JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, menyampaikan bahwa Menara Syariah di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, merupakan pusat baru kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan, dia menilai, Menara Syariah di PIK 2 ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi syariah Indonesia yang sesungguhnya.

“Ya Allah, hari ini untuk membangun dan menjaga kemaslahatan bangsa, kami telah melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan Topping Off Menara Syariah, maka berkahilah bangunan ini, makmurkanlah bangunan ini,” ungkap Kiai Marsudi, Selasa (23/08) kala memimpin doa peresmian Topping Off Menara Syariah di PIK 2, Tangerang.

Usai memimpin doa, Kiai Marsudi mengungkapkan, MUI mengapresiasi peresmian Menara Syariah ini. Menurutnya, salah satu tujuan dibangunnya Menara Syariah ini untuk menjadi pusat kegiatan syariah terbesar di Asia Tenggara. Terlebih, lokasi Menara Syariah ini tepat bersebelahan langsung dengan Bandara Soekarno Hatta.

Di samping untuk menopang perkembangan produk halal, Kiai Marsudi melanjutkan, Menara Syariah ini juga untuk mengimbangi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang semakin berliat.

“Ekonomi syariah di Indonesia maupun dunia terus berkembang signifikan, baik sektor keuangan maupun non keuangan. Saya berterimakasih atas dibangunnya menara ini. Mudah-mudahan rasa bangga ini terwujud nyata dalam waktu dekat,” ujar dia.

Demi mendorong perkembangan ekonomi syariah itu, pada Juni 2022, MUI bersama MUI Provinsi Bangka Belitung dan Pemprov Bangka Belitung telah menyelenggarakan Kongres Halal Internasional 2022 di Bangka Belitung. KIH 2022 menghadirkan narasumber lintas negara dan kompeten di bidangnya masing-masing.

“Kemarin kita telah mengadakan KHI 2022. Itu adalah langkah MUI menyiapkan gerak menuju titik pergerakan ekonomi syariah Indonesia di level dunia,” ujarnya.

Enam bulan sebelumnya, pada Desember 2021, MUI juga telah mengadakan Kongres Ekonomi Umat 2 yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Semua langkah itu adalah keseriusan MUI mengawal perkembangan ekonomi syariah Indonesia bahkan dunia. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan berkolaborasi untuk percepatan sertifikasi halal.

Komitmen ini tercetus dalam pertemuan BPJPH dengan Kementerian Investasi/BKPM, di Kantor BPJPH. “Kami menyambut baik kehadiran BKPM hari ini. Kita berharap ini menjadi langkah baik untuk percepatan sertifikasi halal untuk penguatan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK),” ujar Sekretaris BPJPH Arfi Hatim, Rabu (24/8/2022).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno,  Staf Khusus Menteri Investasi/BKPM Tina Talisa, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki, serta Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BKPM  Fajar Usman.

“Hari ini kami mulai membuka Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) tahap 2 untuk 324.834 pelaku UMK, salah satu persyaratannya adalah mereka yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” papar Arfi Hatim.

BKPM menyambut baik hal tersebut. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno menuturkan fasilitasi sertifikasi halal menjadi hal yang telah lama ditunggu oleh UMK.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri kembali hadir di Indonesia dan berkesempatan menyampaikan nasihati-nasihat muliah.

Pada kesempatan kunjungan kali ini, Habib Ali Al-Jufri, memberikan pesan khusus untuk anggota TNI. Bahkan pesan itu dia garisbawahi agar diterjemahkan dengan detail dan tepat supaya pesannya sampai dan dapat dimengerti.

“Barang siapa yang mengira ada kontradiksi antara kesetiaan teradap agama dan kesetiaan terhadap Tanah Air, maka dia tidak paham agama dan tidak mengerti Tanah Air,” kata dia saat menjadi narasumber dalam Seminar Internasional dan Multaqa dalam rangka kerja sama Pendidikan Kader Ulama (PKU) Masjidi Istiqlal dan Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, Rabu(24/8/2022).

Dalam semintar yang bertajuk “Peran Ulama dalam Meneguhkan Moderasi Beragama dan Revitalisasi Dimensi Peradaban Islam”, Habib Ali juga menyampaikan informasi yang dia terima bahwa TNI adalah garda utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia.

“Ketika berbicara tentang militer, kita berbicara tentang institusi tidak terkait dengan rezim pemerintahan, yang bisa datang dan pergi. Dan saya ingatkan, apa yang terjadi di negeri kami masalahnya adalah menyeret-nyeret militer dalam konflik,” kata Habib Ali Jufri sembari mendoakan Indonesia tetap mendapatkan perlindungan Allah SWT.

Lebih lanjut, Habib Ali Jufri mengoreksi penyebab munculnya radikalisme. Menurut dia, radikalisme muncul bukan disebabkan faktor pemikiran aja, melainkan ada yang lebih mendasar dari itu yaitu ketidakseimbangan atau persoalan mental.

“Radikalisme adalah soal kesehatan mental yang muncul dari ketidakseimbangan lima unsur dalam diri manusia,” kata dia.

Kelima unsur tersebut yang menjadi rumusan insan kamil, manusia ideal dalam Islam yaitu ruh, hati, akal, nafsu, dan jasad.

“Jangan hanya berpaku pada salah satu unsur, mendisiplinkan lima unsur ini menuju Allah SWT,” kata dia.

Dia juga mengakui faktor eksternal seperti kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang terkadan itu di luar kendali dan kemampuan ulama. Dia pun mengajak ulama untuk tetap istiqamah berdakwah dengan tiga prinsip yang agung yaitu rendah ati, rahmat, dan cinta dengan siapapun.

“Saya antikekufuran saya antimaksiat, tetapi saya tidak pernah membenci orang-orang kafir dan orang maksiat,” kata dia.

Hadir dalam seminar ini sejumlah tokoh antara lain Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof KH Nasaruddin Umar, Prof Alwi Shihab, Ketua OIAA TGB M Zainul Majdi, Pimpinan Universitas Qarawiyyin Fes Maroko yang juga Mursyid Zawiyah Syadziliyah Al-Fasiyah-Maroko, Maulana Fadhilatus Syaikh Prof Syarif Idris bin Muhammad Sa’id Al-Fihri Al-Fasi, dan sejumlah ulama dari pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia.

RIAU(Jurnalislam.com)– Suksesnya konversi Bank Riau Kepri (BRK) menjadi BRK Syariah tidak lepas dari itikad seluruh pemangku kepentingan terkait, serta dukungan dari masyarakat. Momentum peresmian BRK Syariah ini pun bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kemudi syariah. Untuk itu, diperlukan strategi yang efektif, sehingga perkembangan BRK Syariah ini semakin cepat, terarah dan berkah.

“Mengawali langkah Bank Riau Kepri Syariah ke depan, setidaknya ada tiga hal yang ingin saya tekankan. Pertama, Bank Riau Kepri Syariah harus hadir sebagai penyokong dan penguat pertumbuhan semua sektor ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Provinsi Riau,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika meresmikan BRK Syariah di Menara Dang Merdu BRK, Jl. Jend. Sudirman No.462, Pekanbaru, Riau.

Lebih jauh Wapres menuturkan, berbagai skema pembiayaan bagi pelaku industri halal, baik yang berskala besar maupun UMKM, perlu dikembangkan. Termasuk ketersediaan layanan penghimpunan dan penyaluran dana sosial syariah dari masyarakat, ASN Pemda, Pegawai BUMD, dan lainnya.

“Kedua, Bank Riau Kepri Syariah harus terus meningkatkan layanan, termasuk penyempurnaan implementasi digitalisasi perbankan,” tegasnya.

Menurut Wapres, tidak hanya di kota, saat ini keseharian masyarakat di daerah juga semakin akrab dengan gaya hidup digital. Untuk itu, pembenahan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem IT perlu diprioritaskan.

“Penambahan fitur-fitur pada sistem mobile banking dan ketersediaan link dengan e-commerce, teknologi finansial, dan sistem pembayaran agar diperbanyak,” imbaunya.

Untuk strategi ketiga, Wapres mengimbau, BRK Syariah perlu terus menjajaki dan mengembangkan berbagai program potensial guna memperluas pangsa pasar syariah. Program-program berpotensi besar dan perlu mendapat perhatian serius antara lain layanan penerimaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, layanan sistem manajemen kas bagi institusi pendidikan di daerah, mencakup sekolah umum, sekolah Islam, dan pesantren, serta layanan sistem pembayaran gaji bagi pegawai instansi pemda dan institusi/lembaga lainnya.

Wapres mencermati, Keberhasilan konversi Bank Riau Kepri adalah capaian signifikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Untuk itu, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah,” ucap Wapres.

“Saya harap capaian ini juga akan memacu Unit Usaha Syariah BPD bank lainnya untuk segera berbenah dan menentukan strategi korporasi yang tepat, sehingga dapat mencatatkan kinerja yang terus membaik, semakin kompetitif, dan berkelanjutan,” tambahnya memberikan semangat.

Sebagai penutup, tidak lupa Wapres menyampaikan sebuah pantun yang merupakan bagian dari budaya masyarakat melayu Riau.

“Jikalau pergi ke Kota Madinah, di Nabawi salat dan berdoalah berlama-lama. Bank Riau Kepri telah menjadi syariah, semoga membawa berkah untuk bangsa dan negara,” ucapnya disambut tepuk tangan hadirin.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, Bank Riau Kepri Syariah saya nyatakan diresmikan.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ‘inayah-Nya dan meridai semua upaya yang kita lakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BRK Syariah, Andi Buchari menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terlaksananya peresmian tersebut yang berlangsung dengan baik dan lancar.

“Selain berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan, kami juga mohon doá restu serta dukungan terus ke depan dari seluruh masyarakat, para nasabah, otoritas, pemegang saham serta semua pihak untuk BRK Syariah. Dengan Spirit 3K atau Konversi-Kinerja-Kultur dan Strategi Transformasi 5.0 BRK Syariah, InsyaAllah BRK Syariah akan berupaya untuk menjadi motor penggerak, sebagai pemicu sekaligus pemacu ekosistem syariah di kawasan ini, terutama dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi tempatan menuju negeri yang Baldatun Thoyibatun Warrobbun Ghofur,” tuturnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Berbagai babak krisis ekonomi maupun kemelut sosial politik telah mewarnai pembangunan negeri ini, termasuk krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak situasi politik dunia. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia membuktikan mampu melewati seluruhnya dengan baik. Ke depan, tetap diperlukan kewaspadaan yang tinggi agar Indonesia tetap mampu mempertahankan kemandirian dan kedaulatannya.

“Bangsa kita patut bersyukur atas aneka pencapaian di tengah berbagai ragam persoalan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif, inflasi yang relatif terkendali, dan surplus neraca perdagangan. Sungguh pun begitu, kita wajib waspada karena aneka rintangan telah menghadang di depan mata,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menghadiri Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional ISEI Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (24/08/2022).

Dalam acara yang bertema “Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi yang Inklusif di Era Digital” ini, lebih lanjut Wapres menyampaikan, beberapa tantangan yang ada di depan, di antaranya pada tingkat global inflasi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat tembus di atas 8 persen. Sementara pada tingkat domestik, sejak awal dekade 2000-an kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus mengalami penurunan. Untuk itu ke depan, Wapres menilai, harus ada pendalaman ekonomi yang memberikan nilai tambah.

“Artinya, pendalaman ekonomi yang bernilai tambah menjadi pekerjaan rumah di masa mendatang. Reindustrialisasi menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari,” ungkapnya.

Sementara dari sisi kemandirian pangan dan energi, Wapres menekankan, diperlukan penguatan dan pemerataan agar dapat turut mendukung pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

“Kemandirian pangan dan energi masih belum sepenuhnya menjelma di negeri ini. Kedua sektor ini merupakan sektor basis (di samping sektor industri) yang menjadi tulang punggung perekonomian. Demikian pula dukungan sektor keuangan juga harus nyata terhadap sektor riil ini. Triple F (food, fuel, and finance) menjadi pusat pertempuran ekonomi yang mesti dimenangkan,” imbau Wapres.

Sedangkan dari aspek ekonomi, Wapres mengingatkan, mengejar pertumbuhan ekonomi juga harus dibarengi dengan ikhtiar mewujudkan pemerataan pembangunan.

“Infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi mesti hadir sampai ke pelosok negeri. Pertumbuhan ekonomi harus menyentuh semua lapisan, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang,” imbaunya.

Menutup sambutannya, kembali Wapres mengingatkan bahwa di tengah berbagai tantangan yang ada, Indonesia mampu menghadapi dan melaluinya dengan baik. Sehingga ke depan, pengalaman-pengalaman berharga tersebut dapat menjadi bekal dalam menghadapi tantangan berikutnya di masa depan.

“Sejarah memberikan pelajaran bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis 2008 tersebut dengan baik dan perekonomian kembali berada di jalur pemulihan tahap demi tahap. Saya juga yakin perkara sosial-ekonomi yang dihadapi kali ini bisa dilalui dengan baik, _Insya Allah_, berbekal pengalaman dan pengetahuan tersebut,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa baik di bidang energi, pangan, maupun ekonomi, keseluruhannya perlu diimbangi dengan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi.

“Kebijakan harus menyesuaikan, adaptasi,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan harapannya agar ISEI sebagai wadah berkumpulnya para ekonom, dapat memberikan masukan-masukan terbaiknya untuk Indonesia yang lebih baik lagi.

“Mudah-mudahan ISEI akan memberikan feeding (masukan) yang baik agar kita jauh lebih bisa berdikari dalam bidang ekonomi,” pungkasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua BAZNAS Noor Achmad menjabarkan penguatan internal yang sudah digencarkan BAZNAS sejak 2021 terhadap empat aspek, yaitu aspek kelembagaan dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek infrastruktur, serta aspek pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Lanjutnya, penguatan tersebut dimaksudkan untuk mencapai target pengumpulan dana ZIS sebanyak-banyaknya demi kesejahteraan umat.

“Kemarin pada waktu hari kemerdekaan, kita canangkan bahwa amil zakat nasional akan menjadikan merdeka BAZNAS, memerdekakan muzaki, dan memerdekakan mustahik,” ucap Noor Achmad.

Hadir dalam acara ini, antara lain, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin, jajaran pimpinan BAZNAS pusat dan daerah, serta para kepala Kantor Wilayah Kemenag, sekretaris daerah, atau perwakilannya dari seluruh provinsi di Indonesia.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.

SOLO(Jurnalislam.com)--Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) akan digelar pada September mendatang. Agar menuai hasil yang maksimal, SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta memiliki cara khusus. Salah satunya, Senin-Rabu(21-23/8/2022), sekolah menggandeng ruang guru dalam kegiatan try out AKM dan diikuti 121 siswa kelas 8.

Aryanto selaku Humas SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta mengatakan bahwa sekolah mempersiapkan siswa kelas 8 agar bisa sukses dalam pelaksanaan ANBK yang digelar secara nasional pada 19-22 September 2022 secara totalitas.

“Ustaz-Ustazah mempersiapkan kesuksesan siswa dalam AKM secara totalitas mulai dari tambahan belajar, memaksimalkan laboratorium komputer hingga kerja sama dengan lembaga lain salah satunya ruang guru dalam hal try out seperti hari ini,” jelasnya.

Aryanto menambahkan untuk tambahan belajar digelar waktu sore hari pukul 15.30 s.d. 16.30 WIB. Pelaksanaannya melibatkan guru-guru yang termasuk dalam cluster numerasi, literasi, dan survei karakter. Tambahan berjalan intensif dari Senin hingga Kamis. Para siswa dan guru membahas dan berdiskusi tentang soal-soal AKM. Adapun laboratorium komputer di sekolah sudah tersedia 4 laboratorium sehingga bisa mencukupi untuk kegiatan ANBK.

Try Out AKM dilaksanakan selama tiga hari. Siswa kelas 8 mendapatkan materi dari ruang guru. Dua hari mereka mengerjakan soal AKM literasi dan numerasi di laboratorium komputer. Hari terakhir digelar pembahasan soal AKM. Terlihat para siswa antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kak Dite selaku Field Education Consultan Ruang Guru menyampaikan bahwa Ruang Guru hadir di tengah-tengah siswa dalam rangka menyukseskan kegiatan tes ANBK berupa AKM. Maka dalam beberapa hari digelar tes AKM literasi dan numerasi.

“Harapan kami, anak-anak menjadi lebih paham model soal AKM dan mengetahui cara menyelesaikan soal sehingga ke depan bisa mengerjakan soal AKM dan mendapatkan hasil yang maksimal,” jelasnya.

Kak Dite menambahkan aplikasi yang digunakan tes adalah aplikasi ruang guru yang sudah terprogram dari pusat. Soal memiliki tingkat kesulitan tersendiri seperti panjang bacaan, penalaran, dan kemampuan berhitung lebih cepat. Terdapat 36 soal baik literasi maupun numerasi dengan waktu 90 menit.

Aji Muhammad Raihan, siswa kelas VIII, mengaku mendapatkan banyak manfaat dari try out AKM tersebut. Ia menjadi semakin terlatih dalam logika memahami dan menyelesaikan soal.

“Soal AKM numerasi seperti Matematika. Terdapat soal algoritma, aritmatika, geometri, dan lain-lain. Banyak soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso angkat bicara merespons beredarnya isu bisnis gelap yang konon melibatkan sejumlah jenderal bintang dua Polri.

Sugeng tak membantah sudah melihat skema jaringan bisnis gelap perjudian (Pasal 303 KUHP) yang dikaitkan dengan Irjen Ferdy Sambo, yang kini viral di media sosial tersebut.

“IPW meminta timsus Polri menyelidiki informasi yang beredar tersebut dan menindaklanjutinya,” kata Mas Sugeng Kamis (18/8).

Sugeng juga menyarankan penyelidikan kepada pihak-pihak yang kemungkinan bersekongkol dengan Ferdy Sambo dilakukan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Pihak-pihak yang namanya (terseret) jaringan FS itu harus diterapkan asas praduga tak bersalah,” ujar Sugeng.

Menurut Sugeng, skema tersebut dibuat seperti model yang biasa dibuat oleh anggota polisi.

“Menurut saya ini (skema yang beredar) adalah dari kelompok dalam internal Polri yang berlawanan dengan FS, dan bertujuan menggusur FS dan kawan-kawan dari posisi elite Polri,” kata Mas Sugeng.

Sumber: jpnn

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Saham mayoritas Bank Syariah Indonesia (BSI) saat ini masih dipegang oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Oleh sebab itu, BSI belum bisa dikatakan sebagai bank negara karena belum mendapatkan suntikan dana dari negara.

Terkait hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengharapkan ke depan BSI akan menjadi salah satu bank Himbara.

“Ada keinginan menjadikan BSI itu sahamnya negara, sehingga dia menjadi perusahaan yang semacam Himbara begitu. Nah ini memang sedang dalam proses pengkajian,” ungkap Wapres saat memberikan keterangan pers usai meresmikan Topping Off Menara Syariah di Jl. Pangeran Antasari Unit CBD-21, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/08/2022).

Hal tersebut, sambung Wapres, dilakukan untuk memperkuat posisi dan mengembangkan BSI, sehingga menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia.

“Sekarang ini sudah menjadi kalau (dalam jajaran) bank-bank syariah kira-kira masuk 10 besar (dunia), supaya akan lebih besar lagi ketika saham pemerintah secara resmi masuk di dalam BSI,” pungkasnya.