Berita Terkini

Sejarawan: Bicara Nasionalisme Indonesia Tanpa Islam Adalah Nonsense

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sejarawan Tiar Anwar Bachtiar menegaskan banyak umat Islam yang salah paham dalam mengartikan kekuasaan. Ketika umat berbicara kekuasaan selalu diarahkan pada hegemoni dalam urusan politik.

 

“Ketika berbicara kekuasaan, langsung meloncat pada masalah politik. Dahulu, ketika Masyumi dibubarkan pemerintah Soekarno, Buya Muhammad Natsir berkata, politik kita ditentukan oleh dakwah kita,” ujar anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) dalam tabligh akbar bertajuk Arah Perjuangan Umat di Masjid Raya Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu, (01/12) lansir INA News Agency.

 

Maka dari itu, politik kita tidak ditentukan oleh sebesar apa suara partai-partai Islam, tapi kekuatan dakwah Islam. Sepanjang dakwah tidak berhenti, Islam akan tetap jaya.

 

Pembina komunitas Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) ini menambahkan, pada masa kemerdekaan yang menumpahkan darah dan memunculkan identitas Indonesia adalah umat Islam.

 

“Setelah para ulama dan santri menggerakkan perlawanan melawan, maka kita punya definisi tentang apa itu Indonesia. Sebab, sebelumnya kita dinamai oleh orang Belanda sebagai Inlander,” tambahnya.

 

Kemudian, pada Abad ke-20 peran umat Islam dalam identitas kebangsaan di Indonesia semakin mengental. Saat itulah munculnya gerakan-gerakan islam semisal Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad.

 

“Oleh karena itu, jika bicara nasionalisme di Indonesia tanpa keislaman hal itu adalah nonsense,” pungkasnya.(Fajar Sadikov)

Ungkap Peran Islam untuk NKRI, MIUMI Gelar Tabligh Akbar Arah Perjuangan Umat

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ribuan umat Islam berkumpul di Masjid Al Azhar Jakarta pada Jumat untuk mengikuti Tabligh Akbar bertema “Arah Perjuangan Umat”.

Kegiatan ini digelar oleh Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) untuk merumuskan peta perjuangan umat Islam ke depan.  Dalam kesempatan ini, Sejarawan Tiar Anwar Bachtiar menegaskan Indonesia berhutang kepada perjuangan Ulama dan Umat Islam.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, kata Tiar, para ormas Islam telah eksis dan berjuang membebaskan Indonesia dari tangan penjajah Belanda, bahkan sebelum berdirinya NKRI.

“Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, Al Irsyad, Persis, itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka,” ujar Doktor Sejarah UI ini seperti dikutip INA News Agency.

“Maka kalau ada yang bilang Pancasilais tapi minus Islam itu adalah omong kosong,” tegas Tiar. Tiar juga menegaskan bahwa kekuatan politik Islam ditentukan dari sejauh mana dakwah umat Islam itu sendiri.

“Sekarang capres mana yang tidak butuh suara umat Islam, itu karena kekuatan masyarakat sipil umat Islam, bukan parpol,” jelas dia.

Karena itu, lanjut dia, Mohammad Natsir menyerukan para petinggi Masyumi untuk menguatkan dakwah saat Masyumi dibubarkan.

“Kemenangan umat Islam landasannya adalah ideologi dan gerakannya adalah dakwah,” tukas Tiar.

Menyambung pernyataan Tiar, Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal menegaskan bangsa Indonesia tak perlu ada ketakutan dengan kalimat takbir di negeri ini.

Sebab negeri ini dibebaskan dengan kalimat takbir dan tauhid.

Sejumlah tokoh lintas ormas Islam seperti Bachtiar Natsir (AQL), Jeje Zainuddin (Persis),  Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah),  Zain An Najah (DDII), dan lain sebagainya.

Tabligh akbar ini bertepatan jelang reuni 212 yang akan digelar Ahad besok.

Gerakan 212 adalah aksi simpatik yang dilakukan tujuh juta warga Indonesia pada 2 Desember 2016 yang menuntut keadilan atas penistaan terhadap ayat suci Al Quran oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama.

Basuki, atau akrab disapa Ahok, akhirnya diputuskan bersalah dengan vonis 2 tahun penjara oleh hakim atas kasus penodaan agama pada Mei 2017. Ahok kini ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. (SM)

UBN : Belah Perut Indonesia, Di Situ Ada Darah Para Ulama

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Sekjen MIUMI Ustaz Bachtiar Nasir menegaskan bangsa Indonesia telah berhutang kepada para ulama. UBN, sapaan akrabnya, menegaskan para ulama telah berjasa dengan mengorban jiwa dan raganya untuk memerdekakan Indonesia.

 

“Belahlah perut Indonesia, maka di situ ada darah para ulama,” tegas UBN dalam Tabligh Akbar Arah Perjuangan Umat di Masjid Al Azhar Jakarta pada Jum’at seperti dikutip INA News Agency, sindikasi berita yang diinisiasi JITU.

 

Untuk itu di tengah situasi yang tengah kacau, UBN menyerukan umat Islam untuk mengikuti ulama yang keputusannya diambil berdasarkan Al Quran dan Sunnah.

 

“Ulama yang keputusannnya berdasarkan Quran dan Sunnah pasti adil. Ikuti ulama,” tegas UBN. UBN lantas mengritisi pihak-pihak yang menstigma umat Islam anti NKRI.

 

Padahal, kata dia, yang paling memahami Empat Pilar Kebangsaan adalah umat Islam. Sebab nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila telah diwarnai spirit ajaran Islam.

 

“Kalau dia sekuler dan liberal, jangan percaya kalau bicara Pancasila,” tegas UBN.

 

“Yang paling Bhineka Tunggal Ika adalah umat Islam. Dan itu sudah dibuktikan dalam aksi 212  di mana rumput saja kita jaga,” sambung UBN.

 

Sejumlah tokoh lintas ormas Islam hadir dalam tabligh akbar ini seperti Jeje Zainuddin (Persis),  Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah),  Zain An Najah (DDII), Buya Gusrizal (MUI Sumbar) dan lain sebagainya.

 

Tabligh akbar ini bertepatan jelang reuni 212 yang akan digelar Ahad besok.

 

Gerakan 212 adalah aksi simpatik yang dilakukan tujuh juta warga Indonesia pada 2 Desember 2016 yang menuntut keadilan atas penistaan terhadap ayat suci Al Quran oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama.

 

Basuki, atau akrab disapa Ahok, akhirnya diputuskan bersalah dengan vonis 2 tahun penjara oleh hakim atas kasus penodaan agama pada Mei 2017. Ahok kini ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. (SM)

Ratusan Jawara Betawi Siap Amankan Reuni 212

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hasan Basri, Panglima Brigade Jawara Betawi (BJB) 411 menjelaskan sedikitnya ada 500 jawara membantu amankan reuni 212 Jilid 2 di Monas, Jakarta Pusat. Motivasinya, ingin memperkuat ukhuwah Islamiyyah dan mengikuti komando Ulama.

“Reuni kedua ini, harapannya ukhuwah dan persatuan ini harus dijaga dengan baik,” ungkapnya kepada redaksi di belakang panggung utama, pintu Barat Monas, Sabtu (1/12/2018) lansir INA News Agency.

“Umat bisa lebih nyaman dalam beribadah, ulama nyaman berdakwah. Secara umum negara bisa aman, bisa sesuai dengan cita-cita bangsa supaya kondusif,” lanjutnya.

Hasan yang akrab disapa Bang Cacang menjelaskan bahwa 500 Jawara berjaga terdiri dari 156 perguruan silat se-jabodetabek. Namun, jumlah itu masih terhitung sedikit karena ada 356 perguruan perguruan silat di Jabodetabek.

Meskipun tidak ada kendala berarti semenjak bertugas menjaga pra Reuni 212, Hasan mengungkapkan sempat terjadi insiden kecil di belakang panggung utama.

Sabtu sore sekira pukul 18.00, sempat terjadi konsleting listrik dari handphone jadul yang di-charge di sebuah travo listrik. Ketika terjadi konsleting itu, tim gegana diturunkan. Seketika, insiden itu berhasil ditangani dengan aman.

Hasan menyebutkan, selain BJB 411, ada laskar lain yang bertugas, diantaranya adalah Laskar Pemburu Aliran Sesat (LPAS), Jawara Sunda, Hasmi, dan lain-lain. (Jundi Kayyis)

Massa Reuni 212 Sudah Padati Monas Saat Shalat Subuh Berjamaah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Massa reuni 212 menggelar shalat subuh berjamaah di Monas, Ahad (2/12/2018). Pantauan Jurnalislam.com, di lapangan, massa sudah memadasi kawasan dalam Monas.

Para peserta aksi melaksanakan shalat beralaskan koran, hingga tikar yang dijual para pedagagan sekitar Monas. Shalat subuh diimami oleh KH Nasir Zein, imam saat aksi 212 tahun 2016.

 

Tempat wudhu sudah disediakan oleh panitia di beberapa titik. Pantauan Jurnalislam.com, sejak tadi malam ribuan orang sudah tiba di Monas.

Beberapa posko bahkan sudah buka sejak malam, membagikan makanan gratis bagi para peserta reuni 212. Massa terus berdatangan menuju silang Monas.

Rencananya, setelah shalat subuh akan ada doa dan zikir yang dipimpin oleh  Dewan Pembina Majelis Syuro DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Muchsin Alatas.

Shalat Subuh Reuni 212
Shalat Subuh Reuni 212

foto : kontributor jurnis Jatim

Ricuh! Banteng Muda Indonesia Pasang Spanduk Tolak Reuni Akbar 212 di Jakpus

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Malam sebelum Reuni Akbar 212, Sabtu (1/12/2018) di Jakarta diwarnai konsentrasi massa di bilangan Penjernihan, Jakarta Pusat. Hal itu menyusul pemasangan spanduk dan selebaran mengenai penolakan aksi reuni 212 yang dilakukan oleh ormas Banteng Muda Indonesia (BMI) di depan sekretariat BMI.

“Mereka memasang spanduk dan menyebarkan brosur tersebut di depan Jalan Raya Penjernihan dan sudah ditegur, namun mereka kembali memasang dan menyebarkan,” kata anggota Brigade Jawara Betawi (BJB) 411 sesaat ditemui dilokasi bentrokan.

Atribut yang dipakai oknum Banteng Muda Indonesia (BMI)

Sebelumnya, BJB 411 mendengar kabar konsentrasi massa di daerah tersebut pada jam 21:00. Kemudian sejumlah anggota BJB mendatangi lokasi tersebut untuk merelai permasalahan.

Menurut informasi yang kami terima, hingga kini, sejumlah pelaku sudah dibawa ke Polsek terdekat untuk dimintai keterangan.

Spanduk bernada perpecahan oleh BMI sudah diamankan Polsek setempat.

Terlihat massa BMI menggunakan atribut bertuliskan nada perpecahan. Selain itu, spanduk bertuliskan Menolak Khilafah, Menolak HTI, Menolak Reuni 212 dengan tagar #JakartaBernyali sudah diamankan pihak kepolisian setempat.

 

Menggunakan “Biaya Pribadi”, 2000 Warga Soloraya Berangkat ke Jakarta untuk Ikuti Reuni Akbar 212

SOLO (Jurnalislam.com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) memberangkatkan 2000 lebih muslim Soloraya untuk mengikuti acara Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta, Ahad (2/12/2018).

“Ini tadi sudah berangkat semua, total yang kordinasi dengan kami (DSKS), ada 38 bus dan 8 mobil Elf atau sekitar 2000-an lebih muslim Soloraya yang berangkat,” kata kordinator Reuni 212 dari DSKS, ustaz Surawijaya di Jongke, Kartasura, Sabtu (1/12/2018).

Menurut Cak Rowi, sapaan karibnya, setidaknya ada 38 elemen Soloraya yang tergabung dalam reuni akbar 212 bersama DSKS kali ini.

“Kita mengkoordinir semua elemen muslim ada sekitar 38 elemen yang berpartisipasi,”Jelasnya.

Ustaz Surawijaya atau Cak Rowi

Ia menegaskan keberangakatan semua elemen tersebut atas biaya pribadi dan juga ada beberapa aghniya (dermawan) yang membantu.

“Alhamdulillah kami berangkat ke Jakarta atas inisiatif dan dana sendiri di samping ada aghnniya yang membantu kami,” ungkapnya.

Lebib dari itu, Cak Rowi mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam untuk mendukung aksi Reuni Akbar 212 ini. Sebab, agenda tahunan sejak 2016 ini merupakan agenda keumatan non-politis.

Akan Ikuti Aksi Reuni Akbar 212 di Monas, LUIS: Ini Pembelaan Terhadap Tauhid

SOLO (Jurnalislam.com) – Sebanyak 51 anggota Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) akan mengikuti aksi Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta, pada Ahad (2/12/2018). Mereka berangkat mengunakan armada bus dari Solo pada Sabtu, (1/12/2018) pagi.

Humas LUIS Endro Sudarsono menjelaskan, selain sebagai bentuk ukhuwah kaum muslimin, aksi reuni 212 juga sebagai bentuk pembelaan terhadap simbol-simbol tauhid yang marak dilecehkan oleh berbagai pihak saat ini.

“Bahwa reuni 212 adalah wahana silaturahmi dan konsolidasi nasional umat Islam untuk pembelaan terhadap tauhid,” katanya kepada jurnalislam.com di halaman masjid Baitussalam, Tipes, Solo, Sabtu (1/12/2018).

Endro mengatakan, pemerintah harus dapat bersikap adil dalam menangani berbagai kasus hukum, seperti permasalahan penistaan agama yang muncul.

“Pemerintah harus mendengar dan menangkap aspirasi umat Islam terkait isu sensitif di masyarakat khususnya masalah SARA,” tandas Endro.

Selain LUIS, sebanyak 2000 orang dari berbagai elemen umat Islam Soloraya dibawah kordinasi Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) akan mengikuti aksi reuni 212 di Monas. Mereka berangkat menuju dari Solo pada Sabtu (1/12/2018).

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Oleh : Daniel Mohammad Rosyid, (Guru Besar ITS)

 

Insiden bendera di Garut saat Hari Santri Nasional beberapa waktu mencerminkan sebuah krisis kepemimpinan, tidak saja di tingkat nasional namun juga ditingkat global. Hal ini anehnya justru ditunjukan oleh insiden simbolik berupa pembakaran bendera : penolakan atas kepemimpinan Islam.

 

Krisis kepemimpinan global ditandai oleh kebangkitan trumpism yang disimbolkan oleh sikap _sak karepe dewe Presiden Donald Trump yang mengantarkan ummat manusia makin terperosok dalam ancaman perang nuklir dan keruntuhan lingkungan hidup.

Bahkan Prof. Noam Chomsky  dari MIT mengatakan bahwa Partai Republik AS adalah organisasi yang paling berbahaya di atas planet ini karena mengancam keberlangsungan manusia sebagai organized species.

Saat ini juga Presiden AS tsb sedang menghadapi ancaman pemakzulan ( impeachment ) secara tidak langsung oleh special counsel Robert Mueller  (mantan Ditektur CIA) karena pencurangan yang dibantu Russia dalam Pilpres yang memenangkan dirinya melawan Hillary Clinton.

 

Krisis kepemimpinan global juga sekaligus ditandai oleh kebangkitan China tidak hanya sebagai raksasa ekonomi tapi juga raksasa militer. Perang dagang antara AS dan China beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kelesuan ekonomi dunia yang dampaknya juga terasa di Indonesia.

Trump mungkin tidak menyadari bahwa sikapnya yang makin nasionalistik dengan semboyan Making America Great Again telah mengasingkannya dari komunitas dunia, termasuk Eropa sebagai mitra tradisionalnya selama ini.

 

Di tingkat nasional, kita juga mengalami krisis kepemimpinan. Presiden Jokowi tampak semakin sektarian, bukan negarawan. Banyak kasus yang terjadi dibiarkannya terjadi dengan berlindung dari slogan “saya netral, itu bukan urusan saya”, padahal keberpihakannya penting untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang mengambil tanggungjawab.

Saat ini, pemerintah selalu punya kambing hitam untuk hampir semua masalah : radikalisme, intoleranisme, dan trumpisme. Juga sontoloyoisme dan gendruwoisme. Pemerintah makin otoriter. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita makin menjauhi demokrasi secara substantif sementara Pemerintah justru ngotot dengan demokrasi prosedural. Siapapun yang terpilih nanti sebagai presiden akan mengalami krisis legitimasi karena pemilihan umum dilakukan di atas data pemilih yang sulit dipercaya.

 

Kepemimpinan adalah soal kesanggupan mengambil tanggungjawab. Tidak kurang tidak lebih. Inipun dihadapi oleh ummat Islam Indonesia dan juga dunia. Dunia Islam membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk melahirkan satu kepemimpinan Islam pasca peristiwa 9/11/2001 yang meruntuhkan 2 menara kembar World Trade Centre di New York. Peristiwa ini tentu jauh lebih dahsyat daripada pembakaran bendera di Garut. Kedua peristiwa ini bukan kebetulan, tapi very well organized.

 

Ummat Islam Indonesia mengalami fragmentasi serius sejak negeri ini diproklamasikan. Ada agenda internasional di balik keterpecahan ummat Islam Indonesia agar tetap mudah ditaklukkan dan dijarah. Fragmentasi ini diperparah oleh UU politik yang makin liberal yang dimungkinkan oleh perubahan mendasar atas UUD45 selama 5 tahun pertama masa reformasi sejak 1998.

Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama, kini secara terang-terangan partisan memihak Pemerintahan Jokowi, tidak sesuai dengan khittah nya.  Sementara itu, Muhammadiyah walaupun secara resmi netral, terpaksa mengambil posisi oposan. Akibatnya, keduanya gagal melambungkan diri sebagai representasi kepemimpinan ummat Islam Indonesia.

Di atas lahan kering kepemimpinan Islam nasional ini lahirlah Hizbut Tahrir Indonesia. Adalah HTI yang akibat keterpaksaan sejarah berhasil menarasikan kepemimpinan baru ummat Islam Indonesia. Ini tentu berbahaya sehingga HTI harus dibubarkan. Faktor Ahok menjadi papan lontar persatuan ummat Islam Indonesia dengan Habib Rizieq Shihab sebagai tokoh utamanya.

 

Sejak keruntuhan kekhalifahan Ottoman di Turki 1924, dunia Islam praktis terpecah belah menjadi banyak negara-bangsa ( nation states) yang sengaja dimerdekakan oleh para penjajahnya.

Perlu dicatat bahwa kelahiran negara-negara bangsa ini justru dilakukan untuk mencegah kebangkitan kembali khilafah Islam sebagai sebuah kekuatan yang melampaui negara-bangsa. Karena dunia tidak mungkin berlanjut tanpa kepemimpinan global maka diciptakanlah Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations.

 

Dalam perspektif inilah pembakaran bendera Tauhid  di Garut ini dapat dipahami : ada kekhawatiran islamophobic atas gejala kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia sebagai kepemimpinan alternatif bagi kepemimpinan global nekolimik saat ini.

 

Menurut vexillology,  bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa,  bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Kalimat Tauhid adalah kalimat yang mengungkapkan kemerdekaan jiwa, dan jiwa merdeka adalah ancaman bagi penjajahan dan kedzaliman yang kini  menjadi peristiwa sehari-hari. Apalagi kalimat itu ditulis di atas bendera. Kibaran bendera Tauhid itu menggelorakan semangat para mu’min tapi menggetarkan musuh mereka.

MUI Minta Peserta Reuni Akbar Alumni 212 Jaga Akhlak

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengimbau kepada para peserta Reuni Akbar Aksi 212 untuk menjaga akhlak yang baik dengan menaati aturan-aturan yang berlaku. Ia mempersilahkan umat Islam mengikuti acara yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Ahad (2/12/2018) besok.

“Asal jangan melanggar undang-undang yang berlaku, jangan chaos, dan harus memperhatikan rambu akhlakul karimah,” kata Buya Anwar kepada Jurnalislam.com, Jumat (30/11/2018).

Para peserta juga diimbau untuk tidak mengeluarkan ujaran kebencian terhadap pihak-pihak yang tidak sependapat. Menurutnya, kegiatan itu dijamin kebebasannya oleh undang-undang.

“Aksi tersebut sah-sah saja selama massa aksi tidak mengeluarkan ujaran kebencian, saling mencela atau mengejek pihak-pihak lain,” pungkasnya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini juga meminta kepada pihak yang tidak sependapat untuk tetap menghormati aksi tersebut.

“Tapi yang diimbau bukan cuma yang ikut 212, yang tidak ikut juga harus menghormati, tidak mencaci, mencela, mengumpat. Kalau enggak suka, silakan buat saja hal serupa. Jadi jangan yang enggak ikut mencela Ini kan negara demokrasi,” tuturnya.