Berita Terkini

Mantan Menteri Keuangan: Ahok Kebal Hukum, Memicu Kemarahan Masyarakat

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Fuad Bawazier, menyatakan bahwa kasus ahok telah berada pada puncaknya.

Hal itu disampaikan Fuad pada Diskusi Kebangsaan bertemakan ‘Kasus Ahok, Sasar Jokowi?’, lapor JITU Islamic News Agency.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menegaskan bahwa Ahok seakan-akan kebal terhadap hukum yang berlaku.

“Karena ini sudah berulang-ulang dengan berbagai macam masalah. Terlalu banyak dan sepertinya itu seakan-akan kebal hukum,” tegasnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016) siang.

Alasan kebal hukum tersebut yang membuat kemarahan masyarakat tersulut, lanjut Fuad.

“Kesan kebal hukum itulah rakyat marah, maka dituntaskan oleh gerakan Al-Maidah,” imbuhnya.

Di lain pihak, pengacara Fadli Nasution menyatakan bahwa kasus kemarahan masyarakat bukan hanya persoalan Ahok menistakan agama.

“Bukan hanya Ahok penista tapi bagaimana negara bisa menjalankan fatwa ulama. Fatwa MUI inilah yang harus dikawal, Itulah kenapa PB-HMI tergabung dalam GNPF-MUI secara resmi,” tukasnya yang hadir pula dalam diskusi.

Diskusi yang dihadiri beberapa narasumber juga dikabarkan akan dihadiri oleh Habib Rizieq, namun panitia menyampaikan bahwa Habib tengah berada di DPR dan belum bisa bergabung dalam diskusi tersebut.

 

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency

Pengamat Ekonomi Sayangkan Jika Jokowi Ikut Campur Kasus Ahok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat politik dan ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan sangat rugi jika kabinet kerja di bawah pimpinan presiden Joko Widodo sibuk dan ikut campur dalam kasus penistaan agama Ahok, ketimbang masalah ekonomi di tahun 2017 nanti.

“Terlampau mahal bagi Joko Widodo melakukan pembelaan terhadap Ahok.” Kata Noersy kepada wartawan di Rumah Amanat Rakyat, Menteng, Jakarta Pusat. Kamis (17/11/2016).

Noorsy menganggap, perekonomian Indonesia tahun depan, tidak terlihat titik terang sehingga berpotensi untuk stagnan atau bahkan turun.

“Harga yang harus dibayar oleh kabinet kerja itu adalah perekonomian. Hampir menunjukan perekonomian 2017, itu tidak ada angin terang,” ujar dia seperti dilansir JITU Islamic News Agency.

Dengan begitu, dia menegaskan bahwa pemerintah telah gagal dalam menangani kasus Ahok, sehingga timbul masalah-masalah baru.

“Dalam kasus Ahok, pemerintah gagal dalam mengadaptasi dan mengadopsi keadilan,” tutupnya.

 

Reporter: Nizar Malisy/JITUIslamicNewsAgency

 

Said Agil: Perkataan Ahok Merusak Kebhinekaan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siroj menyatakan perkataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu soal surat Al-Maidah 51 dikhawatirkan merusak kebhinekaan di Indonesia.

“Perkataan Ahok dikhawatirkan merusak kebhinekaan,” katanya di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Padahal umat Islam di Indonesia, lanjutnya, terkenal di seluruh dunia sebagai umat yang sangat toleransi dengan agama lain.

Said mencontohkan, kita umat Islam mayoritas tapi menghormati hari besar Konghucu yang hanya 3,5 juta, Imlek, kita libur. Dengan orang Hindu dan Budha yang hanya 12,5 juta, kita juga libur saat hari besarnya. Begitu pun dengan Natal.

Dia menilai semua orang bisa mencederai keberagaman beragama bila berkata seperti Ahok yang membuatnya jadi tersangka akibat penistaan Al-Quran, lapor JITU Islamic News Agency.

“Siapapun. Tak hanya Ahok. Yang berkata seperti itu dikhawatirkan merusak kebhinekaan,” ujarnya.

Senada dengan Said Agil, budayawan kontroversial Gus Nuril juga mengatakan ucapan Ahok merusak kebhinekaan di Indonesia. Dirinya tidak suka dengan omongan Ahok karena mencederai persatuan umat beragama yang saat ini sudah damai.

“Semua umat beragama itu bersaudara. Saya gak suka dengan ucapan Ahok yang kayak comberan,” ujarnya.

 

Reporter: Tomi Abdullah/JITUIslamicNewsAgency

Ahok Tersangka, Kuasa Hukum Minta Kasus Buni Yani Segera Dihentikan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kuasa hukum Buni Yani, Ferdinand Hutahaean, meminta polisi untuk segera menghentikan perkara Buni Yani atas laporan Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja).

Seperti dilaporkan JITU News Agency, Kotak Adja telah menuduh Buni Yani mengunggah cuplikan video Ahok di Kepulauan Seribu, sehingga atas hal tersebut Ahok menjadi tersangka penistaan agama.

Menurut Ferdinand, seharusnya jika Ahok sudah menjadi tersangka, secara otomatis kasus Buni Yani selesai. Karena apa yang diunggah Buni adalah benar adanya, bukan fitnah.

“Dalam hal ini juga kita berharap, meminta kepada intitusi kepolisian republik Indonesia, untuk segera, menghentikan kasus saudara Buni Yani, karena ternyata Ahok sudah dinyatakan tersangka. Dengan demikian bahwa Buni Yani harus dibebaskan dengan segala tuduhan,” Kata Ferdinand di Rumah Amanat Rakyat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Ferdinand juga menganggap bahwwa Buni Yani harus segera dikembalikan nama baiknya. Sehingga, Buni Yani bisa beraktivitas dengan normal kembali.

“Buni Yani harus dikembalikan nama baiknya, Buni Yani harus kembali ke kehidupan yang normal. Tidak lagi diburu-buru dan di-bully di media sosial,” ujar dia.

Selain itu, dia juga berharap dengan segera ditahannya Ahok, kasus penistaan agama selesai.

“Kita bersama-sama berdoa untuk penyelesaian masalah ini dengan segera, dan kita harap Ahok segera dipenjara. Merdeka!” ujar dia bersemangat.

Di waktu yang sama, Buni Yani mengaku akan menjalankan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat (18/11/2016) pukul 9:00.

“Jam sembilan saya dimintai keterangan di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Kalau Bapak-Ibu ingin ikut silahkan, kalau bersimpati kepada penegakan keadilan ini,” kata Buni Yani.

 

Reporter: Nizar Malisy/JITUIslamicNewsAgency

 

Jaya Suprana Sebut Penggusuran Tidak Menjunjung Pancasila

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Budayawan Jaya Suprana mengaku heran dengan sekelompok orang yang mengatakan penggusuran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bukanlah suatu masalah.

“Kalau ada orang yang bilang digusur itu tidak masalah, mereka harus merasakan dulu digusur, baru berhak ngomong,” ujarnya dalam Seminar bertema ‘Permasalahan Cina/Tionghoa dalam Konteks Integrasi Nasional’ di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhari, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Jaya mengingatkan, jangan karena kepentingan dan keberpihakan politik kemudian membenarkan penggusuran. Apalagi yang dilakukan secara tidak manusiawi dan melanggar hukum, lapor JITU Islamic News Agency.

Ia mengungkapkan, dirinya juga heran dengan anggapan seolah penggusuran merupakan suatu prestasi dalam pembangunan daerah.

“Saya betul-betul tidak mengerti, negara ini masih negara yang menjunjung pancasila atau tidak sebenarnya. Kalau memang maunya menggusur itu disebut sebagai suatu prestasi, Pancasila dihapus saja kalau gitu,” tutur Jaya.

Menurutnya, penggusuran tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Di satu sisi, Jaya mengaku diajarkan untuk berketuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan melalui musyawarah mufakat, dan berkeadilan sosial.

“Tapi waktu saya datang ke penggusuran Kawasan Bukit Duri saya malah dihujat, dibilang cari popularitas dan sebagainya,” ungkapnya bernada miris.

Jaya mengungkapkan, dirinya hanya berusaha memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tidak berdaya menghadapi penggusuran.

Karena, kata dia, dirinya merasa sedih menyaksikan langsung penggusuran dan melihat warga kehilangan haknya, bahkan menjadi stateless (tanpa warga negara) sebab KTP-nya dicabut.

Reporter: Yahya Nasrullah/JITUIslamicNewsAgency

PBNU Sayangkan Berita Negatif Media Asing Terkait Pemberitaan Aksi 411

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siroj menyayangkan pemberitaan negatif media-media asing yang hanya memberitakan aksi 411 saat mulai rusuh. Padahal sebelum malam, massa menjalankan aksi dengan damai.

“Media-media asing seperti CNN, Aljazeera hanya memberitakan aksi saat rusuhnya saja, saat damainya pas siang hari tidak diperlihatkan,” katanya dalam acara konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (17/11).

Akibat pemberitaan negatif tersebut, lanjutnya, teman-teman Said di luar negeri langsung menanyakan kondisi Indonesia.

Padahal, aksi yang dilakukan massa berjalan damai sebelum ada oknum provokator yang memancing kerusuhan, lapor JITU Islamic News Agency.

Reporter: Tomi Abdullah/JITUIslamicNewsAgency

Gus Nuril: Ucapan Ahok di Pulau Seribu Merusak Kebhinekaan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Budayawan kontroversial Nuril Arifin alias Gus Nuril menyatakan ucapan Ahok saat kunjungan kerja ke kepulauan seribu telah merusak kebhinekaan di Indonesia. Dirinya mengaku tidak suka dengan omongan Ahok mencederai persatuan umat beragama yang saat ini sudah damai, lapor JITU Islamic News Agency.

“Semua umat beragama itu bersaudara. Saya gak juga dengan ucapan Ahok yang kayak comberan,” katanya dalam konferensi pers Parade Bhinneka Tunggal Ika di Bakoel Koffie, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Pria yang akrab dipanggil Gus Nuril mengaku telah menegur pendeta dan pasturnya Ahok untuk tidak berbuat seperti itu.

“Kami diajarkan Gus Dur untuk menjalin persatuan umat beragama di seluruh Indonesia. Tapi ucapannya telah merusak itu semua,” ujarnya.

Sosok Gus Nuril merupakan sosok yang kontroversial di tengah umat. Ia kerap berceramah di gereja dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Gus Nuril juga pernah diturunkan dari panggung maulid oleh kalangan habaib karena ceramahnya dinilai menyinggung elemen umat Islam seperti wahabi, PKS dan HTI.

Reporter: Tomi Abdullah/JITUIslamicNewsAgency

Acara Diskusi Ahok di DKM Masjid Sunda Kelapa Dipindah ke Cikini

JAKARTA (Jurnalislam.com) –DKM Masjid Sunda Kelapa pada Kamis (17/11/2016) menampik jika pihaknya menjadi tuan rumah acara Gerakan Eksponen HMI. Kepada JITU Islamic News Agency, pihak Masjid mengklarifikasi bahwa tidak ada acara apapun di Masjid Sunda Kelapa pada hari tersebut.

DKM Sunda Kelapa menambahkan, acara yang diberi tema “Kasus Ahok, Mungkinkah Jokowi di Impeachment” itu mencatut nama Masjid Agung Sunda Kelapa sebagai tempat acara.

Pihak Masjid mengatakan bahwa sebelumnya memang ada pihak HMI yang ingin meminjam tempat di Masjid tersebut, namun hanya secara lisan.

“Jadi gini HMI itu mau pakek tempat tapi baru lisan, sementara dari kebijakan pihak pengurus masjid Sunda Kelapa itu kalau organisasi yang mau menggunakan ruangan itu harus sepengatahuan dari pak Aksa Mahmud sebagai ketua Masjid Agung Sunda Kelapa,” tutur Heri, selaku Staf Masjid Agug Sunda Kelapa.

Karena tidak ada kelanjutan dari pihak HMI, pihak Masjid menganggap bahwa acara tersebut tidak ada.

“Semalam pihak HMI datang kepada kami saya sarankan seperti itu (izin pak Aksa Mahmud), tapi sampai sekarang itu tidak ada jawaban, jadi saya anggap hari ini tidak ada acara di masjid Agung Sunda Kelapa. Karena tidak ada konfirmasi kembali dari pihak HMI,” ungkapnya saat kami konfirmasi di gedung Fatahillah Masjid Sunda Kelapa, Kamis (17/11/16) siang.

Perizinan kepada Pak Aksa Mahmud selaku Ketua DKM Masjid Sunda Kelapa dikatakan memang sudah menjadi kebijakan dari Masjid.

“Karena itu sudah menjadi protap seperti itu, jadi kalau tidak ada secara tertulis buat pegangan kami buat di lapangan,” tuturnya.

Heri mengaku siap membantu siapapun jika ingin memakai ruangan yang ada di Masjid Agung Sunda kelapa jika mengikuti prosedur yang dibuat.

“Kami pada prinsipnya siap membantu kalau memang protap yang ditetapkan oleh pengurus itu ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar undangan di kalangan wartawan bahwa akan digelar acara diskusi tentang Ahok di Masjid Sunda Kelapa. Sejumlah nama tokoh seperti Rachmawati Soekarno Putri, Habieb Rizieq, Fuad Bawazier, Ridwan Saidi, Sri Bintang Pamungkas, Mulyadi P Tamsir, dan Bursa Zarnubi didaulat sebagai narasumber.

Informasi yang diterima JITU Islamic News Agency menyebutkan, acara tersebut tetap dilaksanakan namun tempatnya dipindah ke Warung Daun Cikini.

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency

Pasukan Irak dan Kurdi Berebut Kontrol Wilayah di Kota Mosul

MOSUL (Jurnalislam.com) – Perpecahan yang jelas telah muncul antara para pemimpin Irak dan Kurdi atas kontrol teritorial setelah merebut kembali sejumlah wilayah di Mosul, dan meskipun pertempuran untuk benteng terakhir IS di Irak baru memasuki bulan kedua, Aljazeera melaporkan, Kamis (17/11/2016).

Didukung oleh serangan udara koalisi yang dipimpin AS, pasukan Irak melancarkan operasi besar-besaran untuk merebut kembali kota utara pada 17 Oktober, dengan pejuang Peshmerga Kurdi juga memainkan peran utama dalam serangan.

Operasi militer tersebut telah menghasilkan keuntungan di wilayah Kurdistan yang otonom atau memperkuat kontrol atas petak wilayah sengketa di Irak utara.

Dan dalam beberapa hari terakhir, pemimpin Kurdi Massoud Barzani dan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi telah memberikan interpretasi kontras mengenai pemahaman tentang siapa yang akan mengontrol wilayah di daerah Mosul setelah kota ini direbut kembali.

“Kami memiliki perjanjian dengan Amerika Serikat untuk tidak menarik diri dari wilayah Kurdistan,” kata Barzani pada hari Rabu dalam kunjungan ke pejuang garis depan Kurdi Peshmerga di kota Bashiqa yang telah direbut kembali.

Irak Kurdistan telah lama bersikeras bahwa daerah pinggir batas resmi – yang membentang dari perbatasan dengan Suriah di barat, dan ke Iran di timur – merupakan bagian dari wilayah yang harus mereka kontrol. Ini adalah posisi yang sangat ditentang oleh Baghdad.

“Daerah ini dibebaskan oleh darah 11.500 martir dan pasukan Peshmerga yang terluka,” kata Barzani. “Sehingga tidak mungkin setelah semua pengorbanan ini untuk mengembalikan wilayah tersebut kepada kontrol federal.”

Wilayah sekitar Mosul adalah mosaik komunitas etnis dan agama – Arab, Turkmen, Kurdi, Yazidi, Kristen, Sunni dan Syiah – meskipun Sunni merupakan mayoritas besar.

Pemimpin Kurdi bahkan melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa mereka mencapai kesepakatan dengan Baghdad mengenai “kemerdekaan” Kurdistan.

“Kemerdekaan adalah hak alami dari orang-orang kami dan kami tidak akan pernah menyerahkan hak tersebut dalam kondisi apapun dan kami telah membicarakan hal ini dengan jelas dan terbuka dengan Baghdad yang memberi kita respon positif.”

HRW: Pasukan IS Eksekusi 300 Mantan Polisi Irak di Selatan Mosul

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Pasukan Islamic State (IS) dilaporkan membunuh lebih dari 300 mantan polisi Irak tiga pekan yang lalu dan menguburkan mereka di sebuah kuburan massal di dekat kota Hammam al-Alil di selatan Mosul, Human Rights Watch mengatakan pada hari Kamis, 17 November 2016, lansir Al Arabiya News Channel, Kamis.

Seorang wartawan Reuters mengunjungi lokasi kuburan massal, di mana warga mengatakan gerilyawan IS memakamkan korban yang telah ditembak atau dipenggal. Penduduk mengatakan mereka percaya hingga 200 orang tewas beberapa minggu sebelum IS menarik diri dari kota.

Human Rights Watch mengatakan beberapa mantan polisi dipisahkan dari sekelompok orang berjumlah sekitar 2.000 dari desa-desa dan kota-kota terdekat yang dipaksa untuk berbaris di samping militan bulan lalu saat mereka mundur ke utara ke Mosul dan kota Tal Afar.

HRW mengutip buruh yang mengatakan ia melihat pasukan IS mengendarai empat truk-truk besar yang membawa 100 sampai 125 orang, beberapa di antaranya ia akui sebagai mantan polisi, melewati sebuah perguruan tinggi pertanian di dekat lokasi yang menjadi kuburan massal. Beberapa menit kemudian, ia mendengar tembakan senjata otomatis dan teriakan kesakitan, katanya. Malam berikutnya, pada 29 Oktober, adegan serupa diulangi, dengan antara 130-145 orang, ia mengatakan kepada HRW.

Saksi lain, seorang warga bernama Hammam al-Alil, mengatakan ia mendengar tembakan senjata otomatis di daerah ersebut selama kurang lebih tujuh menit, tiga malam berturut-turut. “Ini adalah bukti lain pembunuhan massal yang mengerikan oleh IS (Islamic State) terhadap mantan aparat di dalam dan sekitar Mosul,” kata Joe Stork, wakil direktur Timur Tengah di Human Rights Watch. “IS harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.”