JURNALISLAM.COM, – Kekalahan Basuki Tjahaya Purnama dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta menyisakan luka yang mendalam bagi para pendukung nya, terlebih sang petahana masih harus berjibaku dengan kasus yang menjeratnya. Pasca Pilgub dan menjelang putusan vonis majelis hakim terhadap BTP, muncul pemandangan baru di balai kota DKI Jakarta. Halaman luas balai kota dipenuhi 2.600 karangan bunga tak bertuan sebagai bentuk dukungan bagi sang petahana.
Karangan bunga yang menjadi trending topic di media sosial sontak menimbulkan komentar yang beragam, wakil ketua DPR RI F-Gerindra Fadli Zon menyebut, banjir karangan bunga sebagai pencitraan murahan. Berbeda dengan pernyataan Charles Honoris daro F-PDI Perjuangan yang menyebut bahwa karangan bunga tersebut merupakan bentuk apresiasi masyarakat Jakarta terhadap kinerja BTP dalam merealisasikan program di DKI Jakarta. Dua pendapat berbeda yang melahirkan perseteruan baru bagi wakil rakyat tersebut.
Yang menarik adalah trend tersebut tidak hanya selesai di halaman Ibukota saja. Karangan bunga tersebut bersemi menjejali halaman kantor lembaga negara yang lain, tidak hanya di ibukota tetapi karangan bunga ini bersemi ke berbagai mata angin negeri ini dengan dalih dukungan kepada pemerintah untuk menindak tegas kelompok intoleran, radikal yang merongrong keutuhan NKRI.
Ini senada dengan pernyataan yang dilontarkan Kapolri Jendral Tito Karnavian, bahwa karangan bunga tersebut merupakan bentuk dukungan bagi Polri. Kapolri pun menyoroti aksi 55 yang dibidani GNPF tidak perlu dilakukan karena akan menganggu kondusifitas serta ketertiban umum. Padahal aksi yang digelar legal, formal dan konstitusional karena dilindungi oleh undang-undang.
Sungguh sangat disayangkan pernyataan mantan Kepala BNPT ini. Menggiring opini bahwa umat Islam yang hendak ikut aksi dilabelisasi sebagai kelompok radikal dan intoleran sesuai dengan pesan yang terpampang dalam karangan bunga yang membanjiri halaman kantornya. Padahal gelaran aksi umat Islam sebelumnya syarat dengan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Dunia dibuat takjub dengan aksi damai yang melibatkan jutaan umat Islam negeri ini.
Kembali kepada karangan bunga, meminjam kalimat Voltaire bahwa politik adalah seni merancang kebohongan, patut diduga bahwa karangan bunga merupakan bagian dari strategi politik belah bambu yang didesain dengan tujuan untuk mendongkrak citra penguasa serta membenamkan citra umat Islam dengan membonceng aksi 55.
Politik karangan bunga seolah menjadi pelipur lara atas runtuhnya wibawa kekuasaan. Di sisi lain kekuatan umat Islam sedang tumbuh pesat, gerakan yang terbingkai serta pendidikan politik yang sampai pada tataran akar rumput menjadi modal gerakan umat Islam untuk mengawal dan mengarahkan bangsa ini sesuai dengan khittah para pendiri bangsa. Karangan bunga disimbolkan sebagai kekuatan dukungan dan kepercayaan public, sementara aksi 55 dibangun kesan gerakan radikal pemecah belah bangsa. Opini ini dipropagandakan oleh media-media arus utama sehingga mampu mengontrol pikiran publik.
Tentu akrobat politik belah bambu ini merupakan rancangan kebohongan yang dibangun untuk semakin membenamkan kepercayaan publik terhadap umat Islam. Tetapi publik sudah sangat cerdas, makar yang dilakukan oleh mereka tidak lagi menjadi mantra ampuh untuk melemahkan perlawanan umat Islam.
Tegakan supremasi hukum
Hak istimewa yang diberikan kepada penyelenggara negara hanya menyisakan luka dalam bagi umat. Runtuhnya kepercayaan publik terhadap kekuasaaan berurat dari ketimpangan hukum yang hari ini dipertontonkan. Keadilan seakan menjadi harga mahal bagi umat Islam yang jelas-jelas memiliki saham besar negeri ini. Mengajari umat Islam tentang toleransi atau kebinekaan sama halnya dengan seorang tamu yang mengajari tuan rumahnya. Praktek toleransi otentik sudah nyata diaplikasikan oleh umat islam.
Aksi Simpatik 55 esok akan menjadi momentum besar umat Islam untuk merawat nilai keadilan, merawat integritas bangsa serta mengembalikan kedaulatan hukum negeri sedang tergadai oleh para elit politik dan para pemilik modal.
Wallohu a’alam bishowab
