pula Allah Ta’ala menyiapkan karakter para kekasihnya (Nabi Muhammad) sebelum mendapatkan tugas selanjutnya sebagai seorang Rosul bagi ummatnya.
Sedangkan tujuan jangka Panjang Pendidikan Islam adalah mencetak generasi yang mampu menjadi pemimpin-pemimpin ummat. Menjadi pemimpin memang tidak diminta namun ia harus dipersiapkan.

Pemimpin memiliki peran penting kemana ummat akan arahkan, dengan apa ia mengarahkan dan bagaimana cara ia mengarahkannya, maka sangat naif jika tidak dipersiapkan. Ia harus ditempa bukan hanya dalam majelis-majelis keilmuan secara tekstual namun juga di medan-medan perjuangan masyarakat yang erat dengan makna kontekstual, dengan harapan agar memiliki keunggulan ilmu dan karakter pemimpin yang kuat dalam dirinya.

Sumber Utama Pendidikan

Semua tujuan Pendidikan Islam diatas tidak mungkin dicapai jika tidak mengambil sumber pendidikannya utamanya dari Kitabullah yang mulia dan amalan Sunnah Nabi sebagai penjelasnya. Keduanya adalah sumber utama ilmu pengetahuan, pendidikan dan bimbingan untuk ummat.

Keduanya pula yang menjadikan Pendidikan Islam adalah satu-satunya konsep Pendidikan yang layak diterapkan secara universal karena tidak akan menyelisihi fitrah manusia, didalamnya pula mengandung petunjuk kebahagiaan, peradaban dan kemajuan bagi individu, masyarakat dan juga ummat manusia.

Setidaknya dengan mengutip dua ayat ini sudah cukup sebagai landasannya. “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Q.S. Al-Anbiya: 107).

Katakanlah: “Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?” Katakanlah “Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran”. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? (Q.S. Yunus: 35).

Jawaban Pendidikan Islam

Sudah saatnya Pendidikan Islam kembali memainkan perannya untuk memunculkan para pemuda dan orang-orang untuk tampil tidak malu lagi menunjukan kegagahan dirinya sebagai orang Islam. Mereka harus mampu tampil dalam masyarakat sebagai orang-orang yang beriman secara kolektif, berani, kuat, kokoh dan tangguh berjuang masuk dalam setiap sektor kehidupan masyarakat, baik pendidikan, budaya, ekonomi dan juga politik.

Mereka beramal dengan tanpa pamrih, jauh dari penyelewengan atau tindak korupsi, jujur, amanah, cerdas, berakhlak, bahkan tanpa pengawasan manusia/CCTV. Dengan tampilnya mereka maka akan menjadi bukti hidup kembalinya wajah Pendidikan Islam sebenarnya.
Wa Allahu A’lam bi Ash-Showab

UNRWA: Lebih dari 61 Juta Ton Puing Menyelimuti Gaza Akibat Perang Israel

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan pada Kamis (23/10/2025) bahwa lebih dari 61 juta ton puing kini menutupi Jalur Gaza akibat agresi militer Israel yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

“Seluruh permukiman telah hancur, dan keluarga-keluarga mencari air serta tempat berlindung di antara reruntuhan,” tulis UNRWA melalui akun resminya di platform X.

Meski blokade Israel masih diberlakukan dan pasokan bantuan dibatasi, UNRWA menegaskan bahwa misi kemanusiaan dan operasi penyelamatan jiwa bagi rakyat Palestina tetap berlanjut di Gaza.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebut badan tersebut masih memiliki obat-obatan, pasokan penting, dan bahan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Gaza selama tiga bulan ke depan.

Pada Oktober 2024, parlemen Israel (Knesset) sempat memutuskan untuk memblokir operasi UNRWA di Tepi Barat dan Gaza dengan alasan adanya dugaan keterlibatan sejumlah staf badan tersebut dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Namun pada Rabu (22/10), Mahkamah Internasional (ICJ) menolak klaim Israel tersebut. Dalam putusannya, ICJ menyatakan bahwa Israel gagal membuktikan tuduhan bahwa sebagian besar pegawai UNRWA merupakan anggota Hamas atau terlibat dalam serangan itu.

Mahkamah juga menegaskan bahwa, berdasarkan Konvensi Jenewa, Israel berkewajiban untuk menyetujui dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dari negara ketiga maupun lembaga-lembaga kemanusiaan imparsial, termasuk UNRWA dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC), agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah Gaza.

Sejak agresi dimulai pada Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 68.000 warga Palestina gugur dan lebih dari 170.000 lainnya luka-luka akibat serangan brutal Israel.

Sementara itu, gencatan senjata yang difasilitasi berdasarkan rencana bertahap Presiden AS Donald Trump mulai diberlakukan pada 10 Oktober lalu. Namun, situasi kemanusiaan di Gaza masih berada dalam kondisi sangat kritis. (Bahry)

Sumber: TRT