Intifadah Baru, 1.500 Tahanan Palestina Mogok Makan di Penjara Zionis

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Para pemimpin Palestina pada hari Rabu (19/4/2017) mengecam penolakan Israel untuk bernegosiasi dengan warga Palestina yang mogok makan di penjara-penjara zionis, memperingatkan terjadinya sebuah “intifadah baru” jika ada yang meninggal.

Sekitar 1.500 tahanan Palestina telah bergabung dalam aksi mogok makan yang dimulai pada hari Senin, menurut Issa Qaraqe, kepala urusan tahanan untuk Otoritas Palestina, lansir Middle East Eye.

Dihubungi oleh AFP, dinas penjara Israel menolak berkomentar mengenai jumlah tersebut.

Aksi mogok makan tersebut dipimpin oleh seorang tahanan terkemuka dan pemimpin Palestina populer, Marwan Barghouti, yang menjalani hukuman lima tahun atas perannya dalam intifadah atau perjuangan rakyat Palestina kedua.

Tahanan mengeluarkan berbagai tuntutan, mulai dari perawatan medis yang lebih baik hingga akses telepon.

Sekitar 6.500 warga Palestina saat ini ditahan oleh Israel karena sejumlah dugaan pelanggaran dan kejahatan. Sekitar 500 orang ditahan di bawah penahanan administratif, yang memungkinkan dilakukannya pemenjaraan tanpa tuntutan.

Tahanan Palestina telah berulang kali melakukan aksi mogok makan, namun jarang terjadi pada skala tersebut.

Qaraqe mengatakan aksi tersebut dilakukan selama beberapa bulan dalam upaya negosiasi dengan pihak berwenang Israel.

“Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, lebih banyak tahanan akan bergabung dalam aksi tersebut,” katanya. “Kami telah meminta masyarakat internasional dan PBB segera turun tangan.”

Dia menambahkan bahwa jika ada narapidana yang tewas, “itu bisa mengarah pada intifada baru”.

Pejabat Israel telah berjanji untuk tidak bernegosiasi dengan para pelaku aksi mogok makan. Menteri keamanan publik zionis, Gilad Erdan, pada hari Selasa mengklaim mereka “teroris dan pembunuh yahudi yang dipenjara”.

Menteri Kehakiman Ayelet Shaked mengatakan bahwa pihak berwenang “tidak akan ragu untuk menerapkan undang-undang yang memberi wewenang memaksa tahanan untuk makan”.

Undang-undang kontroversial yang disahkan pada tahun 2015 tersebut menyangkut para pelaku aksi mogok makan yang nyawanya dianggap dalam bahaya.

Menteri Pertahanan, zionis, Avigdor Lieberman mengatakan bahwa dia ingin mengikuti pendekatan yang dilakukan mantan perdana menteri Inggris Margaret Thatcher, yang secara terbuka menolak untuk menyetujui tuntutan para pelaku aksi mogok makan IRA pada tahun 1981, 10 di antaranya akhirnya meninggal dunia.

Qaraqe mengatakan pejabat Israel, termasuk perdana menteri zionis, Benjamin Netanyahu, “telah melakukan hasutan” terhadap para tahanan.”

Shawan Jabarin dari kelompok hak asasi Palestina Al-Haq mengatakan bahwa undang-undang pemberian makan secara paksa akan “sama saja dengan penyiksaan”.

Barghouti populer di kalangan warga Palestina, dengan jajak pendapat menunjukkan bahwa dia bisa memenangkan kursi kepresidenan Palestina.

Saat banyak warga Palestina memandangnya sebagai pahlawan, Israel menunjuk serangan istisyhad pada intifada kedua tahun 2000-2005 dan perannya dalam intifada tersebut.

Dia dihukum atas tuduhan melakukan serangan yang menewaskan lima orang. Dia menolak tuduhan karena hanya membela diri dan tidak mengakui keabsahan pengadilan zionis.

Bagi Palestina, penjara-penjara tersebut adalah simbol nyata penjajahan Israel.

Sekitar 850.000 warga Palestina telah dipenjara sejak awal pendudukan Israel 50 tahun lalu, kata beberapa pemimpin Palestina.

Setelah 19 April 2017

“Memilih berdasarkan keyakinan? Apakah itu mencemaskan?”

“Memilih berdasarkan keyakinan? Apakah itu mencemaskan?”

“Memilih berdasarkan keyakinan? Apakah itu mencemaskan?”

19 April 2017 mungkin akan menjadi salah satu momen politik pemilihan gubernur yang akan selalu terekam dan terkenang dalam ingatan publik Indonesia. Tonggak kekuasaan itu akhirnya bergeser hingga kemungkinan besar –berdasarkan berbagai hasil hitungan cepat- bahwa Jakarta akan memiliki gubernur dan wakil gubernur baru, yaitu Anis Baswedan dan Sandiaga Uno.

Pertanyaan mengemuka; kemudian apa setelah 19 April ini? 19 April menjadi momentum salah satu pembuktian bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan di Indonesia. Agama tetap menjadi landasan dan pemandu khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Rosiana Silalahi, pembawa Acara ‘Rosi’ di Kompas TV pada 19 April 2017, menanyakan sampai tiga kali; “Memilih berdasarkan keyakinan? Apakah itu mencemaskan?”

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 ini membuktikan bahwa agama adalah faktor penting yang tak bisa ditinggalkan dalam politik. Bahkan beberapa lembaga survey menunjukkan bahwa pemilih non muslim lebih dari 90% mendukung Ahok. Bagi umat Islam, memilih berdasarkan keyakinan bukanlah mencemaskan, melainkan melegakan. Islam memiliki panduan tersendiri dan termasuk di dalamnya soal politik. Banyak pihak masih belum bisa bersikap toleran dengan menolak prinsip Islam yang tidak memisahkan agama dengan politik. Hal ini pula yang ditolak dan dilanggar oleh Ahok ketika ia menistakan agama (Islam).

Persoalan umat Islam dengan Ahok bukanlah soal elektoral belaka, tetapi yang utama mengawal kasus penistaan agama oleh Ahok hingga tuntas. Hingga ia mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Umat Islam adalah umat yang toleran dan dewasa. Penuntasan kasus penistaan agama oleh Ahok adalah pelajaran penting agar tidak ada lagi perbuatan-perbuatan intoleran seperti menistakan agama orang lain.

Memojok-mojokkan umat Islam karena berpolitik menurut panduan agamanya adalah sikap intoleran dan kekanak-kanakan, tak bisa menerima perbedaan dan memaksakan pemahamannya sendiri. Sedangkan umat Islam adalah umat yang dewasa. Meski agamanya dinistakan dan hatinya terluka, namun umat tetap bersikap dewasa dengan melakukan tuntutan atas penyelesaian kasus hukum tersebut lewat aksi massa yang super damai seperti 411, 212 dan lainnya. Umat Islam menghukum Ahok dengan menolak dirinya menjadi gubernur lewat pilgub 19 April kemarin. Agar Ahok tidak lagi menjadi penguasa arogan dengan menginjak-injak kemuliaan Al-Qur’an demi sebongkah kekuasaan. Agar tak ada lagi, penguasa yang merasa bisa menginjak-injak agama dan tetap berkuasa. Namun sekali lagi, persoalan umat Islam dengan Ahok bukanlah elektoral belaka, namun agar ia diganjar hukuman atas perbuatan penistaannya.

Umat Islam harus melalui jalan terjal untuk sekedar menuntut seorang penista agama diadili. Masih teringat dalam ingatan kita aksi 4 November 2016 yang dihadang oleh isu-isu menyesatkan yang menakut-nakuti masyarakat dan menghembuskan isu makar. Masih lekat dalam ingatan kita segenap media massa arus utama, pemerintah dan aparaturnya yang condong pada penista agama. Masih terluka hati kita ketika ulama dan tokoh umat direndahkan dan dikriminalisasi. Masih belum kembali kawan-kawan seperjuangan kita yang direnggut kebebasannya dan masih berada di balik terali besi. Pembungkaman suara umat lewat pembungkaman media-media Islam yang sewenang-wenang. Namun Allah membuka pintu-pintu langit dan mengijabah doa 7 juta umat Islam di aksi super damai 212. Doa-doa dibawah rintik hujan di Istiqlal. Doa-doa orang yang dizalimi oleh Ahok yang sewenang-wenang menghancurkan rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka. Menista mereka dengam sebutan ‘manja,’ ‘illegal’ dan lainnya. Menghamburi mereka dengan amarah dan arogansi serta kata-kata kasarnya.

Jakarta insya Allah akan terbebas dari segala tindak-tanduk Ahok sebagai penguasa Jakarta. Namun politik umat Islam bukanlah politik elektoral seperti orang yang sedang berlibur. Yang hanya sibuk saat pemilihan umum belaka dan kemudian kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Politik umat Islam adalah politik yang menerapkan dan menegakkan perintah, hukum dan nilai-nilai agama. Politik umat Islam adalah politik yang menolak ketimpangan. Menjaga Jakarta dari proyek mercusuar kesenjangan seperti Reklamasi Jakarta. Politik Umat Islam adalah seperti yang dituturkan Buya Hamka ketika menjelaskan Surat Al-Maun, “Masih dipandang mendusta akan agama, orang yang agamanya itu untuk kepentingan dirinya sendiri, padahal korban-korban masyarakat tak diperhatikannya. Walaupun dia sembahyang tunggak-tunggik, walaupun keningnya sampai hitam karena sujud, masih masuk neraka dia, sebab amalnya itu hanya karena ambil muka, karena ria, dan dalam jiwanya tidak ada perasaan tolong-menolong, tidak ada solidaritas!”

Politik umat Islam harus melampaui persoalan elektoral belaka. Agar umat Islam tidak menjadi anak tangga bagi sekelompok elit yang haus menggapai kekuasaan. Agar ulama tak sekedar karpet merah bagi ambisi-ambisi sekelompok elit yang melata menuju kekuasaan. Elit yang membajak suara dan jerih payah umat. Sebaliknya, suara ulama-lah yang harus didengar oleh para politisi dan penguasa ketika ia hendak memimpin umat. Islam-lah yang harus dijadikan pondasi ketika para politisi dan penguasa hendak membersamai umat. Kesadaran inilah yang harus dipahami pula ketika kita berbicara pasca 19 April 2017. Mengawasi janji-janji yang telah terucap oleh pemegang amanah baru Jakarta.

Momentum 19 April bukanlah momentum untuk jumawa. Tetapi momentum untuk bercermin, bahwa sekularisme adalah persoalan yang membelit umat. Ahok hanyalah sebuah gejala dari penyakit ganas sekularisme. Tak akan ‘ada’ sosok Ahok jika tak ada muslim yang mendukungnya. Masih besarnya jumlah muslim yang mendukung Ahok adalah pertanda bahwa masih banyak umat yang terjerembab dalam sekularisme, yang menceraikan agama dengan politik.

Pasca 19 April adalah kesempatan untuk merajut kembali silaturahmi yang telah terkoyak, mendekatkan kembali yang telah jauh, menolong saudaranya yang tersasar ke dalam ruang fatamorgana sekularisme. Umat Islam adalah umat yang sanggup hidup dalam masyarakat yang beragam, yang plural, namun bukan dengan mantra sekularisme dan pluralisme agama. Melainkan dibimbing oleh perintah-Nya.

Momentum 19 April adalah momentum persatuan umat. Dimulai dari aksi 212, persatuan umat yang dahulu tampak fana kini mulai tampak sekilas di depan mata. Jika dahulu umat disekat-sekat oleh pagar bernama kelompok, organisasi dan perkara khilafiyah, kini mulai tampak persatuan. Persatuan yang seharusnya diikat oleh kesatuan akidah dan cita, bukan common enemy belaka.

Setelah 19 April, mari kita sudahi euforia ini dan memulai pertarungan yang sebenarnya.

Oleh: Beggy Rizkiyansyah – Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa

Hari Ini Tuntutan Pidana Dibacakan, Ahok akan Diberhentikan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok hari ini, Kamis (20/4/2017) kembali digelar di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian RI di Ragunan, Jakarta Selatan. Agenda sidang kedelapan belas ini sedianya adalah pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya sempat tertunda.

Menanggapi agenda sidang hari ini, Koordinator Persidangan GNPF MUI, Nasrulloh Nasution, kembali mengingatkan akan pentingnya sidang pembacaan tuntutan hari ini.

“Surat tuntutan JPU akan mulai dibacakan jam 9 dan ini sangat penting artinya bagi proses penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam kaitan dengan pemberhentian sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta,” katanya kepada jurniscom, Kamis (20/4/2017).

Nasrulloh mengatakan dengan dibacakannya tuntutan pidana kepada Ahok pagi ini, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan bisa mengelak lagi. “Sebagaimana diketahui, kemendagri sempat berdalih bahwa pemberhentian sementara terhadap Ahok harus menunggu surat tuntutan JPU,” tutur dia.

“Segera setelah pembacaan surat tuntutan, mereka (kemendagri) harus memberhentikan Ahok, ini adalah amanat Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, timpalnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah, khususnya Kemendagri agar tidak mengulur-ngulur waktu terkait pemberhentian Ahok. Menurutnya, aturannya sudah jelas, bahkan seharusnya Ahok sudah diberhentikan sejak pembacaan surat dakwaan. Ia berharap Kemendagri tidak akan berdalih lagi dengan mengatakan bahwa pemberhentian Ahok harus menunggu putusan pengadilan, pungkasnya.

Reporter: HK

UNI Eropa Larang Turki Kampanye Referendum di Luar Negeri

BRUSSELS (Jurnalislam.com) – Kampanye di Eropa untuk referendum konstitusional baru-baru ini di Turki ditandai oleh kontroversi karena para menteri Turki yang mendukung usulan perubahan tersebut dilarang memberikan pidato, Rabu (19/4/2017).

Anggota Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa berulang kali mengeluh bahwa pemerintah Uni Eropa menunjukkan bias terhadap kampanye yang menentang usulan tersebut, yang berpusat pada beralihnya sistem dari parlementer menjadi sistem presidensiil.

Menurut bukti yang dikumpulkan oleh koresponden Anadolu Agency di seluruh Eropa, terdapat sedikitnya 25 kejadian kampanye “YA/setuju” dilarang di Belanda, Jerman, Austria dan Belgia.

Sebaliknya, negara-negara tersebut mengizinkan juru kampanye “NO/tidak setuju” untuk mengadakan demonstrasi, beberapa dihadiri oleh pendukung PKK, sebuah organisasi teroris terlarang di UE, serta perwakilan oposisi yaitu Partai Rakyat Republikan (CHP) dan Partai Rakyat Demokratik (HDP).

Pelarangan tersebut mempengaruhi acara yang rencananya akan dihadiri anggota Partai Peradilan dan Pembangunan (AK) dan Gerakan Nasionalis (MHP).

Belanda secara khusus membangkitkan kemarahan aktivis kampanye “YA” dengan menolak memberi izin kepada Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu untuk mendarat dalam rangka berbicara di Rotterdam pada tanggal 11 Maret.

Kemudian, Menteri Keluarga Fatma Betul Sayan Kaya juga dicegah memasuki konsulat Turki di kota Rotterdam dan kemudian dikawal ke perbatasan Jerman oleh polisi Belanda.

Insiden tersebut memicu protes oleh pendukung Turki-Belanda yang menjadi sasaran serangan anjing dan tongkat oleh polisi.

Namun, beberapa hari kemudian, pihak berwenang Belanda mengizinkan sebuah demonstrasi oleh pendukung suara “NO” yang mencakup Tugba Hezer Ozturk, seorang anggota parlemen HDP yang dicari-wanted di Turki.

Sebulan sebelumnya, Metin Feyzioglu, presiden Asosiasi Bar Turki, mengadakan sebuah pertemuan di sebuah hotel di Rotterdam untuk meminta suara “NO”.

Dia didampingi oleh Keklik Yucel, seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, partai junior di pemerintahan Belanda saat itu.

Di Jerman, rumah bagi diaspora Turki terbesar, pemerintah setempat melarang beberapa demonstrasi “YA” dengan alasan keamanan namun mengizinkan pertemuan kampanye “NO”.

Lagi, Tank AS Dihajar IED Taliban, 2 Tentara Tewas dan 2 Terluka

NANGARHAR (Jurnalislam.com) – Al-Emarah News mengatakan bahwa 2 pasukan Amerika Serikat (AS) tewas dan 2 lainnya menderita luka-luka ketika Mujahidin Imarah Islam Afghanistan (Taliban) menyerang tank mereka dengan IED di sepanjang jalan raya Jalalabad-Torkham, di provinsi Nangarhar pada hari Rabu (19/4/2017).

Sebelumnya, pada hari Rabu, sebuah ledakan bom pinggir jalan diledakkan saat sebuah kendaraan tentara melintas di distrik Bati Kot provinsi ini, membuat 3 pasukan boneka terluka.

Dalam serangan serupa, sedikitnya 4 tentara boneka tewas saat tank mereka menabrak sebuah ledakan ranjau darat di distrik Surkh Rowd di provinsi ini tadi malam.

Kemudian sebuah laporan datang dari provinsi tetangga, Laghman, walikota dan pengawalnya terluka parah dalam sebuah ledakan bom di distrik Qarghayi di provinsi ini pada hari Selasa (18/4/2017).

Helikopter Militer Saudi Jatuh di Wilayah Houthi, 12 Perwira Tewas

YAMAN (Jurnalislam.com) – Sebuah kecelakaan helikopter Blackhawk Saudi di Marib Yaman pada hari Selasa (18/4/2017) menewaskan 12 perwira yang berada di dalamnya.

12 korban tewas adalah salah satu jumlah yang terbesar dalam satu insiden yang melibatkan pasukan Saudi sejak koalisi Arab melakukan intervensi dalam perang Yaman pada tahun 2015 untuk mencoba mengusir milisi Syiah Houthi dan mengembalikan kekuasaan Presiden Abdurrahar Mansour Hadi.

Kantor berita resmi Saudi SPA mengutip sebuah pernyataan dari koalisi Arab tersebut mengatakan bahwa Blackhawk jatuh di provinsi Marib, sebelah timur ibukota Sanaa yang dikuasai pemberontak Houthi, lansir Al Arabiya News Channel, Rabu (19/4/2017).

“Akibatnya, empat perwira dan delapan perwira non-komisioning dari angkatan bersenjata Saudi menjadi martir,” katanya, menambahkan kemungkinan penyebab kecelakaan itu sedang diselidiki.

Di antara korban tewas adalah pilot, Kapten Turki al-Houyrani, co-pilot, Letnan Satu Rayan al-Shahrani, Letnan Kolonel Abdulrahman al-Shahrani dan Letnan Kolonel Faisal al-Subai.

Tentara yang terbunuh adalah Sersan Kelas Satu Ali al-Sheikhi, Kopral Maeed al-Qahtani, Kopral Mahl al-Rashidi, Prajurit Mohammed al-Souairi, Sersan Ali al-Hellafi, Sersan Moussa al-Shahri, Sersan Kelas Satu Nayef Mouwad dan Prajurit Kelas Satu Mohammed Oqaili.

Beberapa pengguna Twitter menyebarkan foto menunjukkan keluarga para perwira menyuarakan kebanggaan mereka di media sosial atas kematian ‘yang berkorban untuk tanah air mereka serta keamanan dan stabilitasnya.”

Sebar Hoaks, Hizbullah Sunan Bonang akan Berikan Somasi Media Online Ini

SOLO (Jurnalislam.com) – Corps Hizbullah Yon 99 Divisi Sunan Bonang, Surakarta akan memberikan somasi kepada sejumlah media online. Sebab, media online itu telah menyebar berita bohong (hoaks) dengan menyebut Hizbullah Sunan Bonang menutup Gereja Ngrayapan, Sukoharjo, Selasa (11/4/2).

“Kami akan beri Somasi pada ketiga media tersebut karena melakukan pembohongan Publik,” kata panglima Hizbullah dalam konferensi pers di Restoran Solo’s Bistro, Surakarta, Selasa (18/4/2017).

Ia menjelaskan, pihaknya hanya mendampingi warga dalam menutup gereja yang belum mempunyai ijin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Selain tidak mempunyai ijin, aktivitas Gereja juga meresahkan warga sekitar.

“Kami hanya melakukan pendampingan pada warga Ngrayapan yang merasa resah dengan keberadaan gereja yang tidak memiliki ijin atau status perijinannya tidak jelas,” ungkapnya.

“Tapi malah beredar informasi Gereja Ngrayapan ditutup oleh Hizbullah, padahal kami juga belum pernah diwawancara ketiga media tersebut,” tambahnya.

Pernyataan itu diperkuat oleh Pardi, yang mewakili warga desa Ngrayapan. Ia mengatakan hampir setiap hari gereja tersebut mengadakan kegiatan. Padahal, sebut dia, belum ada ijin, dan pihaknya juga sudah musyawarah dengan warga dan ketua Rt lalu warg meminta pendampingan dari Divisi Sunan Bonang.

“Gereja itu hampir tiap hari mengadakan kegiatan, kami juga sudah tiga kali menegur dengan warga, namun tidak di gubris, akhirnya saya lapor pak rt dan pak lurah, pihak gereja mereka mengakui bahwa belum ada ijin,dan berkali-kali pak rt menyampaikan bahwa warga resah dengan gereja tersebut namun tetap tidak digubris, lalu kami musyawarah dengan warga dan akhirnya kita minta pendampingan dari pak Yanni untuk menutup gereja tersebut,” papar dia.

Sebelumnya 3 media online yaitu Hidup Katolik, Netral News.com dan Netralitas.com memberitakan bahwa Hizbullah menutup Gereja Ngrayapan pada Rabu (12/4/2017).

Reporter: Arie

Bom Kendali Jarak Jauh Taliban Bunuh 6 Pasukan AS

NANGARHAR (Jurnalislam.com) – Sebuah ledakan bom yang dikendalikan dari jarak jauh menewaskan 6 pasukan penjajah AS di distrik Spin Ghar, provinsi timur Nangarhar, Senin (17/4/2017), kata wartawan Al-Emarah, Selasa (18/4/2017).

Serdadu Amerika tersebut sedang patrol di depan tank mereka saat Taliban meledakkan bom yang dikendalikan dari jarak jauh, membunuh 6 tentara AS dan menyebabkan 2 orang lainnya luka parah.

Dalam laporan lain, Mujahidin menyerbu sebuah pos polisi di kota Jalalabad, ibu kota provinsi Nangarhar tadi malam, menimbulkan korban tewas.

Dua polisi Boneka juga tewas saat sebuah ledakan bom pinggir jalan merobek kendaraan musuh di kota Jalalabad, Senin.

Secara terpisah, Atal Hikamt Zai, seorang komandan Arbaki tewas dalam serangan di kota Jalalabad, ibukota provinsi Nangarhar pada Senin malam.

Dalam sebuah laporan dari provinsi tetangga Laghman, Mujahidin Imarah Islam Afghanistan menyerang markas besar distrik Alishang, kemarin malam. Tidak ada korban jiwa dan terluka yang telah dilaporkan.

3 Jet Tempur Suriah Hancur Dihantam Rudal Grad Jaysh al Naser

SURIAH (Jurnalislam.com) – Jaysh al-Naser dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Selasa (18/4/2017), mengungkapkan kerugian signifikan yang diderita pangkalan udara militer rezim Syiah Assad di Hama pada Senin malam, setelah sebuah serangan roket diluncurkan kemarin menghantam mereka dan mengancam akan ada lebih banyak serangan, ElDorar AlShamia mengatakan.

Laporan itu mengkonfirmasi penghancuran pesawat tempur MiG-23, pesawat tempur MiG-21 dan tiga L-39, hancurnya tiga depot amunisi dan tangki bahan bakar pesawat terbang, rusaknya menara kontrol dan pemandu di wilayah kontrol Iran.

Laporan tersebut juga mengkonfirmasikan bahwa pangkalan udara tersebut sebagian telah beroperasi kembali namun dengan kesiapan yang tidak lengkap, dan kabar pengosongan bandara Hama dari milisi Iran yang dipindahkan ke stasiun kereta api juga menjadi rumor yang diterbitkan oleh rezim Assad.

Jaysh al-Naser menjanjikan lebih banyak serangan roket sebagai balasan atas pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Nushairiyah Assad terhadap rakyat Suriah.

Jaysh al-Naser adalah salah satu faksi dari Tentara Pembebasan Suriah dan beroperasi di daerah pedesaan Hama, yang kemarin mengumumkan bahwa pangkalan udara militer Hama benar-benar tidak berfungsi sebagai akibat serangan rudal Grad.

Ahrar Al-Sham Dukung Referendum Turki

SURIAH (Jurnalislam.com) – Ahrar al-Sham mengeluarkan sebuah pernyataan pada hari Senin (17/4/2017) memberi selamat kepada rakyat Turki dan pemerintah mereka atas keberhasilan “referendum konstitusional” yang terpilih pada hari Ahad

Dalam laporan ElDorar AlShamia, Selasa (18/4/2017), Ahrar Al-Sham mengatakan dalam pernyataannya: Gerakan Ahrar Al-Sham mengucapkan selamat kepada rakyat dan pemerintah Turki atas keberhasilan dan kemajuan mereka dalam proses referendum konstitusional, yang dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas Turki dalam menghadapi semua kekuatan ketidakadilan dan tirani di wilayah tersebut dan mendoakan kemakmuran dan kemajuan di jalan kebenaran dan keadilan bagi Turki dan menuntut lebih banyak dukungan bagi rakyat Suriah.”

Ahrar Al-Sham juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Turki karena telah menjamu orang-orang Suriah dan perjuangan mereka selama beberapa tahun terakhir dan turut membantu mengurangi penderitaan mereka juga.

Faksi revolusioner “Jaysh al-Islam, Faylaq al-Sham dan Front Shami” juga menyatakan selamat kepada rakyat Turki dan pemerintah mereka, mengingat hasil referendum tersebut akan memperkuat status Turki dan peran regional serta internasionalnya.

Proses referendum dan penghitungan suara berakhir pada Ahad malam, dengan pendukung amandemen konstitusi menang sebesar 51,3% terhadap 48,7% orang yang menolak.