YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai pernyataan Ketua Umum PBNU merupakan bentuk fanatisme dan menjurus ke radikalisme. Sebagaimana diketahui, dalam acara Harlah 73 Muslimat NU di GBK hari Ahad (27/1/2019) Said Aqil mengatakan, Imam, khatib jumat, menteri agama, dan KUA harus dari kalangan NU, jika tidak dari NU salah semua.
“Hal itu merupakan bentuk dari fatanisme dan menjurus ke radikalisme. Mau dikemanakan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika?” kata Haedar dilansir laman resmi Muhammadiyah, Senin (28/1/2019).
Ia menjelaskan, negara dan instansi pemerintah harus milik bersama sebagaimana amanat konstitusi. Menurutnya, pemerintah harus berasaskan meritokrasi dan jangan di atas kriteria primordialisme atau sektarianisme.
“Jika Indonesia ingin menjadi negara modern yang maju, maka bangun good governance dan profesionalisme, termasuk di Kementerian Agama,” tegasnya.
Pernyataan Said Aqil juga, lanjut Haedar, akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia, bahkan dapat memicu konflik atau perebutan antargolongan.
Oleh sebab itu, ia mengimbau semua tokoh umat dan bangsa untuk mengedepankan ukhuwah secara otentik guna merajut kebersamaan, terlebih di tahun politik ini.
“Mari ciptakan suasana damai dan keadaban mulia dalam berbangsa,” ajak Haedar.
Kendati demikian, Haedar mengimbau umat Islam untuk tidak menangapi pernyataan Said Aqil tersebut secara berlebihan.
“Semua pihak diharapkan bijak dan tidak memperpanjang masalah ini. Kita lebih baik mengedepankan ukhuwah dan mengerjakan agenda-agenda yang positif bagi kemajuan umat dan bangsa,” pungkasnya.
Sumber: Muhammadiyah.or.id
