PALESTINA (Jurnalislam.com) – AS dilaporkan telah memerintahlan Israel untuk tidak menyerang target Iran di Irak, menurut media Israel.
Pejabat AS dilaporkan memberi tahu orang Israel “tolong tinggalkan Irak untuk kami”, saluran Israel 1 melaporkan Selasa (4/9/2018) malam, lansir Anadolu Agency.
Klaim itu muncul di tengah laporan bahwa Iran telah mengerahkan baterai rudal balistik di Irak yang dapat mencapai Israel.
Pada hari Senin, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengisyaratkan bahwa Israel dapat menyerang sasaran Iran di luar Suriah.
“Kami tidak membatasi diri ke Suriah. Seharusnya semua sudah mengerti,” kata Lieberman.
Dalam beberapa bulan terakhir, Israel mengaku telah menyerang sejumlah sasaran Iran di dalam Suriah yang dilanda perang, di mana pasukan Iran mendukung pasukan rezim Suriah melawan kelompok oposisi.
SURIAH (Jurnalislam.com) – Sebuah sumber telah mengkonfirmasi kepada Al Arabiya Inggris bahwa pasukan Iran telah dikerahkan ke Idlib untuk bertempur bersama pasukan rezim Syiah Assad di kubu oposisi besar terakhir Suriah.
Sumber itu mengatakan ada jaminan kepada para pemimpin Pengawal Revolusi Iran bahwa operasi akan dimulai dalam beberapa hari setelah Rusia memulai serangan udara di provinsi itu.
Sumber itu tidak menyebutkan jumlah pasukan Iran, tetapi menegaskan bahwa ratusan pasukan Garda Revolusi dan milisi Syiah Basij tiba di Suriah pada hari Rabu (5/9/2018).
Kedatangan pasukan ini berbarengan dengan pertemuan puncak mengenai Suriah yang akan diadakan di ibukota Iran Teheran dengan dihadiri para pemimpin Rusia, Turki dan Iran.
Militer Rusia pada hari Rabu mengkonfirmasi serangan udara terhadap kelompok bersenjata terakhir Suriah, Idlib dengan pesawat tempur yang menargetkan Hayat Tahrir al Sham (HTS) pada hari Selasa.
“Empat pesawat dari kelompok Rusia di pangkalan udara Hmeimim melibatkan senjata presisi tinggi pada objek milik kelompok HTS di provinsi Idlib,” jurubicara militer Rusia Igor Konashenkov mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
SOLO (Jurnalislam.com) – Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Kemaslahatan Beragama (FKMPKB) Kota Surakarta melaporkan Badan Kehormatan DPRD Solo, Maryuwono ke Mapolres Surakarta, Rabu (5/9/2018) siang.
Politisi PDIP itu dianggap melakukan penodaan agama terkait munculnya spanduk provokatif mengatasnamakan dirinya dan ‘Laskar Asu’. Kasus berawal pada 28 Agustus 2018 lalu seorang anggota FKMPKB melihat spanduk berwarna latar merah itu dipasang di Timur Keraton Mangkunegaran, Solo.
“Dalam tulisan itu berbunyi ‘Kami mencari saudara bukan musuh, tapi kalau saudara datang dengan membawa pedang kami tidak akan lari’, nah di dalam Islam itu laskar itu tentara, dan ndak ada tentara asu (anjing-red), tentara ya manusia, menurut saya itu sebuah penghinaan,” kata salah satu pelapor, Dr Muhammad Taufik kepada wartawan di Mapolresta Surakarta, Rabu (5/9/2018).
Menurutnya, spanduk tersebut menggambarkan Kota Solo sedang tidak kondusif dengan rencana Aksi Jalan Sehat Umat Islam pada 9 September nanti. Seolah-olah akan ada Aksi 9 September itu adalah ancaman perang.
“Penggunaan kata ‘Laskar Asu’ ini bisa ditafsirkan sebagai sebuah sindiran yang ditujukan kepada umat Islam, dimana selama ini kata Laskar itu biasa digunakan untuk aktivitas kegiatan perjuangan umt Islam. Ini samal halnya merendahkan harkat martabat manusia,” kata Taufik.
Spanduk provokatif yang mengatasnamakan anggota DPRD Kota Solo
Atas perbuatannya, kata Taufik, terlapor dapat diduga melanggar pasal 156, pasal 156a, dan pasal 157 KHUP tentang pernyataan perasaan kebencian, permusuhan, penghinaan, dan jika itu dilakukan dengan sengaja maka terlapor dapat dijatuhi hukuman pindana penjara selama-lamanya lima tahun.
“Kalaupun orang yang disebut di situ merasa tidak berbuat, kan seharusnya membuat laporan polisi, tapi sampai hari ini kan ndak,” imbuh Muhammad Taufik yang juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Cabang Solo itu.
Taufik khawatir, spanduk tersebut akan memicu konflik sebagaimana pada tahun 1999 – 2000, pada saat PDIP menang tapi presidennya bukan Megawati. Kerusuhan itu, lanjut Tauufik, diawali dengan spanduk-spanduk provokasi.
“Nah ini mirip, kami berfikir, supaya tidak terulang kerusuhan Rabu kelabu, sebagaimana dulu terjadi pembakaran Balaikota, pembakaran gedung BCA, penyerangan blok di LP, pembakaran kelurahan di Tirtonadi itu tidak terjadi,” ungkapnya.
FKMPKB bersama elemen umat Islam Solo di Mapolresta Surakarta. FOTO: Arie/Jurniscom
Untuk itu, FKMPKB Solo bersama elemen masyarakat dan umat Islam meminta aparat agar segera merespon laporan tersebut untuk segera memeriksa terlapor.
“Maka yang bikin spanduk harus ditangkap terlebih dahulu, kalau ndak ini nanti membuat estalasi yang berkepanjangan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam surat laporan, tokoh pendiri LBH MEga Bintan, Mudrick M Sangiode turut menyertakan tanda tangan sebagai pelapor.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki menyampaikan kecaman kerasnya kepada Rusia atas serangan baru-baru ini di Idlib Suriah, kata menteri luar negeri Turki, di hari Rabu (5/9/2018).
“Setelah serangan itu, institusi kami [Turki dan Rusia] saling menghubungi. Kami mengatakan kepada mereka bahwa ini salah,” kata Mevlut Cavusoglu pada konferensi pers dengan timpalannya dari Jerman, Heiko Maas, lansir Anadolu Agency.
Serangan itu ditujukan untuk “menguasai Idlib”, yang dikatakan Cavusoglu “membawa risiko serius” dan “akan menjadi bencana dari banyak sudut”.
“Keinginan rezim untuk menyerang dan menguasai Idlib tampak jelas,” tambahnya.
Cavusoglu mengatakan Rusia dan Iran adalah penjamin rezim Assad dan Turki terus berhubungan dengan kedua negara ini.
Dia mengatakan Turki tidak membawa kelompok radikal ke Idlib dan mempertanyakan mengapa kelompok-kelompok itu dibawa ke Idlib bersama dengan senjata mereka dari Aleppo, Ghouta Timur dan Homs.
“Rencana itu sudah jelas sejak awal. Kelompok-kelompok ini akan pergi ke sana dan kemudian, dengan beralasan karena keberadaan kelompok-kelompok di sana, mereka [rezim Assad] akan menyerang untuk menangkapnya,” jelas Cavusoglu.
Dia menambahkan bahwa posisi Turki dan Jerman atas Suriah dan isu-isu lainnya tumpang tindih.
Maas mengatakan mereka yang akan melarikan diri dari Idlib harus dibantu. “Kami berbicara bagaimana kami dapat membantu. Turki adalah mitra penting kami dalam masalah ini,” katanya.
Maas juga mengatakan Jerman mendukung Turki dalam KTT di Teheran dan memiliki kepentingan strategis dalam hubungan konstruktif dengan Turki.
Pesawat tempur Rusia pada hari Selasa menggempur target sipil dan oposisi di Idlib.
Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari 3 juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain setelah serangan oleh pasukan rezim Syiah Assad.
Rezim Nushairiyah Suriah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan serangan militer besar-besaran ke daerah tersebut, yang dikendalikan oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata.
Pada hari Selasa, kepala kemanusiaan PBB Mark Lowcock memperingatkan bahwa serangan semacam itu akan mengarah pada “bencana kemanusiaan terburuk di abad ke-21”.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan bertemu di Teheran pada Jumat besok (7/9/2018) untuk pertemuan puncak trilateral di Suriah.
BASRA (Jurnalislam.com) – Militer Irak pada hari Rabu (5/9/2019) menyalahkan “orang bersenjata tak dikenal” atas kematian enam demonstran awal pekan ini di provinsi Basra selatan.
“Para pengunjuk rasa yang tewas kemarin di pusat kota Basra dibunuh oleh orang-orang bersenjata yang tidak dikenal di dalam mobil,” kata komandan tentara Jamil al-Shammari dalam sebuah pernyataan sehari setelah pembantaian itu, lansir Anadolu Agency.
Al-Shammari membantah laporan pasukan militer Irak menembaki demonstran di luar markas provinsi tetapi melanjutkan untuk menegaskan bahwa demonstrasi “tidak sepenuhnya berlangsung damai.”
“Pasukan militer terkejut menemukan sekelompok demonstran melemparkan bom Molotov, membakar ban dan menyerang warga,” katanya.
“Pada satu titik,” al-Shammari menambahkan, “pria bersenjata dalam kendaraan putih menewaskan sejumlah demonstran, mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam.”
Komandan tentara mengatakan “kelompok-kelompok tertentu” – ia tidak mengidentifikasi namanya – “mempekerjakan kelompok kriminal di Basra untuk membunuh warga dan menabur perselisihan di kota”.
Pihak berwenang di Basra pada hari Selasa memberlakukan jam malam petang-hingga-fajar (dusk-to-dawn) dengan harapan meredakan ketegangan yang meningkat setelah para pengunjuk rasa menyerbu markas provinsi dan bentrok dengan pasukan militer.
Pemerintah menuduh “penyabot” di antara para pengunjuk rasa merusak properti publik, sementara demonstran menuduh pasukan militer menggunakan amunisi hidup untuk membubarkan demonstrasi damai.
Pada hari Rabu, koalisi Sairoon Irak – yang dipimpin oleh ulama pemberontak Syiah Muqtada al-Sadr – menyerukan pemecatan komandan tentara di Basra, menyalahkan mereka atas kematian.
“Pemerintah – federal dan lokal – bertugas menjaga kehidupan para demonstran dan mencegah penggunaan kekuatan yang tidak semestinya,” kata anggota Sairoon Hassan al-Akouli dalam sebuah konferensi pers di Baghdad.
Dia meminta pihak berwenang di Basra untuk memulai “penyelidikan segera” atas kekerasan baru-baru ini.
Rabu malam, sekelompok demonstran membakar bangunan kotamadya Basra, menurut sumber-sumber lokal.
Sumber mengatakan sekelompok orang yang memecahkan pengepungan militer berkumpul di depan gedung tersebut dan membakarnya.
Sejak awal Juli, provinsi selatan dan tengah mayoritas Syiah Irak, terutama Basra, telah diguncang oleh protes warga, yang pada satu titik menyebar ke ibukota.
Demonstran menuntut peningkatan layanan publik, lebih banyak kesempatan kerja dan diakhirinya korupsi pemerintah yang mereka rasakan.
Sementara itu, negosiasi tetap berlangsung atas pembentukan pemerintah negara berikutnya setelah pemilihan parlemen 12 Mei, hasil yang diperdebatkan selama beberapa bulan.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hairansyah mengungkapkan bahwa larangan memberikan makanan dari luar Lapas kepada penghuni lapas adalah pelanggaran HAM.
“Melarang memberikan makanan dari luar sebenarnya itu kan nggak boleh, dia bisa diberikan (makanan dari luar), tapi kan harus ada pemeriksaan oleh pihak lapas, standarnya kan begitu,” ungkapnya ditemui di gedung Komnas HAM, Selasa (4/9/2018).
Meskipun sebuah pelanggaran HAM jika melakukan pelarangan makanan dari luar, Hairansyah mengungkapkan bahwa mungkin saja ada keadaan yang hanya pihak Lapas yang mengetahu, sehingga melarang makanan dari luar.
“Kita kembalikan lagi kepada pihak lapas sebagai pemegang otoritas di sana, bagaimana perlakuan itu, mungkin ada situasi-situasi tertentu yang mereka pertimbangkan yang lain, tapi prinsipnya sebenarnya hak dari penghuni lapas itu harus dipenuhi,” ungkapnya.
Salah satu hak para lapas yang tentunya tidak boleh dilanggar adalah hak menerima kunjungan dan mendapatkan makanan dari luar.
“Prinsip dasarnya, tidak dibenarkan untuk melarang selama masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Lapas,” ungkapnya.
Hairansyah kembali menegaskan bahwa sebuah pelanggaran HAM jika melakukan pelarangan tanpa ada kejelasan. Karena dalam konteks tahanan, seseorang punya hak mendapatkan perlakuan secara wajar dalam koridor HAM.
“Jadi kalau itu kategorinya adalah bagian dari hak yang harus dia peroleh, berarti ada pelanggaran hak. Tapi apakah hak ini berkaitan dengan HAM, tentu harus dilihat lagi, HAM nya seperti apa, misalnya menyangkut dia tidak boleh beribadah, berarti kebebasan menjalankan ibadah dihalangi, tapi untuk masalah makanan, selama dia terpenuhi di dalam tahanan, tentu makanan dari luar itu sebagai suplemen saja, penambah saja,” ujarnya.
“Hak dia terpenuhi untuk mendapat perlakuan dan makanan di dalam tahanan, bahwa kualitas makanannya seperti apa, tentu harus dilihat lagi. Apakah kemudian makanan dari luar itu kualitas makanannya tidak memenuhi ketentuan gizi atau sebagainya, bisa jadi terjadi pelanggaran hak dalam konteks makanan yang disediakan untuk penghuni lapas, tapi ketika dari luar ingin memberikan makanan tapi dilarang, tentu selama dia terpenuhi haknya di dalam lapas, maka tidak masalah. Tidak dalam kategori pelanggaran ham yang dimaksud,” lanjutnya.
Terakhir, ia kembali menegaskan bahwa ketika ada pelarangan tanpa ada alasan yang jelas, adalah pelanggaran HAM.
“Jadi selama di dalam lapas hak dia sudah terpenuhi, terkait makanan itu, dari luar itu hanya suplemen sifatnya. Karena seseorang di dalam lapas kan, jadi ada sebagian hak dia dikurangi,” tukasnya.
SOLO (Jurnalislam.com) – Melalui akun instagramnya, Ustaz Abdul Somad mengumumkan bahwa beliau membatalkan jadwal ceramahnya di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah Abdul Rahim Ba’asyir mengatakan bahwa umat Islam harus memiliki sensitivitas terkait pembatalan ceramah UAS di beberapa tempat.
“Bahwa ini ustaz kita, ini guru kita, mau hadir memberikan pencerahan ilmu, mau hadir kok malah ada penolakan. Harusnya umat islam tidak hanya tinggal diam, jangan diam,” kata pria yang karib disapa Iim Ba’asyir ini kepada Jurnalislam.com, Rabu (6/9/2018) di Solo.
Lebih lanjut, ia mengajak elemen umat Islam agar mencari para pelaku persekusi dan meminta aparat penegak hokum menindak tegas para pelaku intimidasi.
“Kalau tidak jelas alasannya, diproses secara hukum. Ini tidak boleh seperti ini, kalau begini caranya, ini negara preman nanti. Dan pastinya kondisinya sangat tidak nyaman untuk tinggal di Indonesia,” pungkasnya.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan kurang menggembirakan dan tidak segan untuk mengorbankan rakyat kecil.
“Demokrasi ke depan memprihatinkan kita semua. Penyebabnya, demokrasi semakin liberal dan transaksional. Siapa yang menguasai pasar menjadi penentu. Ketika ini tidak dicegah, maka demokrasi hanya akan menjadi milik pemilik modal yang mendistorsi makna demokrasi itu sendiri,” ungkap Busyro dalam acara Diskusi Publik “Pemilu Berintegritas” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Pernyataan Busyro tersebut dikeluarkan menanggapi keputusan Bawaslu yang meloloskan 12 mantan narapidana korupsi sebagai caleg di Pileg 2019.
Busyro menilai bahwa demokrasi sebagai rule of law sistem negara Indonesia bertumpu pada check and balance, sehingga dimaknai tidak sekadar pada aspek prosedural semata, tetapi semestinya juga mengandung muatan-muatan dimensi moralitas. Keputusan Bawaslu meloloskan caleg mantan narapidana korupsi dianggapnya mencederai dimensi moralitas demokrasi.
“Bawaslu bersama KPU seharusnya menjadi lembaga yang memiliki misi dan visi yang substansinya sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Busyro menilai bahwa keputusan Bawaslu tersebut semakin menjadi bukti bahwa level demokrasi di Indonesia masih bersifat transaksional.
“Demokrasi transaksional menghasilkan pejabat pusat dan pejabat daerah yang mengalami krisis sebagai pemimpin, dampaknya yaitu rakyat kehilangan haknya untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Rakyat kita menderita karena dipimpin oleh mereka yang memiliki track record, kepekaan sosial, dan intelektualnya yang parah,” papar Busyro.
“Ketika terpilih, justru mereka menunjukkan keasliannya. Nah, dengan kepekaan sosial yang seperti itu, bagaimana demokrasi bisa diproseskan dalam semua kebijakan pemerintahan? Ketika UU ini dijarah, di dalam proses-proses yang begitu itu dia mengalami beban moral, menjadi napi namun kemudian dipilih lagi. maka yang terjadi adalah tragedi,” imbuhnya.
Diskusi yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut, menurut Busyro dilakukan dalam rangka ikhtiar mencari solusi terbaik yang mampu memberikan makna pada demokrasi yang mestinya ditegakkan dengan segala upaya.
Sebagai pembicara, hadir beberapa aktivis dan tokoh seperti Titi Anggraini (Perludem), Ahmad Fanani (Wakil Ketua Madrasah Anti Korupsi), Donal Fariz (ICW), Arif Zulkifli (Tempo) dan beberapa lainnya.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat intelijen dan kontra terorisme Harits Abu Ulya merasa heran dengan adanya pihak yang mengaitkan apa-apa dengan HTI yang saat ini sudah dibubarkan.
Menurutnya, HTI atau bahkan ISIS yang dikaitkan dengan beberapa gerakan, salah satunya 2019 ganti presiden adalah narasi yang bodoh.
“Itu narasi (maaf) dunggu (bodoh)& hoaxs. Narasi #2019 ganti presiden disebut ISIS atau HTI akan berkuasa,” kata Harits Abu Ulya kepada Jurnalislam.com, Selasa (4/9/2018).
Peneliti gerakan ISIS dan HTI ini justru menantang para pihak yang masih mengaitkan HTI dan ISIS di balik gerakan ganti presiden untuk berdebat secara terbuka.
“Siapapun kaum yang nalarnya kerdil dan pandir tapi merasa paham ISIS dan HTI bisa coba hadapin saya mujadalah/berdebat secara terbuka. Biar saya buka hakikat posisi HTI & ISIS dalam kontestasi 2019,” pungkasnya.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Eks Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution menyatakan ancaman yang diterima Ustaz Abdul Somad (UAS) yang berakibat pembatalan ceramahnya di beberapa daerah Jateng dan Jatim tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun.
“Ancaman seperti ini justru merugikan pemimpin berkuasa dan tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar,” katanya kepada Jurnalislam.com, Selasa (4/9/2018).
Menurutnya, meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat. Bukan malah mengancam. Selain itu, pembiaran terhadap ancaman yang diterima UAS tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi warga negara.
Lelaki yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA Jakarta meminta UAS untuk melaporkan dugaan intimidasi itu kepada Kepolisian Negara.
“Ini untuk melihat aparat keamanan akan bertindak adil atau tidak,” pungkasnya.
Seperti diketahui, UAS melalui akun Instagram pribadinya memposting pemberitahuan pembatalan ceramahnya di beberapa daerah di Jateng dan Jatim.
