ACT Tepis Tudingan Penyelewengan Dana: Audit WTP dan Operasional Hanya 13,7 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Terkait dengan pemberitaan di media massa, serta percakapan di sosial media, ACT menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Sebagai sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan kiprah di 47 negara dan sepanjang tahun 2020 telah melakukan 281000 aksi, ACT merasa perlu untuk memberikan beberapa pernyataan untuk melakukan klarifikasi.

Menghadapi dinamika lembaga serta situasi sosial ekonomi paska pandemi, sejak Januari 2022, ACT telah melakukan restrukturisasi organisasi. Selain melakukan penggantian Ketua Pembina ACT, dengan 78 cabang di Indonesia, serta 3 representative di Turki, Palestina dan Jepang, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal. Ini penting dilakukan, untuk mendorong laju pertumbuhan organisasi.

“Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Ibnu Khajar dalam sesi konferensi pers di kantor ACT di Menara 165, Jakarta Selatan pada Senin (4/7/2022).

Ibnu menegaskan bahwa sejak 11 Januari 2022, sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga. Restrukturisasi termasuk manajemen, fasilitas dan budaya kerja. Pergantian managemen ini merupakan titik balik momentum perbaikan organisasi dengan peningkatan kinerja dan produktifitas.

“SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik, tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktifitas. Pada 2021 lalu, jumlah karyawan kita 1688 orang, sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1128 orang,” ujar ujar Ibnu.

Ibnu Khajar mengatakan, restrukturisasi yang terjadi juga berupa penyesuaian masa jabatan pengurus menjadi tiga tahun, dan pembina menjadi empat tahun.

Selain itu, sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial, yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme ini juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT.

Terkait fasilitas yang didapatkan, Ibnu menegaskan sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu. Seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah INNOVA. Kendaraan tersebut pun tidak melekat pada pribadi, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan operasional tim ACT.

“Sebelumnya, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen. Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya,” kata Ibnu.

Untuk diketahui, ACT merupakan lembaga kemanusiaan global yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Sosial RI.

ACT juga memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) termasuk dalam Opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020, ACT secara total menerima 519 miliar Rupiah dan telah disalurkan ke sekitar 281.000 aksi kemanusiaan. Lewat aksi tersebut, 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT.

“Semua permasalahan yang sebelumnya terjadi pada tubuh lembaga, telah diselesaikan sejak Januari 2022 lalu, dan saat ini kami telah berbenah untuk mengoptimalkan penyaluran kedermawanan ke para penerima manfaat,” pungkas Ibnu.

 

MER-C Mulai Bangun Mushalla di Kabupaten Lombok Utara

Redaktur: Mazaya

LOMBOK(Jurnalislam.com)–Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) memulai proses pembangunan mushalla di SMPN 3 Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presidium MER-C dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Dikbudpora beserta sejumlah pejabat terkait termasuk Kepala Sekolah SMPN 3 Kayangan, Kepala KUA Kecamatan Kayangan, Kamis 30/6.

“MER-C memiliki kewajiban dan tanggungjawab baik di dunia dan akhirat terhadap setiap amanah yang dititipkan oleh rakyat Indonesia melalui MER-C dan ini adalah uang yang diamanahkan oleh rakyat kepada warga di KLU yang terkena dampak musibah gempa beberapa waktu yang lalu,” ujar Faried Thalib, Presidium MER-C.

Dalam sambutanya, Faried Thalib juga menyampaikan harapannya, agar mushalla yang didirikan ini dapat dimakmurkan.

“Mushalla ini agar dimakmurkan dan perlu diketahui bahwa fasilitas yang dibangun ini merupakan uang yang diamanahkan melalui MER-C, dan kami berharap, dalam waktu tiga bulan mushalla ini akan segera selesai.”

Sementara itu Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara, Adenan menyatakan bahwa rasa syukurnya atas inisiatif MER-C membangun mushalla dan berharap akan ada peningkatan keimanan siswa. “Saya mengucapkan terima kasih atas pembangunan mushala dari bantuan MER-C dengan adanya mushalla ini, insya Allah peningkatan keimanan yang memang sangat dibutuhkan, terutama shalat, mengaji baca Al Qur’an dan akan lebih optimal di mushalla,” ujarnya.

Ia juga berharap dengan adanya mushalla ini mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar sehingga dapat bersinergi dengan kegiatan masyarakat.
“Kegiatan dengan masyarakat akan nampak lebih bagus dan mendapatkan dukungan yang signifikan dengan adanya mushalla, dan ini merupakan salah satu indikator peningkatan keagamaan akan tinggi, karena Lombok ini terkenal dengan seribu masjid,” harapnya.

Pria paruh baya ini juga menjelaskan bahwa, selama dua tahun terakhir ini, pihak Dinas Pendidikan memang belum menganggarkan dana khusus mushala, karena dana yang ada digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19.
“Untuk dua tahun terakhir ini, karena adanya pandemi covid -19 jadi banyak kegiatan-kegiatan kita yang tidak bisa anggarkan termasuk pendirian mushala. Karena sebelumnya program untuk itu (pembangunan mushalla) ada,” terangnya.

Kepala Sekolah SMPN 3 Kayangan, Ahmad Maulidi menyatakan bahwa mushala ini akan dikhususkan untuk kegiatan Imtak (iman dan takwa) para siswa SMPN 3 Kayangan.
“Rencana kita setelah mushala ini selesai, kegiatan imtak yang akan kita fokuskan, karena selama ini kegiatan imtak untuk siswa dan guru kita masih menggunakan teras depan ruang guru, kepala sekolah dan TU, karena kita tidak punya lokasi untuk kegiatan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan imtak yang akan dilakukan untuk para guru dan memperbanyak shalat sunnah dan wajib di mushalla tersebut.
“Kegiatan imtak kita fokuskan untuk shalat dhuha, dan shalat dzhuhur berjamaah, jadi sebelum anak-anak pulang ke rumah, kita jadwalkan mereka shalat dhzuhur dulu, supaya mereka ketika sampai rumah, bisa langsung istirahat dan membantu orang tua mereka,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa mushala ini bisa digunakan juga oleh warga setempat untuk lebih memakmurkan mushalla ini.
“Dari segi ukuran mushala ini sudah cukup untuk menampung jumlah siswa dan guru, kalaupun semua ikut melaksanakan ibadah, insha Allah semua bisa tertampung. Mushalla ini termasuk di lingkungan masyarakat, artinya kalau masyarakat nanti ada yang mau beribadah di luar jam sekolah dipersilakan, sepanjang tetap menjaga kebersihan dan keutuhan mushalla ini,” tutupnya.

Mushalla seluas 135 meter persegi ini, juga sudah diukur arah kiblatnya oleh Kementrian Agama, dalam hal ini, KUA Kecamatan Kayangan, pengukuran dilakukan oleh tim ahli dari Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur dan dipantau langsung oleh Sinardi, kepala KUA Kabupaten Kayangan.

Dugaan Konflik di ACT, Bukan Pada Persoalan Yang Mendasar

Redaktur: Mazaya

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Saya pengamat politik, bukan pengamat ACT (Aksi Cepat Tanggap). Saya bukan orang ACT, dan sama sekali tidak pernah terlibat dengan kegiatan ACT. Saya orang luar, yang benar-benar berada di luar. Hanya saja, saya kenal cukup baik dengan sejumlah tokoh di lembaga yang sudah berusia 17 tahun ini. (ACT lahir 21 april 2005).

Saya ingin menyorot soal “suksesi mendadak” di ACT. Pecat memecat, gonta ganti pimpinan, itu hal biasa dalam dinamika organisasi. Ganti presiden di tengah jalan aja sudah sering terjadi, apalagi cuma ketua ACT.

Soekarno, Soeharto dan Gus Dur diturunkan di tengah jalan. Itu hal biasa di era demokrasi ini. Aspek politis selalu akan mewarnai proses suksesi mendadak itu. Triggernya bisa macam-macam. Jika isu itu kuat, ini bisa menjadi trigger yang memantik terjadinya suksesi.

Memang, terlalu jauh membandingkan suksesi bangsa ini dengan ACT. Tapi, secara teoritis, bisa dijelaskan dengan analisis yang sama. Teori konflik dan transformasi itu tidak hanya berlaku untuk hal-hal makro seperti bangsa, tetapi juga berlaku untuk hal-hal mikro seperti ormas, yayasan, bahkan struktur organisasi sekelas OSIS. ACT masuk di dalamnya.

Konflik di ACT yang melengserkan Ahyudin sebagai pucuk pimpinan triggernya hanya pada gaji dan fasilitas yang “dianggap” kegedean. Mosok gaji ketua ACT di atas 250 juta? Mosok ketua ACT pakai mobil Alphart? Lembaga philanthropy yang notabene hari-harinya bertemu dan mengurus nasib fakir-miskin dan dhuafa kok hidup mewah? Di sini letak obyek yang dipersolkan. Tentu, ada banyak hal lain yang ikut menjadi bagian yang mungkin saja ikut dipersoalkan. Tapi tidak terlalu substantif dan primer. Bukan masalah yang utama. Secara politik itu bukan trigger.

Di sisi lain, muncul pendapat: apakah pimpinan yang dengan kerja kerasnya mampu mengahasilkan lebih dana 1 T pertahun tidak layak mengapresiasi dirinya dengan gaji ratusan juta? Dirut dan komut BUMN yang sering rugi aja take home pay-nya bisa di atas 1 M perbulan. Mosok mengurus orang miskin harus bergaya miskin juga? Perlu juga performence supaya tidak ada image sebagai pengemis di depan para donatur.

Toh semua gaji, fasilitas dan dana yang keluar itu tercatat dengan rapi dan bisa dipertanggung jawabkan. Secara hukum dan administratif, beres! Gak ada yang dilanggar.

Nah, dari sini ada dua pandangan yang berbeda. Satu pihak berpendapat bahwa gaji dan fasilitas seperti itu wajar. Ini menganut asas profesionalisme. Di pihak lain ada anggapan itu tidak wajar,. Ini ACT bung, bukan BUMN. Bukan pula PT. Sinar Mas, PT. APL atau PT. ARTHA GRAHA.

Dari sisi profesionalitas, gaji pimpinan ACT dengan semua fasilitasnya itu wajar. Lumrah dan sangat biasa. Ini jika dilihat dari kerja-kerja besar, baik dalam scope nasional maupun internasional yang dihasilkan oleh ACT. Namun, jika dilihat dari fungsi kelembagaan dimana ACT mengurus fakir-miskin dan dhuafa, gaji segitu dianggap berlebihan. Ini kurang pas dan tidak etis. Inilah yang kemudian menghadirkan protes yang intens selama bertahun-tahun.

Rupanya, protes yang bertubi-tubi telah mengakibatkan komunikasi di internal ACT semakin tidak hormonis. Protes ini pada akhirnya membelah ACT dalam dua kelompok. Kelompok pemrotes dan kelompok yang diprotes. Puncaknya, terjadi penggalangan (solidaritas pengurus dan anggota) yang semakin kuat. Kelompok solidaritas inilah yang kemudian berhasil “dengan paksa” melengserkan Ahyudin. Suksesi mendadak terjadi, dan Ahyudin diganti.

Apakah setelah suksesi mendadak itu, gejolak di ACT selesai? Mestinya begitu. Semua berharap selesai. Toh para penggantinya juga orang-orang yang punya integritas dan kemampuan. Untuk ini, dibutuhkan kematangan kedua belah pihak.

Tidak semestinya pihak di luar ikut campur. Toh, masalahnya hanya soal gaji dan fasilitas, pantas atau tidak pantas. Layak atau tidal layak. Patut atau tidak patut. Ini hanya soal bagaimana membuat stadar gaji dan fasilitas untuk lembaga philanthropy sebesar ACT. Bukan persoalan moral, bukan soal korupsi, bukan soal nguntit uang umat. Toh semua dana yang dipercayakan ke ACT bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tidak ada ketentuan syariat yang dilanggar. Tidak ada sistem dan prosedur hukum yang ditabrak. Jadi, ini murni urusan gaji internal. Tidak perlu melibatkan orang lain, termasuk donatur dan apalagi media.

Uang donatur yang dititipkan aman dan dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan hukum syariah dan aturan negara yang berlaku. Semua dana dipastikan sampai kepada mustahiq. Siapapun pimpinan di ACT, saat ini, sistem sudah jalan. Pergantian pimpinan tidak banyak pengaruhnya.

Biarkan riak-riak kecil di luar. Jika diperlukan, cukup temui secara personal dan klarifikasi. Ajak berdialog. Gak bijak main di media, apalagi medsos. Salah paham yang justru akan terus berkembang, dan ini merugikan ACT, merugikan umat, dan merugikan bangsa ini.

ACT hadir untuk membantu negara diantaranya dalam mengentaskan kemiskinan. Jangan dirusak hanya karena ketidakmatangan sikap yang dipertontonkan oleh para pengurusnya. Jangan juga rusak oleh komentar-komentar para tokoh publik yang tidak tahu persis persoalan dan cenderung tidak diwasa. Go ahead ACT. Umat tetap mendukung keberlangsungan aksi tanggapmu.

Jakarta, 4 Juli 2022

Dewan Gereja Dunia Kecam Israel 

Redaktur: Mazaya

JENEWA(Jurnalislam.com) — Komite Sentral dari Dewan Gereja Dunia atau World Council of Churches ( (WCC), Jumat (1/7), mengutuk tindakan Israel yang mendiskriminasi warga Palestina secara sistematis. Kantor berita Wafa melaporkan, WCC menilai pemindahan paksa warga Palestina dari Tepi Barat dan Yerusalem Timur, menjadi hambatan untuk menciptakan perdamaian yang adil.

WCC adalah persekutuan dari 352 gereja di lebih dari 120 negara, yang mewakili lebih dari 580 juta orang Kristen di seluruh dunia. WCC mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai gangguan Israel terhadap ibadah agama Kristen.

Hal ini terkait keputusan Mahkamah Agung Israel yang memungkinkan pemukim Israel mengambil alih properti gereja di dekat Gerbang Jaffa, di Kota Tua Yerusalem. Pekan lalu, Mahkamah Agung Israel menolak petisi yang diajukan oleh Patriarkat Ortodoks Yunani untuk membatalkan penyitaan tiga aset oleh organisasi pemukim Ateret Cohanim di daerah Gerbang Jaffa.

WCC juga menyoroti lemahnya tindakan hukum terhadap personel militer Israel yang dianggap paling bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis veteran Aljazirah, Shireen Abu Akleh.  Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyebutkan, Abu Akleh gugur karena peluru militer Israel.

WCC menyerukan kepada pemerintah dan otoritas Israel untuk memastikan hak asasi manusia bagi semua orang. Termasuk memastikan pertanggungjawaban atas serangan dan pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, tempat-tempat suci, gereja, komunitas Kristen, Muslim, dan kelompok lain.

WCC menyoroti aksi penggusuran dan pengusiran yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. “Kami menyerukan masyarakat internasional mendesak semua orang untuk berbicara menentang penggusuran di Masafer Yatta, dan ancaman pemindahan komunitas Palestina lainnya di wilayah pendudukan,” kata Komite Sentral WCC dalam pernyataannya, dilaporkan Middle East Monitor, Sabtu (2/7).

Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967. Setiap hari warga Palestina menghadapi pelanggaran hak asasi manusia terhadap dan pelanggaran hukum internasional.

Kelompok Hamas di Jalur Gaza menyambut kecaman WCC. “Sikap ini (Dewan Gereja Dunia) adalah bukti baru yang mengungkap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan pendudukan Israel terhadap tanah, rakyat, dan tempat suci kami,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Yeni Safak, Sabtu.

Sebelumnya, Komite Kepresidenan Tinggi Urusan Gereja di Palestina mengutuk keputusan Israel untuk mendaftarkan tanah Palestina yang berdekatan dengan Masjid al-Aqsa digunakan oleh orang Yahudi. Kantor Berita Petra melaporkan, komite tersebut mengatakan tindakan ini adalah bagian dari rencana Israel untuk mengontrol kota suci dan Yahudisasi.

Sumber: republika.co.id

MUI: Puasa Arafah Ikut Keputusan Pemerintah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Umat Islam di Indonesia banyak yang bertanya-tanya mengenai waktu puasa Arafah yang berbeda di Arab Saudi.  Dalam hal ini Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Miftahul Huda menjelaskan hingga saat ini belum ada fatwa yang menjelaskan jika terjadi perbedaan puasa sunnah Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi. Berbeda dengan Ramadhan, puasa Arafah terkait dengan ritual haji di Saudi.

“Perbedaan waktu bulan qomariyah ini memang telah terjadi dari waktu ke wakru diantara para ulama (ikhtilaf) dengan adanya sidang itsbat yang dilakukan pemerintah maka perbedaan tersebut kemudian disatukan,”ujar dia, Senin (4/7/2022).

Dalam kaidah ushul fikih maka keputusan pemerintah dalam sidang itsbat seperti terakhir kali pada penentuan satu Zulhijjah jatuh pada Jumat, (1/7) maka pemerintah menghapus perbedaan pendapat kajian fikih termasuk perbedaan puasa sunnah Arafah.

“Sehingga seharusnya umat Islam di Indonesia tidak perlu galau lagi untuk menjalankan puasa Arafah dan tetap mengikuti keputusan pemerintah,”jelas dia.

Namun dalam hadits disebutkan perintah puasa Arafah terkait dua hal yakni tempat dan waktu. Puasa Arafah bertepatan dengan jamaah haji yang berkumpul untuk wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah yang jatuh pada Jumat (8/7) waktu Saudi.

Tetapi di Indonesia, puasa Arafah jatuh pada Sabtu (9/7). Karena ada perbedaan waktu 4 hingga enam jam dengan Saudi.

Kyai Miftah berharap hal ini tidak lagi menjadi kegalauan atau perdebatan diantara umat Islam di Indonesia. Puasa Ramadhan yang sifatnya wajib saja sering terjadi perbedaan waktu apalagi puasa Arafah yang hanya puasa sunnah.

Sumber: republika.co.id

Kloter 43 Solo Tutup Penerbangan Haji Reguler Jamaah Indonesia

Redaktur: Mazaya

SOLO(Jurnalislam.com)— Kelompok terbang (Kloter) 44 Embarkasi Solo (SOC 43) tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Minggu (3/7/2022). Pesawat berbadan jumbo milik Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GA6143 itu mendarat sekitar pukul 11.30 Waktu Arab Saudi.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara Haryanto mengungkapkan, bahwa hadirnya 354 orang asal Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Purbalingga ini sekaligus menandai berakhirnya gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia reguler di Arab Saudi.

Haryanto bersyukur, proses kedatangan jemaah haji Indonesia, baik gelombang 1 maupun 2, berjalan dengan baik. Pada gelombang 1, jemaah haji Indonesia mendarat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Sedangkan untuk gelombang 2, jemaah haji tida di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.

“Total ada 240 kloter yang kita layani pada fase kedatangan ini. Alhamdulillah secara umum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kerja,” kata Haryanto.

Lebih lanjut, Haryanto mengaku bahwa ada beberapa catatan evaluasi selama proses kedatangan ini untuk perbaikan ke depan. Catatan itu antara lain, masih ada jemaah yang membawa barang melebihi kapasitas. Selain itu, ada juga jemaah yang keluar dari bandara sebelum melakukan proses sidik jari di imigras.

Catatan berikutnya, ada jemaah yang namanya sama persis dengan daftar nama orang lain yang masuk dalam blacklist pemerindah Arab Saudi. Ada juga jemaah yang sempat kehilangan barang bawaan berisi uang tunai.

“Semua kasus itu bisa terselesaikan dengan baik atas kerja sama tim bandara dan otoritas Saudi,” pungkas Haryanto.

Jamaah Diminta Fokus Siapkan Kondisi Puncak Ibadah Haji

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Menjelang puncak Haji di Arafah, 9 Dzulhijjah, yang akan jatuh pada hari Jumat, 8 Juli 2022, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk fokus mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

“Ibadah haji itu puncaknya pada hari Arafah, dilanjutkan dengan pergerakan menuju Muzdalifah, dan Mabit di Mina. Rangkaian ritual Haji ini memerlukan tenaga yang cukup,” ujar Ace di Makkah, Minggu (03/07/2022).

“Oleh karena itu, saya mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk fokus mempersiapkan dirinya untuk aktivitas tersebut yang tentu memerlukan stamina yang prima,” lanjutnya.

Ia berpesan, dalam tiga hari ke depan jemaah lebih baik beribadah di hotelnya masing-masing dan menjalankan Ibadah di sana.

Dikatakan Ace, panitia haji juga telah menyediakan konsumsi yang cukup, sehingga jemaah tak perlu keluar hotel walaupun untuk tujuan ke Masjid Al-Haram, apalagi hanya untuk berbelanja.

“Inilah momentum yang tepat bagi calon jemaah haji kita untuk mempersiapkan diri menyempurnakan rukun Islamnya,” pesan Ace.

Sementara itu, sampai dengan Sabtu (2/7/2022) tengah malam, ada 91.106 jemaah haji Indonesia yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka saat ini terkonsentrasi di Makkah untuk menunggu puncak haji. Wukuf di Arafah akan berlangsung pada 8 Juli 2022 (9 Zulhijah 1443 H). Jemaah akan mulai diberangkatkan menuju Arafah, sehari sebelumnya, tepatnya 7 Juli 2022.

Hari ini, Minggu (3/7/2022), dua kloter dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Mereka berangkat dari dua embarkasi, yaitu: Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS) dan Embarkasi Solo (SOC).

Kedatangan dua kloter ini sekaligus menandai berakhirnya fase kedatangan jemaah haji reguler dari Indonesia. Adapun untuk jemaah haji khusus, masih ada kedatangan dalam beberapa hari ke depan.

Pemegang Visa Mujamalah Wajib Berangkat Melalui PIHK

Redaktur: Mazaya

MAKKAH(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama mengingatkan bahwa pemegang visa mujamalah wajib berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nur Arifin.

Menurut Arifin, ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. “Dalam ayat itu, tegas disebutkan bahwa Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK,” jelas Nur Arifin di Makkah, Jumat (1/7/2022).

Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pemberangkatan setiap WNI yang akan menunaikan ibadah haji tercatat. Di samping itu, ada pihak penyelenggara yang bertanggung jawab dan dalam hal ini adalah PIHK.

Regulasi juga mengatur keharusan PIHK untuk melaporkan keberangkatan jemaah haji yang menggunakan visa mujamalah kepada Menteri Agama. “Ayat (2) pasal 18 mengatur, PIHK yang memberangkatkan WNI yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri,” tandasnya.

 

KH Cholil Serukan Umat Gunakan Medsos untuk Dakwah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis memandang pentingnya media sosial (Medsos) sebagai sarana dakwah di ruang maya. Menurutnya, era milenial sangat terikat dan dipengaruhi oleh media sosial.

Hal itu ia sampaikan secara tertulis kepada MUIDigital sebagai respons poitif terhadap adanya acara Anugerah Syair Ramadan 2022 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Komisi Penyiaran Islam Indonesia (KPI), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Agama (Kemenag) di Auditorium TVRI, Senayan Jakarta Pusat, Jumat (1/07/2022).

“Kita sekarang tidak melulu dakwah melalui TV atau radio tapi ada yang baru seperti YouTube, IG, dan Tik Tok harus bisa mewarnai dakwah di dunia Maya,” kata Kiai Cholil.

 

Kiai Cholil menjelaskan, sedari awal Anugerah Syiar Ramadan 2022 diinisiasi oleh MUI. Di dua tahun pertama pelaksanaan pada tahun 2017-2018 MUI sendiri yang mengadakan. Kemudian pada tahun 2019 mulai bekerja sama dengan KPI, sampai sekarang menjadi Anugerah Syiar Ramadan yang diinisiasi MUI.
“Selanjutnya mengajak KPI hingga Kemenpora dan Kementerian Agama guna meluaskan penghargaan kepada orang-orang yang memberikan tontonan dan tuntunan inspirasi, ” lanjutnya.

Adanya penganugerahan syiar Ramadan, menurut Kiai Cholil juga bentuk standarisasi yang dilakukan oleh MUI terkait pemahaman keagamaannya yang benar, keilmuan yang cukup, serta bahan kebangsaan dan tauhid yang baik.

 

Dia pun berharap kerja sama antara MUI, KPI¸ Kemenpora, dan Kemenag bersama-sama memberikan tontonan dan motivasi kepada anak bangsa agar memberikan dampak dalam kehidupan moral dan juga perilaku yang sehat pula.

“Ditingkatkan untuk kreativitasnya kepada teman-teman yang sudah mendapat penghargaan dan bagi yang belum,” harap Kiai Cholil. (mui)

 

IDEAS: Walau PMK Mewabah, Potensi Ekonomi Kurban 2022 Tembus 24,3 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memproyeksikan potensi nilai ekonomi kurban Indonesia tahun 2022 ini sebesar Rp 24,3  triliun yang berasal dari 2,17 juta pekurban (shahibul qurban).

 

Proyeksi tersebut meningkat tipis dari tahun lalu (2021) yang  diestimasikan mencapai Rp 22,3 triliun dari 2,11 juta orang pekurban.

 

“Meski tahun ini keberangkatan jama’ah haji ke tanah suci sudah kembali dibuka, namun terhambatnya pemulihan ekonomi pasca pandemi akibat krisis global, melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga pangan dan energi, serta penyebaran wabah PMK (penyakit mulut dan kuku), menyebabkan kami mengambil estimasi kenaikan yang konservatif,” kata Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS dalam keterangan tertulisnya pada Senin, (04/07/2022).

 

Dia menambahkan bahwa penyebaran wabah PMK yang marak dalam beberapa bulan terakhir berpotensi memberi tekanan pada harga hewan ternak akibat pembatasan mobilitas hewan ternak serta minimnya pasokan akibat terbatasnya hewan ternak yang bebas penyakit.

 

Dari 2,17 juta keluarga muslim berdaya beli tinggi yang berpotensi menjadi shahibul qurban ini, kebutuhan hewan kurban terbesar adalah kambing-domba sekitar 1,31 juta ekor, sedangkan sapi-kerbau sekitar 519 ribu ekor.

 

“Dengan asumsi berat kambing-domba antara 20-80 kg dengan berat karkas 41 persen serta berat sapi-kerbau antara 250-750 kg dengan berat karkas 57 persen, maka potensi ekonomi kurban 2022 dari sekitar 1,8 juta hewan ternak ini setara dengan 106,2 ribu ton daging,”tutur Yusuf.

 

Potensi kurban terbesar datang dari Pulau Jawa, terutama wilayah aglomerasi dimana mayoritas kelas menengah muslim dengan daya beli tinggi berada.Potensi kurban Pulau Jawa kami proyeksikan terdiri dari 396 ribu sapi-kerbau dan 936 ribu kambing-domba, senilai Rp 18,3 triliun, setara 80,4 ribu ton daging.

 

“Sedangkan potensi kurban Jawa tertinggi berasal dari Jabodetabek, yaitu 117 ribu sapi-kerbau dan 280 ribu kambing-domba, senilai Rp 5,3 triliun, setara 24 ribu ton daging. Potensi kurban Jawa terbesar lainnya datang dari Bandung Raya, Surabaya Raya, Yogyakarta Raya, Malang Raya dan Semarang Raya,” ucap Yusuf.

 

Riset tersebut memperlihatkan bahwa kurban tidak hanya ritual ibadah, namun telah menjadi tradisi sosial-ekonomi besar tahunan. Sebagai negara muslim terbesar, potensi kurban di Indonesia sangat signifikan.

 

Menurut Yusuf jika kurban terkelola dengan baik, semestinya mampu menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah namun juga memberdayakan peternak rakyat yang tingkat kesejahteraannya juga rendah.

 

“Pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi ini, upaya mengarusutamakan kurban sebagai pranata sosial-ekonomi ini semakin menemukan relevansi dan urgensi-nya,” tutup Yusuf.[]