Berita Terkini

Perguruan Tinggi Perlu Dilibatkan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian yang memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, untuk dapat memaksimalkan peran penting ini diperlukan inovasi, penyiapan SDM, peningkatan literasi dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air dari berbagai pihak, salah satunya perguruan tinggi.

“Saya mengharapkan Universitas Sebelas Maret (UNS), sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, untuk mengambil peran dalam rangka mencetak generasi muda yang unggul di bidang ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mempercepat tumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memberikan keynote speech pada The 2021 Sebelas Maret International Conference On Islamic Economics yang digelar secara daring, Selasa (09/11/2021).

Dalam acara yang bertajuk “Ekonomi Syariah, Manajemen dan Akuntansi, Keberagaman Gender, Ekonomi Berkelanjutan dan Generasi Muda” ini lebih lanjut Wapres menuturkan, bahwa dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia terdapat beberapa sektor kunci yang telah berkembang signifikan, yakni keuangan syariah, industri makanan dan minuman halal, kosmetik halal, obat-obatan halal, travel ramah muslim, fesyen muslim, serta media dan rekreasi bertema Islam.

“Kita bersyukur karena sektor-sektor tersebut berkembang secara signifikan di dalam negeri, salah satunya karena kita memiliki pasar muslim terbesar di dunia,” ujarnya.

Melihat perkembangan baik tersebut, Wapres pun meyakini potensi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi dan keuangan syariah dunia sangat besar, bukan hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai produsen.

“Mengutip Presiden Joko Widodo, potensi Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syariah bagaikan raksasa tidur yang sudah saatnya kita bangunkan untuk berkontribusi dalam upaya kita mewujudkan cita-cita menjadi negara maju tahun 2045,” urai Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi kepada seluruh civitas akademika UNS atas penyelenggaraan acara yang sangat esensial ini.

“Semoga konferensi ini menghasilkan rumusan-rumusan yang inovatif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” pungkas Wapres.

Kiai Miftach: Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Hadirkan Solusi untuk Bangsa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa MUI menggelar Ijtima Ulama yang dihadiri oleh ketua Komisi Fatwa MUI se-Indonesia. Ijtima Ulama ketujuh ini bertajuk: “Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa” yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9-11 November 2021.

Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar mengatakan, MUI yang menjadi majelisnya para ulama mempunyai tugas memberikan solusi bagi anak bangsa dalam segala tatanan dan aspek kehidupan.

Kiai Mif, demikian akrab disapa menjelaskan, di dunia ini tidak ada yang tidak berhubungan dengan syariah. Keberadaan ulama dalam berbagai sektor kehidupan adalah memberikan solusi.

“Maka hampir seluruh hidup para ulama adalah berupaya memberikan soluasi disamping kemudahan-kemudahan islam disyariatkan agama yang mudah, Agama yang penuh cinta kasih,” ujarnya dalam sambutan Ijtima Ulama ketujuh, selasa (9/11).

Kiai Miftach menjelaskan, Ijtima Ulama yang digelar setiap 3 tahun sekali ini untuk melaksanakan tugas mulianya memberikan solusi dalam segala hal.

Ia mengingatkan bahwa tugas yang diemban ulama sangatlah mulia, sekaligus mengkhawatirkan. Sebab, keselamatan dunia akhirat umat ada di tangan para ulama.

“Kalaulah betul apa yang mereka lakukan tentu imbalan yang setimpal. Tapi sebaliknya kalau ada tujuan-tujuan di balik itu sangat mengkhawatirkan. Makom fatwa atau ifta, yang nantinya banyak hal-hal yang dibahas, ini hampir sejejar dengan ijtihad, hanya ada perbedaan-perbedaan antara umum dan khusus,” paparnya.

Dia menambahkan, posisi fatwa memang tidak mengikat. Tetapi, kata dia, kalau fatwa ini sudah disepakati oleh para pimpinan dan pemegang makom yang mulianya menjadi sebuah kewajiban.

“Wajibnya bukan dari fatwa itu sendiri, karena fatwa tidak iljam bagi syairnya, tapi fatwa akan menjadi ketentuan yang mengikat dari segi amrun kharij (kesepakatan-kesepakatan yang telah didapatkan),” ungkapnya.

Untuk itu, Kiai Mif berharap, makom yang sangat mulia ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh para ulama yang telah mempersiapkan dan menyanggupkan dirinya untuk menjalankan tanggung jawabnya.

“Semoga pelaksanaan Ijtima Ulama, kumpulnya para ulama memberikan solusi. Hasil fatwa yang dihasilkan adalah fatwa yang jamai, ini akan lebih kuat dan kokoh. Semoga Allah memberikan kelancaran, kesabaran untuk membahasnya. Karena sedang ditunggu oleh Umat dan Bangsa,” pungkasnya

 

PLN UP3 Klaten Gandeng Solopeduli Salurkan Paket Sembako

Redaktur: Mazaya

KLATEN(Jurnalislam.com)– Dalam rangka memperingati hari listrik Nasional yang ke 76 PT PLN (Persero) UP3 Klaten melalui YBM PLN menyalurkan paket sembako serentak dibeberapa ULP Pedan, Delanggu, Boyolali, Klaten kota, Tulung, dan juga sinergi dengan Solopeduli.

Secara simbolis bingkisan sembako diserahkan langsung oleh Manager Bagian Keuangan dan Umum Wahyu Ekotyas Manto,di dampingi oleh ketua YBM Wawan Arif Andriyanto kepada Kepala Cabang Solopeduli Klaten Dimas Wardoyo di Kantor UP3 PLN Jl. Raya Solo – Yogyakarta, Peraksangkal, Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Klaten. Pada Selasa, (26/10).

Pembagian bingkisan paket sembako dilakukan serentak dibeberpa ULP di Klaten, penyaluran paket sembako ini merupakan wujud program sosial YBM PLN UP3 Klaten dalam memperingati hari listrik nasional.

Saat ditemui usai penyerahan bingkisan Wahyu Ekotyas menyampaikan “Terimakasih banyak atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini telah dijalankan antara YBM PLN UP3 Klaten dengan Solopeduli, semoga sinergi ini terus berjalan dalam program-program yang lainnya,”.

Dimas juga mengungkapkan sinergi dengan YBM PLN UP3 Klaten bukan kali pertama. Untuk program selanjutnya Solopeduli juga bekerjasama dalam program Khitan Massal dengan tema Wujudkan Generasi Muda Bersih dan Sehat.

“Semoga sinergi ini selalu terjalin baik antara YBM PLN UP3 Klaten dengan Solopeduli dalam program-program sosial yang lainnya,” Terang Dimas

Pemerintah Nilai Kemaslahatan Agama Mampu Kikis Ekstremisme

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali mengungkapkan moderasi beragama akan membawa kemaslahatan dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Salah satu alasannya karena moderasi beragama mampu mengikis ekstremisme.

Pemikiran ini disampaikan Nizar saat membuka Master Training Moderasi Beragama, di Jakarta. Menurut Nizar, berkembangnya cara pandang dan sikap praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim serta mengesampingkan martabat kemanusiaan, menjadi salah satu dari tiga tantangan besar keagamaan dan kebangsaan saat ini.

Nizar menyebut dua tantangan lainnya yang dapat diselesaikan dengan penerapan moderasi beragama, yaitu: berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang memicu konflik; dan berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan  berbangsa dan bertanah air dalam bingkai NKRI.

“Beragama itu memanusiakan manusia. Ketiga tantangan keagaman dan kebangsaan tadi, bisa tercerahkan dengan konsep moderasi beragama. Yaitu dengan menciptakan sikap dan dan perilaku yang moderat, sebab moderasi beragama merupakan perekat umat bergama dan komitmen kebangsaan,” ungkap Nizar, Minggu (7/11/2021).

Moderasi Beragama, lanjut Nizar, adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

“Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama,” cetus pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja Moderasi Beragama Kemenag ini.

Menurut Nizar, Moderasi Beragama tidak hanya dilakukan kepada ASN Kementerian Agama, tetapi lembaga pemerintahan lainnya juga TNI/Polri. Di dunia pendidikan, Moderasi Beragama juga harus dapat diterapkan oleh para pendidik,  dosen, siswa, hingga mahasiswa.

“Jadi seluruh masyarakat harus mampu menerapkan Moderasi Beragama guna tercipta kehidupan yang toleran, harmonis, dan damai. Ini sebagai konsep mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama, untuk bangsa yang harmonis dan toleran sehingga Indonesia bisa lebih maju melalui konteks moderasi beragama ini,”jelas Nizar.

 

Hasil Ijtima Ulama MUI Akan Jadi Konsensus Bersama Umat Islam Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Fatwa M. Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari urusan kebangsaan dan keumatan. Karenanya, para ulama memiliki tanggung jawab dalam memberikan arah bagi perbaikan bangsa secara terus menerus seiring dengan peran dakwah yang berkelanjutan tanpa jeda.

Ia juga melaporkan bahwa seluruh keputusan yang akan dihasilkan dari forum ini akan dikaji dan diputuskan dengan memegang teguh prinsip wasathy (moderat) guna merangkul keberagaman yang ada di Indonesia.

Sehingga nantinya, diharapkan keputusan yang dihasilkan dari forum ini dapat menjadi konsensus dari para ulama dan organisasi massa Islam dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan dan keumatan.

“Forum ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis yang akan bermanfaat bagi kebaikan bangsa. Mengoptimalkan peran fatwa untuk kepentingan kemaslahatan bangsa sebagaimana tema besar acara ini,” tandas Asrorun dalam pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI.

Selain Ketua MUI Bidang Fatwa, hadir dalam acara ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum MUI K.H. Miftachul Akhyar, Ketua MUI K.H. Abdullah Jaidi, para Wakil Ketua MUI, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, dan Ketua Baznas Noor Achmad.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.

Wapres Harap Ijtima Komisi Fatwa MUI Jadi Pedoman Umat dan Pemerintah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia merupakan forum yang sangat strategis. Sebab, selain melibatkan berbagai pihak penting dalam bidang keumatan, keagamaan dan kenegaraan, forum ini juga membahas berbagai isu strategis yang terjadi dalam aspek kebangsaan.

Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan kualitas keputusan yang baik, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia harus konsisten ikuti sistem dan prosedur (Sisdur) yang telah disepakati.

“Sudah menjadi keharusan bagi Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdur tersebut. Jangan sampai ada komisi fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan sisdur tersebut,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke VII tahun 2021 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Dalam acara yang bertema “Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa” tersebut, lebih lanjut Wapres menyampaikan, terdapat tiga pedoman sisdur yang menjadi acuan Komisi Fatwa MUI dalam membuat keputusan.

“Berpegang teguh pada prinsip moderat (tawassuthi) yang dianut oleh MUI, dan tidak mengambil sikap keras (tasyaddudi) serta tidak mengambil sikap mempermudah (tasaahuli),” urai Wapres.

Ketiga pedoman tersebut, tambah Wapres, merupakan dasar kuat yang menjadikan seluruh keputusan yang dikeluarkan memiliki legitimasi kuat baik secara kelembagaan, keumatan, maupun kebangsaan. Apabila tidak, maka keputusan yang diambil tidak memiliki legitimasi hukum secara organisasi.

“Sehingga keputusan ijtima ulama ini akan mempunyai legitimasi kuat dan dapat menjadi masukan berharga bagi Pemerintah dan menjadi pedoman umat Islam,” ungkap Wapres.

“Jika hal itu terjadi (tidak mengikuti sisdur), maka tindakan tersebut menyalahi manhaj (mukholafatul manhaj) MUI yang sudah disepakati, dan keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi, serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antar komisi fatwa di lingkungan MUI,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasinya kepada seluruh panitia penyelenggara acara atas dedikasi yang telah diberikan melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini. Ia juga berpesan kepada seluruh ulama yang hadir agar terus berkontribusi dan bersama-sama pemerintah menyukseskan program-program nasional yang telah disusun untuk kemaslahatan umat.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengajak para ulama agar berperan lebih besar bersama Pemerintah dalam menyukseskan berbagai agenda nasional untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” pungkas Wapres.

 

UIII Akan Diresmikan 2022

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) akan diresmikan pada tahun 2022. Persiapan peresmian kampus ini dibahas bersama oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas dengan Rektor UIII Komarudin Hidayat.

Dibahas juga rencana pengembangan program studi UIII serta kunjungan Wakil Presiden KH Mas’ruf Amin. Menag mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan beberapa arahan secara langsung dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin terkait kampus UIII. Pertama, Wapres meminta agar saat launching, komplek kawasan UIII dan pembangunan gedung sudah siap.

“Jangan sampai masih ada tanah di kawasan kampus yang belum di aspal. Begitu juga dengan pembebasan lahan supaya sebelum launching sudah clear. Yang tidak kalah pentingnya prodi di UIII berbeda dengan UIN. Jangan sampai prodi di UIII menjadi predator prodi di UIN, termasuk adanya kesiapan vokasi S2,” ujar Menag di Jakarta, Rabu (9/11/2021).

Menag berharap antara Kemenag dan UIII memiliki persepsi yang sama terkait perencanaan waktu launching dan pengembangan prodi. “Forum ini diharapkan dapat mencari titik temu,” pesan Menag.

Hadir mendampingi Menag, Sekjen Nizar, Dirjen Pendis Ali Ramdhani, Direktur Diktis Suyitno, Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo dan Nuruzzaman, serta Kabag TU Pimpinan Thobib Al Asyar. Sementara dari UIII hadir Rektor Komaruddin Hidayat dan jajaran rektorat UIII.

Pertemuan tersebut juga membahas masterplan fisik UIII, proyek yang telah direalisasikan, sisa pekerjaan yang belum direalisasikan dan sedang berjalan. Dibahas juga usulan reprogramming 2023-2024, usulan di tahun 2022 hingga proyeksi perkembangan akademik.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Ali Ramdhani mengatakan, sesuai arahan Gus Menteri, dalam pengembangan ke depan, UIII diharapkan memiliki Halal Industri Riset Center dan Multimedia Center untuk mendukung program dakwah.

Rektor UIII Komaruddin Hidayat memaparkan proyeksi pengembangan tahun akademik (TA) 2021-2022 sampai dengan 2024-2025. Pengembangan itu terkait program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik di UIII.

Menurutnya, pada TA 2021/2022,  dibuka 4 fakultas, yaitu: Faculty of Islamic Studies, Faculty of Economics and Business, Faculty of Social Sciences, dan Faculty of Education.

“Pada TA 2022/2023 akan dibuka 3 fakultas baru, yakni Faculty of Law, Faculty of Sciences and Technology, serta Faculty of Arts and Design. Tiap fakultas memiliki dua prodi, yaitu Magister dan Doktor. Penambahan prodi dimungkinkan sesuai kebutuhan dan kesiapan,” jelasnya.

Afirmasi terhadap Madrasah Swasta Perlu Dikembangkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan Kementerian Agama terus berupaya memberikan afirmasi terhadap madrasah swasta. Hal ini ditegaskan Wamenag saat mewakili Menteri Agama memberikan sambutan pada pembukaan Seminar Nasional Penjaminan Mutu Madrasah Swasta.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Islam bekerjasama dengan Bank Dunia. Hadir, Dirjen Pendidikan Islam M. Ali Ramdhani, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Ishom Yusqi, Deputi SDM Bappenas Subandi, Tim Leader Bank Dunia untuk proyek Madrasah Reform, Kepala Badan Standar, Perbukuan, dan Asesmen Kemdikbudristek, serta para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, Dekan Universitas Islam Negeri, dan para Kepala Balai Diklat Keagamaan.

“Afirmasi Kementerian Agama dalam pembangunan madrasah, khususnya madrasah swasta harus tetap dijaga, dipertahankan dan terus dikembangkan. Sebab, madrasah swasta bukan saja sebagai mitra strategis pemerintah juga merupakan cikal bakal pendidikan di Indonesia,” tegas Wamenag di Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Menurut Wamenag, lebih dari 92 persen madrasah binaan Kementerian Agama adalah swasta. Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan manusia Indonesia. Madrasah selama ini menjadi salah satu pilar pendidikan nasional dan turut berkontribusi besar terhadap pembangunan pendidikan.

“Madrasah swasta turut berperan dalam menyiapkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karenanya, afirmasi menjadi keharusan,” jelasnya.

Wamenag berharap seminar penjaminan mutu ini dapat merumuskan berbagai gagasan inovatif, kreatif dan berorientasi masa depan. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 telah menghadirkan tantangan berat di dunia pendidikan. Salah satunya terkait learning loss, yakni situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan atau kemunduran secara akademis akibat kesenjangan dan keterbatasan dalam penyelenggaran proses pendidikan.

Untuk mengatasi hal ini, lanjut Wamenag, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan berbagai inovasi, kreativitas, dan kegiatan-kegiatan di luar rutnitas agar dapat menanggulangi dan percepatan pencapaian target yang telah kita tetapkan bersama. Untuk itu, seminar ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penerbitan prosiding, tetapi menghasilkan rumusan bahan kebijakan Kementerian Agama dalam peningkatan mutu madrasah.

“Kami berharap, tindak lanjut dari seminar ini benar-benar segera dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan komitmen yang tinggi untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kementerian Agama, yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024,” tandasnya.

 

PBB Catat Peningkatan Kelaparan Global di 43 Negara

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com)– Badan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)) pada Senin (8/11/2021) mengatakan jumlah orang yang berada di ambang kelaparan di 43 negara telah meningkat menjadi 45 juta jiwa. Angka tersebut dilaporkan saat kelaparan akut melonjak di seluruh dunia.

Lonjakan dari 42 juta orang di awal tahun sebagian besar disebabkan oleh penilaian ketahanan pangan yang menemukan tiga juta orang lainnya menghadapi kelaparan di Afghanistan, kata Program Pangan Dunia (WFP).

“Puluhan juta orang menatap ke dalam jurang. Kita menghadapi konflik, perubahan iklim, dan Covid menaikkan jumlah orang yang sangat lapar,” kata Direktur Eksekutif WFP, David Beasley, Senin (8/11/2021).

“Dan data terbaru menunjukkan sekarang ada lebih dari 45 juta orang berbaris menuju ambang kelaparan,” katanya setelah perjalanan ke Afghanistan, di mana WFP meningkatkan dukungan untuk hampir 23 juta orang.

“Biaya bahan bakar naik, harga pangan melonjak, pupuk lebih mahal, dan semua ini menjadi sumber krisis baru seperti yang terjadi sekarang di Afghanistan, serta keadaan darurat yang sudah berlangsung lama seperti Yaman dan Suriah,” tambahnya.

WFP mengatakan biaya untuk mencegah kelaparan secara global sekarang mencapai tujuh miliar dolar, naik dari 6,6 miliar dolar di awal tahun. Tetapi ia memperingatkan bahwa aliran pendanaan tradisional terlalu berlebihan.

Keluarga yang menghadapi kerawanan pangan akut sedang dipaksa untuk membuat pilihan yang menghancurkan, katanya. Menikahkan anak-anak lebih awal, menarik mereka keluar dari sekolah, atau memberi mereka makan belalang, daun liar, atau kaktus.

“Sementara itu laporan media dari Afghanistan menunjukkan keluarga-keluarga dilaporkan telah dipaksa menjual anak-anak mereka, dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup,” lanjut Beasley.

Berbagai masalah kekeringan di Afghanistan digabungkan dengan krisis ekonomi untuk mendorong keluarga-keluarga ke tepi jurang. Sekitar 12,4 juta orang di Suriah tidak tahu dari mana makanan mereka berikutnya akan datang. “(Jumlahnya) lebih dari apa pun selama konflik selama satu dekade”, katanya.

Peningkatan kelaparan secara akut juga terlihat di Ethiopia, Haiti, Somalia, Angola, Kenya, dan Burundi, kata lembaga yang berbasis di Roma tersebut.

Sumber: beritasatu

Kondisi Myanmar Semakin Mengkhawatirkan Pasca Kudeta

Redaktur: Mazaya

NEW YORK(Jurnalislam.com)–Kepala badan bantuan PBB Martin Griffiths, pada hari Senin (8/11) memastikan bahwa situasi kemanan di Myanmar semakin memburuk. Dewan Keamanan PBB langsung mengadakan pertemuan terkait laporan tersebut.

Melansir Reuters, Griffiths menyebut saat ini ada lebih dari 3 juta orang di Myanmar yang membutuhkan bantuan di tengah berkembangnya konflik dan kegagalan ekonomi yang meluas.

Dewan Keamanan PBB langsung mengadakan pertemuan pada hari Senin untuk membahas Myanmar. Pertemuan itu bertepatan dengan ulang tahun pertama pemilihan kembali pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang kemudian digulingkan oleh militer dalam kudeta 1 Februari lalu.

Inggris adalah pihak yang mendesak diadakannya pertemuan tertutup tersebut karena mengaku sangat prihatin dengan peningkatan aksi militer di Myanmar. Secara khusus, Inggris juga khawatir kekejaman militer akan terlihat kembali seperti yang terjadi empat tahun lalu terhadap kaum Rohingya.

Dalam pernyataannya, Griffiths mengatakan bahwa situasi di barat laut Myanmar saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal ini didorong oleh bentrokan antara militer Myanmar dan Pasukan Pertahanan Chinland di negara bagian Chin, serta militer Myanmar dan Pasukan Pertahanan Rakyat di wilayah Magway dan Sagaing.

“Lebih dari 37.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, baru saja mengungsi, dan lebih dari 160 rumah telah dibakar, juga gereja dan kantor organisasi kemanusiaan,” ungkap Griffiths.

Griffiths juga melaporkan adanya serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, yang sangat dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional.

Sumber: kontan.co.id