Densus 88 Kerap Langgar HAM, Komnas HAM Diminta Lakukan Legal Standing Terkait UU Terorisme

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Badan Pengurus PUSHAMI, Mohammad Hariadi Nasution, SH, MH memberikan masukan kepada Komnas HAM untuk melakukan Legal Standing terkait Undang Undang Terorisme.

Pasalnya, sudah banyak pengaduan kepada Komnas HAM terkait aksi brutal Densus 88 yang bekerja dengan tameng Undang Undang no 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme.

“Tadi kita juga sudah kasih masukan ke Komnas HAM terkait masalah ini, kejadian ini sudah berulang-ulang kali dan kita selalu laporkan ke Komnas HAM. Dengan adanya laporan-laporan ini sebenarnya sudah cukup bagi Komnas HAM untuk Legal Standing meminta MK menterjemahkan Undang Undang Terorisme pasal 26 ayat 1 sampai 4,” kata pria yang akrab disapa Ombat itu saat mendampingi keluarga Ustadz Basri dan Aziz Hermawan di Komnas HAM, Jalan Latuharhari No. 4 B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (25/5/2015).    

Ombat menilai, Densus 88 seharusnya tidak bertindak brutal, termasuk melakukan penculikan jika alasannya untuk menerapkan Undang Undang Terorisme itu secara benar.

“Selama ini operasi Densus 88 seharusnya menggunakan data intelijen yang benar dan data intelijen itu harus sudah disahkan oleh pengadilan negeri setempat, ini amanah Undang Undang,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, sebelum melangkah lebih jauh untuk mencabut Undang Undang Terorisme, maka upaya Legal Standing tersebut perlu dilakukan. Pasalnya, lanjut Ombat, untuk mencabut Undang Undang bukan perkara mudah, hal itu juga tergantung rezim yang berkuasa.

“Soal pencabutan Undang Undang Terorisme itu tergantung rezimnya, kalau rezim ini mendukung upaya pemberantasan terorisme yang blangsak seperti sekarang ini; langsung tangkap, langsung tembak, maka itu tak akan bisa dicabut,” tegasnya.

Di sisi lain, Ombat juga melihat adanya kejanggalan dalam Undang Undang Terorisme yang mirip dengan USA Patriot Act (Undang Undang Terorisme Amerika) yang kontroversial.

“Undang Undang Terorisme ini mirip Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA Patriot Act) Undang Undang anti terorisme yang dipakai Amerika,” pungkasnya.

Pushami | Ally | Jurniscom

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.