Berita Terkini

REMBANG(Jurnalislam.com)–Salah satu agenda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2022-2027 adalah soal pembenahan sistem pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama khususnya sistem pendidikan tinggi.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dalam acara penyerahan sertifikat wakaf untuk pembangunan gedung UNU Sumsel di Pondok Pesantren Ar-Rahman Tegal Binangun Desa Plaju Darat Kota Palembang, Kamis (3/3/2022).

“Kami sedang mengagendakan pengembangan suatu model perguruan tinggi yang baru yaitu dengan sistematika program-program studi beserta kurikulum-kurikulumnya; yang nantinya akan  kerja sama dengan berbagai lembaga internasional yang terkemuka,” ungkap Gus Yahya.

Kerja sama ini, lanjut Gus Yahya, nantinya akan melibatkan lembaga pengelola perguruan tinggi NU dengan sejumlah perguruan tinggi internasional di Timur Tengah maupun di Perguruan Tinggi Barat atau di lingkungan negara tetangga.

PBNU akan membangun satu kurikulum yang diharapkan bisa diterapkan untuk semua perguruan tinggi yang ada di lingkungan NU secara nasional. Dengan jaminan kurikulum ini akan diproses dengan satu metode yang akan menjadi kurikulum yang sungguh-sungguh unggul.

Jika hal itu mulai diterapkan di seluruh perguruan tinggi NU, kata Gus Yahya, maka perguruan tinggi lainnya akan unggul. “Gagasan dasarnya adalah membangun kurikulum yang responsif dan dinamis,” papar kiai kelahiran Rembang, Jawa Tengah ini.

Menyesuaikan zaman Pada kesempatan itu, Gus Yahya berharap agar lembaga-lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi agar memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri secara dinamis dalam melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di era sekarang.

“Kita ini berada di tengah-tengah arus perubahan besar, bukan hanya di lingkungan dalam negeri tapi juga secara internasional yang berlangsung begiitu cepat dan deras. Maka, lembaga-lembaga pendidikan  lebih-lebih perguruan tinggi harus punya kemampuan untuk menyesuaikan diri secara dinamis untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi,” ajaknya.

Dikatakan, saat ini masyarakat dihadapkan dengan masa penuh ketidakpastian karena perubahan-perubahan yang cepat. Oleh karena itu semua dituntut  memiliki dua kualitas dasar yakni keluhan dan keuletan serta flexibelity dan resilience.

“Kita harus luwes untuk cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan, kita harus ulet untuk tidak kenal menyerah, memperjuangkan, mengupayakan apa yang menjadi tujuan dan target-target kita,” ujar Pengasuh Pesantren Raudhatut Thalibin, Leteh, Rembang itu.

sumber: nu.or.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat yang membahas tentang status kemajuan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai salah satu proyek strategis nasional di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Rabu (02/03/2022).

Dalam rapat tersebut, Wapres menyampaikan bahwa penyelenggaraan pembangunan dan proses belajar mengajar di UIII diharapkan tidak mengikuti sistem perguruan tinggi keagamaan yang telah ada, namun harus sesuai dengan standar universitas internasional.

“Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), agar dapat dikelola dan diselenggarakan sesuai standar dan norma universitas internasional yang memiliki keunggulan global, mengingat status UIII adalah PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum) dan dimaksudkan sebagai perguruan tinggi internasional,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain sesuai dengan standar internasional, UIII pun harus dapat menjadi pusat keunggulan peradaban Islam global. Sehingga, peran Indonesia sebagai negara yang berhasil menerapkan Islam Wasathiyah dengan baik dapat terus digaungkan di manca negara.

“Saya perlu mengingatkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, terutama tentang keberhasilan pelaksanaan Islam Wasathiyah yang menjadi tren global saat ini. Oleh karenanya, prakarsa pembangunan UIII sejak awal dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam Wasathiyah,” ungkap Wapres.

Di sisi lain, lanjut Wapres, empat program studi yang saat ini telah berjalan di UIII, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan, Wapres meminta agar seluruhnya dapat dilanjutkan. Namun ke depan, ia menilai diperlukan pengembangan kurikulum lain yang dapat menjadikan UIII sebagai center of excellence (pusat keunggulan) peradaban Islam secara global.

“Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional,” imbau Wapres.

Terkait masalah teknis pembangunan, penyediaan anggaran, dan sarana penunjang proses belajar, Wapres menekankan seluruhnya perlu segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dari sisi pembangunan fisik, ia pun memberikan amanat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) untuk menjadi penanggung jawab pembangunan fisik UIII ke depannya.

“Salah satu hal penting yang harus diputuskan adalah siapa penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik selanjutnya. Mengingat UIII adalah PSN dan membutuhkan percepatan, saya menyarankan agar Menteri PUPR dapat menjadi penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik UIII selanjutnya” ujar Wapres.

Menutup arahannya, Wapres kembali mengimbau agar dalam operasionalnya sehari-hari UIII harus dapat terus mengangkat keberhasilan pelaksanaan Islam Wasathiyah di Indonesia dan menguatkan tren global tersebut untuk dapat diduplikasi di berbagai negara lainnya.

“UIII diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memperluas dan menguatkan tren global tersebut sehingga dapat diterapkan di berbagai belahan dunia,” pungkas Wapres.

Hadir dalam rapat ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi, serta Rektor UIII Komaruddin Hidayat.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan M. Nasir.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) untuk dapat merealisasikan program prioritas di tahun 2022. Harapan ini disampaikan Menag dalam Rapat Kerja Ditjen Pendidikan Islam tahun 2022 yang digelar di Lembang, Provinsi Jawa Barat.

Menurut Menag dari 7 program prioritas, ada 2 program prioitas yang pelaksanaannya secara khusus di Ditjen Pendis, yaitu program Kemandirian Pesantren dan Cyber Islamic University. Selebihnya, selain Revitalisasi KUA, dilaksanakan Ditjen Pendis bersama dengan unit Eselon 1 lainnya.

“Saya minta target program-program prioritas tercapai dengan baik pada tahun 2022 ini, di antaranya replikasi program Kemandirian Pesantren di 500 pesantren, meningkatnya jumlah mahasiswa dari 200 orang di masa piloting Cyber Islamic University menjadi 2.000 mahasiswa di tahun 2022,” kata Menag di hadapan Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani dan jajaranya, Selasa (1/3/2022).

Dijelaskan Menag, program prioritas Kemandirian Pesantren tahun 2022 membutuhkan anggaran  mencapai Rp254,2 miliar. Namun pada kenyataannya anggaran untuk tahun 2022 masih bersumber dari alokasi anggaran reguler pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren, hanya sebesar Rp140 miliar.

“Karena itu saya meminta Dirjen Pendis untuk memenuhi anggaran tersebut. Intinya, saya minta semua hambatan dan kendala dalam pencapaian target-target program prioritas segera diurai dan diatasi dengan melakukan telaah dan sinkronisasi program, anggaran, dan regulasi,” tegas Menag.

“Kalau ada program yang tidak terkait langsung dengan program prioritas silahkan keluarkan. Sebab saya sudah mempelajari kita sering membuat program copy paste dari tahun sebelumnya dengan mudah dipertanggungjawabkan namun apakah program ini benar-benar diharapkan publik?,” sambung Menag.

Menag pun mengajak jajaran Ditjen Pendis untuk keluar dari zona nyaman dan bergerak dengan program baru tanpa ada masalah. “Saya tegaskan bapak dan ibu tidak sendiri. Kalau ada masalah kita bisa selesaikan bersama-sama. Di Kemenag terutama Ditjen Pendis kalau ada persoalan di salah satu direktorat, berarti itu problem kementerian.  Ini komitmen saya. Kalau saya memberi perintah saya akan bertanggung jawab. Saya tidak akan membiarkan bapak dan ibu berjalan sendiri selama kita berjalan di koridor yang benar,” ujar Menag.

Usai Menag memberi arahan, acara dilanjutkan dengan Overview dan Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja Eselon II Ditjen Pendis Tahun 2021 dan Strategi Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Overview ini disampaikan Direktur KSKK Madrasah, Direktur GTK Madrasah, Direktur PD Pontren, Direktur PAI, Direktur Pendidikan Tinggi Kegamaan Islam, dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam.

Rapat Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mengusung tema Percepatan Transformasi Layanan Pendidikan Islam ini  berlangsung 28 Februari – 2 Maret 2022.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama telah menyusun peta jalan (roadmap) penguatan masjid. Menag Yaqut Cholil Qoumas menekankan bahwa penguatan masjid menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dilakukan.

“Kemenag harus segera melakukan penguatan masjid. Masjid kita perkuat lagi sebagai pusat peradaban,” tegas Menag saat memberi sambutan pada Rakernas Bimas Islam di Cilegon, Kamis (3/3/2022).

Hadir, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, para staf khusus Menteri Agama, pejabat eselon II Ditjen Bimas Islam, serta Kabid Urais Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia.

“Peran masjid harus diperkuat, tidak hanya untuk penguatan spiritual, tapi juga menjalankan fungsi lainnya, yakni sebagai pusat peradaban,” sambung Menag.

Menag menilai, saat ini menjadi kesempatan yang penting untuk melakukan penguatan peran masjid. Terbitnya Surat Edaran tentang pengeras suara bisa menjadi momentum.

“Saat ini momentum di mana semua orang tahu tentang adanya surat edaran No SE 05 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara,” tutur Menag.

“Ini kesempatan kita untuk memberikan program penguatan kepada masjid. Tolong momentum ini digunakan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Rakernas Ditjen Bimas Islam diikuti sekitar 500 peserta dan digelar secara daring dan luring. Helat ini diikuti para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kakankemenag Kab/Kota secara online. Beberapa di antaranya ada yang hadir secara fisik.