SAUDI(Jurnalislam.com)— Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyiapkan layanan katering untuk jemaah haji Indonesia setibanya di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Layanan ini disediakan di area kedatangan alias di terminal haji bandara Jeddah.
Kepala Daker Bandara Haryanto berharap layanan makan selamat datang ini bisa membantu jemaah untuk menjaga stamina mereka setelah menempuh perjalanan panjang, antara 7 – 10 jam dari Tanah Air. Apalagi, usai mendarat di Jeddah, mereka akan diberangkatkan dengan bus menuju kota Makkah untuk melaksanakan umrah wajib.
“Katering di bandara semuanya dimasak di dapur ini. Proses masaknya pun mesti berada di dapur, karena hal tersebut tercantum di kontrak, harus bisa masak langsung, agar saat jemaah haji tiba kondisi makanan masih aman,” kata Kepala Daker Bandara, Haryanto, di Jeddah, Jumat (24/6/2022)
Penyediaan makanan ini hanya diperuntukkan bagi jemaah yang mendarat di Jeddah dan diberikan saat jemaah memasuki bus yang akan membawa mereka menuju kota Makkah. Artinya, menu makanan dijamin masih layak konsumsi karena dimasak dua jam sebelum jemaah mendarat.
Untuk jemaah gelombang pertama yang mendarat di bandara Madinah, mereka tidak diberikan konsumsi usai mendarat. Sebab, jarak bandara ke hotel di Madinah sangat dekat. Namun, mereka akan mendapatkan konsumsi di Bandara Jeddah, saat akan pulang ke Tanah Air.
.jpeg)
Dapur Ketering di Bandara
Tim Media Center Haji (MCH) Daker Bandara sempat melihat langsung proses masak di dapur katering. Nampak beberapa karyawan perusahaan katering Golden Guest mengemas makanan menggunakan wadah yang bisa menjaga santapan tetap dalam kondisi hangat.
Selanjutnya di bagian belakang dapur, tempat keluar-masuk makanan, terlihat truk mini yang terparkir. Truk itu yang membawa makanan ke para jemaah. Panci-panci dan kulkas berukuran besar juga tampak berjejer rapih di dalam dapur tersebut. Di kulkas, tersimpan puding dalam jumlah yang sangat banyak. “Selagi bisa, kami prioritaskan produk dari Indonesia, seperti puding ini,” kata pemilik catering, Fahad Esam Bobsait
Nantinya, ketika jemaah datang, Fahad memerintahkan anak buahnya di bagian distribusi untuk segera bergegas mengantarkan makanan ke bus-bus setelah mendapatkan informasi dari bagian konsumsi PPIH.
Menu Darurat
Fahad yang lahir di Surabaya ini menjelaskan, bahwa pihaknya mengantisipasi jika terjadi keterlambatan pesawat mendarat. Dia telah menyediakan menu paket darurat bagi jemaah yang berisi makanan ringan dan kering yang berisi roti, buah-buahan, air mineral, puding. “Ini kita sediakan jika dalam kondisi darurat,” kata Pria lulusan Universitas Islam Bandung
Kasi Konsumsi PPIH Daker Bandara Fatmawati menambahkan, dikarenankan ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan fisik dan stamina yang lebih, maka pihaknya akan selalu memastikan setiap jemaah saat di bus menuju ke kota Makkah harus segera makan.
“Haji dan Umrah itu bisa dikatakan ibadah fisik, maka jika sudah pada makan, setiba di pemondokan diharapkan jemaah tidak lagi memikirkan makanan, agar khusuk beribadah. Maka, sangat penting saat di bus, jemaah harus segera makan,” kata lulusan UIN Raden Fatah Palembang.
Fahad menjamin tidak pernah molor mengantarkan makanan untuk konsumsi jemaah haji. Terlebih, menurut Fahad, Kemenag selalu mengabarkan jika ada keterlambatan penerbangan. “Pihak Kemenag bagian konsumsi di bandara selalu meng-update kita kalau ada keterlambatan. Sebab, jarak Indonesia ke sini 9 jam, jadi pasti mereka tahu lah info dari sana. Ditambah lagi dari Flight Radar, tim kita memantau dari situ,” kata Fahad.
Katering ini mengklaim memiliki tim yang cukup mumpuni untuk melayani konsumsi jemaah haji Indonesia. Sebab ia memiliki total karyawan 38 orang. Ada tambahan enam orang pekerja gudang. Jadi, semuanya 44 orang. Nah, untuk distribusi, Fahad memiliki enam orang per shift. Jadi, penyaluran makanan dijamin antimolor.
Lebih lanjut, Fahad menjelaskan bahwa seluruh chef yang menyiapkan makanan merupakan orang Indonesia. Ada sembilan orang chef di sana. Alhasil, makanan yang dimasak sesuai dengan cita rasa Indonesia, sesuai dengan kontrak dari Kementerian Agama.
