JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Masduki Baidlowi, menyebut acara Anugerah Syiar Ramadhan 2022 sebagai ajang fastabiqul khairat (kompetisi meraih kebaikan) di antara sesama.

“Di satu sisi acara ini adalah kompetisi yang bagus, yakni fastabiqul khairat,” kata Kiai Masduki dalam acara Anugerah Syiar Ramadan 2022 di Auditorium TVRI, Senayan Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2022).

Dia menjelaskan, penganugerahan syiar tersebut mulanya adalah inisiasi program MUI yang sudah dicanangkan sejak tahun 2000. Sejak itu pula, acara itu diadakan secara mandiri oleh MUI dalam menginspirasi dan mengedukasi tayangan syiar Ramadhan di Indonesia.

Pada gilirannya, lanjut Kiai Masduki, program tersebut mendapat antusias dan apresiasi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebagai agenda inspiratif dalam penyiaran di Indonesia. Belakangan ini juga dalam rentang tahunan, menyusul Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi bagian dari kerja sama acara tersebut.

“Tentunya ini menjadi kegiatan yang kami andalkan bagaimana syiar Ramadhan yang ditayangkan memiliki spirit yang sama dengan orang-orang yang beribadah,” kata dia.

Sebagai wujud apresiasi, Kiai Masduki berharap untuk para pemenang agar terus meningkatkan kreasi dan inspirasi. Begitupun dengan yang belum beruntung, Kiai Masduki mengajak untuk tidak berkecil hati dan mengajak berbenah diri.

“Ini wujud semangat kita semua bagaimana melaksanakan syiar dengan baik,” jelas Kiai Masduki dalam sambutannya.(mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, KH Asrorun Niam Sholeh menyampaikan bahwa sebagai penerus cita-cita bangsa, pemuda harus dibekali dengan dasar kuat terkait dengan karakter dan keteladanan.

Pada sambutannya yang mewakili Kemenpora dalam acara Anugerah Syiar Ramadhan 2022, yang berlokasi di Auditorium TVRI, Senayan Jakarta Pusat, Kiai Niam menyebut inovasi dan kreativitas dapat diwujudkan sebagai tuntunan tuntunan melalui tontonan yang baik.

“Kegiatan Anugerah Syiar Ramadan merupakan bagian dari inisiasi Majelis Ulama Indonesia guna memastikan norma nilai keagamaan menjadi arus utama masyarakat, termasuk di dalamnya adalah media penyiaran,” jelas Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI, Jumat (1/7/2022).

Menurut dia, KPI sebagai presentasi kekuatan publik berwenang untuk mengedukasi, mengawasi, serta memastikan bahwa media penyiaran di Indonesia memiliki tugas mencerdaskan dan membangun peradaban.

Lebih lanjut, Kiai Niam menuturkan dalam 4 tahun terakhir, Kementerian Pemuda dan Olahraga memandang bahwa komitmen kolaborasi dan sinergi untuk membangun peradaban melalui media penyiaran adalah satu keniscayaan.

Oleh sebab itu, melalui Anugerah Syiar Ramadhan 2022 yang merupakan hasil kolaborasi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Agama (Kemenag) adalah bagian dari wujud komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam memberikan tuntunan melalui tontonan yang baik.

“Hadirnya konten siaran yang berisikan pesan-pesan peradaban dan kedamaian akan memberi rasa nyaman dan edukasi positif bagi para penonton, khususnya kaum muda,” katanya.

Kiai Niam juga berharap agar media penyiaran dapat menjadi sarana aktualisasi kaum muda untuk berkreasi dan berinovasi yang mampu berperan sebagai subjek tidak hanya sebatas objek kreativitas. (mui)

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)– Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Grogol menggelar aksi di Depan Gedung DPRD Sukoharjo Jalan Jenderal Sudirman No.199, Denokan, Jetis, Sukoharjo, pada Jum’at, (1/7/2022).

Dalam aksi yang dilakukan pada pukul 13.00 WIB tersebut, massa mendesak Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Gurbernur atau Walikota atau Bupati di Indonesia untuk mencabut izin usaha secara permanen PT Aneka Bintang Gading (Holywings Indonesia).

“Bahwa salah satu kegiatan usaha Holywings PT Aneka Bintang Gading (Holywings Indonesia) adalah menjual minuman keras, Miras berpengaruh besar pada peningkatan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,” kata ketua Forum Masyarakat Grogol Bangun Mulya Wijaya.

Bangun melanjutkan, bahwa telah terjadi keresahan dan protes keras oleh masyarakat, ormas keagamaan, ormas kepemudaan dan tokoh agama di beberapa tempat paska iklan minuman keras yang menyertakan kata Muhammad dan Maria pada akun instagram Holiwings Indonesia.

“Kapolri untuk menindak tegas semua yang terlibat dalam  iklan minuman keras yang menyertakan kata Muhammad dan Maria pada akun instagram Holiwings Indonesia atas dugaan tindak pidana penyampaian berita bohong, penodaaan agama ataupun UU ITE,” ungkapnya.

“Bapak Rudiantara untuk menutup akun instagram Holiwings Indonesia yang telah mengiklankan minuman keras yang menyertakan kata Muhammad dan Maria,” pungkasnya.

Reporter: Ridho Asfari

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Dulhijjah 1443 H bertepatan pada pada Jumat, 1 Juli 2022. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 1443 H bertepatan pada Ahad, 10 Juli 2022.

Ketetapan ini berbeda dengan Arab Saudi yang menetapkan 10 Dzulhijjah 1443 H bertepatan pada Sabtu, 9 Juli 2022.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Kementerian Agama, Adib, menjelaskan perbedaan waktu itu disebabkan karena letak Arab Saudi lebih barat dari Indonesia.

“Waktu di Indonesia lebih cepat 4 jam, tetapi hilal justru mungkin terlihat lebih dahulu di Arab Saudi, karena terlihatnya di sebelah barat pada saat matahari terbenam atau dikenal dengan istilah ghurub asy-syams,” kata Adib, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Adib menjelaskan, semakin ke arah barat dan bertambahnya waktu, maka posisi hilal akan semakin tinggi dan semakin mudah dilihat. Sementara, kata dia, letak geografis Arab Saudi berada di sebelah barat Indonesia, sehingga pada tanggal yang sama posisi hilal di sana lebih tinggi.

“Jadi kurang tepat jika memahami karena Indonesia lebih cepat 4 jam dari Arab Saudi, maka Indonesia mestinya melaksanakan Hari Raya Iduladha 1443 H juga lebih awal. Jelas pemahaman ini kurang tepat,” katanya.

Adib mengatakan, berdasarkan data hisab, pada akhir Dzulqaidah 1443 H, ketinggian hilal di Indonesia antara 0 derajat 53 menit sampai 3 derajat 13 menit dengan elongasi antara 4,27 derajat sampai 4,97 derajat.

“Sementara pada tanggal yang sama, posisi hilal di Arab Saudi lebih tinggi dengan posisi yang ada di Indonesia. Jadi kemungkinan hilal terlihat di Arab Saudi sangat besar,” jelas mantan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat ini.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), M. Fuad Nasar mengajak seluruh umat Islam mengisi bulan Zulhijah dengan amalan ibadah yang disunahkan dan memiliki keutamaan.

“Sebagaimana yang disunahkan nabi untuk berpuasa di awal Zulhijah dari tanggal 1 Zulhijah sampai 9 Zulhijah,“ kata Sesditjen di Jakarta, Jumat (01/07).

Sesditjen mengingatkan, sejalan dengan hikmah iduladha, setiap muslim perlu memupuk jiwa dan semangat pengorbanan untuk kemuliaan hidup sesama manusia.

“Berkorban di jalan Allah adalah suatu kemuliaan, tetapi mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri adalah sebuah kejahatan,” ujarnya.

Sesditjen mengungkapkan, ibadah kurban menyadarkan tentang keutamaan sikap memberi dan berbagi sebagai prasyarat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Menurutnya, di tengah arus materialisme yang melanda dunia saat ini, umat Islam dan semua umat beragama perlu menghidupkan idealisme dan semangat pengorbanan.

“Para pekurban secara tidak langsung telah ikut menabur nilai-nilai ibadah dalam konteks harmoni sosial dan kesejahteraan umat,” tuturnya.

Selain itu, Sesditjen mengucapkan selamat kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dan kepada masyarakat yang ingin berkurban di hari raya Iduladha 1443 Hijriah.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 yang akan berlaga di Indonesia. MUI mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati dalam memberikan keputusan. Keputusan tersebut juga harus dilakukan secara cermat dan melibatkan berbagai elemen.

“Jangan hanya oleh Kemenpora keputusan itu diambil apalagi memberikan jaminan,”kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Rabu (29/6/2022).

Sudarnoto menuturkan, alasan jangan mengaitkan perhelatan olahraga dengan isu politik Palestina-Israel memang bisa dimengerti.

Namun, secara umum dengan isu kemanusiaan, kata dia, rakyat Palestina telah mengalami genosida dalam waktu yang panjang.

“Akan tetapi, penting saya sampaikan bahwa isu genosida yang dilakukan oleh zionis Israel ini sangat spesial dan sensitif, bahkan eksponensial,”tuturnya.

Sudarnoto menjelaskan, Israel dengan sikap takabur dan kasat mata telah menistakan martabat kemanusiaan dan menginjak kedaulatan Palestina. “Karena itu, menjadi tugas konstitusional dan moral bangsa Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat dan bangsa Palestina,”tegasnya.

Oleh karenanya, Prof Sudarnoto menyampaikan, keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Jangan sampai menimbulkan masalah. Sehingga menggangu hajat besar dan penting perhelatan sepak bola dunia ini,”kata Prof Sudarnoto.

Untuk itu, kata dia, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya masalah yang tidak diharapkan merupakan langkah yang baik.

Dengan demikian, lanjutnya, keputusan boleh tidaknya Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia ini harus dilakukan dengan ‘sangat bijak’.

MUI menyebut, pihak Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) adalah salah satu pihak kementerian yang sangat perlu dilibatkan untuk memberikan pertimbangan.

“Pandangan dari elemen masyarakat seperti MUI misalnya, juga perlu didengar untuk kebaikan semua,”jelasnya.

Sudarnoto mengingatkan, jangan sampai perhelatan dunia yang prestisius ini justru menimbulkan luka bagi bangsa dan rakyat Palestina. “Jangan juga membiarkan event besar ini justru menurunkan kepercayaan Indonesia di mata bangsa dan rakyat Palestina. Sikap kehati-hatian bangsa Indonesia pernah ditunjukkan oleh Presiden Soekarno dulu,” tutur dia

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi, menghimbau umat saling menghormati dan menjaga persatuan menyikapi perbedaan jadwal hari raya Idul Adha 1443 H. Hal tersebebut diungkapkan Kiai Jaidi pasca sidang isbat Kementerian Agama menetapkan 1 Dzulhijjah 1443 H jatuh pada 1 Juli 2022.

Hal ini berarti Hari Raya Idul Adha 1443 akan jatuh pada 10 Juli 2022. Sebelumnya, Muhammadiyah telah menetapkan Idul Adha 1443 H jatuh pada 9 Juli 2022.

“Ini adalah hal yang biasa terjadi di tengah-tengah kita, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi sumber perpecahan,” terang Kiai Jaidi di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (29/06) petang.

Dikatakannya, akar perbedaan penetapan awal bulan hijriyah tersebut adalah wujudul hilal dan rukyatul hilal. Keduanya sama-sama menggunakan hisab. Perbedaan ada pada standard minimum ketinggian hisab.

Bagi masyarakat awam, perbedaan ini kemungkinan akan memunculkan kebingungan. Kiai Jaidi memberikan saran agar masyarakat yang kebingungan bisa merujuk pada keputusan hakim.

“Adapun perbedaan pendapat yang berpotensi melahirkan kebingungan dapat diatasi dengan merujuk kepada keputusan hakim, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, ” ungkapnya. (mui)

Kiai Jaidi menambahkan, pasca ditetapkannya awal Dzulhijjah ini, masyarakat bisa memulai menjalaninya dengan berpuasa sunnah. Puasa sunnah bisa dimulai sejak awal Dzulhijjah hingga 9 Dzulhijjah untuk puasa Arafah.

“Tidak adanya larangan bagi saudara-saudara kita yang akan berhari raya pada 9 Juli, tetapi marilah saling menghormati saling menghargai di antara kita atas perbedaan ini,” katanya.

Sosok yang berulangkali mewakili MUI dalam sidang isbat ini mengatakan, Idul Adha menjadi momen untuk berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan.

Idul Adha, ujar dia, juga harus menjadi waktu untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan demi membangun kualitas bangsa Indonesia yang lebih baik.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– – Delegasi Amirul Hajj 1443 H/2022 M hari ini bertolak ke Arab Saudi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.  Delegasi Amirul Hajj  berangkat dari Indonesia pukul 17.35 WIB menuju Jeddah mengunakan maskapai Garuda.

Naib Amirul Hajj sekaligus Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, misi Amirul Hajj Indonesia selama di Arab Saudi untuk membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memastikan bahwa penyelengaraan ibadah haji 1443H dengan baik.

“Utamanya ada dua hal, pertama berkaitan dengan aspek ibadah dan aspek pelayanan teknisnya. Kami akan terus memantau dan memberikan binbingan kepada jemaah haji Indonesia serta memberikan informasi-informasi dan pemahaman kepada jemaah agar mereka bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik sesuai syarat serta rukun ibadah haji dan mendapatkan pahala haji yang mabrur, ” kata Zainut Tauhid Sa’adi jelang keberangkatan ke Arab Saudi, Kamis (30/6/2022) .

Kedua lanjut Wamen, delegasi Amirul Hajj akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait masalah teknis penyelenggaraan ibadah haji diantaranya transportasi, akomodasi katering dan hal teknis lainnya.

“Harapan kami Kementerian Agama tentunya bersama stakholder terkait sudah melakukan persiapan-persiapan dengan maksimal  dengan memberikan pelayanan yang baik kepada jemaah haji,” ujar Wamen.

“Mudah-mudahan semua itu bisa berjalan dengan lancar dan aman serta jemaah haji Indonesia mendapatkan haji yang mabrur termasuk dukungan kepada petugas dalam melayani jemaah haji,” sambungnya .

Ditambahkannya, para anggota delegasi akan terus mengingatkan dan mengimbau jemaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatan terlebih karena kondisi cuaca di Arab Saudi di atas 40 derajat celsius.

“Jemaah harus selalu menjaga kesehatan jangan sampai ada jemaah yang dehidrasi saat menjalani ibadah haji,” tandas Wamen.

Delegasi Amirul Hajj yang bertolak ke Arab Saudi diantaranya Muhammad Hilal Al Aidid dari Nahdlatul Ulama (Naib Amirul Hajj), Agus Taufiqurrahman dari Muhammadiyah (Naib Amirul Hajj), Arif Fachruddin dari MUI (Anggota), Aay Muhammad Furkon, Masyhuri khamis Ahmad Kasim dari Al Washliyah (Anggota), Faisol Nasar dari Al Irsyad (Anggota), Mohammad Mukri Wiryosumarto dari UIN Raden Inten Lampung (Anggota), Muhammad Khoirul Muttaqin dari Kementerian Koordinator PMK (Anggota) dan Oscar Primadi dari Kementerian Kesehatan (Anggota).

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyerahkan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada MUI untuk menunjang proses digitalisasi. Bantuan BPKH tersebut dalam bentuk laptop, kamera, dan sarana pendukung internet. Anggota BPKH, Rahmat Hidayat, mengatakan MUI mempunyai peran yang sangat strategis di Indonesia.

“MUI berperan sebagai khodimul ummah dan shodiqul hukumah. MUI adalah rumah besar, tenda bersama, dan wadah musyawarah bagi ormas Islam dengan berbagai latar belakang, di Indonesia, ” ungkapnya di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (30/06).

Secara spesifik, Rahmat menyampaikan, banyak produk dan kebijakan BPKH yang harus melalui peran MUI. Dalam mengeluarkan produk atau kebijakan, kata dia, BPKH harus berpedoman pada syariat Islam. Hal ini sejalan dengan undang-undang bahwa pengelolaan keuangan haji harus sesuai prinsip syariah.

“Pengelolaan dana haji di BPKH harus penuh kehati-hatian, mengedepankan asas manfaat, transparan, dan akuntabel atau terpercaya. Tentu ketika sesuai syariah, maka ada peran MUI di dalamnya. Oleh karena itu, kerjasama MUI dan BPKH menjadi sebuah kepastian, ” ungkap dia.

Rahmat menambahkan, kerjasama digitalisasi kantor MUI ini merupakan langkah strategis. Digitalisasi, menurut dia adalah sebuah keniscayaan.

“Apalagi adanya pandemi semakin mendorong percepatan proses digitalisasi itu, ” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, berharap kerjasama MUI dan BPKH bisa semakin meningkat dan memberikan maslahat kepada umat. Kerjasama itu bisa dalam bentuk kegiatan bersama maupun program pemberdayaan ekonomi umat.

Atas bantuan yang diberikan BPKH tersebut, dia menyampaikan akan menjaga amanah sarana dan prasarana berupa laptop dan kamera tersebut.
“Saya akan memantau agar sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik sebagai langkah untuk memitigasi risiko. Tentu saja kami akan melakukan pemeriksaan berkala, ” ungkap dia.

Bantuan sarana dan prasarana kepada MUI ini merupakan salah satu program Kemaslahatan BPKH 2021. Selain pemberian bantuan kepada MUI, BPKH juga menyerahkan bantuan kepada pihak lain berupa berupa beasiswa pendidikan santri, digitalisasi pesantren, bantuan peralatan kantor seperti laptop dan komputer, dan lain-lain kepada pihak yang bekerjasama dengan BPKH. Bentuk bantuan yang diberikan oleh BPKH adalah bantuan sosial dan keagamaan.(mui)