MAKASSAR(Jurnalislam.com) – Baru-baru ini, jagat publik menjadi ramai disebabkan viralnya sebuah video. Trending di berbagai media sosial, video tersebut menampilkan seorang mahasiswa baru yang mengidentifikasi diri sebagai gender netral pada acara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akibatnya, pimpinan kampus kemudian mengusir mahasiswa tersebut dari lokasi kegiatan. Sontak hal tersebut menuai perdebatan dan polemik di kalangan masyarakat umum. Ada yang mengkritik perilaku mahasiswa tersebut dan sebaliknya ada pula yang mengkritik sikap dosen yang dianggap mendiskriminasi.

Asrullah, Ketua Umum PP Lidmi sangat menyayangkan sikap amoral dari mahasiswa tersebut. Menurutnya, “konstitusi benar memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan bersikap, namun kebebasan itu juga tidak boleh melawan norma hukum, norma kesusilaan, norma sopan santun maupun norma agama. Bahkan secara spesifik jika membaca perdebatan risalah pembentukan konstitusi kita, konstruksi paradigma moral-agama itu sangat kental. Apa yang dilakukan oleh pimpinan kampus tersebut sudah tepat dan sejalan dengan spirit konstitusi serta tujuan pendidikan nasional”.

“Negara kita mengakui bahwa hanya terdapat 2 jenis kelamin. Sehingga pertanyaan dari WD 3 yang merupakan pimpinan kampus itu sudah tepat. Bahkan mengeluarkan anak tersebut adalah bagian pembelajaran agar mahasiswa memahami dengan baik norma dan aturan yang ada,” ucapnya.

Memang dalam diskursus dan kajian sosial, gender telah mengalami pergeseran makna. Pada awalnya gender dimaknai sama dengan jenis kelamin sebagai suatu yang teridentifikasi sejak lahir. Namun, seiring dilakukannya berbagai riset, pendekatan gender kini dimaknai sebagai persoalan konstruk sosial.

Menurut Alumnus Fakultas Hukum Unhas ini, gender sebagai sebuah konstruk sosial tidak seharusnya diterima secara mentah-mentah tanpa adanya nalar kritis. Perlu kiranya kita memahami alur dan histori konstruksi metodologis dari bahasan gender, seks, dan seksualitas itu.

“Jika kita melihat sejarah fenomena dan diskursus gender, seks, dan seksualitas sebagai sebuah wacana maka kita harus melihat genealogi kelahirannya jauh pada abad ke-17 di Prancis. Tesis awal Barat berkaitan dalam melihat gender sangat tendensius diakibatkan isu dan pengalaman sejarah di Barat sendiri yang misogini dan penuh disparitas,” ungkapnya.

Oleh karena itu, problem terbesarnya terletak pada pemahaman dan interpretasi kita terhadap seks, gender, dan seksualitas. Jika hanya dibasiskan pada diskresi personal, maka akan sangat berpotensi meruntuhkan otoritas agama dalam mengkonstruksi gender yang telah ditetapkan.

Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia, lembaga yang dipimpin Asrullah, menyatakan dengan tegas penolakan terhadap segala jenis unsur LGBTQ+ yang berpotensi merusak moral bangsa. Kampanye LGBT ini pada akhirnya menjadi bumerang bagi terwujudnya insan bangsa intelektual dan beradab yang saat ini berada pada pundak para pemudanya.

MAKASSAR (Jurnalislam.com)- Menteri Koordinator Bidang Polhukam Republik Indonesia Prof. Dr. H. Moh Mahfud MD hadir sebagai Keynote Speaker dalam kegiatan Dialog Kebangsaan Wahdah Islamiyah bekerjasama STIBA Makassar, yang digelar di Gedung Aisyah Kampus Putri STIBA Makassar Kecamatan Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan, Jum’at (19/8/2022).

Kegiatan yang mengangkat tema “Dengan Taqwa dan Komitmen pada Konstitusi serta Hukum yang Berlaku Kota Wujudkan NKRI Jaya dan Harmoni” mendapatkan apresiasi dari Menkoplhukam RI.

“Saya menyambut gembira dan terharu dengan Dialog Kebangsaan ini yang memilih tema Dengan Taqwa dan Komitmen pada Konstitusi Hukum Kita Wujudkan NKRI Jaya dan Harmoni. Dari tema ini ada kata taqwa, Konstitusi dan harmoni adalah 3 variabel penting, dan menjadi pertimbangan bagi saya untuk hadir,” ujar Prof Mahfud di awal sambutannya.

Prof Mahfud juga bercerita tentang awal mengenal Wahdah Islamiyah, Ia mengatakan bahwa dulu saya pernah hadir dalam Muktamar Wahdah secara online karena masih masa pandemi, dan waktu itu saya tanya sama BIN, menurut identifikasi BIN tentang Wahdah Islamiyah ini seperti apa? Saya akan datang tapi saya ingin tahu dulu.

“Kemudian identifikasi BIN mengatakan bahwa Wahdah Islamiyah adalah organisasi Islam yang berasas Kebangsaan, menyatakan kesetiaanya kepada NKRI. Olehnya itu, BIN merekomendasikan kami untuk datang kesana dengan tujuan mensolidkan komitmen tersebut,” paparnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 tersebut menyebutkan bahwa ormas Islam adalah aset nasional yang patut untuk dijaga keberadaannya, demi memperkuat NKRI.

“Ormas Islam adalah aset nasional yang bisamemperkuat NKRI sebagaimana ormas-ormas yang lain. Indonesia sebenarnya sudah berakar dilubuk hati bangsa Indonesia dari seluruh suku di penjuru wilayah. Negeri indah Indonesia, menanti dan merindukan karya-karya mu. Dan itu Wahdah Islamiyah,” pungkasnya.

Prof Mahfud juga menjelaskan bahwa peran tokoh-tokoh Islam sangat besar dalam kemerdekaan NKRI dan ikut terlibat dalam perancangan konstitusi dan Pancasila.

“Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, kita mengenal dengan tokoh-tokoh Islam seperti Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim yang ikut memperjuangkan berdirinya NKRI bahkan terlibat langsung dalam penyusunan konstitusi dan dasar-dasar negara. Olehnya itu, mari kita jaga NKRI dengan sepenuh hati,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana sering terjadi penyudutan terhadap pemerintah bahwa anti dengan ajaran Islam yang disebut dengan Islamophobia dan lainnya. Menurut Prof Mahfud, negara tidak pernah bersikap Islamophobia dan begitupun dengan agama yang lainnya.

“Negara tidak pernah bersikap Islamophobia, kristenphobia, budhaphobia dan phobia-phohia yang lainnya. Negara ini melindungi setiap warga negara dalam berbagai kegiatan keagamaan. Semua agama di lindungi, tidak boleh satu agama mendeskreditkan agama yang lain,” tegasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengingatkan masyarakat bahwa perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia harus diisi dengan rasa syukur.

Kiai Cholil mengungkapkan, salah satu rasa syukur yang bisa diungkapkan yaitu dengan memperjuangkan keadilan dan kebaikan.

“Berkat pendahulu kita, para pendiri bangsa ini, maka kita harus mensyukurinya dengan cara mengisi bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya,” kata kiai Cholil, Selasa (16/8/2022).

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah ini mengingatkan, kemerdekaan bisa dimulai dari diri sendiri dengan tidak bergantung dengan orang lain.

“Merdeka dari menyembah siapapun dan tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT,” sambungnya.

Menurutnya, hal ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Sekaligus rasa terimakasih kepada para pahlawan dan pejuang kemerdekaan bangsa ini.

Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Kiai Cholil mengingatkan, tiga landasan yang bisa memperkuat kesatuan dan kekuatan di antara umat.

Rais Syuriah PBNU ini mengungkapkan, ketiga landsan itu taaruf (mengenal), tafahum (memahami) dan taawun (saling menolong) di antara umat.

Menurutnya, hal ini sangat penting untuk terus diasah. Mengingat, Indonesia sekarang ini sedang memasuki masa persiapan di tahun politik 2024.

“Maka ini penting untuk membangun kesatuan, karena tidak mungkin kita kuat tanpa persatuan,” tegasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini mengatakan, pada saat Piagam Madinah, hal yang pertama ditekankan oleh Rasul adalah persatuan di seluruh rakyat Madinah.

Oleh karena itu, Kiai Cholil mengingatkan kembali untuk menyatukan bangsa ini melalui merajut kesatuan dan kekuatan.

Dalam membangun ketiga landasan itu, ungkap Kiai Cholil, perlu adanya konsepsi baru melihat fenomena dunia yang baru.

“Bagaimana kita ini membangun hubungan yang baik antar sesama warga negara. Ini penting untuk kita lakukan,” sambungnya.

Termasuk, kata Kiai Cholil, membangun hubungan antara intelektual dengan pemerintah.

Kioi Cholil menyayangkan anggapan sejumlah pihak bahwa ulama yang sudah menjadi bagian dari pemerintah sudah tidak ulama.

Selain itu, lanjutnya, bagi ulama yang menghantam pemerintah seakan-akan keulamaannya semakin kritsal. Menurut dia, perlu adanya upaya menyatukan antara ulama dan umaro.

“Sehingga, membangun Indonesia yang sejahtera di masa yang akan datang,” kata dia. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai momen kemerdekaan Republik Indonesia yang selalu diperingati setiap tahunnya.

Menurut Wakil Ketua Umum MUI yang juga merupakan pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah ini, merdeka adalah membangun, merdeka adalah menjaga kemaslahatan warga bangsanya, merdeka adalah bersatu padu untuk menciptakan peradaban yang maju, yang diridhoi Allah SWT.

Lebih jelas beliau menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan sarana untuk mensyukuri karunia Allah SWT kepada Bangsa Indonesia yang berupa Kemerdekaan RI dari Penjajahan.

“Peringatan HUT Ke – 77 RI merupakan sarana untuk mensyukuri nikmat Allah SWT, dimulai dari ” Merdeka ” Bangsa Indonesia membangun seluruh aspek Jasmaniyah (Madiah) dan (Ruuhiyah) karena pada prinsipnya sebuah Negara di dirikan adalah untuk membangun لقد صار أمر الدولة وبناؤها ضرورة من الضرورات، سواء من جهة عمارة الكون، ام من جهة الحفاظ على مصالح أبنائها,” ujar beliau saat dihubungi oleh tim Media MUIDigital, (16/08).

Selaras dengan hal tersebut, Kiai Marsyudi juga menuturkan bahwasannya negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan bangsa.

“Urusan membangun negara adalah sebuah keharusan, baik pembangunan infrastruktur dan lainnya, gunanya untuk menjaga kemaslahatan anak bangsa,” tuturnya.

Selanjutnya, Kiai yang aktif merespons isu internasional ini menegaskan bahwa seorang warga negara lebih baik hidup di negra yang kuat.

“Seseorang yang faqir hidup di Negara Merdeka, kaya, kuat bersatu dan taat hukum itu lebih baik dari pada seorang kaya, hidup di negara konflik, perang dan lemah. Karena jika negara kuat, negara akan mengurus yang faqir dan miskin, namun jika hidup di negara yang kacau dan perang walaupun kaya, siapa yang akan bisa menolongnya,” tegasnya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Tahun ini Bangsa Indonesia telah memasuki usia ke-77 tahun. Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Masyhuril Khamis menyebut kemerdekaan merupakan kenikmatan yang patut disyukuri serta harus diisi dengan hal-hal positif.

“Orang yang punya harta, jabatan, pangkat dan popularitas, tidak akan berarti tanpa adanya kemerdekaan. Hari ini, kita tidak berjuang langsung sebagaimana para pahlawan, akan tetapi perjuangan kita yaitu mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kualitas secara keilmuan maupun keagamaan,” kata Kiai Masyhuril.

Menurut dia, dalam bahasa Arab, kemerdekaan diistilahkan dengan “hurriyah” yang bermakna sebagai kemerdekaan jiwa, ruhani dan fisik. Oleh sebab itu, tidak akan membiarkan seseorang terbelenggu dalam ketakutan apalagi pemaksaan.

Kiai Masyruhil mengingatkan, pemaknaan kemerdekaan jangan sampai kebablasan, yang seolah-olah semuanya harus dilakukan.

Tak dapat dipungkiri, kebebasan yang dimaknai tanpa diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, mampu membentuk akhlak dan perilaku yang buruk.

Oleh sebab itu, Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah tersebut juga menuturkan, perbaikan akhlak dalam mengisi kemerdekaan dapat berupa, menghargai jasa para pahlawan serta menghargai manusia sebagai saudara tanpa memandang suku dan agamanya.

“Sebagai umat Islam, kita wajib menghormati, menghargai hak dan kewajiban sesama. Tidak boleh saling berpecah-belah. Kebersamaan patut dirawat, karena itulah makna sesungguhnya dari kemerdekaan yakni lepas dari keterbelakangan, perpecahan, kebodohan, sikap monopoli, dan oligarki yang merupakan bagian dari penegakkan akhlakul karimah,” jelasnya.

Kiai Marsyuhil mengingatkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah simbol persatuan yang seharusnya sudah terpatri dalam hati setiap generasi penerus bangsa. Konsep-konsep tersebut menyiratkan persatuan dalam perbedaan.

Di samping itu, Kiai Masyhuril berharap materi Budi Pekerti dan Pendidikan Pancasila harus diajarkan kembali pada kurikulum-kurikulum pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Melalui semangat kedua materi tersebut, mampu membentuk generasi bangsa yang kiat serta tetap mewariskan semangat para pahlawan dan memiliki akhlakul karimah. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mendorong optimalisasi pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Salah satu yang harus dilakukan adalah penyiapan Pendamping PPH.

“Sebagai percepatan dalam penyiapan Pendamping PPH, UIN Mataram bersama Kemenag NTB dapat menyiapkan Penyuluh Agama Islam Non-PNS sebagai Pendamping PPH,” kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH  Mastuki saat berkunjung ke Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Senin (15/8/2022).

Mastuki mengatakan penyiapan Pendamping PPH tersebut sangat diperlukan guna mendukung akselerasi sertifikasi halal.Perbanyakan Pendamping PPH tersebut, lanjut Mastuki, juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka mempercepat pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal tahun 2022.

Nantinya, para Pendamping PPH tersebut bertugas membantu proses sertifikasi halal pelaku UMK melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha atau sering disebut self declare.

“Pengalaman di beberapa tempat menunjukkan bahwa rekan-rekan Penyuluh Agama Islam Non-PNS termasuk yang paling produktif dalam kegiatan pendampingan PPH,” imbuh Mastuki menjelaskan.

“Untuk merekrut mereka sebagai Pendamping PPH, maka UIN Mataram yang berperan sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal perlu segera melaksanakan pelatihan Pendamping PPH.”  jelasnya.

Mastuki juga mengatakan bahwa rekrutmen Pendamping PPH terbuka lebar bagi masyarakat. Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH. Untuk dapat mengikuti Pelatihan Pendamping PPH, calon peserta wajib memenuhi persyaratan, yaitu:
a.    warga negara Indonesia;
b.    beragama Islam;
c.    memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk; dan
d.    berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Ini sebagai wujud komitmen dukungan terhadap program akselerasi sertifikasi halal yang diinisiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Kepala Dinas Perindustrian Sulsel Ahmadi Akil mengungkapkan dukungan pembiayaan tersebut sebagai bagian dari keseriusan pemerintah dalam mendorong penguatan UMK melalui pelaksanaan sertifikasi halal.

“Kami anggarkan 700 juta (dari Dinas Perindustrian Sulsel) untuk fasilitasi sertifikasi halal UMK tahun ini. Dan ada juga (anggaran) dari Dinas Koperasi dan UKM,” kata Ahmadi usai menjadi narasumber kegiatan Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendamping Proses Produk Halal bagi Pelaku UMK di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (18/8/2022).

Ahmadi Akil menyebutkan anggaran fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Sulsel yang bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM diperkirakan sebesar 500 juta rupiah.

“Insya Allah (tahun 2023 pasti lebih lah, karena kita sangat konsen di pemberian fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK,” imbuh Ahmadi.

Selain anggaran tersebut, fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK di Sulsel juga dibiayai dari sumber yang lain. Di antaranya dari anggaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sulsel.

Sebelumnya, Sekretaris BPJPH M Arfi Hatim mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam upaya percepatan sertifikasi halal.  Salah satunya melalui Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendamping PPH yang dilaksanakan di tiap provinsi.

JAKARTA(Jurnalislam.com) —  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) untuk mendukung percepatan sertifikasi halal.

Apresiasi ini disampaikan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki saat  menghadiri Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendamping Proses Produk Halal, di Senggigi Mataram. “Kami amat mengapresiasi komitmen Pemprov NTB yang bersedia mendukung proses percepatan sertifikasi halal,” ujar Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki, Selasa (16/8/2022).

Mastuki juga mengatakan, sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan halal merupakan sebuah keniscayaan. Pelaksanaan Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendamping PPH tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan dukungan riil berbagai pihak melalui Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk percepatan sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare). Kegiatan di NTB ini, lanjutnya, adalah provinsi ke 18 yang telah dikunjungi BPJPH sepanjang 4 bulan ini dengan melaksanakan roadshow ke berbagai daerah.

“Artinya bahwa kami sangat sangat ingin menjadikan gerakan JPH khususnya percepatan sertifikasi halal itu juga menjadi keterlibatan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta dinas-dinas yang berada di bawah otoritas dan tanggungjawab dari Pemda,” lanjut Mastuki menjelaskan.

“Ini bagian yang menjadi ranah tugas bersama, bukan hanya tugas BPJPH saja. BPJPH menjadi leading sector untuk memastikan JPH di Indonesia terlaksana dengan baik dan sertifikasi halal di Indonesia berjalan secara maksimal,” pungkasnya.

Menurut Mastuki, setidaknya ada dua alasan mengapa percepatan sertifikasi halal telah menjadi program dan tanggungjawab bersama bagi seluruh stakeholder JPH di Indonesia. “Pertama, Presiden dan Wakil Presiden RI menghendaki agar Indonesia pada tahun 2024 menjadi pusat produsen produk halal terbesar bukan hanya di OKI atau ASEAN saja, tapi di dunia. Kedua, Wapres RI selalu menyampaikan dan mengkampamnyekan bahwa Indonesia harus menjadi kiblat dari produk halal dunia,” ungkap Mastuki.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov NTB Madani Mukarom menyatakan dukungannya untuk mendorong percepatan sertifikasi halal.”Alhamdulillah sampai saat ini BPJPH Kementerian Agama RI terus menggalakkan gerakan sertifikasi halal secara gratis bagi para pelaku UMK,” kata Madani

“Dan alhamdulillah Kementerian Agama juga akan menargetkan 15 ribu (pelaku usaha) untuk pendampingan sertifikasi halal (bagi UMK di NTB).” lanjut Madani disambut tepuk tangan antusias seratus peserta yang hadir.

Program percepatan sertifikasi halal tersebut menurutnya sangatlah relevan dengan upaya pengembangan usaha pariwisata berbasis syariah di NTB. Terlebih, lanjutnya, NTB telah mendapatkan legalitas dunia sebagai destinasi wisata halal dunia.

“Insya Allah sertifikasi produk halal UMK ini akan berimplikasi positif dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional dan menjadi penguatan bagi kebangkitan UMK yang telah dua tahun terdampak pandemi Covid-19,” tandas Madani.

Hadir dalam kegiatan Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal BPJPH Siti Aminah, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB M Zaidi Abdad, serta Ketua Satgas Halal Provinsi NTB Safaruddin. Kegiatan juga menghadirkan sejumlah narasumber coaching clinic bagi pelaku UMK dari BPJPH, BKPM OSS, dan Lembaga Pendampingan PPH. Hadir pula sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi, halal center, lembaga fasilitator sertifikasi halal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, BPOM, Bank Indonesia, dan organisasi masyarakat.