Junta Thailand deportasi Muslim Uighur dengan Tidak Manusiawi

BANGKOK (Jurnalislam.com) – Kecaman terhadap deportasi 109 muslim Uighur Turki ke China oleh pemerintah Thailand terus berlanjut setelah gambar-gambar di televisi menunjukkan mereka secara paksa dimasukkan ke pesawat dengan kepala tertutup kain hitam, Anadolu Agency melaporkan Senin (13/07/2015).

Gambar yang muncul bertentangan dengan penegasan pemerintah Thailand bahwa seluruh 85 pria dan 24 wanita yang dideportasi akan diperlakukan dengan benar.

"Tindakan mendeportasi para migran dengan penutup di atas kepala mereka ini sangat tidak manusiawi dan kejam," Angkhana Neelapaijit, ketua Kelompok Kerja untuk Perdamaian dan Keadilan, mengatakan kepada the Bangkok Post.

"Meskipun Thailand menandatangani Konvensi menentang penyiksaan dan kekejaman, perlakuan merendahkan dan tidak manusiawi, pemerintah gagal memenuhi hal itu," tambahnya.

Gambar-gambar dari saluran TV Cina, CCTV, menunjukkan Uighur duduk di pesawat dengan borgol dan kain penutup hitam di atas kepala mereka.

Sementara itu, polisi China duduk di sisi mereka.

Pada hari Ahad, Wakil Juru Bicara Pemerintah Thailand Jenderal Weerachon Sukhondhapatipak berusaha untuk membela perilaku otoritas China.

"Tindakan pihak berwenang China layak untuk dipahami," dalam hal penanganan mereka terhadap mereka yang  dideportasi, ia mengatakan kepada the Bangkok Post.

"Ini adalah bagian dari langkah-langkah keamanan otoritas China. Tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah resistensi atau percobaan pembajakan pesawat," tegasnya.

Tetapi bahkan kolumnis yang di masa lalu mendukung rezim militer Thailand tersebut mempertanyakan penanganan kasus tersebut.

"Dalam retrospeksi, deportasi orang-orang Uighur ke China adalah kesalahan besar oleh pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, bahkan walau ditambah dengan klaim China bahwa beberapa dari mereka berencana untuk bergabung dengan kelompok jihad di Timur Tengah," Veera Prateepchaikul menulis pada hari Senin di the Bangkok Post.

Pada hari Sabtu, Departemen Keamanan Publik China menyatakan bahwa 109 migran telah berada dalam perjalanan mereka ke "Suriah atau Irak untuk bergabung dengan gerakan jihad."

"Dengan mengirimkan para pria kembali ke China dan mendeportasi para wanita dan anak-anak ke Turki, pemerintah telah sengaja merusak keluarga mereka, memisahkan anak-anak dari ayah, istri dari suami," kata Prateepchaikul.

Dia menggarisbawahi bahwa keluarga tersebut "tidak pernah mungkin dapat melihat satu sama lain lagi."

Sejak awal bulan, sekitar 180 perempuan Uighur dan anak-anak juga telah dikirim – sesuai dengan keinginan mereka – ke Turki.

Uighur telah menjadi pusat perang tarik-menarik diplomatik antara Beijing dan Ankara, dengan China mengidentifikasi Muslim sebagai bagian dari Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, sementara Turki menyambut mereka sebagai bagian mereka sendiri.

Pemerintah Thailand telah menegaskan bahwa "proses verifikasi kebangsaan" telah dilakukan untuk memutuskan siapa yang pergi kemana, tapi fakta bahwa hanya seorang pria yang dikirim ke Turki tampaknya bertentangan dengan pernyataan tersebut.

Perwakilan Human Rights Watch untuk Thailand, Sunai Phasuk, mengaku dalam the Bangkok Post edisi Sabtu bahwa anggota keluarga perempuan dan anak-anak dikirim ke Turki, sementara kaum laki-laki – dan beberapa wanita – dikirim ke China.

"Segera setelah pemerintah Thailand dipuji karena mengirimkan lebih dari 170 wanita Turki dan anak-anak ke negara pilihan mereka, pemerintah yang sama membuat kebijakan berkebalikan dengan mengirimkan orang-orang Turki ke negara yang tidak mereka inginkan," kata Phasuk seperti dilaporkan.

Polisi imigrasi Thailand mengatakan pekan lalu bahwa 60 lebih warga Uighur, yaitu 52 pria, empat wanita dan empat anak, masih ditahan di Thailand.

Sejak itu, delapan orang – empat wanita dan empat anak – telah tiba di Turki.

Mereka yang masih tertinggal di Thailand dilaporkan juga akan menjalani proses "verifikasi kewarganegaraan” yang sama.

Komisi Hak Asasi Manusia Thailand, telah menyerukan pertemuan antara pejabat pemerintah dan junta, dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, dan perwakilan Human Rights Watch pada tanggal 24 Juli untuk membahas masalah Uighur.

Beberapa analis mengatakan mereka melihat langkah Thailand sebagai bagian dari kebijakan pelukan China yang lebih luas. Tahun lalu, China merupakan salah satu dari sedikit negara yang tidak mengkritik jenderal Thailand dalam hal kudeta militer mereka.

Ilmuwan politik Pongsudhirak pada hari Senin mendesak pemerintah untuk bergerak.

"Mengirim muslim Uighur kembali ke China untuk mengakomodasi Beijing, sementara Thailand mendapatkan penghinaan internasional hanya menunjukkan betapa militer yang penakut bersedia menjual kebijakan luar negeri tradisional Thailand yang bernilai kepada kanvas global yang kasar dan keras," tulisnya di Post.

Deddy | Anadolu Agency | Jurniscom

 

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X