Bimas Islam Resmikan Proper Daerah Binaan di Indragiri Hilir

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

INDRAGIRI HILIR (Jurnalislam.com) – Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin meresmikan program percontohan (proper) daerah binaan di Indragiri Hilir, Pekanbaru pada Kamis (29/8/2019). Dalam sambutannya, Muhammadiyah Amin menyatakan program percontohan daerah binaan adalah sebagai bentuk negara hadir di tengah masyarakat.

“Ini sebagai bukti negara hadir di tengah masyarakat dalam memperdayakan ekonomi,” katanya dalam sambutan di Masjid Nur Jihad, Indragiri Hilir, Tembilahan, Pekanbaru, Kamis (29/8/2019).

Menurutnya, proper adalah program inovasi satu di antara daerah kerja Kementerian Agama. Saat ini, sebelas unit eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Agama berlomba-lomba memunculkan program yang inovatif dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat, namun dengan kerja bersama dan semangat membangun masyarakat yang lebih baik seluruh jajaran unit kerja eselon II di lingkungan Ditjen Bimas Islam bersedia mendorong program percontohan ini.

“Bimas islam memulai dari proper daerah binaan,” pungkasnya.

Pasalnya proper di Indragiri Hilir adalah daerah ketiga. Sebelumnya program diluncurkan pertama kali di Daerah Sambas pada tahun 2018 dan lanjut ke Bekasi pada April 2019.

Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat Rektor di IAIN Gorontalo menegaskan bahwa dengan adanya program ini setidaknya terdapat tiga alasan mengapa program percontohan ini digulirkan, pertama, proper ini merupakan wujud dari visi misi Ditjen Bimas Islam. Kedua, bahwa negara hadir dalam kehidupan bermasyarakat khususnya mustahik, dengan zakat setidaknya mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki. Dan ketiga, komitmen Kementerian Agama dengan tag line lebih dekat melayani.

Muhammadiyah Amin pun di akhir sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Bupati Indragiri Hilir beserta jajarannya dan sekaligus kepada warga Sungai Beringin atas terselenggaranya Peresmian Proper Daerah Binaan Bimas Islam yang ketiga ini.

Din Minta Jokowi Prioritaskan Urusan Papua Ketimbang Ribut Pindah Ibu Kota

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta kebijaksanaan pemerintah terhadap persoalan yang terjadi di tanah Papua.

Din bahkan meminta wacana pemindahan ibu kota untuk ditunda, menyusul persoalan Papua yang tak bisa dianggap remah.

“Sebaiknya presiden, pemerintah mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua,” kata Din di Jakarta, Rabu (28/8).

Din menyebut saran itu disampaikan secara pribadi, bukan atas nama lembaga manapun.

Din menegaskan hingga saat ini dia nyaris tak peduli dengan wacana pemindahan ibu kota yang resmi telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/8) lalu.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota tentu akan menguras tenaga. Sebaiknya, kata dia, pemerintah mestinya mengerahkan segala daya upayanya untuk menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi di Papua.

“Saya kira pemindahan ibu kota bisa ditunda enggak usah lah, apalagi urgensinya belum cukup tersedia dalam keadaan negara katanya mengalami defisit keuangan, dari mana nanti biayanya fokus pada masalah yang hari ini dihadapi,” katanya.

sumber: cnnindonesia.com

Sempat Dilarang, Aparat Akhirnya Izinkan Massa Kibarkan Bendera OPM di Depan Istana

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Sejumlah mahasiswa Papua yang berunjuk rasa menuntut referendum sempat dilarang mengibarkan Bendera OPM Bintang Kejora di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Aparat tidak ingin bendera tersebut dikibarkan di depan kantor Presiden Jokowi.

Mulanya, puluhan mahasiswa Papua itu berunjuk rasa di depan Mabes AD, Jakarta. Mereka masih boleh mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Namun, saat massa bertolak ke depan Istana untuk berunjuk rasa, aparat melarang bendera tersebut dikibarkan.

Aparat terdengar hanya memberi toleransi kepada mahasiswa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di jalan yang berada di depan Mabes AD dan Kementerian Dalam Negeri.

Massa terlihat bersorak dan memaksa untuk tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Mereka ingin meluapkan aspirasinya.

Negosiasi alot antara aparat dengan perwakilan massa sempat terjadi. Bahkan, sejumlah mahasiswa terlihat memaksa mobil komando untuk terus melaju menuju Istana Merdeka.

Tak lama negosiasi berlangsung, aparat Kepolisian terlihat memberi jalan. Mereka mengizinkan massa menuju depan Istana dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Setiba di depan Istana, orator lalu menyuarakan aspirasi massa. Mereka mengecam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Mereka juga mengutuk pelaku yang melakukan tindakan pemukulan berujung penangkapan di Ternate dan Ambon. Selain itu, massa juga menuntut rasialisme terhadap masyarakat Papua dihentikan.

Selanjutnya, mereka meminta aparat TNi/Polri yang melakukan provokasi untuk dipecat. Hal itu dinilai patut dilakukan.

Sumber: cnnindonesia.com

Ketika Bendera OPM Berkibar di Depan Istana Negara

Redaktur: Mazaya

CNN Indonesia — Massa mahasiswa Papua kembali mengibarkan Bendera OPM Bintang Kejora saat berunjuk rasa menuntut referendum di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Mereka juga meminta Presiden Jokowi agar menemui massa.

Bendera Bintang Kejora juga sempat dikibarkan di depan Istana Negara oleh massa dari Papua yang berunjuk pada rasa pekan lalu.

Sejumlah mahasiswa terlihat mengibarkan bendera Bintang Kejora persis di depan Istana Merdeka. Ada empat bendera bintang kejora yang dikibarkan dengan menggunakan bambu berukuran panjang.

Selain bendera, puluhan mahasiswa juga terlihat mengenakan baju dan menggambar bendera Bintang Kejora di tubuhnya.

Sebelum tiba di depan Istana, sejumlah aparat Kepolisian yang berjaga sempat melarang massa mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Aparat terdengar hanya memberi toleransi kepada mahasiswa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di jalan yang berada di depan Mabes AD dan Kementerian Dalam Negeri.

Mengetahui larangan itu, massa terlihat bersorak dan memaksa untuk tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka.

Negosiasi alot antara aparat dengan perwakilan massa sempat terjadi. Bahkan sejumlah mahasiswa terlihat memaksa mobil komando untuk terus melaju menuju Istana Negara.

Tak lama negosiasi berlangsung, aparat Kepolisian terlihat memberi jalan dan mengizinkan massa menuju depan Istana Negara dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Setiba di depan Istana Merdeka, seorang orator sempat meminta Presiden Jokowi menemui massa aksi. Hal itu diminta sebagai bentuk respon atas permintaan massa yang menunut referendum bagi Papua.

Sumber: cnnindonesia.com

Ribuan Bendera Tauhid dan Merah Putih Siap Berkibar di Parade Ukhuwah Soloraya

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama elemen umat Islam Soloraya akan mengadakan aksi Parade Ukhuwah bertajuk ‘Merdeka Dengan Semangat Persatuan Hijrah dan Tauhid’ pada ahad, (1/9/2019).

Kegiatan yang juga dalam rangka menyambut tahun baru hijriah 1441 H dan peringatan kemerdekaan RI ke 74 tersebut rencananya akan dimulai dengan longmarch dari Kottabarat dan finish di Ngarsopuro, Surakarta.

“Rute dilewati kota barat-Perempatan Gendengan- jalan Slamet Riyadi finish di perempatan Ngarsopuro. Dalam longmarch rencananya juga akan dikawal pasukan berkuda,” kata Humas DSKS Endro Sudarsono kepada jurniscom kamis, (29/8/2019).

Menurut Endro, dalam Parade Ukhuwah tersebut akan dikibarkan ribuan bendera tauhid dan bendera merah putih serta akan dihadiri tokoh Islam muda ustaz Felix Siauw.

“Dipastikan ustaz Felix Siauw hadir, Selain itu ada tokoh lokal seperti Dr. Muinudinillah Basri, ustaz Tengku Azhar, ustaz Mas’ud Izzul Mujahid dan ustaz Sahadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Endro menghimbau kepada semua peserta untuk mengunakan pakaian berwarna putih. “Dengan membawa atribut bendera tauhid dan bendera merah putih,” tandasnya.

LAZ Solopeduli Bantu Warga Sragen Salurkan Air Bersih

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SRAGEN (Jurnalislam.com)- Pada bulan Agustus dampak kekeringan semakin meluas,  akibatnya di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sragen terkena dampaknya. Informasi tersebut langsung di respon oleh relawan Sigab Solopeduli pada hari Rabu 28/8.

 

Sebanyak 7 truk tangki air bersih dengan kapasitas 8 ribu liter didistribusikan untuk warga di Kecamatan Sukodono, Jenar dan Gesi yang masuk wilayah Kabupaten Sragen tersebut.

 

Sementara warga yang mengalami kesulitan air bersih, sejak pagi telah menunggu di tempat yang telah ditentukan. Mereka menunggu sambil mambawa jerigen atau bak penampungan untuk menerima distribusi air bersih dari mobil tangki.

 

Salah satu Relawan Sigab Solopeduli, Nurudin menuturkan bahwa bantuan air bersih kepada warga tersebut dilakukan karena warga di Dusun tersebut dideteksi kesulitan air bersih. Kekeringan terjadi sudah sejak lama. Sebagian warga juga mengeluhkan air di sumur sudah mengering sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

 

Ginah (61) salah satu warga penerima bantuan air bersih di Dukuh Mangen RT 37 Desa Baleharjo Kecamatan Sukodono Sragen menyampaikan sangat terbantu dengan bantuan dari Solopeduli.

 

“Matur suwun kagem Solopeduli sing sampun maringi bantuan air Mugi dibalas marang Gusti Allah (Terima kasih buat Solopeduli, yang sudah memberikan bantuan air bersih, semoga dibalas oleh Allah),” ucapnya.

 

Direktur Umum Solopeduli, Sidik Anshori berharap bantuan air yang diberikan bisa sedikit meringankan kebutuhan warga.

 

$Banyak pihak memprediksikan hujan baru akan turun sekitar Oktober, jadi air yang kita berikan bisa digunakan sehemat mungkin,” katanya.

 

Untuk memaksimalkan bantuan air bersih, Solopeduli mengajak perusahaan, instansi, organisasi, komunitas dan personal untuk bersama-sama mengumpulkan dana untuk program air bersih.

 

“Kami sangat mengerti bagaimana susahnya hidup tanpa air yang mencukupi, maka mari bersama sama kita bantu mereka yang membutuhkan,” tandasnya.

Solopeduli Raih 3 penghargaan dari BAZNAS Award 2019

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Solopeduli mendapatkan 3 penghargaan dari BAZNAS Award 2019. Tiga  penghargaan tersebut meliputi, Solopeduli sebagai  LAZ (Lembaga Amil Zakat) tingkat Provinsi dengan kategori pertumbuhan pengumpulan ZIS (Zakat Infak Sedekah) terbaik, program pendayagunaan ZIS terbaik, serta laporan tahunan terbaik.

 

Kegiatan ini diikuti dari Ratusan perwakilan badan amil zakat dan lembaga Zakat diseluruh Indonesia. Diselenggararakan di Gedung Kementrian Agama RI di Jakarta pada (26/8/2019), dari pukul 19.00-22.00 WIB.

 

Sambutan ketua BAZNAS, Prof. Dr. Bambang Sudibyo mengatakan bahwa BAZNAS award bertujuan untuk memotivasi organisasi zakat terus melakukan inovasi dan lebih amanah.

 

“Adapun target award diberikan kepada tokoh lembaga dan organisasi yang mengelola zakat dengan baik. Penilaiannya dengan indeks zakat Nasional BAZNAS. BAZNAS dan LAZ dituntut mengelola zakat untuk mengurangi kemiskinan,” katanya.

 

Amil dilembaga zakat diaebut Bambang tidak boleh menggunakan dana sesuai dengan yang telah diatur dalam syariat.

“Esensi ajaran agama untuk memuliakan manusia, sehingga zakat berfungsi memuliakan manusia dan mendustribusikan untuk kebahagiaan,”katanya.

Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik hingga Rp160 Ribu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam com)– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan usulan kenaikan tarif iuran peserta BPJS Kesehatan untuk setiap kelas.

Iuran yang diusulkan Kemenkeu tersebut lebih tinggi dari yang digadang-gadang Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Dalam skema kenaikan Kemenkeu yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani kemarin, kenaikan yang diusulkan mencapai dua kali lipat dari iuran yang berlaku saat ini.

Untuk iurankelas mandiri I diusulkan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per jiwa per bulan. Sementara, kelas mandiri II dari Rp 59 ribu menjadi Rp 120 ribu per jiwa per bulan.

Pada kelas mandiri III diusulkan setara dengan penerima bantuan iuran (PBI), yaitu Rp 42 ribu per jiwa per bulan. Jumlah ini naik Rp 16.500 dari iuran saat ini, yakni Rp 25.500 per bulan per orang.

Besaran kenaikan yang diusulkan Sri lebih juga besar dibandingkan usulan versi DJSN, yakni Rp 75 ribu dan Rp 120 ribu untuk kelas mandiri II dan kelas mandiri I. Sementara itu, usulan untuk kelas mandiri III versi Kemenkeu dengan DJSN masih sama, yaitu RP 42 ribu. Nominal ini berlaku untuk tiap jiwa per bulannya.

Sri Mulyani menekankan, kenaikan tarif ini menjadi upaya untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang terus naik. Menurut DJSN, defisit BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi menyentuh Rp 28,3 triliun.

Sumber: republika co.id

Presiden Jokowi Segera Keluarkan Perpres Iuran BPJS Naik 2 Kali Lipat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis peraturan presiden (perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencananya, kenaikan iuran yang diatur dalam perpres tersebut akan mengacu pada usulan kenaikan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR.

Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan iuran BJKN kelas Mandiri I naik 100 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR/MPR pada Rabu (28/8), menerangkan langkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan benar-benar harus dilakukan.

“Itu sudah kami naikkan, segera akan keluar perpres-nya. Hitungan seperti yang disampaikan Ibu Menteri pada saat di DPR kemarin,” ujarnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut Mardiasmo, bila iuran BPJS Kesehatan naik, maka persoalan defisit anggaran perusahaan akan terselesaikan. Untuk itu, penerbitan perpres perlu segera dilakukan agar pemberlakuan kenaikan iuran bisa dilaksanakan mulai tahun depan.

Sumber: cnnindonesia.com

Kunjungi Persekutuan Gereja dan KWI, MUI: Sepakat Ceramah UAS Tak Dilanjutkan ke Ranah Hukum

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI), Anwar Abbas menyatakan pertemuan MUI dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Senin lalu, sepakat tidak membawa ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) ke ranah hukum.

“Dari perbedaan-perbedaan itu pastinya ada gesekan. Oleh karena itu diharapkan poin penting dari masing-masing agama yang bergesekan itu tidak saling mem-publish,” kata Anwar saat ditanya perihal pertemuan via whatsapp, Rabu (28/08/2019).

Anwar tak menampik bahwa dengan teknologi yang berkembang, informasi dapat tersebar cepat dan diterima masyarakat luas. Maka itu, ceramah UAS untuk kalangan internal tidak dapat langsung disalahkan, meski videonya beredar.

“Karena hari ini di dunia digital dan milenial, peran IT tentu tidak mustahil apa yang disampaikan dibuat lebih terbuka oleh yang menyebarkan,” ujarnya.

Kendati begitu, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pemuka agama harus mampu menyampaikan ceramah yang sejuk dan tidak menimbulkan kerisauan antar umat beragama. Ini berlaku bagi seluruh pemuka agama, sehingga tidak lagi perlu ada protes dari materi ceramah yang disampaikan.

“Imbauan dari tokoh-tokoh agama supaya bisa menyampaikan ajaran dari masing-masing agama dengan baik, agar tidak menyinggung dari agama lain,” kata Anwar.

Batasannya, jelas dia, ceramah yang disampaikan tidak menyinggung keyakinan agama tertentu. Sebab, jika dianggap menyinggung, maka berpotensi dikenakan delik penodaan agama Pasal 156 KUHP.

“Pertemuan itu sependapat bahwa sebaiknya permasalahan ini tidak berlanjut ke ranah hukum agar stabilitas politik nasional terjaga,” tuturnya.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Ustadz Abdul Somad sebelumnya. Mereka sepakat bahwa masing-masing agama memiliki ajaran berbeda.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan MUI diterima oleh Pendeta Dr Henriette Hutabarat-Lebang mewakili MPH-PGI, Pdt Gomar Gultom, Pdt Krise Gosal, Pdt Bambang Widjaya, Arie Moningka, serta beberapa staf.

Hadir dari MUI antara lain Sekjen MUI Buya Anwar Abbas, Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Buya Yusnar Yusuf, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi, Ketua MUI Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi, Wasekjen MUI Bidang Pendidikan dan Infokom Amirsyah Tambunan, dan Wakil Sekjen MUI Bidang Kerukunan antar Umat Beragama, Najamuddin Ramli.