Berita Terkini

Pemerintah Harap Forum Ukhuwah Umat Kembali Digagas

 

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin di hari Milad ke-47 Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengajak lembaga ulama ini untuk meningkatkan peran sebagai khadimul ummah, pelayan bagi umat.

 

“Seperti sering saya katakan, kita juga harus meningkatkan peran sebagai khadimul ummahitu, terutama dalam himayatul ummah, menjaga umat,” ungkap Kiai Ma’ruf saat memberikan amanah dalam malam puncak Milad MUI ke-47, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa malam (26/07/2022).

 

Dalam ajakan tersebut setidaknya ada tiga peran utama yang disampaikan Ketua Umum MUI 2015-2019 tersebut.

 

Pertama, MUI harus meningkatkan perlindungan bagi umat. Yakni melindungi umat dari akidah dan pemikiran menyimpang. Terutama dari pemikiran yang tidak moderat.

Kemudian melindungi umat dari minuman dan makanan yang tidak halal. MUI juga harus melindungi umat dari muamalah transaksi publik yang tidak sesuai syariat.

“Oleh karena itu, saya minta ada af’aal himaiyyah, af’aal wiqaiyyah, kerja-kerja perlindungan terus ditingkatkan dalam rangka melindungi umat ini,” terang Kiai Ma’ruf.

Kedua, MUI harus meningkatkan taqwiyyatul ummah, penguatan umat supaya umat Indonesia menjadi umat yang kuat.

 

Menurut Kiai Ma’ruf, sebenarnya Indonesia adalah negeri makmur, banyak anugerah Allah berupa kekayaan alam yang hanya ada di Indonesia dan tidak ada di negeri orang lain.

Masalahnya, Indonesia kekurangan penghubung yang dapat mengoneksikan antara permintaan konsumen dalam dan luar negeri dengan petani.

“Jadi kita kekurangan hamzah washal, off taker-off taker (para penghubung) yang bisa menyerap produk-produk pertanian perkebunan rakyat yang kemudian diolah, kemudian dicarikan pasarnya baik di dalam negeri mau pun luar (negeri).” tegasnya.

Dan ketiga, MUI harus meningkatkan peran dalam menyatukan umat. Caranya adalah MUI harus menghidupkan kembali Forum Ukhuwah Islamiyah serta mengesampingkan ego dan fanatisme kelompok.

“Kita ini, bagaimana dalam bermujahadah, bersungguh-sungguh menyatukan umat ini. Oleh karena itu, saya minta Forum Ukhuwah Islamiyah dihidupkan kembali,” kata dia.

Terakhir, Kiai Ma’ruf berujar, “Tidak dikhawatirkan perbedaan kelompok itu, yang dikhawatirkan adalah dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali, nah ini, kalau bicara soal nafsu, sulit menyatukannya,”(mui)

 

 

Bangsa Religius, Masyarakat Diminta Perkuat Ikatan Lahir Batin

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pada momen Milad ke-47, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Basri Bermada mengajak umat Islam untuk terus menguatkan ikatan lahir dan batik sebagai bangsa yang religius.

“Saya mengajak kepada umat Islam dan umat beragama untuk terus menguatkan ikatan lahir dan batin,” kata Buya Basri saat sambutan puncak perayaan Milad ke-47 MUI, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2022) malam WIB.

Buya Basri mengatakan, Indonesia sebagai negara yang religius sejak ratusan tahun yang lalu, harus terus dipertahankan.

 

Apalagi, ungkap Buya Basri, di tengah serbuan budaya asing yang ingin merusak sendi-sendi ajaran agama dan ingin bangsa Indonesia menjadi sekuler dan liberal.

“Terkait dengan itu, MUI mendorong pemerintah membuat aturan yang lebih kuat dan tinggi untuk mengatur kehidupan umat beragama yang majemuk ini,” tegasnya.

Aturan tersebut, kata Buya Basri, termasuk mengenai pendirian rumah ibadah dan larangan menyebarkan agama kepada masyarakat yang telah memeluk agamanya.

Buya Basri Bermada menyoroti sosok KH Maruf Amin sebagai arsitektur terkait dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada tahun 2024.

Wapres RI KH Maruf Amin sendiri hadir di acara Milad Ke-47 MUI mewakili Presiden Joko Widodo karena sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan beberapa negara kawasan Asia Timur lainnya.

Untuk mencapainya, Buya Basri mengatakan, MUI sangat memahami besarnya tantangan untuk mewujudkan cita-cita dan program pemerintah tersebut.

Oleh karenanya, pada momen Milad ke-47, MUI mendorong agar kerja sama, kolaborasi dan kerja keras semua pihak yang terkait dengan halal dapat ditingkatkan peranannya.

“Terkait dengan hal ini, MUI siap memberikan yang terbaik semua potensi dan kemampuan untuk menjadi bagian dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia 2024,” tuturnya. (mui)

 

Khittah Lahirnya Majelis Ulama Adalah Pemberi Fatwa

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Bidang Fatwa MUI, KH. Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa salah satu khittah lahirnya Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai pemberi fatwa (mufti) bagi masyarakat.

“Salah satu khittah lahirnya Majelis Ulama Indonesia adalah khittatul ifta’, khittah menjalankan tugas fungsi pemfatwaan, ” kata dia di acara pembukaan 6th Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ACFS), di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/07/2022). ACFS merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian peringatan Milad MUI ke-47.

Dia menjelaskan bahwa dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia, telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI.

Lima fungsi itu antara lain sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya), sebagai pemberi fatwa (mufti), sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah), sebagai gerakan Islah wa al Tajdid, dan sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar.

Lebih lanjut, kata Kiai Niam, dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi fatwa, MUI berperan menguatkan dan memperkokoh keputusan pemerintah yang dianggap sesuai dan sejalan dengan perintah keagamaan.

Sebaliknya, ketika ada putusan yang dianggap menyimpang dari aturan agama, tambah dia, fatwa MUI hadir untuk meluruskan sekaligus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kiai Niam berharap acara bertajuk “Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial” ini, menjadi momentum bagi publik untuk mengkritik dan memberi masukan serta saran bagi pimpinan dan anggota komisi fatwa MUI dalam rangka muhasabah dan memperbaiki diri.

Disamping itu, Kiai Niam juga menghimbau kepada peserta agar memanfaatkan acara ini secara optimal sebagai ajang silaturahim dan silatulfikri sekaligus mengoptimalkan fungsi fatwa menuju arah lebih baik terhadap perubahan sosial kita.

“Ini sebagai salah satu momentum silaturahim secara fisik ketemu hari ini, dilanjutkan dengan silatulfikri ketemu ide dan gagasan”, ujarnya. (mui)

 

Artis dan Seniman Kunjungi MUI, Harap Seni Islam Berkembang

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Sejumlah pekerja seni atau artis bersilaturahim ke kantor MUI membahas perkembangan seni dan budaya Islam di Indonesia terkini. Dua di antaranya yang cukup terkenal adalah novelis Islami Helvy Tiana Rosa, musisi Dwiki Dharmawan, dan artis Arie Untung.

Kedatangan beberapa artis tersebut bertujuan mendukung persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Multaqot Lembaga Seni, Budaya, dan Peradaban Islam (LSBPI) MUI.

Dalam kesempatan itu, Helvy menyampaikan bahwa artis perlu saling mendukung satu sama lain dan memanfaatkan Lembaga Seni dan Budaya Islam untuk bersinergi dengan berbagai pihak. Menurutnya, MUI adalah rumah bersama untuk menjembatani semua itu.

 

“Ini rumah umat Islam dan tidak perlu ada yang takut. Ulama kita di sini ramah-ramah, ” ungkapnya di Aula Buya Hamka Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (27/07).

Elvi mencontohkan, setiap karya film Islam harus mendapatkan dukungan termasuk karya garapan dari artis dan LSBPI perlu mendapatkan perhatian umat.

“Kita perlu menumbuhkan lagi kesenian Islam di daerah masing-masing dan LSBPI harus mendorongnya, ” ungkapnya.

Dwiki Dharmawan mengatakan, seni merupakan bahasa universal sehingga cakupannya sangat luas. Maka perlu ada upaya menyatukan berbagai potensi yang ada. Dia menyatakan siap untuk mengkoordinasi kolaborasi berbagai seniman Islam.

“Saya merasa sangat bersemangat, potensi yang ada betul-betul sesuatu yang besar dari segi sastra, kaligrafi, film, musik, dan lain sebagainya, ” ujar musisi pendiri grup jazz legendaris Krakatau itu.

Sementara itu, artis Arie Untung, menyampaikan bersyukur bisa bersilaturahim dengan pimpinan MUI. Dia memiliki kelompok artis yang tergabung dalam kajian Muda, Sakinah, dan Wa Rahmah (Musyawarah).

Dia mengamini apa yang disampaikan Dwiki Darmawan. Menurutnya, umat Islam memiliki kekuatan namun belum terkoordinasi dengan baik. Dia melihat bahasa dunia seni Islam perlu semakin berani menunjukkan jati dirinya.

Dia mencontohkan, saat menyelenggarakan Hijrah Fest pada 2018 ada 30.000 jamaah yang hadir dan ekonomi yang dihasilkan pada acara tersebut mencapai 28 milyar rupiah. Dari kegiatan tersebut, dia juga berhasil mengumpulkan sebesar 1,8 milyar untuk korban gempa di Palu.

“Saya menyaksikan bahwa potensi umat ini ada dan besar sekali. Tinggal bagaimana kita saling bergandengan tangan. Saat ini waktunya bersanding bukan bersaing, ” ungkap dia.

Ari memperkirakan, dengan bahasa seni, apa yang nanti dicapai oleh LSBPI MUI akan semakin maksimal. Dibandingkan menggunakan diksi “kajian”, maka akan lebih besar lagi gaungnya jika menggunakan diksi “seni”.

Para artis dan seniman tersebut bersilaturahim ke MUI bertemu dengan Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Ketua MUI Bidang LSBPI Ajengan Jeje Zaenuddin. Mereka juga bertemu beberapa pengurus LSBPI MUI seperti Erick Yusuf, Dedi Komang, Ade Jigo, serta Nur Khamim. (mui)

 

Luncurkan Jurnal Vol 2, MES Foundation Angkat Isu Milenial Sulit Beli Rumah

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Data Kementerian PUPR per 2019 yang menyebutkan 81 juta milenial belum memiliki rumah. Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) syariah di nilai relatif lebih menguntungkan, terutama pada saat suku bunga
acuan naik. Hal tersebut karena skema besaran cicilan KPR syariah adalah bersifat tetap sejak awal
hingga akhir perjanjian.

Melatarbelakangi fenomena tersebut dan kesadaran pentingnya publikasi ilmiah dalam meningkatkan
kompetensi SDM ekonomi syariah dalam menyajikan gagasan dan menumbuhkan pemikiran kritis
yang berbasis data dan rumusan solusi secara ilmiah. MES Foundation kembali meluncurkan “Journal
of Indonesian Islamic Economic Finance Volume 2, Mei 2022” pada Jumat, 29 Juli 2022 dengan tema
“Milenial Bisa Beli Rumah; Tips menentukan KPR Syariah”.

Jurnal ini merupakan hasil pemikiran dan tulisan para alumni penerima beasiswa MES Foundation
yang mengangkat berbagai topik bahasan seputar industri keuangan syariah pasca pandemi meliputi
kebijakan industri, sumber daya manusia, dan efisiensi industri. Dihadiri oleh tiga narasumber yang
terdiri atas dua penulis jurnal, Rafika Rahmawati dan Abdul Rilan Syarif sebagai penulis yang
mengangkat tema KPR syariah dan Konsumsi Islam, dan turut menghadirkan pakar dibidang ekonomi
dan keuangan islam yakni Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D. sebagai Ketua (PEBS) FEB UI untuk
memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai tema yang akan bahas.

Sekretaris Umum MES Foundation; Rizal E. Halim menyampaikan apresiasinya atas kontribusi
penulis serta pembahasan menarik yang diangkat, “Ditengah lonjakan harga properti hingga suku
bunga kredit yang tidak pasti, generasi milenial diharapkan mampu menangkap peluang KPR syariah
sebagai salah satu alternative solusi untuk bisa membeli rumah dengan sistem angsuran sesuai
prinsip syariah”. jelasnya dalam sambutan acara Launching Jurnal MES Foundation.

Dihadiri oleh mayoritas generasi muda berusia 20 hingga 24 tahun yang berstatus sebagai mahasiswa
S1. Menurutnya antusiasme generasi milenial dalam menghadiri forum keilmuan seperti ini
merupakan salah satu langkah strategis untuk memunculkan gagasan baru dalam rangka
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Diharapankan karya yang telah diterbitkan dapat memotivasi alumni MES Foundation lainnya dan
seluruh pemuda ekonomi syariah untuk semangat berkarya mewujudkan ekonomi dan industri
keuangan syariah yang semakin maju dan berkembang.

Empat Poin Utama Wujudkan Ekosistem Halal

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Global Islamic Finance Report 2021 merilis, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Islamic Finance Country Index (IFCI). Kondisi ini memunculkan atmosfir optimistik untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia. Sehingga, masyarakat dapat berbangga hati, bahwa industri keuangan syariah, khususnya di Indonesia pada akhirnya menjadi bagian dari rencana ekonomi global untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi.

“Kementerian Agama, dalam rangka membangun ekosistem keuangan syariah, khususnya di sektor riil, telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung terciptanya industri halal di berbagai sektor riil dengan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” kata Sekjen Kemenag, Nizar saat menghadiri acara International Conference on Islamic Economics Studies, di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Rabu (27/7/2022).

“Pendirian BPJPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal, juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Di sinilah kontribusi signifikan Kementerian Agama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi syariah di sektor riil,” sambung Nizar.

Nizar menyampaikan bahwa dalam kajian tentang Ekonomi Syariah, rantai nilai halal merupakan strategi utama yang di dalamnya meliputi beberapa sektor industri halal. Sebagai contoh adalah industri makanan dan pertanian halal, fashion Muslim, farmasi dan kosmetik, pariwisata, serta media dan rekreasi.

“Perkembangan industri ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional. Sebagai ilustrasi, industri halal yang dikembangkan dengan baik, dapat berkontribusi pada nilai tambah perekonomian melalui pemenuhan permintaan pasar halal domestik yang saat ini didominasi oleh pemain global. Produksi domestik atas produk halal juga dapat berkontribusi pada penguatan neraca pembayaran, terutama jika mampu memenuhi permintaan global terhadap produk-produk halal,” kata Nizar.

Nizar menilai bahwa secara khusus, prinsip sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan. Capaiannya adalah membawa perekonomian nasional pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh menghadapi krisis. Oleh karena itu, efektivitas kelembagaan menjadi faktor penting mendukung perkembangan ekonomi syariah. Seperti, lembaga asosiasi pengusaha, pesantren, sektor sosial, dan inisiatif kerja sama internasional diperlukan untuk menguatkan kelembagaan dan menjaga sinergi antarlembaga.

Nizar juga menyampaikan bahwa merujuk pada buku Ekosistem Industri Halal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia di tahun 2019, setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi jika ingin mewujudkan kawasan halal. Pertama, pilar dan infrastruktur industri halal. Dukungan Pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pilar-pilar yang mendukung terwujudnya ekosistem halal. Beberapa kontribusi penting pemerintah dalam hal ini telah diwujudkan, di antaranya dalam bentuk pendirian BPJPH, LPH, BSN, dan KNKS.

Kedua, kebutuhan SDM industri halal. Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi untuk mendukung lahirnya sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam bisnis proses industri halal, misalnya: Auditor Halal, Penyelia Halal, dan Juru Sembelih Halal. Terkait hal ini, masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional juga diatur keterlibatannya dalam penyiapan SDM yang mendukung industry halal tersebut.

“Di sinilah peran pentingnya PTKIN sebagai perguruan tinggi keagamaan yang notabene memiliki reputasi dalam penguasaan hukum fikih sebagai rujukan status halal haram suatu produk,” kata Nizar.

Ketiga, pembiayaan/layanan jasa keuangan. Pemerintah juga telah menyiapkan layanan jasa keuangan, salah satunya dalam bentuk perbankan syariah. Selain berfungsi untuk menghimpun dana, perbankan syariah ini pun akan berfungsi sebagai penyalur dana dan pemberi layanan jasa perbankan kepada nasabah, termasuk para pelaku usaha industri halal.

Keempat, edukasi dan promosi halal. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi ini yang pada akhirnya meletakkan Indonesia sebagai negara yang disegani di sektor perekonomian.

“Seiring dengan meningkatnya gairah keagamaan masyarakat yang trend­nya terus meningkat, maka sudah saatnya Indonesia bergeser dari negara dengan tingkat konsumsi tinggi menjadi negara produsen dalam di industri halal,” tandas Nizar.

Sambut Tahun Baru Hijriyah, Longmarch Ukhuwah Digelar di Boyolali Ahad Ini

Redaktur: Mazaya

BOYOLALI (Jurnalislam.com)- Menyambut Tahun Baru Hijriyah 1444 H, umat Islam Soloraya akan menggelar Longmarch Ukhuwah bertajuk ‘Semangat 45, Semangat Ukhuwah’ di Boyolali pada Ahad, (31/7/2022).

Menurut Humas panitia Endro Sudarsono, kegiatan tersebut selain bentuk mempererat silaturahmi antar elemen umat Islam Soloraya, juga dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Indonesia ke 77 tahun.

“Ratusan peserta Longmarch Ukhuwah siap hadir dalam menyambut tahun baru Hijriyah 1444 H dan mensyukuri Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77,” katanya pada Kamis, (28/7/2022).

“Kali ini hajatan rutin setiap Ahad kelima akan digelar hari Ahad, 31 Juli 2022 sebelumnya ada kendala pandemi,” imbuhnya.

Endro menjelaskan bahwa setidaknya sudah ada 30 elemen yang akan ikut bergabung untuk memeriahkan Longmarch Ukhuwah.

“Sekitar 30 elemen menyatakan mendaftar dan siap berpartisipasi baik peserta, ambulance, mobil, logistik, bendera maupun menerjukan beberapa kuda untuk memeriahkan acara Longmarch Ukhuwah,” ungkapnya.

“Tujuan Longmarch Ukhuwah ini untuk menjalin ukhuwah islamiah, silaturahmi, menjaga kebugaran dan mensyukuri nikmat Allah SWT atas kemerdekaan Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat 77 tahun yang lalu,” tambah Endro.

Endro melanjutkan, bahwa pihaknya sudah menyelesaikan secara adminitrasi terkait perijinan kegiatan kepada pihak yang terkait.

“Secara teknis panitia sudah koordinasi dengan mengirimkan surat pemberitahuan ke Polda Jateng, Polres Boyolali serta komunikasi dengan warga dan Takmir Masjid setempat,” pungkasnya.

Untuk rute kegiatan Longmarch Ukhuwah rencananya akan menempuh jarak sekitar 10 KM dengan start di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Sawahan kemudian menuju Kelurahan Sawahan, Welar, Pandean, Menjing, Ndibal, Asrama Haji Donohudan, dan kembali ke Pondok Pesantren Miftahul Jannah.

BWI Berkomitmen Dukung Program Wakaf Produktif

Redaktur: Mazaya

 

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkomitmen mendukung program Kemenag dalam upaya mewujudkan wakaf produktif. Hal ini disampaikan Komisioner BWI Nurul Huda saat menjadi pembicara dalam Launching dan Pelatihan Inkubasi Wakaf Produktif di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Nurul mengatakan hal terpenting dalam mewujudkan wakaf produktif adalah kemampuan nazir dalam mengelola aset wakaf. Menurutnya, BWI akan terus mendukung upaya Kemenag meningkatkan kompetensi nazir.

“Nazir harus mempunyai kemampuan mengoptimalkan aset wakaf yang menjadi tanggung jawabnya, ini harus terus kita kuatkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis,” ujarnya.

Nurul menjelaskan dari segi pemanfaatan, aset wakaf terbagi menjadi dua kategori yakni wakaf sosial dan wakaf komersil. Menurutnya aset wakaf yang bersifat komersil mempunyai nilai ekonomis apabila dimanfaatkan secara maksimal.

“Wakaf komersil misalnya lahan peternakan, pertanian, perkebunan yang dikerjakan di atas tanah wakaf. Upaya pemanfaatan ini bisa juga dibantu pendanaannya melalui wakaf uang,” kata Nurul

Sebelumnya, Kemenag resmi meluncurkan program Inkubasi Wakaf Produktif dan KUA Percontohan Ekonomi Umat di Jakarta, Senin (26/7/2022). Kedua program ini bertujuan meningkatkan perekonomian umat melalui pemberdayaan dana zakat dan pengembangan harta benda wakaf.

Untuk program Inkubasi Wakaf Produktif, Kemenag menyiapkan dana sebesar Rp 100 juta bagi 14 nazir di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk program KUA Percontohan Ekonomi Umat, Kemenag memberikan bantuan modal senilai Rp 10 juta bagi 360 penerima manfaat di 36 lokasi.

sumber: republika.co.id

 

Lembaga ZISWAF Wizstren Diluncurkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Kegiatan launching Lembaga Wakaf, Infak, Zakat, dan Sedekah Pesantren (Wizstren) digelar dalam salah satu rangkaian Milad yang ke-47 MUI.

Peluncuran lembaga amil zakat itu diawali dengan penyerahan SK izin operasional kelembagaan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kepada Ketua Wizstren, KH Hasib Wahab Chasbullah.

Menurut Kiai Hasib, lembaga Wizstren lahir di bawah naungan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren). Tujuannya adalah untuk menghimpun dana sosial dari umat yang kemudian ditransformasikan untuk kebutuhan pesantren.

“Kita buktikan kepada bangsa bahwa pesantren sejak hari ini kita deklarasikan punya lembaga untuk menghimpun dana sosial berakala nasional,” kata Kiai Hasib dalam acara peluncuran Wizstren di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (27/07/2022).

 

Dia menyadari, tidak semua pesantren mandiri secara ekonomi dan manajemen bisnis, dari 326 ribu pesantren yang tercatat dan tersebar di seluruh Indonesia, ada beberapa di antaranya membutuhkan bantuan dan dorongan dana pengelolaan.

“Mudah-mudahan dengan ini, kekayaan dari orang-orang yang kita himpun bisa kita transformasikan untuk lembaga pesantren yang jelas kepentingannya untuk umat,” harap dia.

Di samping itu, menurut Menag Yaqut, pengelolaan ekonomi pesantren secara mandiri tidaklah mudah. Banyak disaksikan, kata dia, bagaimana alokasi dana lembaga filantropi dari hasil himpunan dana masyarakat tidak tepat sasaran dan tidak sesuai seperti yang diamanahkan.

Untuk itu, Menag Yaqut berharap Wizstren bisa berkomitmen untuk amanah sebagai lembaga filantropi Islam dalam hal mengelola dana kepesantrenan secara profesional.

“Kami harap Wizstren mampu memberikan solusi jangka panjang untuk dana filantropi Islam yang benar-benar amanah,” harapnya.

 

33 Ribu Jamaah Haji Telah Kembali ke Tanah Air

Redaktur: Mazaya

SAUDI(Jurnalislam.com)– Fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama (mendarat di Madinah) sudah hampir selesai. Berlangsung sejak 15 Juli 2022, sampai saat ini sudah lebih 33 ribu jemaah yang telah kembali ke Tanah Air.

“Alhamdulillah, proses pemulangan jemaah haji berjalan lancar. Dari 15 Juli sampai hari ini, sudah 33.212 jemaah yang kembali ke Tanah Air. Mereka tergabung dalam 83 kloter jemaah haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama,” kata Stafsus Menteru Agama Wibowo Prasetyo setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Rabu (27/7/2022).

Dia menjelaskan, total ada 45.096 jemaah dalam 114 kloter yang berangkat pada gelombang pertama. Mereka dipulangkan secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

“Proses pemulangan jemaah gelombang pertama ini akan berlangsung hingga 30 Juli 2022. Setibanya di Tanah Air. Mereka yang pulang juga sudah terkonfirmasi telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji,” terang Wibowo.

Sementara untuk jemaah yang berangkat pada gelombang kedua (mendarat di Jeddah), sejak 21 Juli 2022, secara bertahap diberangkatkan ke Madinah. Mereka menjalani ibadah Arbain (salat wajib berjamaah selama 40 waktu) dan tinggal di Madinah selama delapan atau sembilan hari.

“Sampai hari ini, sebanyak 21.309 jemaah haji gelombang kedua (54 kloter) telah diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah,” tuturnya.

“Keberangkatan jemaah ke Madinah, akan berlangsung hingga 4 Agustus 2022,” sambungnya.

Jemaah haji gelombang kedua, kata Wibowo, akan mulai dipulangkan dari Madinah pada 30 Juli 2022. Proses pemulangan ini akan berlangsung hingga 13 Agustua 2022.

Kepada jemaah, Wibowo mengingatkan bahwa cuaca di Madinah lebih panas dibanding di Makkah. Jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan, menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan diri, dan jangan menunggu haus untuk minum. Jemaah juga harus memperhatikan sejumlah aturan selama di Madinah, termasuk larangan merokok di sekitar Masjid Nabawi dan hotel.

Menurut dia, sampai hari ini, tercatat ada 74 jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Sebanyak 27 jemaah wafat sebelum Armuzna, 16 jemaah wafat pada fase puncak haji Armuzna, dan 31 jemaah wafat pasca Armuzna.