Mengakhiri Polemik Impor Beras

Mengakhiri Polemik Impor Beras

Oleh: Mohammad Faisal, Ph.D | Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

POLEMIK mengenai impor beras antara beberapa pejabat pemerintah khususnya antara Menteri Perdagangan dengan Direktur Utama Bulog menjadi bukti bahwa persoalan tata niaga beras di
negara ini belum diselesaikan secara tuntas. Menurut Center of Reform on Economics (CORE), momentum ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membenahi persoalan- tersebut secara tuntas. Untuk itu, CORE mengusulkan empat hal untuk memecahkan permasalahan yang terjadi hampir di setiap tahun tersebut.

Pertama, pengadaan beras impor harus melibatkan berbagai stakeholder dan dilakukan secara transparan dan pijakan yang kuat. Pada dasarnya impor pangan merupakan solusi jangka pendek, jika memang terdapat kesenjangan antara supply domestik dengan kebutuhan dalam negeri, mengingat beras masih menjadi kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, proses impor selama ini dipandang negatif lantaran sejumlah alasan, seperti adanya praktik perburuan rente dalam penetapan kebijakan tersebut. Di samping itu, kegiatan impor cenderung membuat harga domestik jatuh pada titik yang merugikan petani. Kegiatan impor juga menguras cadangan devisa dan dalam jangka panjang akan menghambat upaya mewujudkan kemandirian pangan.

Oleh sebab itu, kegiatan impor harus dilakukan lebih transparan dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, BUMN, asosiasi petani dan pedagang. Selain itu, prosesnya harus didukung oleh data yang valid dan estimasi yang akurat mengenai supply dan demand beras domestik. Pelaksanaan impor juga harus direncanakan secara matang sehingga tidak mengganggu keseimbangan harga gabah di tingkat petani.

Kedua, Pemerintah perlu membuat formula penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang mendorong minat petani dalam berproduksi. Sebagaimana diketahui, persoalan utama rendahnya penyerapan gabah/beras oleh Bulog lebih banyak disebabkan oleh harga pembelian gabah/beras BUMN yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Sebagai contoh, di tahun ini, Bulog masih menggunakan HPP tahun 2015 yang mencapai Rp7.300/kg untuk beras dan Rp4.650/kg untuk gabah kering giling (GKG). Padahal, harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan pada bulan September sudah mencapai Rp 9.310/kg dan Rp. 5.501/kg untuk GKG di tingkat penggilingan.

Oleh sebab itu, HPP perlu ditetapkan secara reguler setiap tahunnya. Komponennya tidak hanya memperhitungkan biaya pokok produksi, perkembangan inflasi, namun juga ditambah dengan margin yang menguntungkan petani. HPP tersebut selain menjadi acuan Bulog dalam pengadaan stok, juga dapat menjadi harga batas bawah bagi pemerintah melakukan intervensi dengan menyerap seluruh produksi gabah yang ditawarkan petani. Kebijakan seperti ini telah diterapkan di Tiongkok. Meskipun negara tidak lagi mengontrol penuh sektor pertanian, namun pemerintah Tiongkok tetap melakukan intervensi untuk melindungi petani mereka. Pada tahun 2006, misalnya, pemerintah Tiongkok menyerap 40% gandum petani yang harganya lebih rendah dari batas bawah yang ditetapkan pemerintah. Hal yang sama juga dilakukan untuk beras, meskipun jumlahnya lebih sedikit yakni 4 juta ton dari total produksi sebanyak 181 juta di tahun itu (USITC, 2011).

Kebijakan ini tentu membutuhkan cadangan anggaran yang relatif besar. Namun, hal ini mampu memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus menjadi insentif untuk meningkatkan produktifitas
mereka. Kebijakan tersebut juga akan memudahkan Bulog dalam menyerap beras baik untuk tujuan Public Service Obligation, komersial, ataupun untuk membangun stok pangan yang lebih aman. Cadangan Bulog hanya dibawah 10% dari total produksi nasional pertahun. Cadangan tersebut hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia selama 20 hari. Padahal, beberapa negara tetangga menguasai minimal 20% rata-rata stok pangannya.

Ketiga, Pemerintah perlu membenahi regulasi saat ini sehingga mampu mencegah praktik oligopoli, penimbunan, dan spekulasi. Lebih dari 90 persen distribusi beras saat ini dikendalikan
pelaku swasta, sementara sisanya sekitar 5-9 persen (1,5-3,6 juta ton) dipegang oleh pemerintah melalui Bulog. Dengan demikian, kemampuan pemerintah untuk menentukan harga pasar beras relatif terbatas. Namun demikian, pemerintah dapat menempuh beberapa kebijakan untuk mencegah praktik yang dapat mengganggu keseimbangan pasar, baik praktik oligopoli, penimbunan dan spekulasi. Di antaranya dengan pemberian sanksi berat seperti denda dalam jumlah besar bagi pelaku penimbunan, mewajibkan registrasi bagi para pedagang beras serta melakukan pengawasan reguler terhadap gudang-gudang dan perkembangan stok mereka. Di Singapura, dikenal dengan istilah Rice Stockpile Scheme (RSS), dimana pemasok beras wajib memiliki lisensi pengadaan beras.

Selain itu, cadangan beras di gudang-gudang mereka diperiksa secara berkala. Bentuk pengawasan lain yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk institusi yang bertugas melakukan pencegahan penimbunan komoditas strategis. Di Filipina, tugas ini dilakukan oleh Anti-Rice-Hoarding Task Force (ARTF) yang mampu menindak praktik-praktik penimbunan yang berpotensi mendistorsi harga beras. Pemerintah Malaysia memiliki Price Control and Anti Profiteering Act 2011, yang mengatur tentang mekanisme pengendalian harga dan larangan pengambilan keuntungan yang berlebihan pada produk makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, dan personal care. Dengan aturan itu, harga-harga di negara tersebut menjadi relatif stabil sepanjang tahun.

Keempat, mendorong peningkatan produksi beras nasional dengan meningkatkan insentif bagi petani. Polemik impor beras tentu tidak perlu terjadi jika pasokan domestik cukup memadai.  Adapun surplus beras yang diklaim Kementerian Pertanian saat ini masih sangat marginal dan sangat rawan diperdebatkan. Oleh karena itu, selain memperbaiki tata niaga beras, perlu terobosan agar produksi beras nasional jauh melampaui kebutuhan nasional. Pendekatan pemerintah melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan pasokan input pertanian, harus diperkuat dengan pemberian insentif di sisi hilir berupa subsidi harga bagi petani seperti yang disampaikan di atas. Dengan demikian, selain meningkatkan cadangan nasional, sektor pertanian dapat memberikan sumbangan yang lebih besar pada pendapatan devisa nasional.

Jakarta, 2 Oktober 2018

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.