Berita Terkini

Turki Dukung Presiden Baru Gambia, Adama Barrow

ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki menyambut presiden baru Gambia Adama Barrow pada hari Sabtu (21/01/2017) setelah krisis politik berakhir damai, lansir Anadolu Agency.

“Kami menyambut baik pengalihan kekuasaan kepada Adama Barrow, yang terpilih sebagai Presiden Gambia sesuai hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada 1 Desember 2016,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

“Kami menghargai sikap bijaksana yang ditunjukkan oleh rakyat Gambia selama periode ini sehingga membantu mencegah ketidakstabilan negara,” kata pernyataan itu.

Turki juga menyoroti bahwa Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (the Economic Community of West African States-ECOWAS) telah memainkan peranan penting dalam proses ketika mantan presiden negara itu, Yahya Jammeh, menolak meninggalkan kantor setelah kalah dalam pemilu.

“Upaya komite mediasi yang terdiri dari para pemimpin regional dan didirikan atas prakarsa ECOWAS bertujuan untuk memastikan transfer kekuasaan telah memberikan contoh konkret lain dalam ‘menemukan solusi Afrika untuk masalah Afrika,'” tambah pernyataan itu.

Yahya Jammeh setuju untuk mundur Sabtu pagi, saat ia mengatakan dalam sebuah siaran nasional bahwa ia percaya tidak ada yang harus mati untuk memecahkan krisis politik yang mencengkeram negara kecil di Afrika Barat tersebut.

Jammeh dikalahkan oleh pemimpin koalisi oposisi Adama Barrow tapi menolak hasil satu pekan setelah pemungutan suara 1 Desember, mengklaim bahwa proses pemilihan tercemar dengan penyimpangan yang tidak dapat diterima.

Kunjungan pimpinan daerah ke Gambia dua kali gagal meyakinkan Jammeh untuk menyerahkan kekuasaan.

Barrow diresmikan hari Kamis di kedutaan Gambia di Dakar, Senegal, di mana pasukan blok regional ECOWAS dimobilisasi dan disiapkan untuk menggulingkan Jammeh jika ia menolak untuk mundur.

Sekitar 7.000 tentara ECOWAS bersiap memasuki Gambia. Sejumlah analis percaya pasukan keamanan Gambia bisa dikuasai dengan mudah dalam satu hari.

Seorang juru bicara Barrow pada hari Jumat mendesak Jammeh meninggalkan kantor untuk menghindari intervensi militer.

Pada hari Jumat, tentara dan kepala polisi meminta kepada 45.000 warga Gambia yang melarikan diri menghindari gejolak menuju Senegal untuk kembali ke Gambia, menurut PBB.

Ledakan Bom Hantam Kamp Pengungsi Suriah di Perbatasan Yordania

AMMAN (Jurnalislam.com) – Ledakan bom menghantam sebuah kamp pengungsi Suriah di dekat perbatasan dengan Yordania pada hari Sabtu (21/01/2017) di tengah laporan tentang korban, lansir Anadolu Agency.

Kantor berita resmi Yordania, Petra, mengutip sumber militer, mengatakan ledakan terjadi di dalam kamp Rakban.

Media lokal Suriah mengatakan ledakan itu disebabkan oleh bom mobil dan menimbulkan korban tewas dan cedera.

Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas pengeboman itu.

The Rakban kamp adalah rumah bagi lebih dari 85.000 pengungsi Suriah, yang mengungsi dari konflik yang berkecamuk di Suriah.

Kamp menjadi sasaran ledakan bom bulan lalu.

Suriah telah terkunci dalam perang global sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad menumpas protes warga dengan keganasan militer tak terduga.

Kaum Perempuan AS Turun ke Jalan Tolak Presiden Terpilih Donald Trump

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Kaum perempuan turut berbaris ke ibukota AS pada hari Sabtu (21/01/2017) untuk menentang Presiden AS Donald Trump, berbarengan dengan demonstrasi yang berlangsung di kota-kota di Eropa, Afrika dan Asia, Aljazeera melaporkan.

Protes hari Sabtu tersebut terjadi hanya sehari setelah Trump, dari Partai Republik sayap kanan, menjabat.

Selain Washington, DC, demonstrasi terhadap retorika diskriminatif Trump juga berlangsung di Sydney, London, Berlin, Tokyo, Paris, Stockholm dan di tempat lain.

Trump telah menarik kemarahan kaum liberal, kaum kiri dan kelompok progresif lainnya atas komentar seksis dan bahasa xenophobia, sementara banyak pihak di luar negeri khawatir atas sumpah perdana Trump pada hari Jumat yang menempatkan “Amerika Pertama (America First)” dalam pengambilan keputusannya.

Protes menggambarkan dalamnya kemarahan di AS yang masih belum pulih dari musim kampanye pemilihan 2016 yang penuh luka.

Trump mengalahkan calon dari partai Demokrat Hillary Clinton, wanita pertama yang dinominasikan untuk presiden oleh partai besar di Amerika Serikat tersebut.

“Sangat penting agar hak-hak kami dihormati. Banyak orang yang telah berjuang keras memperjuangkan hak-hak kami dan Presiden Trump jelas tidak menghormati mereka,” kata Lexi Milani, seorang pemilik restoran berusia 41-tahun dari Baltimore, yang datang bersama dengan 28 orang teman.

Pawai Perempuan di Washington menampilkan pembicara, penampilan selebriti dan protes yang berjalan di sepanjang National Mall, adalah gagasan dari seoarnag nenek dari Hawai, Teresa Shook.

Pawai ini dimaksudkan sebagai sarana bagi perempuan dan sekutu laki-laki mereka untuk menyuarakan oposisi mereka menentang kemenangan Trump.

Penyelenggara mengatakan mereka mengharapkan ratusan ribu orang akan hadir.

Pancasila Menurut Habib Rizieq Syihab

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pembina Gerakan Pengawal Fatwa (GNF) MUI, Habib Rizieq Syihab menilai, nilai-nilai Pancasila sudah mulai tidak diterapkan di Indonesia. Salah satu penyebabnya menurut Habib adalah demokrasi liberal yang dipaksakan diberlakukan di negeri ini. Berikut ini penjelasan lengkap Habib Rizieq tentang Pancasila dalam acara diskusi dan konferensi pers ‘Kedaulatan NKRI Tanggung Jawab Kita Semua’ di Gedung Joeang, Jumat (20/1/2017).

Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, negara beraga. Sehingga pemikiran, pemahaman apapun yang bertentangan dengan nilai ketuhanan YME tidak boleh ada tempat di Republik Indonesia. Apakah itu faham komunis, marxisme, leninisme, termasuk faham sepilis (Sekulerisme, pluralisme dan liberalisme) yang merupakan produk-produk zionis internasional.

Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah tegas bahwa para founding father kita menanamkan kepada generasi penerusnya untuk selalu menegakkan keadilan. Keadilan itu untuk semua, tanpa memandang suku budaya dan agama, semua warga Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan berhak untuk diperlakukan dengan adil dan beradab yang menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya, segala tindakan yang tidak berkeadilan, segala tindakan yang tidak beradab tidak boleh diberi tempat di negara Indonesia.

Ketiga, Persatuan Indonesia. Satu jengkal pun di wilayah RI tidak boleh melepaskan diri. Karena itu, kita menolak segala bentuk gerakan separatis dari mulai Aceh sampai Papua, tidak boleh lagi ada gerakan separatis untuk melepaskan diri dari NKRI. Karena itu kita minta kepada pemerintah untuk menggerakkan intelijennya, menggerakan keamanan dan pertahanannya, bukan untuk memata-matai ulama, mengkriminalisasi ulama, tapi untuk mencegah separatis di setiap jengkal wilayah NKRI. Lepasnya Timor-timur itu adalah kesalahan fatal dan tidak boleh lagi terjadi.

Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat! Berdasarkan sila ini Indonesia adalah negara musyawarah bukan negara demokrasi liberal, bukan negara demokrasi barat, bukan juga negara demokrasi sosialis. Indonesia adalah negara musyawarah mufakat. Kalau ada yang bertanya, apa sih bedanya musyawarah dengan demorkasi liberal, dengan demokrasi barat yang ditawarkan selama ini kepada Indonesia? Jelas berbeda.

Musyawarah itu mengumpulkan para ahlinya di setiap bidang yang punya integritas moral, yang menguasai suatu disiplin ilmu kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara. Tapi berbeda dengan demokrasi liberal yang prinsipnya one man one vote. Sehingga maaf, akibatnya presiden punya hak satu suara, pelacur juga punya hak satu suara. Ini penghinaan terhadap presiden disamakan dengan pelacur. Kalau pejabat disamakan dengan orang-orang yang tidak berintegritas moral, gak boleh, presiden gak boleh disamakan dengan pelacur. Ulama juga gak boleh disamakan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu.

Jadi musyawarah itu bukan setiap orang yang tidak mempunyai ilmu, gak punya integritas moral. Maling, bajingan, koruptor semua diajak musyawarah, tidak! Yang diajak itu orang-orang yang cerdas dan punya integritas moral. Itulah dasar kita punya negara.

Sila keempat dalam Pancasila ini harus kita tegakkan, harus kita kembalikan. Ini akibat UUD45 diamandemen, diobok-obok sehingga berubah menjadi demokrasi liberal, akhirnya sila keempat ini sudah diabaikan. Ini penistaan terhadap Pancasila bukan lagi dengan ucapan, tapi dengan tindakan, dengan fakta sila keempat ditinggalkan oleh bangsa Indonesia akibat kerakusan daripada kekuasaan yang terjadi di Republik ini pasca reformasi 1998.

Yang terarkhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas Indonesia ini negara kaya raya. Apa yang kita tidak punya di Republik ini. Maaf, kalau negara arab cuma punya minyak saja sudah kaya raya, Indonesia ini punya bumi dan minyak langit. Yang mana minyak langit? Sawit itu minyak langit. Bukan cuma minyak bumi dan minyak langit, emasnya, platinanya, timahnya, tembaganya, logamnya, sampai kepada uranium bahkan batu untuk membuat nuklir Indonesia termasuk negara yang mengandung uranium terbesar di dunia ini. Andai kata penduduk Indonesia ini satu milyar sekalipun, kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai anugerah dari Allah sebagai Tuhan YME lebih dari cukup untuk menghidupi rakyat yang satu milyar.

Tapi kenapa penduduk baru 200 juta sudah banyak pengangguran, banyak orang miskin, banyak orang menderita, karena di republik ini banyak tikus-tikus negara, banyak rampok-rampok negara yang menjarah kekayaan negara seenak perut mereka. Kita harus membela rakyat sampai lapisan paling bawah, mereka harus sejahtera, mereka harus ditingkatkan kesejahteraan sosialnya, gak boleh di Indonesia ada pengangguran lagi, di Indonesia ada yang miskin lagi, di Indonesia ada yang makan nasi aking. Ini betul-betul pemandangan yang ironis, bagaikan tikus yang mati diatas lumbung padi.

Kita ini kaya raya, maka itu ayo kita bangkit. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, kedaulatan bangsa Indonesia harus kita rebut.

Reporter: M Fajar/INA

Habib Rizieq: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Polisi!

Jurnalislam.com) – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menegaskan, kondisi hukum dan keadilan Indonesia sudah pada kondisi kritis. Sebab, kepolisian telah digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi ulama dan tokoh nasionalis.

“Bahkan bukan lagi mengkriminalisasi tapi menterorisasi para ulama dan memakarasi tokoh-tokoh nasional yang cinta kepada bangsa ini,” kata Habib dalam seminar ‘Kedaulatan NKRI Tanggung Jawab Kita Semua’ di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

“Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara Polisi. Tidak bisa polisi dengan seenaknya mengkriminalisasi setiap para ulama, polisi tugasnya adalah menegakkan hukum,” sambungnya.

Habib juga prihatin dengan kinerja intelijen yang memata-matai ulama dan para tokoh nasionalis dengan mengabaikan ancaman kebangkitan komunisme yang indikasinya sudah tak terbantahkan.

“Mestinya intelijen itu ditingkatkan fungsinya untuk memata-matai kebangkitan PKI bukan untuk mematai-matai para pecinta bangsa dan negeri ini,” tegasnya.

Ia menggambarkan kondisi para ulama dan tokoh nasionalis saat ini yang terus menerus diintai dan dicarikan kesalahannya. “Bahkan saya bisa gambarkan, ketika kita menginjak semut tidak sengaja, polisi akan menggiring semut untuk melaporkan kita,” cetusnya.

Menurutnya, Islam mengajarkan pengikutnya untuk mencintai negerinya, sehingga setiap muslim yang mengamalkan ajaran agamanya pasti menjadi seorang nasionalis. Oleh sebab itu, ia membantah keras tudingan bahwa para tokoh Islam itu anti NKRI.

“Karena itu tidak benar apabila tokoh-tokoh Islam saat ini difitnahkan anti NKRI, anti Pancasila, anti UUD45, anti Bhineka Tunggal Ika, semua itu adalah fitnah yang harus kita lawan bersama,” tandasnya.

Lebih lanjut, Habib menjelaskan, bahwa gerakan-gerakan Islam saat ini telah sepakat untuk tidak lagi berdebat masalah dasar negara akan tetapi bagaimana cara mengembalikan Pancasila dan UUD45 yang asli peninggalan founding father bangsa ini yang saat ini sedang diobok-obok.

“Jika UUD45 sudah dikhianati dan diobok-obok maka Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika hanya tinggal tunggu waktu untuk diobok-obok juga oleh mereka,” tegas Habib.

Oleh karena itu, Habib mengajak semua elemen umat dan bangsa untuk merapatkan barisan mempertahankan NKRI.

“Sebelum terlambat, ayo kita rapatkan barisan kita satukan potensi kita mari kita pertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD45 yang asli dan mari kita sama-sama kita bebaskan negara kita dari segala bentuk penjajahan asing dan aseng,” pungkasnya.

 

 

Reporter: M Fajar/IslamicNewsAgency (IA)

Inilah Laporan Investigasi Utusan PBB di Desa Maungdaw Rohingya yang Dibantai

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Seorang utusan hak asasi manusia PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa pemberontakan bersenjata di bagian barat Myanmar adalah karena terjadinya diskriminasi yang dilembagakan oleh pemerintah terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya yang tidak diakui negara selama puluhan tahun, World Bulletin melaporkan, Jumat (20/01/2017)

Yanghee Lee, pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, mengunjungi Maungdaw wilayah negara bagian Rakhine barat, dimana sekitar 80 hingga 400 warga Muslim Rohingya dibantai sejak militer melancarkan operasi terhadap para pejuang yang menyerang kantor polisi pada Oktober 2016.

“Saya harus mengingatkan lagi bahwa serangan ini terjadi dalam konteks diskriminasi yang sistematis dan melembaga terhadap penduduk Muslim Rohingya selama puluhan tahun,” kata Lee kepada wartawan pada konferensi pers di bekas ibukota Myanmar Yangon, Jumat.

“Individu yang teraniaya mengambil tindakan perlawanan,” katanya.

Sekitar 400 warga desa Rohingya, sebagian besar bersenjatakan pisau dan tongkat kayu, membunuh sembilan petugas saat menyerang pos-pos polisi di distrik Maungdaw dekat perbatasan negara itu dengan Bangladesh pada 9 Oktober.

Para penyerang dipelopori oleh kelompok Harakah al-Yaqin yang didukung Saudi, yang telah bertahun-tahun merekrut dan melatih pejuang di Bangladesh dan Rakhine utara, menurut laporan oleh International Crisis Group (ICG) bulan lalu.

ICG mengatakan perlawanan muncul setelah kekerasan agama terhadap kaum Muslim Rohingya pada tahun 2012 yang mematikan dan bertujuan untuk memajukan hak-hak politik minoritas Muslim Rohingya yang selau dianiaya.

Lee telah meminta pemerintah untuk mengakhiri diskriminasi terhadap Muslim Rohingya di barat negara itu, yang digambarkan oleh PBB sebagai salah satu kelompok minoritas paling teraniaya di dunia.

“Saya percaya jika populasi yang terkena dampak merasa bahwa pemerintah baru akan mulai menangani situasi dan keluhan mereka, maka unsur-unsur ekstrim tidak akan mudah mampu membajak perjuangan mereka,” kata Yanghee Lee.

Lee telah pada hari Jumat menyimpulkan setelah melakukan kunjungan 12-hari untuk mengumpulkan informasi ke Myanmar sebagai bagian dari misinya mengkompilasi laporan untuk diserahkan kepada Dewan HAM PBB Maret 2017.

Selama perjalanan empat hari ke negara bagian Rakhine, Lee juga berbicara dengan orang Rohingya yang ditahan karena dituduh terlibat dalam serangan itu.

“Sebagian besar tahanan tidak tahu mengapa mereka berada di sini (di penjara),” katanya.

Dalam tindakan keras militer berikutnya, akses bagi lembaga bantuan dan wartawan independen ke daerah mayoritas Muslim Rohingya ditolak, dan sedikitnya 101 orang – 17 polisi dan tentara, delapan orang Muslim yang bekerja sama dengan otoritas lokal, dan 76 terduga “penyerang” (termasuk enam yang dikabarkan meninggal selama interogasi) – tewas dan lebih dari 600 orang ditahan karena dituduh terlibat.

Namun kelompok advokasi Rohingya melaporkan sekitar 400 Rohingya – yang dijelaskan oleh PBB termasuk kelompok yang paling teraniaya di seluruh dunia – tewas dalam operasi militer. Banyak wanita juga diperkosa secara masal dan lebih dari 1.000 rumah di desa Rohingya dibakar.

Ribuan Demonstran Anti Donald Trump Bentrok dengan Polisi saat Pelantikan Presiden

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Tokoh anti-Islam AS, Donald Trump, telah dilantik sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat, sementara itu pengunjuk rasa anti-Trump bentrok dengan polisi di ibukota, Aljazeera melaporkan, Jumat (20/01/2017).

Ribuan para pengunjuk rasa menentang Trump yang berlangsung pada hari Jumat jauh di atas jumlah yang biasa terjadi pada pelantikan presiden AS baru-baru ini.

Di Washington DC, pengunjuk rasa disemprot lada oleh polisi dalam bentrokan sporadis.

Sekitar 28.000 personel keamanan, pagar panjang, barikade jalan, dan truk sarat dengan pasir adalah bagian dari penjagaan keamanan di sekitar delapan kilometer persegi di pusat Washington yang menjadi tempat untuk upacara.

Malam sebelum hari pelantikan, ribuan orang berada di New York melancarkan aksi protes di Trump International Hotel and Tower, dan kemudian berbaris beberapa blok di kediaman pengusaha itu.

Unjuk rasa menampilkan barisan politisi, aktivis, dan selebriti. Walikota New York Bill de Blasio, aktor Hollywood Robert de Niro dan Alec Baldwin, sutradara film dokumenter pemenang Oscar Michael Moore dan penyanyi Cher berada di antara mereka yang bergabung dengan pengunjuk rasa.

Moore, seorang pembuat film dokumenter peraih Oscar, mendesak kerumunan untuk ambil bagian dalam “perlawanan 100 hari,” sebuah gerakan untuk menolak kebijakan Trump.

“Seberapa buruk kami pikir masalah akan menjadi, maka kenyataannya akan lebih buruk. Tapi kabar baiknya adalah ada lebih banyak yang sependapat dengan kita daripada dengan mereka.”

Dalam seruan untuk persatuan Moore mengatakan: “….. Kita semua Muslim. Kita semua Meksiko. Kita semua perempuan. Kita semua Amerika. Ya, dan kita semua juga aneh.”

Reporter Al Jazeera Kristen Saloomey, melaporkan dari pawai anti-Trump di New York, mengatakan bahwa pembicara membahas banyak tentang rencana mereka menentang pemerintahan Trump.

“Tidak mengherankan jika New York, kota dan negara bagian yang liberal dan berhaluan kiri, untuk memilih Demokrat dalam pemilihan presiden. Yang mengejutkan adalah melihat pejabat kota dan negara keluar dan bersumpah untuk menentang kebijakan Trump,” kata Saloomey.

Seorang pengunjuk rasa New York mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Trump memilih kabinetnya seolah ingin merusak institusi Amerika.

“Dia adalah seorang gangster, dia fasis, dan ia adalah megalomaniak,” kata seorang wanita yang tampak marah kepada wartawan kami.

Lawan Trump sangat kecewa dengan komentarnya selama kampanye pemilu tentang perempuan, migran tidak berdokumen, dan Muslim, serta janji untuk memo reformasi kesehatan dan membangun tembok di perbatasan Meksiko.

Lebih dari 700 Truk Bantuan Kemanusian Turki Dikirim ke Suriah

SURIAH (Jurnalislam.com) – Turki telah mengirimkan lebih dari 700 truk bantuan selama dua bulan terakhir sebagai bagian dari kampanye bantuan pemerintah untuk Suriah, menurut Turkiye Diyanet Foundation (TDV) pada hari Jumat (20/01/2017), lansir Anadolu Agency..

“Sejauh ini, sejak 16 November, 707 truk bantuan telah dikirim ke provinsi-provinsi selatan Hatay, Gaziantep dan Kilis, di sepanjang perbatasan Turki-Suriah sebagai bagian dari kampanye ‘Jangan Biarkan Kemanusiaan Mati di Aleppo (‘Don’t Let Humanity Die in Aleppo)’ yang diselenggarakan oleh Presidensi Urusan Agama dan Turkiye Diyanet Foundation,” wakil ketua Dewan Pengawas TDV, Mazhar Bilgin, mengatakan kepada wartawan di Kilis.

“Kami telah menerima bantuan senilai hampir 145 juta lira Turki ($ 38.000.000) dalam bentuk tunai dan barang,” kata Bilgin.

Dia mengatakan pasokan bantuan kemanusiaan, yang berasal dari para kontributor baik di dalam maupun di luar negeri, pertama kali disimpan dan dihitung di tiga gudang logistik terpisah di tiga provinsi perbatasan.

“Kemudian kita memutuskan bagaimana bantuan tersebut akan diangkut ke daerah dan kamp-kamp yang menjadi tanggung jawab kami [TDV].”

Bilgin melanjutkan dengan mengatakan bahwa selain bantuan ini, 100.000 roti dipanggang setiap hari dan dikirimkan ke Suriah.

“60.000 roti dipanggang di toko roti di Kilis, sedangkan sisanya 40.000 dipanggang di beberapa toko roti yang disewa di Suriah.

“Kami juga memberikan makanan segar untuk 15.000 orang per hari. Setiap paket makan terdiri dari dua macam. Kami juga menyediakan sarapan,” katanya.

Suriah telah terkunci dalam perang global sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad menumpas pengunjuk rasa dengan keganasan militer tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang diyakini telah tewas dan jutaan lainnya mengungsi akibat konflik.

Ternyata Iran dan AS akan Turut Campur dalam Konferensi Astana

ANKARA (Jurnalislam.com) – Perwakilan dari rezim Suriah dan delegasi oposisi akan bertemu pada hari Senin (23/01/2017) untuk memperkuat gencatan senjata yang rapuh dan mengakhiri kebuntuan enam tahun di negara itu, Anadolu Agency melaporkan, Jumat (20/01/2017)

Pembicaraan damai akan diselenggarakan di ibukota Kazakhstan, Astana, yang akan dihadiri delegasi dari Iran dan AS bersama negara-negara penjamin Turki dan Rusia.

Sekitar 50 perwakilan dari sisi oposisi – termasuk penasihat dan anggota negosiasi – diharapkan untuk mengambil tempat duduk mereka di meja perundingan.

Muhammad Alloush, anggota faksi Jaysh al-Islam (Tentara Islam), ada di antara mereka yang akan mewakili delegasi oposisi.

Berbicara kepada Anadolu Agency dalam sebuah wawancara pada hari Kamis (19/01/2017), Alloush mengatakan: “Tujuan terbesar kami adalah untuk segera menghentikan pertumpahan darah.”

Delegasi oposisi akan berangkat ke Astana hari Sabtu.

Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari memimpin sisi rezim Assad sementara delegasi Turki akan dipimpin oleh Wakil dari Kementerian Luar Negeri, Sedat Onal.

Organisasi Intelijen Nasional Turki dan pejabat Staf Umum juga akan hadir dalam pembicaraan.

Utusan Khusus Rusia di Suriah, Alexander Lavrentiev dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov adalah tokoh dari sisi Rusia.

Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura juga diharapkan menuju ke Astana bersama delegasi.

Pelepasan tawanan yang ditahan oleh rezim Bashar al-Assad, pertukaran tawanan dan memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah yang dikendalikan rezim adalah permasalahan yang akan diajukan selama pembicaraan mendatang.

Proses Jenewa yang dipimpin PBB, yang bertujuan untuk mengakhiri perang Suriah, menyerukan pembentukan pemerintah sementara – yang terdiri dari wakil rezim dan oposisi – sampai pemerintah baru dapat dipilih dalam pemilihan umum.

Pembicaraan antara negosiator pemerintah dan oposisi Suriah dijadwalkan akan dimulai pada 23 Januari di ibukota Kazakhstan.

Menyusul kesepakatan gencatan senjata bulan lalu, yang ditengahi oleh Turki dan Rusia, pertemuan Astana tejadi sebagai bagian dari upaya kedua negara untuk menemukan solusi politik bagi konflik enam tahun Suriah.

Suriah telah terkunci dalam perang global sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad menumpas pengunjuk rasa dengan keganasan militer tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang diyakini telah tewas dan jutaan lainnya mengungsi akibat konflik.