1.000 Ton Bantuan Kemanusiaan Turki Tahap Pertama Tiba di Rohingya

ANKARA (Jurnalislam.com) – Myanmar pada hari Selasa (5/9/2017) mengizinkan sebuah badan bantuan Turki untuk mendistribusikan 1.000 ton bantuan kepada Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, menurut juru bicara kepresidenan Turki, Anadolu Agency melaporkan.

Kalin mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa izin dari Myanmar keluar beberapa jam setelah diskusi telepon Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengenai pelanggaran hak asasi manusia baru-baru ini di Rakhine.

“Pemerintah Myanmar mengizinkan perwakilan dari TIKA (Badan Koordinasi dan Bantuan Turki) untuk memasuki wilayah konflik dan mendistribusikan 1.000 ton bantuan pada tahap pertama,” bunyi pernyataan tersebut.

Langkah tersebut membuat TIKA menjadi agen bantuan asing pertama yang mendapat izin dari pemerintah untuk memasuki wilayah tersebut sejak kekerasan terakhir dimulai pada 25 Agustus, kata Kalin.

Dia mengatakan bahwa bantuan tersebut akan didistribusikan oleh helikopter militer didampingi pemerintah negara bagian Rakhine karena ketidakpastian dan masalah keamanan yang berlanjut di wilayah tersebut.

Mevlut Cavusoglu
Mevlut Cavusoglu

Paket bantuan darurat berisi nasi, ikan kering, dan pakaian, menurut ajudan Erdogan.

Dia menambahkan bahwa badan bantuan Turki akan terus memasok bantuan, termasuk makanan, pakaian, dan obat-obatan, di wilayah tersebut bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Dia menyoroti bahwa seorang delegasi Turki, termasuk Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dan kepala TIKA Serdar Cam, akan mengunjungi distrik Cox’s Bazar di Bangladesh, di mana ribuan orang Rohingya telah berlindung dalam 10 hari terakhir.

HAM Burma: Penyiksaan Sistematis Itu Didukung Pemerintah Myanmar, Biksu Buddha dan …

Kalin mengatakan bahwa Turki sebagai awalan berencana mendistribusikan bantuan kepada 100.000 keluarga dalam koordinasi dengan pemerintah Bangladesh dan Myanmar.

Menurut PBB pada hari Selasa, 123.600 Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dan puluhan ribu lainnya juga mengungsi karena kekerasan terakhir.

Rakhine, yang terletak di barat Myanmar, telah mengalami ketegangan antara populasi sekte Buddhis dan kaum Muslim sejak kekerasan komunal meletus pada tahun 2012.

Dalam sebuah tindakan keras yang dilakukan pada bulan Oktober yang lalu di distrik Maungdaw utara, PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan – termasuk bayi dan anak kecil – penyembelihan, pemukulan brutal, dan penghilangan orang.

Laporan tersebut menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan yang mengindikasikan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Perwakilan Rohingya mengatakan bahwa sekitar 400 orang tewas dalam tindakan keras tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah telah meningkatkan jumlah militernya di Maungdaw, dan pejuang Muslim Arakan Rohingya Salvation Army (the Arakan Rohingya Salvation Army-ARSA) mengaku bertanggung jawab atas serangan pos- pos militer Myanmar dimana pemerintah mengatakan puluhan orang terbunuh.

ARSA mengatakan serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penjarahan oleh tentara Myanmar.

HAM Burma: Penyiksaan Sistematis Itu Didukung Pemerintah Myanmar, Biksu Buddha dan …

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Penyiksaan sistematis terhadap minoritas Muslim sedang meningkat di seluruh Myanmar dan tidak hanya terbatas pada negara bagian Rakhine di barat laut, yang baru-baru ini telah mengirim sedikitnya 123.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Inggris mengatakan.

Jaringan Hak Asasi Manusia Burma (the Burma Human Rights Network-BHRN) mengatakan pada hari Selasa (5/9/2017) bahwa penganiayaan tersebut didukung oleh pemerintah, beberapa biksu Buddha negara tersebut dan kelompok sipil ultra-nasionalis, lansir Aljazeera.

“Transisi ke demokrasi telah memungkinkan menjadi dugaan kuat untuk mempengaruhi peraturan pemerintah yang baru, dan telah memperkuat sebuah narasi berbahaya yang menjadikan warga Muslim sebagai kelompok asing di Burma yang mayoritas disana beragama Buddha (Myanmar),” kata kelompok tersebut dalam sebuah laporan.

ISAC Desak PBB Usut Pelanggaran HAM Militer Myanmar Atas Muslim Rohingya

Laporan ini berisi lebih dari 350 wawancara di lebih dari 46 kota dan desa selama periode delapan bulan sejak Maret 2016.

Pemerintah Myanmar tidak segera menanggapi laporan tersebut.

Pihak berwenang menolak tuduhan diskriminasi dan mengatakan pasukan keamanan di Rakhine meluncurkan operasi yang sah melawan “militan”.

Pasukan keamanan Myanmar dan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi menghadapi kecaman internasional atas penderitaan kaum minoritas Muslim Rohingya baru-baru ini.

Rohingya telah dipaksa untuk hidup di bawah pembatasan apartheid untuk bergerak dan memiliki kewarganegaraan.

Gelombang kekerasan terakhir, yang pertama kali dimulai Oktober lalu ketika sebuah kelompok pejuang kecil Rohingya melakukan perlawanan, menyerang pos-pos perbatasan, lalu dibalas dengan operasi militer yang terburuk yang pernah terjadi di Rakhine selama bertahun-tahun, PBB mengatakan dalam tanggapannya bahwa tentara Myanmar telah melakukan pembantaian kaum Muslim.

Aung San Suu Kyi, mantan tahanan politik penguasa militer Myanmar, mendapat tekanan yang meningkat atas ketidakpeduliannya untuk berbicara melawan perlakuan yang biadab terhadap Muslim Rohingya oleh pemerintahannya.

Aliansi Advokat Muslim Desak PBB Adili Aung San Suu Kyi

Dia tidak berkomentar sejak kekerasan terakhir terjadi pada 25 Agustus.

Selain Muslim Rohingya, laporan BHRN juga meneliti gambaran yang lebih luas tentang Muslim dari berbagai etnis di seluruh Myanmar, menyusul gelombang kekerasan komunal pada tahun 2012 dan 2013.

Dikatakan bahwa banyak umat Islam dari semua etnis yang kartu identitas nasionalnya ditolak, sementara akses ke masjid telah diblokir di beberapa tempat.

Sedikitnya 21 desa di sekitar Myanmar telah dijadikan sebagai “zona tertutup” bagi umat Islam, yang didukung oleh pihak berwenang, katanya.

Kutuk Pembantaian Muslim Rohingya, DDII Siap Kirim Mujahid

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) mengutuk tragedy pembantaian muslim Rohingya oleh militer Myanmar. DDII mengaku siap mengirimkan para mujahid untuk membantu muslim Rohingya yang tertindas di Rakhine.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DDII, H. Mohammad Siddik, MA melalui keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (5/9/2017).

‘Resolusi Da’wah Tentang Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar Oleh Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia’.

1. Dewan Da’wah mengutuk tragedi pembantaian massal (Genocide) oleh Militer / Pemerintah Myanmar terhadap penduduk Myanmar Muslim Rohingnya di Provinsi Rakhine.

2. Dewan Da’wah mendesak Pemerintah Myanmar segera menghentikan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia terhadap penduduk Myanmar Muslim Rohingya di Provinsi Rakhine.

3. Dewan Da’wah mendesak Aung San Suu Kyi sebagai pemegang nobel perdamaian segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di Provinsi Rakhine.

4. Dewan Da’wah mengusulkan kepada organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, OKI dan PBB agar segera memblokade negara Myanmar baik di bidang ekonomi maupun militer.

5. Dewan Da’wah mengusulkan kepada ASEAN untuk mengadakan sidang luar biasa para anggota ASEAN untuk mengambil keputusan dalam menjatuhkan vonis seberat beratnya kepada negara Myanmar baik secara sosial maupun politik termasuk membekukan keanggotaan negara Myanmar dalam ASEAN.

6. Dewan Da’wah meminta Mahkamah Internasional untuk mengadili Jendral Min Aung Hlaing dan Biksu Ashin Wirathu sebagai penjahat kemanusiaan.

7. Dewan Da’wah mendesak kepada pemerintahan Joko Widodo untuk serius membantu korban kemanusiaan seperti mengirimkan bantuan kemanusiaan baik berupa produk pangan, obat-obatan maupun dana kemanusiaan termasuk mendirikan Rumah Sakit dan Masjid di Provinsi Rakhine.

8. Menghimbau kepada seluruh Ummat Islam baik di dalam maupun di luar negeri untuk menyatakan solidaritasnya dalam bentuk resolusi bantuan kemanusiaan dan doa serta Qunut Nazilah.

9. Dewan Da’wah siap mengirim Mujahid-Mujahid Da’wah ke Provinsi Rakhine untuk membantu Muslim Rohingnya memperoleh keadilan dari pemerintahan Myanmar.

Siaran Pers

Hadirilah! Seminar & Diskusi Panel “Imunisasi dalam Pandangan Islam”

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

Asatidzah dan Rekan-rekan dari berbagai lembaga Islam, kami dari
PROKAMI (Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia)
bekerja sama dengan
IKADI (Ikatan Dai Indonesia) insya Allah akan mengadakan kegiatan

Seminar dan Diskusi Panel Imunisasi dalam Pandangan Islam.

Kapan?
? Sabtu 9 Sep 2017
? Jam 08.00-12.00

?Di mana?
Aula Masjid Asy-Syifa RSCM, Jl. Kimia, Jakarta Pusat

Kami mengundang
Asatidzah dan para tokoh agama, serta jurnalis media Islam dalam acara ini.

Pembicaranya siapa saja?
Narasumber yg diundang dari:

1. Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kemkes,
2. Komisi Fatwa MUI,
3. Perwakilan dr BPOM
4. Perwakilan dr Satgas Imunisasi IDAI

?Acara ini gratis

Konfirmasi kehadiran ke dr. Gadistya Novitri di WA 081288218045

Ansharusyariah Serukan Umat Islam Bantu Muslim Rohingya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kecaman atas pembantaian muslim Rohingya juga muncul dari Jamaah Ansharusy Syariah. Melalui juru bicara Ustadz Abdul Rachim Ba’asyir, Ansharusyariah menyampaikan beberapa pernyataan sikap, diantaranya mendorong umat Islam Indonesia untuk membantu muslim Rohingya dengan materiil maupun doa.

Berikut beberapa pernyataan sikap Jamaah Ansharusy Syariah tentang tragedi pembantaian Muslim Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (5/9/2017), selengkapnya:

  1. Mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar khususnya militer Myanmar dan penduduknya atas tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusian sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari penduduk etnis Rohingya. Dan meminta untuk segera menghentikan tindakan tersebut .
  2. Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk turun tangan dan aktif menyelesaikan permasalahan di wilayah Rakhine, Myanmar dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi asas Hak Asasi Manusia yang menjadi konsesus semua negara.
  3. Meminta kepada Komite Hadiah Nobel untuk mencabut Nobel Perdamaian Dunia dari Aung San Suu Kyi karena tindakannya membiarkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap etnis Muslim Rohingya di wilayah Rakhine.
  4. Menyeru kepada negara-negara Islam di ASEAN untuk berperan aktif memberi tekanan terhadap negara Myanmar atas tragedi kemanusiaan terhadap muslim Rohingya, dan bila diperlukan memutuskan hubungan diplomatik terhadap negara Myanmar.
  5. Mendesak negara Bangladesh untuk membuka perbatasan sebagai pintu masuk para pengungsi muslim Rohingya.
  6. Kepada kaum Muslimin agar mengambil upaya dan langkah yang dibenarkan syariat untuk menolong kaum muslimin Rohingya secara maksimal berupa pemberian bantuan materiil maupun doa.

Siaran Pers

Forum Lintas Agama Situbondo Kecam Pembantaian Muslim Rohingya

SITUBONDO (Jurnalislam.com) – Forum Lintas Agama Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengecam pembantaian etnis Muslim Rohingya yang dilakukan Militer Myanmar. Mereka berharap pemerintah Indonesia segera mengupayakan pembelaan kepada Muslim Rohingya.

“Atas nama forum lintas agama di Situbondo kami sangat prihatin atas perlakuan tidak manusiawi yang menimpa Muslim Rohinya dan kami mengimbau pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas, proaktif dalam perdamaian dunia khususnya di Myanmar, sehingga umat Islam Rohingya tidak mengalami kezaliman lagi,” kata Sekjen MUI Kabupaten Situbondo, Hamid Jauharul Pardi dalam siaran pers, Senin (4/9/2017).

ISAC Desak PBB Usut Pelanggaran HAM Militer Myanmar Atas Muslim Rohingya

Sementara itu, Ketua MUI Situbondo, Kiai Syaiful Muhyi meminta umat Islam untuk menunjukkan solidaritasnya atas musibah yang menimpa Muslim Rohingya dengan membacakan Qunut Nazilah.

“Kami mengimbau kepada umat Islam Indonesia untuk membaca Qunut Nazilah setiap sholat lima waktu, agar Allah memberi keselamatan atas musibah yang menimpa umat Islam di Indonesia, Rohingya, Palestina, dan belahan bumi lain,” katanya.

Dari tokoh hindu yang hadir Pemangku Pura Jagatnata Situbondo, I Wayan Karba mengaku prihatin atas peristiwa pembantaian terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Ia meminta agar Militer Myanmar segera menghentikan kekerasan untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Bantu Muslim Rohingya, GP Ansor Jatim Siap Turun ke Myanmar

“Mari kita wujudkan perdamaian di seluruh dunia dan hentikan segala tindak kekerasan kepada sesama manusia,” ujarnya.

Ada empat poin pernyataan sikap bersama yang ditandatangani oleh perwakilan Forum Lintas Agama Situbondo beserta Kepala Kepolisian Resort dan Komandan Kodim 0823, yaitu;

  1. Mengutuk keras kekejaman dan kebiadaban pasukan keamanan Myanmar terhadap Muslim Rohingya,
  2. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk aktif terlibat dalam perdamaian di Myanmar,
  3. Meminta kepada PBB agar segera bertindak tegas kepada Pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan kepada etnis Islam Rohingya, dan
  4. Meminta kepada umat Islam dan umat beragama agar tidak terpancing dengan peristiwa Rohingya dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

Aliansi Advokat Muslim Desak PBB Adili Aung San Suu Kyi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Aliansi Advokat Muslim Cinta NKRI (AAM-NKRI), Abdullah Al Katiri mendesak PBB untuk segera membawa tragedi kemanusiaan di Myanmar ke Pengadilan Internasional.

Menurutnya, pembantaian dan pengusiran warga Rohingya oleh junta militer Myanmar tersebut sudah dikategorikan kejahatan kemanusiaan genosida.

“Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jangan hanya berani menekan kasus-kasus yang berkaitan dengan senjata nuklir saja,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2017).

Ia juga mendesak PBB untuk mengadili pimpinan Myanmar, Aung San Suu Kyi karena dinilai telah membiarkan pembantaian massal tersebut.

“Kejahatan kemanusiaan di Myanmar harus disikapi dengan serius oleh seluruh negara dan PBB khususnya negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, termasuk kami dari Aliansi Advokat Muslim NKRI akan selalu aktif menyerukan kepada negara-negara tersebut untuk menyeret Aung San Suu Kyi ke Mahkamah Pidana Internasional,” papar Al Katiri.

Al Katiri menyebut, genosida di Myanmar itu sebagai kejahatan kemanusiaan terparah di wilayah Asia dan setara dengan pembantaian yang dilakukan penjajah Israel terhadap rakyat Palestina.

“Kejahatan kemanusiaan oleh Pemerintahan Myanmar merupakan kejahatan terkeji sejajar dengan Israel yang telah membantai warga Palestina,” pungkasnya.

Tantang Tekanan Internasioanal, AS: Korea Utara Ngajakin Perang

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Korea Utara “meminta perang” dengan menentang tekanan internasional terhadap ambisi militer nuklirnya, utusan AS untuk PBB mengatakan Senin (4/9/2017), lansir Anadolu Agency.

“Meskipun kami telah berupaya selama 24 tahun terakhir, program nuklir Korea Utara lebih maju dan lebih berbahaya daripada sebelumnya,” kata Nikki Haley kepada Dewan Keamanan dalam sebuah pertemuan darurat mengenai uji coba nuklir keenam Korea Utara yang berlangsung pada hari Ahad, yang memicu kegemparan besar, dan mengkhawatirkan negara tetangga juga kekuatan Barat.

Telah tiba waktu untuk menghabiskan semua sarana diplomatik “sebelum terlambat”, kata Haley. “Kita sekarang harus mengadopsi langkah-langkah terkuat yang kita bisa.”

Korea Utara baru-baru ini menggelar retorika perang melawan AS dan sekutu-sekutunya, mengancam serangan nuklir yang telah dikembangkannya selama lebih dari dua dekade.

“Negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir memahami tanggung jawab mereka. Kim Jong Un tidak menunjukkan pemahaman seperti itu,” kata Haley mengenai pemimpin Korea Utara tersebut.

“Perang tidak pernah diinginkan Amerika Serikat. Kami tidak menginginkannya sekarang, tapi kesabaran negara kita tidak terbatas.”

Nikki Haley
Nikki Haley

Washington dan sekutu berada di batas kesabaran setelah tes nuklir hari Ahad (3/9/2017) terjadi sehari setelah Presiden Donald Trump pada prinsipnya setuju untuk mengizinkan Korea Selatan mempersenjatai diri dengan rudal balistik yang lebih kuat.

Sebagai tanggapan atas pengujian tersebut, rudal-rudal Korea Selatan melakukan latihan pada hari Senin mencoba menyerang lokasi uji coba nuklir Korea Utara.

Setelah bertemu dengan Trump dan pejabat senior di Gedung Putih pada hari Ahad, Menteri Pertahanan James Mattis menekankan komitmen AS kepada sekutu-sekutunya.

“Setiap ancaman terhadap Amerika Serikat atau wilayahnya, termasuk Guam, atau sekutu kita akan disambut dengan respon militer yang besar, sebuah balasan yang efektif dan luar biasa,” Mattis mengatakan kepada wartawan.

Pasukan Rezim Assad dan Sekutunya Terus Merangsek ke Pertahanan IS di Deir Az Zor

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pasukan rezim Syiah Suriah dan sekutunya hampir membongkar pertahanan Kelompok Islamic State (IS) setelah tiga tahun dikuasai di bagian kota timur Deir Az Zor, menurut media pemerintah.

IS mengendalikan sebagian besar provinsi Deir Az Zor – selain daerah kantong yang dikelola rezim Assad di kota Deir Az Zor dan sebuah pangkalan militer di dekatnya.

Pasukan pro-rezim Syiah Nushairiyah telah maju menuju kota ini dari berbagai wilayah selama berpekan-pekan, dan sekarang berada dalam jarak 3km dari daerah kantong tersebut, televisi pemerintah melaporkan pada hari Senin (4/9/2017), Aljazeera.

Sebuah unit media militer yang dijalankan oleh sekutu rezim Assad yaitu media Syiah Hizbullah mengatakan pasukan yang sedang maju tersebut menuju ke kamp militer yang terkepung di pinggiran kota.

“Pengepungan terhadap pasukan Assad akan rusak dalam hitungan jam,” kata seorang sumber militer kepada kantor berita AFP.

Reporter Al Jazeera Mohammed Jamjoom, yang melaporkan dari Beirut, ibu kota negara tetangga Lebanon, mengatakan bahwa hancurnya pertahanan tersebut akan menjadi “sangat signifikan” bagi rezim Suriah dan “kemunduran” bagi IS.

“Dalam beberapa pekan terakhir, dilaporkan bahwa IS telah kehilangan lebih dari separuh ibukota Raqqa di Suriah,” tambahnya.

“Deir Az Zor, di bagian timur negara ini, benar-benar merupakan pos terakhir mereka yang tersisa di Suriah – masih ada sebagian besar wilayah Deir Az Zor yang merupakan benteng bagi IS. Jika rezim Assad dapat mengatasi pertahanan IS, itu akan menjadi masalah bagi IS jika mereka ingin mempertahankan wilayah lain. ”

Mohamed Ibrahim al-Samra, gubernur provinsi Deir Az Zor mengatakan kepada kantor berita negara rezim Sana bahwa penduduk yang terkepung merayakan saat pasukan pro-assad mendekat.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah kelompok yang berbasis Inggris yang memantau konflik negara tersebut melalui jaringan kontak di lapangan, mengatakan bahwa lebih dari 10.000 orang tetap berada di wilayah kota yang dipegang oleh IS.

Di bagian Deir Az Zor yang dikelola rezim, populasinya telah anjlok menjadi sekitar 100.000 orang dari jumlah sebelum perang yaitu sekitar 300.000 orang.

Provinsi Deir Az Zor berbatasan dengan Irak, di mana IS telah menghadapi kekalahan berat di bekas kubu mereka di Mosul dan Tal Afar.

Inggris dan Perancis Kecam Uji Coba Nuklir Korea Utara

INGGRIS (Jurnalislam.com) – Inggris Raya dan Prancis pada hari Ahad (3/9/2017) mengecam keras uji coba nuklir Korea Utara dan meminta masyarakat internasional untuk melakukan tindakan yang lebih keras dan cepat, World Bulletin melaporkan Senin (4/9/2017).

“Tidak ada solusi militer yang mudah” untuk mencegah agresi nuklir oleh Korea Utara, sekretaris luar negeri Inggris mengatakan pada hari Ahad.

Boris Johnson, menambahkan, bagaimanapun, “semua pilihan” pembalasan masih ada di meja.

“Pandangan kami tentu bahwa tidak ada pilihan militer yang baik,” kata Johnson kepada Sky News setelah Korea Utara mengumumkan telah menguji sebuah bom hidrogen yang dapat dimuat di rudal balistik antarbenua.

“Tentu saja seharusnya kami mengatakan bahwa semua pilihan ada di meja, tapi kami benar-benar tidak melihat solusi militer yang mudah,” kata Johnson.

Menekankan pendeknya jarak antara Korea Utara dan Seoul, dia memperingatkan bahwa dalam sebuah konflik, Korea Utara “pada dasarnya dapat melenyapkan” sebagian besar wilayah Selatan, bahkan dengan senjata konvensional.

Jadi pilihan militer “tidak benar-benar mudah untuk mengancam dan diucapkan,” tambahnya.

“Jauh lebih produktif, menurut kami, adalah melanjutkan usaha diplomatik internasional,” katanya, menekankan perlunya dorongan diplomatik lebih lanjut.