SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Mujahidin (MM) Klaten Ustadz Boni Azwar mengatakan, ketidaktegasannya pemerintah dalam menangani kasus penembakan pesawat Trigana Air di Papua oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin membuktikan adanya tebang pilih hukum yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
Meskipun perbuatan teror OPM itu sangat jelas, akan tetapi tuduhan dan label teroris selalu ditujukan kepada Islam. Padahal, kata dia, selain meneror OPM juga mengancam kedaulatan negara.
“Maka kita lihat selama ini pemerintahan Jokowi ini tidak tegas masalah itu, tegasnya kepada umat Islam, kepada yang lain seperti OPM tidak pernah ditindak,” katanya kepada Jurnalislam.com di Solo, Jumat (29/6/2018).
Menurutnya, hal itulah yang selama ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi umat Islam. Pemerintah terkesan menganaktirikan umat Islam. Sebesar apapun kejahatan yang dilakukan oleh non muslim tidak pernah dianggap sebagai perbuatan terori.
“Yang menjadi kecemburuan umat Islam itu kalau ada kasus yang dilakukan oleh umat Islam baik kecil atau besar tuduhannya pasti terorisme, tapi kalau separatis seperti di Papua itu malah kesannya bukan urusan teroris dan kriminal murni padahal jelas-jelas seperti OPM ini dari dulu kan berbuat makar, mereka mempunyai cita-cita untuk merdeka,” paparnya.
Untuk itu, ustaz Boni meminta pemerintah bersikap adil terhadap umat Islam. Ia juga mendesak presiden Jokowi untuk menurunkan Densus 88 ke Papua guna menangkap pelaku teror yang selama ini sudah sangat meresahkan masyarakat tersebut.
“Kita sebagai umat Muslim menuntut keadilan agar Densus tidak hanya mengobok-obok ‘umat Islam’ coba Densus itu juga turun ke Papua menangani tindakan teroris yang dikalakukan OPM, itu yang kita minta,” pungkasnya.
