Berita Terkini

Majlis Az Zikra Adakan Istighosah dan Dzikir Bersama Doakan Keberkahan Indonesia

BOGOR (Jurnalislam.com) – Majlis Az Zikra menggelar acara Istighosah, do’a dan dzikir bersama di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Jumat (18/11/2016). Acara itu digelar untuk mendoakan keberkahan Indonesia.

Didaulat sebagai pemberi materi, KH. Abah Raudh Bahar mengatakan, dengan ditetapkannya status tersangka kepada petahana DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan sesuatu yang patut disyukuri.

“Alhamdulillah di respon sama pemerintah khususnya polri, Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Dewan Syariah Majlis Az Zikra itu membuka tausiah para jamaat.

“Allah swt telah mengabulkan doa kita, ini adalah pintu awal,” tambahnya.

Menurutnya, upaya Presiden Jokowi untuk meredam semangat umat Islam dengan mendatangi ormas besar Islam, serta mendatangkan para ulama dan Habaib di Istana tidak berguna. Sebab, sakit yang disebabkan oleh penistaan agama Islam sudah terlalu dalam.

“Tapi demi Allah, saya tidak akan merasa dingin terhadap kasus ini,” ujarnya diiringin takbir Majelis.

Ia menegaskan tidak akan mundur dan siap menyambut seruan aksi bela Islam jilid III pada 2 Desember nanti.

“Pada aksi kemarin saya bersama Murobbi (KH Arifin Ilham) sudah siap dan ikhlas jika gugur menjadi syuhada. Karena Islam mempunyai Isykariman mut syahidan,” pungkasnya.

Lebih lanjut acara dilanjutkan dengan doa dan dzikir bersama oleh pimpinan Majlis Az Zikra, KH Arifin Ilham.

Reporter: Muhammad Fajar

Pesan Cinta Bachtiar Natsir untuk Bangsa Indonesia

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF-MUI) mengadakan konferensi pers paska ditetapkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka di Gedung AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan pada Jum’at (18/11/2016).

Dalam kesempatan itu, Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir menyampaikan pesan pembuka yang ditujukan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia.

Menurut Bachtiar, saat ini ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah bangsa dan mengganggu keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.

“Kepada saudara-saudaraku dari kalangan non muslim, Nasrani, Hindu, Budha, dan yang lainnya, kalian adalah saudara-saudara kami sesama warga negara Indonesia, dan kami cinta kalian semua,” katanya membuka konfres.

Kepada saudara-saudaraku dari Tionghoa, lanjut Bachtiar kita adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama. “Kami tidak marah kepada Anda, justeru kami kecewa dan kami marah kepada orang-orang, kelompok-kelompok yang memecah belah kita,” ujarnya.

Ia mengatakan, para pemodal-pemodal yang menempatkan aktor politik dengan menggunakan tangan-tangan keamanan yang mengganggu keharmonian kita sesama umat beragama, yang menganggu keharmonian kita sesama warga negara Indonesia.

“Karenanya, misi kami adalah bersatu, dan untuk persatuan Indonesia,” ujar Bachtiar.

Hadir juga pada konferensi pers tersebut, Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Shihab, Wakil Ketua GNPF MUI Muhammad Zaitun Rasmin, KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’ie, beserta tokoh ormas Islam dan Nasional lainnya.

Reporter: Haekal/JITUIslamicNewsAgency

Habib Rizieq: Aksi Bela Islam III itu Aksi Ibadah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum juga ditahan kepolisian meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu, GNPF MUI menyerukan untuk melakukan aksi lanjutan bela Islam III, pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang, lapor JITU Islamic News Agency.

“Karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi untuk menggelar aksi bela islam pada 2 Desember,” tuturnya saat Konferensi pers GNPF MUI di AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/16) siang.

Terkait agenda pada aksi tersebut, akan ada sholat Jumat di sepanjang jalan protokol Sudirman-Thamrin, kata Habib.

“Kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman-Thamrin, dari Semanggi sampai Istana dengan posisi imam dan khotib di bundaran HI,” ungkapnya.

Habib Rizieq juga menilai bahwa aksi yang akan digelar sebagai aksi Ibadah.

“Nanti ada agenda membaca Al-Quran, berdzikir memperbanyak sholawat karena ini adalah aksi ibadah. Tujuannya untuk menuntut keadilan atas perbuatan para penista agama dan pelindungnya,” tuturnya.

Aksi kali ini diberi nama Aksi Damai, Habib berharap agar aksi tetap pada komiten kedamaian.
“Harus mempunyai komitmen berjalan damai dan dengan sesuai koridor konstitusi. Ini adalah istighosah dan doa untuk keselamatan negeri,” pungkasnya.

Habib juga menyerukan pemilik gedung yang ada di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin untuk ikut memberi dukungan pada aksi yang akan digelar tersebut.

“Kita menyerukan kepada pemilik gedung yang disepanjang Jalan Sudirman-Thamrin untuk ikut memberikan dukungan karena ini merupakan aksi untuk bersatu bagi keselamatan Negara Republik Indonesia,” tukasnya.

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency

Habib Rizieq: Presiden ‘Menistakan’ Ulama

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menggelar Konferensi Pers terkait aksi bela Islam Jilid III di ar-rahman Qur’anic Learning (AQL), Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 18/11/16 siang.

Dewan Pembina GNPF-MUI, Habib Rizieq Shihab menilai sikap presiden yang enggan menemui ulama sebagai penistaan Ulama.

“Kami sangat tersinggung dan kecewa oleh penistaan ulama yang dilakukan presiden tapi kami tetap pada tema kami bela Islam, ini penistaan terhadap ulama, ini pelanggaran sangat serius,” tegasnya.

Ditanya soal undangan Presiden terhadapnya, Habib membantah tidak ada satu pun undangan untuknya dari Presiden.

“Tidak ada satupun kontak presiden mau bertemu atau berdialog,” tandasnya.
Habib menilai aksi 411 lalu sebagai peluang emas bagi Presiden bertemu dengan ulama dan habaib tentang isu yang sangat prinsip, tentang NKRI, dan hukum.

Konferensi Pers juga dihadiri oleh ketua GNPF-MUI, Ustadz Bachtiar Natsir, Wakil Ketua GNPF-MUI, Ustadz Zaitun Rasmin, Kordinator Lapangan, Munarman, serta beberapa perwakilan ormas baik Islam maupun Nasional.

Pantauan jurnis, setidaknya ada 67 elemen umat yang ikut menyetujui pernyataan sikap ini.

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency

Aksi Bela Islam Akan Digelar pada Jumat 2 Desember 2016

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) mengumumkan melanjutkan Aksi Bela Islam III untuk mendesak penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditangkap.
Aksi ini digelar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 di ibukota Jakarta, lapor JITU Islamic News Agency.

“Karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF-MUI memutuskan dengan kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar Aksi Bela Islam III pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016,” kata Ketua Pembina GNPF MUI, Habib Rizieq Shihab, dalam konferensi pers di AQL Islamic Center, Jl. Tebet Utara I No.40, Jakarta Selatan, Jumat (18/11).

Habib menjelaskan, bentuk Aksi Bela Islam III ini dilaksanakan dengan melakukan Shalat Jumat di sepanjang jalan Sudirman-Tamrin, dari semanggi sampai Istana negara. Posisi imam dan khatib jumat berada di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

“Kami namakan aksi bela ini dengan aksi Jumat Kubro dan Maulid Akbar, karena jatuh di awal bulan maulid,” tegasnya.

Bentuk aksinya, lanjut Habib, ibadah gelar sajadah, bukan sekedar aksi damai. Yang ingin bergabung harus memiliki komitmen tetap menjaga kedamaian dan tetap berjalan dalam koridor konstitusi.
Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia lintas madzhab dan aliran, lintas budaya dan agama, lintas saudara suku dan peradaban diseru untuk mendukung aksi Jumat Kubro ini.

Reporter: Fajar Shadiq/JITUIslamicNews Agency

Kasus Penistaan Agama Gubernur DKI Jakarta Sarat Intervensi Politik

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok dinilai oleh pengamat ekonomi dan politik, Ichsanuddin Noorsy, sarat dengan intervensi politik.

Dia juga menuturkan, bukan hanya sekali kasus hukum yang dialami Ahok bermuatan intervensi politik. Ada kasus sebelumnya yaitu, kasus RS Sumber Waras dan reklamasi.

“Dalam berbagai kasus di Indonesia, kasus sumber waras dan kasus reklamasi, telah mengalami proses luar biasa intervensinya. Orang boleh mengelak, tapi dalam fakta, bagaimana pilitik masuk ke wilaah hukum sudah terbukti,” Kata Noorsy kepada wartawan di Rumah Amanat Rakyat, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/11/2016).

pengamat-ekonomi-sayangkan-jika-jokowi-ikut-campur-kasus-ahokTerkait penanganan polisi yang dianggap amat lamban, Noorsy menganggap hal itu wajar terjadi. Pasalnya, lembaga semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja kata dia, bisa diintervensi dalam kasus sumber waras dan reklamasi, apalagi lembaga kepolisian.

“Anda bisa lihat KPK, sehingga anda bisa lihat KPK bisa tidak dihargai. Orang lalu bilang KPK aja bisa digituin apalagi kepolisian. Orang sederhana saja logikanya begitu,” ungkapnya, seperti dilaporkan JITU Islamic News Agency.

Dia juga menganggap bahwa polisi terkesan mengulur-ulur waktu dalam penanganan proses Ahok. Dia melihat polisi telah ikut campur dalam urusan Pilkada DKI 2017. Mengingat ahok adalah salah satu pihak yang mencalonkan diri.

“Ini ada desain buying time, berarti Ahok bisa ikut dalam pilkada. Gitu ngeliatnya,” pungkas Noorsy.

 

Reporter: Nizar Malisy/JITUIslamicNewsAgency

Aktivis Mahasiswa: Pemimpin Lemah, Hukum Sulit Ditegakkan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Beni Pramula menyatakan bahwa bangsa Indonesua akan tenggelam jika memiliki pemimpin yang lemah, demikian ia sampaikan dalam Diskusi Kebangsaan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016) siang.

“Kepemimpinan yang lemah, tidak memiliki prinsip dalam memimpin bisa menenggelamkan sebuah bangsa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Beni mengatakan sebabnya hukum akan sulit ditegakkan.

“Akibatnya kalau pemimpin lemah, hukum akan sulit ditegakkan, sehingga timbulah kecemburuan sosial,” tegasnya.

Beni juga menilai bahwa TNI kini sedang dijadikan alat legitimasi kekuasaan.

“Pejabat mempertontonkan kesombongannya kepada rakyat, dan TNI kini menjadi alat legitimasi kekuasaan,” ujar pemuda yang kini menjabat sebagai ketua Aliansi Tarik Mandat ini.

Terkait safari militer yang dilakukan Presiden, Beni menganggap bahwa itu dijadikan agar rakyat takut. Untuk itu, ia mengajak elemen mahasiswa siap turun pada aksi selanjutnya dan menolak bungkam pada aparat.

“Ini gerakan seluruh rakyat Indonesia, mahasiswa harus turun, kami tidak takut sama sekali,” tegasnya mengakhiri orasi.

 

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency

Budayawan Kontroversial Minta Basuki Segera Diadili

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Budayawan kontroversial Gus Nuril meminta pihak berwajib untuk segera mengadili Basuki Tjahaja Purnama dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Saat ini kita serahkan masalah Ahok kepada hakim, jaksa dan polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya di Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Ia menilai pihak berwajib dapat bekerja secara profesional dalam menjalankan proses hukum terhadap Ahok.

Selain itu dirinya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah menjadikan Ahok sebagai tersangka akibat ucapannya yang telah merusak keberagaman umat beragama di Indonesia.

Sosok Gus Nuril merupakan sosok yang kontroversial di tengah umat. Ia kerap berceramah di gereja dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Gus Nuril juga pernah diturunkan dari panggung maulid oleh kalangan habaib karena ceramahnya dinilai menyinggung elemen umat Islam seperti wahabi, PKS dan HTI.

Reporter: Tomi Abdullah/JITUIslamicNewsAgency

Aktivis 98: Kita Harus Lindungi Habaib dan Ulama

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Diskusi Kebangsaan bertema “Kasus Ahok, Sasar Jokowi?” digelar di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016) siang. Turut hadir sebagai narasumber aktivis Era Orde Baru, Sri Bintang Pamungkas.

Sri menilai bahwa sistem dalam partai politik saat ini dianggap menghasilkan pemimpin yang tidak berkapasitas.

“Karena sistem kepartaian undang-undang pemilunya itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemimpin gombal,” ungkapnya dalam orasi.

Aktivis 1998 ini mengungkapkan kekagumannya kepada Surat Al-Maidah yang mampu menyatukan berjuta umat Muslim.

“Di sinilah kita melihat keajaiban Al-Maidah 51, sebanyak dua juta orang bisa dikumpulkan, bahwa saya juga mendengar kabar dari Sumatra 200 bus akan diturunkan,” tuturnya kepada JITU Islamic News Agency.

Karena aksi yang digagas oleh habaib dan ulama’, Sri menghimbau agar selalu melindungi Habaib dan Ulama’.

“Oleh karena itu kita harus melindungi para habib dan ulama. Karena begitu fatwa MUI jatuh itu polisi sudah memagari mereka, jangan keluar dari Al-Maidah,” tuturnya.

Jika gerakan tersebut berlanjut dengan menjatuhkan rezim Jokowi, Sri menyatakan bahwa gerakan tersebut sama dengan gerakan menjatuhkan Rezim Soeharto dan Soekarno.

“Gerakan menjatuhkan Jokowi sama dengan menjatuhkan Soeharto dan Soekarno,” tukasnya.

 

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency

Ridwan Saidi: Kasus Ahok, Buat Jokowi Gelisah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sejarahwan betawi, Ridwan Saidi dalam Diskusi Kebangsaan yang digelar Gerakan Eksponen HMI menilai bahwa kasus Ahok membuat Presiden Joko Widodo gelisah.

“Dengan demikian (kasus Ahok) memicu kegelisahan jokowi, sehingga ia keliling tidak jelas. Gak ada konsep, gak ada apapun,” tegasnya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016) siang.

Soal Partai Politik yang masih mendukung Ahok meski sudah ditetapkan tersangka, Ridwan menanggapi bahwa hal demikian bukanlah ucapan seorang politikus.

“Sebenarnya perkataan mereka bukan menunjukkan orang politikus, ucapan-ucapan itu sudah tidak masuk akal,” ungkapnya kepada JITU Islamic News Agency.

Soal perjuangan penegakan hukum, pria yang akrab disapa Babeh Ridwan ini menegaskan bahwa seharusnya pemerintah bersiap diri.

“Kita harus kalem menghadapi musuh seperti ini, kita kuatkan barisan kita, meski keadaan ekonomi makin parah,” tandasnya.

Keberhasilan menumbangkan rezim dalam sebuah pemerintah dinilai sebagai tindakan konstitusional jika berhasil.

“Merubuhkan pemerintah itu inkonstitusional kalo kita kalah, kalo kita menang ya kagak dong,” ungkapnya dengan logat khas betawinya.

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency