JAKARTA(Jurnalislam.com)– Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) direncanakan menggelar Rapat Pleno Pertama pada 30 November 2021 di Kantor Wakil Presiden. Rapat ini akan dipimpin Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS bersama jajaran Manajemen Eksekutif KNEKS, serta 16 Pimpinan Kementerian dan Lembaga anggota KNEKS. Agar Rapat Pleno perdana ini dapat memperkuat sinergi lintas sektoral, diperlukan pelibatan dan partisipasi aktif seluruh anggota KNEKS.
“Misalnya, peningkatan peran Lembaga Penjamin Simpanan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), khususnya melalui perguruan tinggi, dalam hal pendampingan fasilitasi sertifikasi produk halal dan inkubasi bisnis,” ujar Wapres usai memimpin Rapat KNEKS di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).
Selain itu, Wapres juga mengharapkan agar seluruh anggota mendapatkan informasi yang akan mendukung penyusunan kebijakan dan strategi untuk mencapai program kerja KNEKS, maupun menyelesaikan masalah/kendala yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing.
“Ada 13 agenda yang akan dibahas, dan itu meliputi 4 fokus dari pada kelembagaan ekonomi syariah, yaitu pengembangan industri halal ada beberapa agenda, kemudian pengembangan industri keuangan, kemudian pengembangan dana sosial Islam, dan juga yang ke-4 pengembangan usaha/bisnis syariah, [termasuk] membangun ekosistemnya,” paparnya.
Sejalan dengan Wapres, Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani mengungkapkan dalam keterangan persnya bahwa rapat hari ini membahas persiapan Rapat Pleno, sekaligus melihat program-program KNEKS.
“Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Wapres, kita nanti akan membahas dalam Rapat Pleno, apakah kemajuan yang sudah diperoleh ini sesuai dengan harapan semuanya, dan apakah ada ide-ide yang menyangkut dengan cara-cara penyegaran baru,” paparnya.
Sebagai contoh, lanjut Sri Mulyani, terkait industri produk halal, dengan adanya Kawasan Industri Halal (KIH) akan dilihat bagaimana kendala yang dihadapi untuk mengembangkannya.
“Kemudian mengenai jasa keuangan syariah, juga akan dibahas mengenai bagaimana kita bisa makin menciptakan tidak hanya institusi, instrumen, tapi juga pendalaman sektor keuangan syariah,” imbuhnya.
Di samping itu, menurut Sri Mulyani dari sisi keuangan sosial syariah juga akan dilihat apakah ada unsur lain yang bisa terus dikembangkan secara kelembagaannya.
“Dan tadi dari kewirausahaan maupun ekosistemnya kita juga akan melihat dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti IAEI, MES, BI, OJK dan LPS,” pungkasnya.
