Berita Terkini

Militer Myanmar Lakukan Kejahatan Kemanusian Sistematis

YANGON (Jurnalislam.com) – Militer Myanmar melakukan kejahatan kemanusian “sistematis” terhadap Muslim Rohingya selama operasi bermasalah baru-baru ini di Negara Rakhine, menurut sebuah laporan yang dirilis Senin (27/02/2017), lansir Anadolu Agency.

Pemerkosaan massal lebih dari 70 perempuan Muslim Rohingya dan anak perempuan oleh pasukan keamanan Myanmar terjadi sejak awal Oktober, menurut laporan berdasarkan wawancara dengan 21 wanita Rohingya yang melarikan diri dari daerah Maungdaw ke negara tetangga Bangladesh.

Hampir semua perempuan yang diwawancarai kehilangan suami mereka, dan setengah dari mereka kehilangan anak-anak mereka, dalam aksi kekejaman yang sangat mengerikan, lapor Kaladan Press Network, sebuah kantor berita Rohingya independen non-profit yang berbasis di Bangladesh.

Pemerintah telah mengatakan sedikitnya 106 orang telah tewas dalam operasi militer yang diluncurkan setelah serangan fatal 9 Oktober pada pos-pos polisi di dekat perbatasan.

Namun, kelompok advokasi Rohingya melaporkn sekitar 400 muslim Rohingya – yang dijelaskan PBB sebagai salah satu kelompok yang paling teraniaya di seluruh dunia – tewas, wanita diperkosa secara massal, penyikasaan hingga penyembelihan dan desa-desa Muslim Rohingya dibakar.

“Dari 21 perempuan yang diwawancarai, 15 wanita, dari delapan desa, secara pribadi telah mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual,” kata laporan hari Senin, memberikan rincian kekejaman mengerikan yang dilakukan oleh tentara Myanmar dan polisi.

“Sedikitnya 70 perempuan dan anak perempuan terlihat diperkosa, atau dibawa pergi untuk diperkosa, atau ditemukan setelah diperkosa oleh kelompok tentara dan milisi.”

Ia menambahkan bahwa insiden tersebut sebagian besar terjadi ketika perempuan dikumpulkan di bawah todongan senjata dalam kelompok besar di luar desa mereka.

Laporan ini menggarisbawahi bahwa kesamaan dalam kesaksian para perempuan tersebut menunjukkan pola pelanggaran yang jelas terhadap warga sipil pada skala luas, memberikan “bukti kuat bahwa pelanggaran sedang dilakukan secara sistematis, dengan tanggung jawab komando penuh”.

Laporan ini memperlihatkan kekejaman yang secara resmi ditutup-tutupi, melaporkan bahwa penduduk desa dikumpulkan oleh tentara dan dipaksa untuk bersaksi di depan kamera video untuk berbohong bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh pejuang Rohingya.

“Pihak berwenang Myanmar menyembunyikan kebenaran pada setiap tingkat,” Razia Sultana, seorang pengacara Rohingya yang melakukan wawancara untuk laporan, mengatakan dalam siaran pers.

“Pemerintah Myanmar harus berhenti menyangkal kekejaman, dan menahan militer mereka untuk bertanggung jawab.”

13 dari perempuan yang diwawancarai menceritakan kekerasan terhadap anak-anak mereka – termasuk seorang anak 1 tahun yang tenggorokannya ditebas, digorok hingga tewas, seorang bocah perempuan berusia 1 tahun yang dilemparkan ke gedung yang terbakar dan juga beberapa anak laki-laki.

Pemerintah Myanmar sebelumnya telah membantah tuduhan terhadap tentara dan polisi tersebut, tapi meluncurkan penyelidikan setelah PBB menerbitkan sebuah laporan awal bulan ini menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi terhadap warga sipil Rohingya bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan luar biasa.

Setelah tekanan lokal dan internasional semakin berkembang, Myanmar mengumumkan akhir operasi militer di daerah pada 15 Februari, tetapi seorang juru bicara militer kemudian mengatakan operasi pembersihan belum dihentikan.

“Akan ada operasi keamanan rutin. Saya tidak mengetahui ada informasi bahwa operasi militer [di daerah] dihentikan,” kata Jenderal Aung Ye Win pada majalah online Irrawaddy pada 16 Februari.

Film Dokumenter Pendek ‘The White Helm’ Menangkan Global Oscar Award

LOS ANGELES (Jurnalislam.com) – “The White Helm” yang berjuang untuk Pertahanan Sipil Suriah di daerah oposisi yang dibombardir rezim Suriah dan Rusia memenangkan Global Oscar Award untuk kategori Best Short Documentary selama festival 2017 yang diadakan di Los Angeles di Amerika Serikat, Eldorar Alshamia melaporkan Senin (27/02/2017).

Tim Pertahanan Sipil, yang beroperasi di daerah yang dikuasai oposisi dan lembaga revolusioner sipil, yang dikenal sebagai “The White Helm” karena memakai helm putih sebagai tanda simbolis untuk tujuan mulia mereka menyelamatkan warga sipil dan menolong mereka yang terluka keluar dari runtuhan puing-puing bangunan dan untuk mengurangi kerusakan akibat serangan udara rezim Assad.

Acara penyerahan Oscar berlangsung setiap tahun di bulan Maret atau Februari di Kodak Theatre Los Angeles, negara bagian California, yang merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi dan terkenal di dunia film.

Pasukan Irak Kuasai Jembatan Utama Kota Mosul

IRAK (Jurnalislam.com) – Pasukan Irak kuasai jembatan utama Mosul yang rusak pada hari Senin (27/02/2017) yang menghubungkan unit mereka di kedua sisi sungai Tigris, saat ribuan warga sipil melarikan diri dari pertempuran untuk merebut wilayah Islamic State yang tersisa di barat kota, Middle East Eye melaporkan.

Tentara dan polisi Irak maju melalui distrik-distrik barat yang padat penduduk, bertempur dalam pertempuran jalanan yang sengit, dan mengumumkan mereka telah menguasai jembatan selatan Mosul.

Setelah diperbaiki, jembatan bisa membawa bala bantuan dan pasokan dari sisi timur.

Pasukan Irak merebut Mosul timur pada bulan Januari, setelah bertempur selama 100 hari. Mereka meluncurkan serangan di distrik-distrik yang terletak di sebelah barat Tigris sepekan yang lalu.

Sejak pasukan pemerintah menerobos batas selatan kota pada hari Kamis, lebih dari 10.000 warga sipil telah melarikan diri dari daerah yang dikuasai IS, mencari bantuan medis, makanan dan air, kata komandan Irak.

Jerman akan Tindak Tegas Para Penyerang Pengungsi

BERLIN (Jurnalislam.com) – Pemerintah Jerman pada hari Senin (27/02/2017) berjanji mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kekerasan terhadap pengungsi dan penampungan suaka setelah statistik polisi baru-baru ini mengungkapkan lebih dari 3.500 serangan Islamophobia terjadi tahun lalu, Anadolu Agency melaporkan.

Berbicara pada konferensi pers di Berlin, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Federal Johannes Dimroth mengatakan “angka yang mengkhawatirkan” tersebut adalah sumber keprihatinan bagi pemerintah.

“Kami bisa berasumsi bahwa pengadilan akan menangani kejahatan-kejahatan ini dengan tegas dan keras. Setiap kejahatan yang dilakukan di sini terhadap seseorang yang membutuhkan perlindungan adalah terlalu kejam bagi kami, “katanya.

Lebih dari 3.500 pengungsi dan hostel suaka diserang di Jerman tahun lalu, menurut data terakhir yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedikitnya 560 orang terluka dalam serangan ini, termasuk 43 anak-anak.

Serangan, yang seringkali dilakukan oleh ekstrimis sayap kanan, juga menargetkan LSM dan relawan yang membantu pengungsi.

Jerman menerima lebih dari satu juta pengungsi di dua tahun terakhir, sebagian besar berasal dari Suriah dan Irak. Masuknya pengungsi telah menyebabkan sentimen anti-imigrasi, yang sering diperburuk oleh propaganda dari kelompok kanan jauh dan partai populis.

Dimroth mengatakan pemerintah federal baru-baru ini melarang sejumlah asosiasi-kanan sebagai bagian dari upaya untuk melawan kekerasan anti-pengungsi.

Ia menekankan pentingnya pembentukan mekanisme baru untuk menciptakan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara federal Jerman dalam memantau kelompok-kelompok ekstremis sayap kanan.

Oposisi Suriah akan Bertemu Delegasi Rusia Hari Ini

JENEWA (Jurnalislam.com) – Kelompok oposisi utama Suriah mendesak Rusia untuk menekan rezim Bashar al-Assad dengan harapan dapat memulihkan proses perdamaian yang runtuh.

Komentar oposisi pada Senin (27/02/2017) di babak keempat pembicaraan yang didukung PBB di Jenewa muncul saat gencatan senjata di Suriah berantakan, lansir Aljazeera.

Komite Tinggi Negosiasi (the High Negotiations Committee-HNC), kelompok oposisi utama dalam pembicaraan yang disponsori PBB, mengatakan mereka berharap untuk bertemu dengan delegasi Rusia pada hari Selasa (28/02/2017) di kota Swiss tersebut.

“Kami berharap … bahwa kita akan melihat dukungan yang nyata, positif dan konstruktif untuk proses politik ini,” kata pemimpin perunding oposisi Nasr al-Hariri setelah mengadakan pembicaraan dengan Staffan de Mistura, utusan khusus PBB untuk Suriah.

“Kami berharap … untuk melihat dukungan [dari Moskow] untuk proses perdamaian yang pada akhirnya dapat menghasilkan perdamaian dengan menempatkan tekanan pada rezim.”

Komentar Hariri muncul pada pertemuan kedua antara oposisi dengan de Mistura di Jenewa.

“[Moskow] telah mencoba untuk bersikap netral,” kata Hariri. “Fakta bahwa ia telah mengakui [faksi oposisi moderat] sebagai pihak yang bernegosiasi merupakan indikasi keterbukaan Rusia dan kami berharap bahwa pertemuan besok juga merupakan indikasi positif.”

Ketika delegasi tiba di Jenewa, ia mengatakan bahwa HNC telah menyajikan kepada de Mistura proposal agenda dan dua nota kesepahaman yang berurusan dengan “situasi bencana kemanusiaan” di daerah oposisi dan pelanggaran gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 23 Februari.

Moskow merupakan pendukung rezim Nushairiyah Assad, telah mengambil peran utama dalam proses diplomatik sejak angkatan udara mereka membantu pasukan Suriah dan milisi sekutunya membombardir posisi oposisi di Aleppo tahun lalu, mengakibatkan kerusakan terbesar akibat pemboman secara brutal.

Pada pembicaraan multilateral di Kazakhstan, pertemuan Jenewa menandai inisiatif terbaru untuk mengakhiri perang enam tahun yang telah menewaskan hampir setengah juta orang dan menelantarkan lebih dari setengah populasi di negara itu.

Manajemen Bantah Social Kitchen Solo Kembali Buka

SURAKARTA (Jurnalislam.com) – Manajemen Social Kitchen Lounge and Bar Solo membantah kabar yang beredar di media sosial yang menyebut resto itu buka kembali pada Senin (27/2/2017) malam.

Manajemen Social Kitchen masih menunggu izin dari Polresta dan Pemkot Solo sebelum membuka kembali usaha mereka. Food and Beverages Manager Social Kitchen, Edy Junaidi, mengakui di media sosial marak informasi bohong (hoax) soal Social Kitchen mulai buka usaha Senin malam.

Kabar itu bahkan menyebut acara pembukaan ditandai dengan agenda pesta miras. “Kami mengetahui adanya informasi tersebut melalui media sosial. Manajemen membatah Social Kitchen sudah kembali membuka usahanya,” ujar Edy dilansir Harianjogja.com, Senin (27/2/2017).

Edy mengatakan setelah kasus sweeping selesai, Social Kitchen masih melakukan sejumlah perbaikan. Perbaikan mulai dikerjakan dua pekan lalu dan sampai sekarang belum selesai.

“Kami memperbaiki bagian atap dan AC pada bagian ruang dalam Social Kitchen. Perbaikan tersebut bagian dari perawatan rutin setiap tahun,” kata dia.

Ditanya mengenai kepastian membuka kembali usaha, Edy tidak dapat memastikannya karena kasus sweeping masih ditangani Polda Jateng. Ia mengaku hanya diberi tahu Polda Jateng soal perkembangan kasus itu pada awal tahun ini.

“Polda Jateng memberi tahu kepada manajemen berkas pelaku kasus ini sudah masuk tahap P21 [lengkap]. Pelaku perusakan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Kejakti [Kejaksaan Tinggi] Semarang,” kata dia.

Pernyataan Edy juga diperkuat Kapolresta Solo, Kombes Pol Ahmad Luthfi yang mengatakan, pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari pengelola.

“Berita yang kami terima tentang sosial kicthen adalah bahwa karyawannya ada yang memposting bahwa akan dibuka, tapi sampai detik ini belum dan permintaan ini akan kami sampaikan ke Walikota dan Ownernya akan kita panggil,” jelasnya kepada Jurniscom di Mapolresta Solo, Senin (27/2/2017) pagi.

Reporter: Arie Ristyan

Langgar UU Miras, DSKS: Jangan Dibiarkan Social Kitchen Buka Lagi

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Divisi Hukum Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Muhammad Kalono, SH meminta klarifikasi dari Kapolresta Solo terkait rencana Sosial Kicthen akan buka lagi pada Senin (27/2/2017).

Ia mengatakan, selain intruksi langsung dari Kapolda Jawa Tengah, Social Kitchen juga telah melanggar Undang-undang Pasal 300 KHUP tentang peredaran minuman keras, sehingga tidak boleh dibiarkan membuka kembali usahanya.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Kapolda Jateng Jum’at, (23/2/2017) sudah menyampaikan bahwa Sosial Kicthen harus ditutup karena melanggar pasal 300 KUHP, kalau perintah Kapolda saja tidak dihiraukan, maka kami bertanya-tanya siapa di balik Sosial Kichthen ini,” kata Kalono kepada Kapolresta Solo, Kombes Pol Ahmad Luthfi di Mapolresta Solo, Senin (27/2/2017) pagi.

Kabar tentang Social Kitchen akan buka pada Senin Malam beredar di media sosial. Kabar itu menyebut menyebut acara pembukaan ditandai dengan agenda pesta miras. Dalam pesan gambar itu tertulis Sosial Langue (Sosial kicthen-red) bertema ‘Opening Party New Open beer Pitstop’.

Kapolresta Solo, Kombes Pol Ahmad Luthfi menjelaskan, kabar tersebut tersebar setelah salah seorang karyawan memposting acara pesta bir itu di media sosial. Namun Luthfi mengaku belum mendapat pemberitahuan dari pengelola.

“Berita yang kami terima tentang sosial kicthen adalah bahwa karyawannya ada yang memposting bahwa akan dibuka, tapi sampai detik ini belum dan permintaan ini akan kami sampaikan ke Walikota dan Ownernya akan kita panggil,” jelasnya.

Terpisah, kabar itu juga dibantah langsung oleh Manajemen Social Kitchen. “Kami mengetahui adanya informasi tersebut melalui media sosial. Manajemen membatah Social Kitchen sudah kembali membuka usahanya,” kata Food and Beverage Manager, Edy Junaidi sebagaimana dilansir harianjogja.com, Senin (27/2/2017).

Reporter: M. Fajar

 

Miras dan Pekat Kembali Marak, DSKS Sambangi Polresta Solo

SURAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama elemen umat Islam Soloraya mendatangi Polresta Surakarta Jl. Adi Sucipto, Senin(27/2/2017). Kedatangan mereka untuk beraudiensi terkait kembali maraknya minuman keras (miras) dan penyakit masyarakat (pekat) lainnya kembali marak di Soloraya dan sekitarnya. Rombongan DSKS diterima langsung oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Ahmad Luthfi.

Ketua DSKS, Ustadz Muinmuidillah, M.A mengatakan, elemen umat Islam khususnya laskar harus bersinergi dengan pihak kepolisian dalam memberantas kemaksiatan dan pekat di Solo. Sebab, kata dia, kemaksiatan bisa dicegah tanpa harus melanggar undang-undang.

“Konsep kita adalah saling bersinergi dan kita bekerja sama dalam berbagi peran, kita para ustadz dan para laskar yang mengkordinasikan dan memberikan informasi agar keharmonisan dan tujuan untuk menciptakan wilayah kita yang bersih dari segala bentuk kemaksiatan,” paparnya.

“Prinsipnya adalah kemaksiatan bisa dicegah tanpa melanggar undang-undang,” tambahnya.

Audiensi DSKS disambut baik oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Ahmad Luthfi. Ia mengaku terbantu dengan informasi yang diberikan DSKS terkait maraknya kembali kemaksiatan di Kota Solo dan sekitarnya.

“Ini adalah sarana komunikasi yang baik untuk kita dan kami sangat terbantu dengan informasi yang diberikan oleh DSKS,” katanya.

Untuk itu, Luthfi menegaskan, tidak ada alasan bagi kepolisian untuk tidak menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.

“Kecepatan penanganan di wilayah Solo itu tidak seperti di Jakarta. Solo itu kotanya kecil jadi kecepatan ke lokasi TKP itu maksimal itu 15 menit. Jadi, tidak ada alasan untuk Polresta untuk tidak menanganinya dan sudah kita tekankan ke anggota,” tegasnya.

Audiensi juga dihadiri oleh beberapa ulama dari DSKS seperti Ustadz Rosyid Ba’asyir, Ustadz Rowi, Ustadz Abdul Rachim Ba’asyir, serta tim advokasi DSKS.

Reporter: Arie Ristyan

 

Pengamat Sebut Kemungkinan Pelaku Bom Cicendo Korban Radikalisasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sebuah bom panci meledak di Jl Pandawa, kawasan Cicendo, Kota Bandung pagi ini, Senin (27/2/2017). Pelaku teridentifikasi bernama Yayat Ahdiyat (42) asal Purwakarta. Yayat yang bersembunyi di kantor kelurahan akhirnya tewas ditembak petugas Polrestabes Bandung dan Polda Jabar.

Menanggapi peristiwa tersebut, pengamat terorisme, Harits Abu Ulya menilai, aksi pelaku tidak relevan karena tidak mempunyai motif dan target yang jelas.

“Tabiatnya seseorang yang mempunyai tuntutan, biasanya mereka memiliki sesuatu yang di jadikan bergaining. Sementara pelaku di Cicendo sama sekali tidak punya hal tersebut,” katanya kepada Jurniscom, Senin (27/2/2017).

Direktur The Community of Islamic Analyst (CIIA) ini juga menyayangkan tindakan aparat mengeksekusi pelaku di TKP. Hal itu, kata dia, akan mempersulit upaya mencari motif serta kelompok mana yang menggerakan pelaku.

“Sayang sekali pelaku tewas dan akan mempersulit untuk elaborasi motif dan tujuan aksi. Dan lebih penting lagi akan sulit untuk ungkap master mind jika ada. Karena bisa jadi pelaku adalah produk radikalisasi dari “invisible hand”,” ungkapnya.

”Sangat mungkin paska peristiwa Cicendo akan dilakukan perburuan oleh Densus 88 dalam rangka melengkapi narasi soal jaringan terkait pelaku aksi jika ada,” sambungnya.

Lebih lanjut, Harits mengungkapkan, peristiwa Cicendo muncul pada saat pemerintah tengah sibuk menyambut kedatangan Raja Saudi. Jika tidak disikapi secara proporsional, hal itu akan membuka dugaan adanya kepentingan politis.

“Mengingat Indonesia mau kedatangan tamu Raja Saudi yang juga konsen dengan isus terorisme, atau di ranah parlement revisi RUU Terorisme masih belum kelar karena ada indikasi tarik ulur kepentingan dari beberapa pihak yang terkait,” pungkasnya.

Reporter: M. Fajar

Habib Rizieq Akan Jadi Saksi Ahli Sidang Lanjutan Ahok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi mengatakan, Habib Rizieq Syihab akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi ahli pada sidang lanjutan terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok besok, Selasa (28/2/2017).

“Direncanakan hadir dua orang. Habib Rizieq Shihab sebagai ahli agama. Satu lagi Abdul Choir sebagai ahli pidana,” kata Hasoloan di Jakarta, Ahad (26/2/2017) lansir Republika.

Ia mengatakan, surat pemanggilan dua saksi ahli itu sudah dikirimkan. Ia berharap surat itu direspon dengan hadirnya mereka pada persidangan nanti.

“Kita berharap hadir. Untuk pastinya lihat Selasa, sudah dilakukan pemanggilan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Abdul Choir merupakan ahli Hukum Pidana serta anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat. Sementara Habib Rizieq Shihab merupakan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) sekaligus salah satu bagian dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Dalam beberapa sidang terakhir, tim penasihat hukum Ahok selalu menolak keterangan saksi ahli agama Islam yang memiliki kaitan dengan MUI. Bentuknya dengan tidak memberikan pertanyaan kepada saksi ahli yang dihadirkan JPU.

Alasan penolakan tim penasihat hukum Ahok karena MUI yang mengeluarkan produk sikap keagamaan terhadap ucapan Ahok yang terdapat unsur penistaan agama saat sosialisi budidaya ikan kerapu di Pulau Pramuka pada 27 September 2016, sehingga dianggap tidak akan objektif saat memberikan keterangan.

Ketua Tim Penasihat Hukum Ahok, Trimoelja D Soerjadi mengaku belum mengetahui apakah pihak mereka akan menolak bertanya terhadap dua saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU.

“Saya tidak tahu, apakah akan begitu (menolak bertanya) atau tidak, karena itu kan hak dari kami, apakah hak itu akan dipergunakan atau tidak itu kan harus didiskukikan dulu sebelum hari persidangan, kita biasanya rapat,” terangnya.

Sumber: Republika