Berita Terkini

Pesantren Berperan Strategis dalam Isu Ekonomi Keumatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pondok pesantren berpotensi memberikan peran ekonomi strategis bagi kemaslahatan umat.

“Pondok pesantren berpotensi memberikan peran sosial dan ekonomi yang strategis bagi kemaslahatan umat,” ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun resmi Instagram-nya @erickthohir di Jakarta, Senin (7/2/2022).

Menurut dia, untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 dibutuhkan banyak tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman. Peran pesantren sangat penting sekali untuk menciptakan santri-santri intelektual yang adaptif.

“Dengan santri yang terlibat aktif dalam perputaran roda ekonomi pesantren, sehingga pondok pesantren bisa berkembang, sejahtera, dan mengantisipasi perkembangan zaman, Insya Allah, saya percaya cita-cita untuk menjadikan pesantren sebagai mercu suar peradaban bisa terwujud,” kata Erick.

Sebelumnya, ia mengungkapkan pondok pesantren dan ekonomi syariah mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendongkrak kemajuan ekonomi nasional. Menurutnya, tercatat pada triwulan pertama tahun ini Indonesia memiliki 31.385 pondok pesantren dengan jumlah santri mencapai 4,29 juta orang.

Potensi ini juga menjadi kekuatan ekonomi syariah Indonesia yang menempati peringkat empat dunia, dengan skor indikator ekonomi Islam global sebesar 91,2 dengan sektor-sektor unggulan meliputi makanan halal, keuangan, pariwisata, busana muslim, kosmetik hingga media dan hiburan. Besarnya potensi tersebut masih bisa dikembangkan secara maksimal agar pesantren mampu berdaya dan mandiri secara ekonomi. Apalagi pondok pesantren kini tidak lagi hanya menjadi lembaga pendidikan yang berlandaskan ke-Islam-an, tetapi penggerak kegiatan kewirausahaan dan pusat ekonomi bagi lingkungannya.

Sumber: ihram.co.id

 

Dear Milenial, Yuk Ikut Kompetisi Film Pendek Islami

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ditjen Bimas Islam Kemenag mengajak generasi milenial untuk terlibat aktif dalam menanamkan nilai Moderasi Beragama dalam kehidupan berbangsa. Spirit inilah yang melatarbelakangi dilaksanakannya Kompetisi Film Pendek Islami (KFPI) tahun 2022.

“Dengan memanfaatkan perangkat teknologi, KFPI ini diniatkan untuk memacu kreativitas generasi milenial dan generasi Z untuk mengaktualisasikan gagasan Moderasi Beragama yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Dewan Juri Nasional KFPI 2022, Ngatawi Al-Zastrouw di Jakarta, Senin (7/2/22).

Selain mengarusutamakan Moderasi Beragama, Ngatawi juga mengajak generasi milenial untuk peduli dan secara aktif melakukan kontra narasi terhadap berbagai konten yang bertentangan dengan spirit kebangsaan. Katanya, pelibatan generasi milenial merupakan cara yang efektif.

“Ayo tuangkan karya yang bisa mengisi ruang teknologi sehingga menjadi kontra narasi terhadap konten yang tidak sesuai dengan spirit kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bagian dari jihad dan ijtihad dalam melakukan kontestasi kebudayaan di ruang publik dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ajaknya.

Ngatawi menguatkan, film memiliki efektivitas dalam menanamkan nilai. Pasalnya, film yang dikemas apik mampu menyentuh aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik penonton.

“Lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia menggunakan teknologi informasi sehingga film ini menjadi sarana efektif dalam rangka kontestasi, kontra narasi, dan sosialisasi nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kompetisi ini dilaksanakan di tingkat provinsi dan nasional. Informasi lengkap terkait kompetisi ini bisa diakses di https://bimasislam.kemenag.go.id/ menu Kompetensi Film Pendek Islami. (kemenag)

 

FMDKI Daerah Bulukumba akan Gelar Dialog Muslimah untuk Lima Kampus

Redaktur: Mazaya

BULUKUMBA(Jurnalislam.com)–Targetkan undang muslimah di lima kampus, Forum Muslimah Dakwah Kampus Indonesia (FMDKI) Daerah Bulukumba akan adakan Dialog Muslimah Februari mendatang, Ahad (13/2/22).

Kelima kampus tersebut terdiri dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Bulukumba, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Husada Bulukumba, Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Adinata Bulukumba.

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba dengan mengangkat tema, “True Love is My Dream”.

Tujuan diadakannya kegiatan tersebut agar muslimah bisa memahami bagaimana arti sebuah cinta sejati. Hal tersebut disampaikan oleh Sakina Auliah, selaku ketua panitia melalui pesan WhatsApp.

“Tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk memahamkan para muslimah tentang makna cinta sejati, serta menjalin silaturahim, dan membangun ukhuwah sesama mahasiswi kampus di Bulukumba,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kina, sapaan akrabnya berharap mahasiswi muslimah Bulukumba bisa berpartisipasi karena selain materinya menarik, ada doorprize, dan keseruan atau manfaat yang akan didapatkan.

Info lebih lanjut, dapat menghubungi Admin via WA +62852-9871-4320 atau melalui sosial media Instagram @fmdkibulukumba dan facebook FMDKI Bulukumba.

Muhammadiyah Minta Masyarakat Jaga Prokes Waspada Omicron

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)—Kasus terkonfirmasi positif covid-19 meningkat signifikan selama awal 2022, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir ingatkan masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk waspada dan seksama dalam menghadapi peningkatan ini.

Haedar juga menyinggung tentang Pelajaran Tatap Muka (PTM) yang sedang berlangsung, menurutnya kebijakan PTM harus ditinjau ulang untuk melihat langsung situasi terkini. Terkait itu, dirinya menekan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) maupun Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengawal ini.

“Jaga protokol kesehatan dan jangan lengah, insya Allah kita bisa mengatasinya,” kata Haedar, Jumat (4/2).

Pemerintah  memperkirakan peningkatan masa krisis akan terjadi mulai dari pertengahan sampai akhir Februari 2022. Kasus terkonfirmasi di Indonesia masih terus melonjak dengan 27.197 kasus baru per 3 Februari 2022. Tambahan kasus tersebut membuat total positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4.414.483, dengan 115.275 kasus aktif.

Menambahkan yang disampaikan Haedar, Ketua MCCC Pusat, Agus Samsudin menyebut Rumah sebanyak 89 Sakit Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (RSMA) siap melakukan peningkatan kapasitas layanan.

“Kami akan meningkatkan kapasitas rumah sakit seperti tahun lalu kita ada 3.000 bed, bila terjadi, tapi insya Allah tidak. Tapi, jika terjadi gelombang ketiga, kita sudah mempersiapkan tempat tidur di rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah,” kata Agus.

Bukan hanya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Bidang Kesehatan yang akan disiapkan, tapi juga AUM lain seperti Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA), termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah juga disiapkan dalam menghadapi lonjakan kasus ini.

Termasuk, gencar melaksanakan vaksinasi tahap ketiga (booster) untuk civitas akademika maupun masyarakat umum. Kesiapan MCCC bukan hanya pada bantuan tenaga dalam pelaksanaan vaksinasi, tapi juga mengaktifkan kembali shelter untuk isolasi. Semua ini dilakukan sebagai persiapan MCCC jika sewaktu-waktu kasus covid-19 meningkat.(muhammadiyah)

 

BPJPH Dukung Kuliner Halal Berbasis Kearifan Lokal

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mendukung program Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Kuliner Halal Berbasis Kearifan Lokal. Salah satunya, program yang dikembangkan di Kampung Kauman, Kota Solo Surakarta.

“Saya menyambut gembira program kampung kuliner halal ini, dan ini akan menambah khasanah ekosistem halal nasional kita,” ungkap Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Senin (7/2/2022).

“Mudah-mudahan ke depan akan terus bertambah juga kawasan kuliner halal yang berbasis pesantren, berbasis masjid, dan sebagainya yang menambah semarak ekosistem halal kita,” imbuhnya.

Aqil Irham menilai, Kawasan Kuliner Halal adalah gagasan menarik dengan momentum yang tepat. Sebab, sesuai amanat regulasi, BPJPH tengah menjalankan implementasi penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

“Saat ini merupakan fase di mana BPJPH tengah menjalankan penahapan pertama dan juga yang kedua dari implementasi kewajiban bersertifikat halal di Indonesia,” kata Aqil Irham.

“Produk kuliner tidak lepas dari titik kritis kehalalan, seperti unsur daging sembelihan. Meskipun hewannya halal, tata cara penyembelihannya juga harus memenuhi standar kehalalan sesuai syariat,” lanjutnya.

Untuk mendukung penyiapan kawasan kuliner halal, Aqil Irham menilai perlu dilakukan sejumlah upaya, khususnya sertifikasi halal produk kuliner dan jasa Rumah Potong Hewan (RPH). Untuk itu, perlu dilakukan usaha memperbanyak SDM halal, seperti juru sembelih halal (juleha) yang bersertifikat melalui pelatihan, penyelia halal, pendamping proses produk halal (PPH), dan sebagainya.

Langkah lainnya, penyiapan data pelaku usaha untuk memetakan pelaksanaan sertifikasi halal melalui skema self declare atau reguler, hingga ketersediaan pembiayaan yang melibatkan stakeholder terkait. “Data pelaku usaha dapat dikategorisasikan usahanya, skalanya apakah mikro, kecil, menengah. Juga untuk mengetahui apakah pelaku usaha tersebut telah memiliki aspek-aspek legalitas usahanya, penyelia halal, dan sebagainya,” tuturnya.

“Bila sudah ada data lengkap, kita bisa segera jadwalkan pelatihan penyelia halal dan pendamping PPH untuk 50 pelaku UMK tersebut. Mungkin dapat diparalelkan dengan pelatihan yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Sekretaris VI Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ali Masykur Musa mengatakan bahwa program pengembangan UKM Kuliner Halal Berbasis Kearifan Lokal di Kampung Kauman Kota Solo merupakan pilot project yang perlu mendapatkan dukungan para pihak terkait, khususnya BPJPH sebagai otoritas penyelenggara sertifikasi halal.

“Program ini juga kita harapkan akan terus sustainable atau berkelanjutan, tidak hanya untuk sesaat saja,” kata Masykur Musa.

Sebagai pilot project, lanjutnya, program kuliner halal tersebut juga perlu didukung adanya instrumentasi microfinance untuk mendukung pengembangan dan peningkatan usaha. “Dan kita harus yakin bahwa ini akan menjadi benchmark, jadi kalau ada yang mau belajar kuliner halal berbasis kearifan lokal maka dapat belajar dari Solo,” tutupnya.

Polda Metro Masih Temukan Tempat Hiburan Malam Langgar Operasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam)—Jajaran Pilda Metro Jaya masih menemukan tempat hiburan malam yang masih melanggar protokol kesehatan (Prokes) dan jam operasional. Padahal pihak berwajib sudah berkali-kali menggelar razia dan menyegel tempat hiburan malam yang membandel.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa menyebut sebanyak dua tempat hiburan yang kedapatan melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kedua bar tersebut Apollo Bar and Lounge dan telah dilakukan penindakan penyegelan.

“Karena buka di atas jam operasional, jam 01.30 WIB masih buka dan pengunjungnya banyak,” ujar Kombes Pol Mukti Juharsa di Jakarta, saat dikonfirmasi, Ahad (6/2/2022).

Menurut Mukti, selain melanggar batasan jam operasional yang diatur dalam kebijakan PPKM, Apollo Bar and Lounge juga melanggar sejumlah aturan protokol kesehatan. Kemudian terhadap pengunjung dilakukan tes urine secara random kepada 10 karyawan dan pengunjung bar dengan hasil seluruhnya negatif.

“Melanggar masih full tamu, tidak mematuhi prokes, jam operasional lebih dari jam 24.00 WIB, masih banyak enggak pakai masker, tidak ada jaga jarak, aplikasi Pedulilindungi hanya sebatas formalitas,” kata Mukti.

Menurut Mukti, dalam inspeksi tersebut petugas juga melakukan penyitaan terhadap barang beberapa jenis minuman alkohol dari tempat hiburan malam tersebut. Penyitaan itu dilakukan karena minuman itu diduga tidak memiliki izin edar dan menyegel bar dengan pemasangan police line.

Selain itu, Mukti mengatakan, pihaknya juga membawa manajer, kasir, dan pihak sekuriti bar ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Patroli penegakan Prokes itu berlangsung hingga pukul 02.30 WIB.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Siapkan Oksigen dan Obat Hadapi Lonjakan Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Terdapat sekitar 12,4 ton suplai oksigen yang telah disiapkan pemerintah untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang diperkirakan pada akhir Februari nanti. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan 16 ribu konsentrator oksigen dan 31 generator oksigen.

“Belajar setidaknya dari situasi delta kita siapkan supply oksigen kesiapan isotank, suplai 12,4 ton oksigen perhari, 31 generator juga sudah dipasangkan, kecukupan obat-obatan termasuk adanya molnupiravir dan favipiravir,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PL) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dalam diskusi daring dikutip Ahad (6/2/2022).

Nadia berharap dengan kesiapan saat ini kebutuhan oksigen saat puncak kasus nanti bisa dihadapi. Diketahui pada Juni-Juli tahun lalu kebutuhan oksigen per harinya pernah mencapai angka 800 ton per harinya.

Terkait obat-obatan, Nadia meminta kepada masyarakat untuk tidak menimbun stok obat di rumah. Hal ini lantaran stok obat di fasilitas kesehatan cukup memadai.

“Tidak perlu stok obat  masing-masing, bahkan stok favipiravir saat ini ada 88 juta, sudah didistribusi 22 juta melalui telemedisin, obat-obat ini sempat langka saat puncak delta, tapi semoga tid akdibutuhkan saat puncak kasus omicron,” tutur Nadia.

Nadia melanjutkan, meski kecepatan penularan dari varian Omicron ini lebih cepat daripada varian of concern COVID-19 yang lain. Namun kasus kesakitan maupun kematian akibat varian ini rendah.

Menurut dia, hal ini dapat terlihat dari kondisi pasien yang dirawat di rumah sakit secara nasional masih sangat rendah. Rata-rata pasien yang dirawat di rumah sakit saat ini juga tidak bergejala dan gejala ringan.

“Dari data yang kita miliki, meski secara tren kenaikan kasus varian Omicron ini ada kemiripan dengan Delta, namun angka keterisian tempat tidur rumah sakit jauh lebih landai,” tutur Nadia.

Nadia menyampaikan bahwa pemerintah menghimbau masyarakat yang positif Covid-19 namun tidak bergejala ataupun bergejala ringan tidak perlu ke rumah sakit.

Dia mengimbau agar cukup melakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat, serta memanfaatkan layanan telemedisin jika tersedia, atau melapor ke Puskesmas terdekat.

“Dengan demikian kita dapat mengurangi beban rumah sakit dan tenaga kesehatan, serta membantu menyelamatkan orang lain yang memiliki gejala sedang hingga kritis,” terang Nadia.

Sumber: republika.co.id

Federasi Guru Minta Sekolah Terapkan Prokes Jelang PTM 50 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengimbau seluruh warga di satuan pendidikan meningkatkan kesadaran pentingnya penerapan protokol kesehatan saat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Sekjen FSGI, Heru Purnomo, mengatakan, jangan sampai PTM 50 persen di DKI Jakarta yang sebelumnya 100 persen, ini tetap menyebabkan penularan kasus Covid-19.

“Kalau seandainya PTM 50 persen sudah bisa berjalan, dari sekolah kami berupaya memberi perlindungan, mengawasi meningkatkan protokol kesehatan, tapi jika warga sekolahnya abai, jadi nggak imbang, memang harus sama-sama,” ujar Heru saat dihubungi, Ahad (6/2/2022).

Heru mengatakan, sekolah juga mempunyai kewajiban untuk membangun kesadaran pelaksanaan protokol kesehatan bagi peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah maupun di luar sekolah.

Sebab, penerapan protokol kesehatan bisa diawasi saat PTM berlangsung di kelas, tetapi bisa saja lengah saat warga sekolah berada di luar sekolah.

Ini pun kata Heru, terjadi saat penerapan PTM 100 persen berlangsung dan berakibat temuan kasus di sekolah. Heru mengatakan, hal ini yang terjadi di sekolahnya.

“Saat PTM 100 persen, walaupun prokes kami laksanakan, sementara di sekolah bisa beri perlindungan tapi begitu pulang ada yang dijemput, ada yang nggak langsung pulang, setelah pulang itu peluang siswa berkerumun berpotensi jadi tranmisi,” ujarnya.

Karena itu, Heru menilai diskresi PTM 50 persen di daerah PPKM level dua termasuk diantaranya Jabodetabek dimaksudkan untuk menekan penularan kasus Covid-19. PTM 50 persen kata Heru, jauh lebih baik dibandingkan saat PTM masih 100 persen atau dihentikan sama sekali.

“Memang untuk memberi perlindungan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik agar satuan pendidikan bisa berjalan dengan harapan menumbuhkan kecerdasaran berpikir serta keterampilan tetapi di satu sisi memberikan perlindungan kepada peserta didik,” ujarnya.

Sebab, Heru mengakui pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama ini tidak maksimal dalam menumbuhkan keterampilan berpikir dan berpikir siswa atau learning lost. Selain itu, jika PJJ diberlakukan kembali sepenuhnya saat ini, terdapat kendala bagi siswa kurang mampu untuk membeli kuota internet.

Menurutnya, jika kebijakan PJJ pada 2021 didukung dengan subsisi kuota untuk murid dan guru, namun tidak halnya pada saat PTM berlangsung.

Ini kata Heru, ditemukan saat PJJ diberlakukan sementara bagi sekolah yang ditutup karena temuan kasus Covid-19.

“Kalau saat ini kendalanya terulang agak lebih parah, di sekolah kami saat PJJ sementara itu dari 21 kelas, di hari pertama 78 siswa tidak masuk, kemudian di hari kedua meningkat menjadi 90 siswa, ada yang nggak punya kuota, bergantian HPnya dan macam-macam,” kata Heru yang juga kepala sekolah di salah satu SMP Negeri di Jakarta tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah memberi diskresi bagi daerah dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 untuk menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 50 persen mulai hari ini. Selain itu, terdapat penyesuaian lainnya, yakni mengenai izin orang tua dalam pelaksanaan PTM terbatas.

“Penyesuaian lainnya yang disepakati dan Kemendikbudristek adalah keputusan orang tua. Orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ),” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2).

Sumber: republika.co.id

Peluang Santri Kini Semakin Terbuka

Redaktur: Mazaya

BOJONEGORO(Jurnalislam.com)— Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi mengajak para santri untuk bangga akan statusnya sebagai santri. Menurutnya, peluang kiprah bagi mereka kini makin terbuka.

“Saat ini peluang santri makin terbuka. Santri bisa jadi apa saja, bisa menjadi Bupati, Gubernur, Menteri, Wakil Presiden, bahkan Presiden,” terang Wamenag di hadapan ratusan santri Ponpes Al Rosyid, Bojonegoro, Jumat (4/2/2022).

Wamenag menyebut bahwa santri itu tidak ada masa waktunya. Wamenag sendiri mengaku ingin selalu menjadi santri.

“Saya datang ke sini pun sebagai santri yang ingin selalu menambah ilmu dari para kiai atau guru-guru kita. Akhlak santri harus menghormati kiai. Tidak ada ruginya, bahkan banyak berkahnya,” pesan Wamenag.

Wamenag menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan percepatan implementasi Program Kemandirian Pesantren. Kemenag sudah merumusan Peta Jalan Kemandirian Pesantren dan sevara bertahap akan mengimplementasikannya.

“Pesentren harus terus berkembang, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan saja, namun juga dalam kemajuan ekonomi,” tuturnya.

“Pesantren harus dapat membangun kemandirian pesantren melalui pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan,” sambungnya.

Sebelumnya, pimpinan Ponpes Al Rosyid KH. Alamul Huda Masyhur menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran Wamenag di Ponpes Al Rosyid. Saat ini tercatat ada sekitar 2000 santri yang belajar di Ponpes Al Rosyid. Mereka berasal dari berbagai daerah, termasuk Papua.

“Pendidikan menurut kami sangat penting dalam membangun bangsa. Bila Pesantren itu baik maka pendidikan di bangsa ini akan maju,” tuturnya.

“Kami optimis pesantren bisa mengambil alih estafet kepemimpinan di bangsa ini. Generasi pesantren dapat bersaing dengan pendidikan umum lainnya,” sambung Ketua MUI Kab. Bojonegoro.

Hadir mendampingi Wamenag, Kabid Pontren M As’adul Anam, Tokoh Agama dari Katolik Romo Sapto, Kapolres Bononegoro AKBP Mohammad, Danrim Bojonegoro, Kankemenag Kab Bononegoro Munir.

Masyarakat Bisa Ajukan Permintaan Mushaf Al Qur’an, Ini Caranya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kepala Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ), Jamaludin M. Marki mengatakan, untuk meningkatkan upaya pemerintah memfasilitasi kebutuhan Kitab Suci warga Muslim di tanah air, UPQ memiliki program pembagian Mushaf Al-Qur’an secara gratis ke seluruh Indonesia.

“Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2018, UPQ memiliki kebijakan untuk memberikan produk UPQ secara gratis kepada masyarakat berupa Mushaf dengan berbagai tipe, mulai dari Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, Juz ‘Amma Terjemah dan Transliterasi Latin, Surah Yaasin, serta Buku Keagamaan Islam,” kata pria yang akrab disapa Jamal itu, Jumat (04/02).

Jamal menjelaskan, ada kriteria dan persyaratan untuk pemohon yang ingin mengajukan Mushaf Al-Qur’an cetakan UPQ Kemenag, yaitu pemohon individu mengajukan Surat Permohonan secara tertulis dengan mencantumkan alasan permohonan produk UPQ, melampirkan identitas diri (KTP dan sejenisnya), dan nomor kontak yang bisa dihubungi, serta permohonan hanya dibolehkan satu kali dalam kurun waktu 3 tahun.

“Sedangkan untuk permohonan dari organisasi atau lembaga, yaitu membuat surat permohonan menggunakan kop surat organisasi ditandatangani ketua dan sekretaris lembaga, distempel asli, dan mencantumkan alasan permohonan produk UPQ,” ujarnya.

Pemohon organisasi/lembaga, lanjut Jamal, wajib menulis jumlah produk yang dibutuhkan, mencantumkan kontak, diutamakan masjid/musala yang sudah terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Masjid (Simas), dan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam kurun waktu 1 tahun.

“Semua surat permohonan bisa dikirimkan ke Kantor UPQ langsung di Jalan Raya Puncak KM 65, Ciawi, Bogor atau Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag, Up. Kabag Umum: Jalan MH. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat,” urainya.

Selain itu, Jamal menekankan, seluruh biaya pengiriman menjadi tanggung jawab pemohon. “Saat surat permohonan lolos verifikasi, pemohon langsung ditelpon untuk mengambil produk atau dikirim ke alamat dengan ongkos kirim ditanggung pemohon,” katanya.

(Tommy)