Busyro Muqoddas: Pasal 222 Mengandung Unsur Kapitalisasi Pemilu

Busyro Muqoddas: Pasal 222 Mengandung Unsur Kapitalisasi Pemilu

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas, mengatakan, Pasal 222 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengandung unsur kapitalisasi pemilu. Hal itu disampaikan menanggapi sikap acuh Mahkamah Konstitusi atas gugatan yang telah disampaikan oleh 12 orang yang berasal dari latarbelakang dan lembaga berbeda terhadap Undang-undang yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden sebanyak 20 persen tersebut.

“Pemilu diatur dalam UU, yang seharusnya mencerminkan moralitas pemberdaulatan pemilu. ada indikasi tidak adanya pemberdaulatan pemilu. Pasal 222 ada unsur kapitalisasi pemilu,” katanya pada Diskusi Publik bertema “Hapus Ambang Batas Nyapres, Darurat Demokrasi, Darurat Konstitusi” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Selasa (31/07/2018).

Unsur kapitalisasi pemilu yang dimaksud Busyro adalah persentasi 20 persen yang ditetapkan dalam presidential threshold. Selain itu, pembatasan ini menurutnya juga menimbulkan ancaman nyata bagi kualitas demokrasi bagi negara dalam jangka waktu ke depan yang panjang.

“Dengan 20 persen itu demokrasi korup. Pertanyaannya apakah pemilu yang akan datang menghasilkan pemimpin yang tidak korup jika hasil 20 persen diambil dari pemilu 2014? Sistem pemerintahan seperti ini menghasilkan birokrasi yang korup,” ungkapnya di depan para peserta diskusi yang diadakan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Menyambung Busyro, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa pasal 222 seolah merampas kegembiraan berdemokrasi dan mematikan nalar yang sehat.

“Ini seperti pemaksaan pada pilihan publik, kita dipaksa memakan menu yang tidak pernah kita pesan. Bagi Pemuda Muhammadiyah, yang jelas kami merasa kegembiraan berdemokrasi dirampas sehingga kami punya legitimasi moral untuk menggugat,” ujar Dahnil.

Gugatan terhadap pasal 222 itu sendiri telah dikirimkan ke MK dan telah terhitung hampir dua bulan sejak 13 Juni 2018 dan sampai saat ini menurut Dahnil tidak menampakkan tanggapan yang serius dari MK. Dahnil dan 11 orang lainnya juga membantah terkait dengan salah satu partai politik. Gugatan yang dilakukan semata-mata demi terjaganya kualitas demokrasi yang baik.

“Disadari atau tidak ada deparpolisasi, ketika hanya ada satu atau dua calon, yang paling diuntungkan hanya dua parpol yang mendapat insentif elektoral. Yang lain mendapat kebangkrutan. Saya mau katakan MK melakukan diskriminasi jika mengacuhkan gugatan ini,” tegas Dahnil.

Sementara itu, akademisi dan ahli politik Rocky Gerung yang turut menjadi narasumber dalam diskusi tersebut mendukung pendapat Busyro Muqoddas bahwa kroni di dalam politik akan merusak kualitas demokrasi yang sedang berjalan.

“Tugas MK adalah mengembalikan kepada konstitusi oleh karena itu seharusnya MK melakukan kegiatan yudisial yang aktif, bukan pasif. Kapitalisme itu baik sebab ada kompetisi, tapi kroni mematikannya. Konstitusi tidak boleh dirusak oleh kroni,” ujarnya.

Reporter: Gio

Bagikan
Close X