Berita Terkini

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Saat ini bangsa Indonesia tengah bersiap menyambut perayaan HUT Kemerdekaan Ke-77 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Memasuki bulan kemerdekaan ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pun berpesan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk membangkitkan kembali semangat pulih dari dampak pandemi Covid-19, termasuk semangat menghadapi ancaman resesi akibat ketidakpastian situasi ekonomi global.

“Kita memang dalam peringatan HUT Kemerdekaan ini membangkitkan kembali semangat. Seperti tadi saya katakan, (semangat) memulihkan akibat dari Covid-19, (dan) menghadapi kemungkinan terjadinya resesi di 2023,” ungkap Wapres saat memberikan keterangan pers usai meninjau Posyandu Kenanga di Jl. Gotong Royong RT 02 RW 04, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/08/2022).

Bahkan semangat tersebut, kata Wapres, bukan hanya untuk bangsa Indonesia tetapi juga seluruh bangsa di dunia.

“Bukan hanya untuk Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu kita membangun semangat untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih tangguh,” tegasnya.

Untuk itu, peringatan HUT Kemerdekaan ini, lanjut Wapres, harus menjadi momentum penting untuk memompa kesiapan bangsa Indonesia agar lebih tangguh khususnya dalam menghadapi tantangan resesi.

“17 Agustus ini menjadi momentum penting menghadapi keadaan [resesi], supaya masyarakat prepare (bersiap). Tidak takut kita, karena menurut perhitungan kita, kita mampu menghadapi [resesi] itu,” tuturnya.

Wapres pun meyakini bahwa pada dasarnya ekonomi Indonesia saat ini cukup bagus, sehingga kemungkinan tidak akan seperti negara-negara lain yang mengalami resesi hingga berdampak pada munculnya masalah politik dan krisis pangan.

“Kita sebenarnya telah prepare, ekonomi kita bagus. Karena itu di 2023 kita akan menstabilkan keadaan itu,” kata Wapres optimis.

Turut mendampingi Wapres pada konferensi pers ini, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Sebagai informasi, mengutip Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara, tema Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 ini adalah “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”.

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Halaqah Fiqih Peradaban. Mengusung tema “Fiqih Siyasah NU dan Realitas Peradaban Baru”, halaqah akan digelar mulai Agustus 2022 hingga Januari 2023.

Secara keseluruhan, akan ada 250 halaqah, terdiri atas 75 halaqah di Jawa Timur, 75 halaqah di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, 50 halaqah di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, serta 50 halaqah di luar Jawa. Adapun kick off kegiatan akbar ini telah dilakukan di Madrasah Aliyah Ali Maksum, Ponpes Krapyak, Bantul, Yogyakarta, Kamis (11/8).

Menteri BUMN yang juga Ketua Panitia Peringatan Satu Abad NU, Erick Thohir, mengatakan, Halaqah Fikih Peradaban merupakan bagian dari perjalanan menuju Harlah Satu Abad NU. “Hal ini berarti telah satu abad NU berkontribusi menerangi peradaban umat Muslim nusantara yang berlandaskan Pancasila dan NKRI,” kata Erick saat menghadiri acara kick off kegiatan tersebut di Ponpes Krapyak, Bantul, Yogyakarta.

“Nilai-nilai luhur ini harus terus kita lanjutkan dan kita rajut bersama-sama, agar dapat senantiasa membawa manfaat, kebaikan, dan berkah bagi seluruh umat di Indonesia,” ujar dia.

Erick berharap, NU satu abad ke depan mampu menjadi fondasi kebangkitan pendidikan dan perekonomian umat. “Tentu, dengan tetap menjaga persatuan di bawah Pancasila dan NKRI,” ujar dia.

Pada acara yang sama, Pengasuh Ponpes Krapyak yang merupakan putri dari KH Ali Maksum Ida Rufaida Ali menyampaikan apresiasi atas digelarnya Halaqah Fikih Peradaban. Dipilihnya Ponpes Krapyak sebagai lokasi kick off kegiatan ini, menurut dia, merupakan anugerah yang sangat membahagiakan.

Sementara, Wakil Rais Aam PBNU KH Afifudin Muhajir berharap, Halaqah Fiqih Peradaban bisa diikuti halaqah-halaqah lain dari daerah-daerah lain. “Semoga bermanfaat tidak cuma bagi kita, tidak cuma bagi Indonesia, tapi bagi dunia,” ujar dia.

Setelah di Yogyakarta, Halaqah Fiqih Peradaban akan dilanjutkan di daerah-daerah lain sebagai bagian dari kontribusi NU untuk Indonesia dan dunia. Seri halaqah ini merupakan bagian dari peringatan satu abad NU yang puncaknya digelar Februari 2023. (republika)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sebagai badan resmi yang ditunjuk pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berpegang teguh pada pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, berprinsip pada 3A yaitu Aman syar’i, Aman regulasi, dan Aman NKRI.

Melalui prinsip itu, Baznas selalu memastikan dana yang disalurkan masyarakat sesuai dengan peruntukkannya, menjamin dana tidak disalahgunakan, atau membawa gerakan-gerakan ektremisme atau terorisme. Prinsip ini juga diterapkan di seluruh kegiatan Baznas di seluruh Indonesia.

Menurut Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, Baznas juga berkomitmen untuk selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan disiplin mengikuti aturan dalam pengelolaan ZIS.  Hal tersebut pun berdampak positif karena Baznas selalu memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

“Opini WTP dalam laporan keuangan Baznas tersebut menjadi bukti pengelolaan dana ZIS yang dihimpun Baznas telah dijalankan sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia,” kata Rizaludin di Jakarta, Senin (15/8/2022).

Hal ini tentu menjadi motivasi Baznas untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan kepada masyarakat utamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki maupun mustahik. Selain itu, dalam memaksimalkan potensi ZIS, Baznas bekerja sama dengan IsDB, dalam meluncurkan aplikasi Cinta Zakat, yang tujuannya memudahkan masyarakat dalam memberikan serta memantau donasi mereka secara praktis dan aman, sekaligus mengoptimalkan potensi dana ZIS.

“Saat ini, Aplikasi Cinta Zakat telah tersedia di berbagai platform yang popular, seperti Android dan iOS. Aplikasi ini dapat memberikan informasi dan pengalaman distribusi ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) kepada mustahik yang tepat dan bertanggung jawab. Artinya, audit berkala dapat diakses secara terbuka oleh publik,” ujar Rizaludin. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama harus dapat menjaga kerukunan dan persatuan antar umat beragama menjelang datangnya tahun politik.

Hal itu ia sampaikan dalam agenda pengarahan dan pembinaan ASN Kementerian Agama di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

“Saya tegaskan, menjelang tahun politik, jangan sampai gara-gara berbeda pandangan, suami-istri bertengkar, tetangga tidak berteguran. Kita sebagai penghulu, penyuluh agama, guru, kita musti menjaga kerukunan dan perdamaian antar umat beragama,” kata Wamenag, Sabtu (13/8/2022).

“Kenapa ini penting? Karena kita hidup pada masyarakat yang majemuk atau berbeda-beda. Beda adat istiadatnya, bahasanya, sukunya, dan agamanya. Di dalam masyarakat yang majemuk ini kita harus memberikan pemahaman yang moderat,” tegas Wamenag.

Kementerian Agama, lanjut Wamenag, memiliki program prioritas moderasi beragama. Menurutnya, moderasi yang dimaksud adalah memoderasi perilaku dan cara umat dalam menjalankan agamanya, supaya tidak menjadi ekstrimis kiri maupun kanan, dalam kata lain tidak radikal juga tidak liberal.

“Indonesia ini merupakan negara yang darussalam atau cinta damai. Meskipun kita berasal dari agama, golongan, atau kelompok yang berbeda, kita tidak boleh menganggap hanya kelompok kita lah yang paling benar, sementara kelompok lain itu salah,” ujarnya.

“Di dalam internal umat Islam saja kita punya banyak perbedaan, baik perbedaan mazhab-nya, organisasinya, bahkan politiknya. Perbedaan-perbedaan itu diperbolehkan selama tidak menyinggung permasalahan ushul agama. Ada yang pake qunut ada yang enggak, ada yang memelihara jenggot ada yang enggak, ada yang bercelana cingkrang ada yang enggak, perbedaan-perbedaan furuiyah itu diperbolehkan,” jelasnya.

“Hal ini dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Imam Syafii itu berbeda pandangan dalam banyak hal dengan gurunya, Imam Malik. Imam Syafii mengajarkan qunut saat subuh sementara Imam Malik tidak. Tapi ketika Imam Syafii datang ke kotanya Imam Malik, beliau tidak pakai qunut karena beliau menghormati gurunya,” ungkap Wamenag.

“Kecuali jika sudah menyinggung permasalahan ushul, seperti ada nabi setelah Nabi Muhammad, baru kita persoalkan, kerana itu bukan lagi perbedaan, melainkan penyimpangan,” lanjutnya.

Tampak hadir dalam acara pembinaan ASN tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo Moh Arwani dan jajarannya, Kepala MTsN 1 Sidoarjo Achmad Saifulah, para Kepala KUA, Kepala Madrasah, penghulu, penyuluh, guru serta ASN di lingkungan Kementerian Agama Sidoarjo.

JAKARTA(Jurnlaislam.com) — Praktik perdukunan atau kahanah marak terjadi di masyarakat. Kegiatan ini dinilai meresahkan masyarakat khususnya yang beragama Islam karena dapat membawa masyarakat kepada perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Sebuah dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah SWT.

Untuk menjaga kemurnian tauhid dan menjaga aktivitas masyarakat dari perbuatan syirik, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan (Irafah).

Fatwa yang dikeluarkan pada Munas ke-7 MUI di Jakarta ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI KH Maruf Amin dan Sekretataris Komisi Fatwa MUI Prof Dr. Hasanuddin AF merujuk pada sejumlah dalil di antaranya Alquran, Hadist dan Kaidah Fiqh.

Dalil Alquran yang dirujuk dalam fatwa ini antara lain:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 48).

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا

‘’Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.’’ (Qs. Al-Nisa [4]: 116).

حُنَفَاۤءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاۤءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ

‘’(Beribadahlah) dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukan-Nya. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.’’ (Qs. Al-Hajj [22]: 31).

Sementara Hadist Rasulullah SAW antara lain:
“Orang yang mendatangi tukang ramal (paranormal) kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama 40 malam.” (Hadis Riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sebagian isteri Nabi [Hafshah]).

“Orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya maka orang tersebut telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW.” (Hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim dari Abu Hurairah)
Serta kaidh fiqh:
Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (wasilah) itu juga haram.

Oleh karenanya, setelah merujuk pada sejumlah dalil tersebut dan mendengar pendapat dari sejumlah ulama pada sidang komisi C Bidang Fatwa pada Munas ke-7 MUI menetapkan bahwa segala bentuk praktek perdukunan dan peramalan hukumnya haram.
‘’Mempublikasikan praktik perdukunan dan peramalan dalam bentuk apapun hukumnya haram,’’ bunyi poin kedua keputusan fatwa tersebut.

Selain itu, dalam fatwa ini juga memutuskan bahwa memanfaatkan, menggunakan dan atau mempercayai segala praktik perdukunan dan peramalan juga hukumnya haram.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M telah berakhir. Hal itu ditandai dengan mendaratnya kloter 43 Embarkasi Solo (SOC 43) di Bandara Adi Sumarmo, Minggu (14/8/2022) pagi.

“Hari ini, kami sampaikan rekapitulasi Jemaah Haji Indonesia yang telah tiba di tanah air,” kata Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Akhmad Fauzin saat konferensi pers, Minggu (14/8/2022).

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Akhmad Fauzin menyampaikan bahwa total jemaah haji Indonesia tahun 1443 H yang telah mendarat di tanah air sebanyak 93.505 orang, termasuk para petugas kloter. Mereka terbagi menjadi 240 kelompok terbang dan mendarat di 13 debarkasi berikut:

1. Debarkasi Banjarmasin, ada 7 kelompok terbang dengan 2.504 jemaah dan petugas;

2. Debarkasi Balikpapan, ada 8 kelompok terbang dengan jumlah 2.620 jemaah dan petugas;

3. Debarkasi Batam, ada 12 kelompok terbang dengan 5.385 jemaah dan petugas;

4. Debarkasi Aceh, ada 6 kelompok terbang dengan 2.018 jemaah dan petugas;

5. Debarkasi Jakarta – Pondokgede, ada 29 kelompok terbang dengan 11.212 jemaah dan petugas;

6. Debarkasi Jakarta – Bekasi, ada 44 kelompok terbang dengan 17.839 jemaah dan petugas;

7. Debarkasi Lombok, ada 6 kelompok terbang dengan 2.063 jemaah dan petugas;

8. Debarkasi Medan, ada 10 kelompok terbang dengan 3.795 jemaah dan petugas;

9. Debarkasi Padang, ada 8 kelompok terbang dengan 2.884 jemaah dan petugas;

10. Debarkasi Palembang, ada 9 kelompok terbang dengan 3.720 jemaah dan petugas;

11. Debarkasi Solo, ada 44 kelompok terbang dengan 15.431 jemaah dan petugas;

12. Embarkasi Surabaya, ada 38 kelompok terbang dengan 16.810 jemaah dan petugas; dan

13. Embarkasi Ujungpandang, ada 19 kelompok terbang dengan 7.224 jemaah dan petugas.

“Tanggal 15 Agustus akan dipulangkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi yang bertugas di Daerah kerja Bandara dan Daerah Kerja Madinah,” tegas Akhmad Fauzin.

Pemulangan petugas haji berakhir pada 20 Agustus 2022.

“Mengingat saat ini masih terdapat jemaah sakit yang belum dapat dipulangkan, pemerintah tetap akan melakukan visitasi dan pendampingan melalui Kantor Urusan Haji Jeddah sampai jemaah dapat dipulangkan seluruhnya ke tanah air. Pemerintah memastikan seluruh biaya jemaah sakit dijamin seluruhnya oleh pemerintah,” tandas Akhmad Fauzin.