Berita Terkini

KPAI Minta Pemerintah Fasilitasi Seluruh Anak Ikuti UN

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah tetap memfasilitasi semua siswa-siswi untuk ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional  (USBN), tanpa terkecuali.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, pihaknya memiliki perhatian khusus terhadap anak-anak yang berada dalam permasalahan.

“KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi hak anak-anak untuk mengikuti ujian sebagai bentuk pemenuhan hak-hak atas pendidikan. Apapun kesalahan peserta didik, sudah seharusnya anak-anak tersebut tetap diberi hak mengikuti ujian,” ujar Retno dalam keterangan pers Minggu (31/3/19).

Selain itu, kata Retno, anak-anak pelaku pidana yang berada di LAPAS, juga harus diberi kesempatan mengikuti UN dengan pengawalan pihak kepolisian.

KPAI mengingatkan, meski anak-anak yang dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin, hak atas pendidikan tetap harus dijamin, sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Perlindungan Anak.

“Hak anak mengikuti ujian tetap harus dipenuhi, namun terkait kelulusan yang bersangkutan merupakan hak pendidik dan satuan pendidikan sebagaimana sudah ditentukan dalam peraturan perundangan dan kriteria kelulusan,” imbuhnya.

Kemudian, Retno juga menyoroti siswa-siswi yang terkena dampak bencana alam. Anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah darurat, menurut Retno, pemerintah wajib memfasilitasi sepenuhnya USBN maupun UN-nya, dengan materi soal disesuaikan dengan kemampuan mereka.

“Anak-anak yang wilayahnya terdampak bencana langsung dan peristiwanya baru saja terjadi, seperti bencana di Sentani (Papua), maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat wajib mengantisipasi kondisi tersebut agar anak-anak di wilayah bencana tersebut tetap bisa mengikuti USBN dan UN sebaiknya berbasis kertas. Mengingat, UNBK pasti sulit dilaksanakan secara teknis,” bebernya.

Selain itu, KPAI juga mengusulkan pemerintah untuk menggunakan UN sebagai parameter pemetaan kualitas pendidikan secara nasional. Hal ini sebagaimana diperintah UU Sisdiknas.

“Maka semestinya pelaksanaan UN cukup sampel. Tidak perlu seluruh anak, seluruh sekolah dan setiap tahun. Sehingga, ketika terjadi bencana alam semacam ini di suatu wilayah, maka pemerintah bisa mengantisipasi dengan cepat bahwa wilayah tersebut tidak digunakan sebagai sampel dan diganti wilayah terdekat yang tidak terdampak bencana,” tandasnya.

Pilpres 2019 Pancasila Vs Khilafah, Pengamat: Ini Propaganda Berbahaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat terorisme, Harits Abu Ulya menanggapi pernyataan mantan Kepala BIN, Hendropiyono yang mengatakan bahwa Pilpres 2019 adalah pertarungan antara ideologi Pancasila melawan ideologi khilafah.

Harist menegaskan, pernyataan tersebut sebagai propaganda menyesatkan yang berpotensi mengadu domba anak bangsa.

Selain itu, kata dia, pernyataan Hendropiyono itu adalah narasi yang sengaja dibangun sebagai upaya mencitraburukan kubu oposisi.

“Jadi isu khilafah dijadikan propaganda untuk memonsterisasi salah satu rival dalam kontestasi pilpres 2019 adalah cacat narasi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Senin (1/4/2019).

Harist menambahkan, khilafah di Indonesia sejauh ini hanya baru pada level gagasan belum. Secara keamanan pun khilafah belum pada level ancaman secara aktual.

“Dalam perspektif intelijen yang jujur dan obyektif tidak akan menempatkan sebagai ancaman aktual tapi potensial. Dan ancaman potensial juga masih bisa di elaborasi lebih detil untuk menakar kwalitas ancaman,” paparnya.

Lebih lanjut, Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) ini menjelaskan, propaganda tentang Pilpres 2019 adalah pertarungan antara Pancasila vs Khilafah lebih berbahaya daripada gagasan khilafah itu sendiri karena telah menebar provokasi dan adu domba antar anak bangsa.

“Menurut saya yang justru perlu kajian serius adalah tentang potensi rusuh jika pasangan 01 kalah dalam pilpres. Indikasi dan parameternya adalah realitas sosiologis perilaku pemilih fanatik ideologis dan non ideologis kalangan akar rumput dari pasangan 01 banyak yang nalarnya cekak alias sumbu pendek. Ini rawan di provokasi untuk melakukan aksi-aksi yang bisa mengoyak kedamaian rakyat,” ujar Harits.

Ia menilai, kubu petahana telah menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019, termasuk melemparkan narasi Pancasila vs Khilafah.

“Memdowngrade rival dengan isu atau propaganda murahan, memonsterisasi rival agar rakyat resisten. Ini tabiatnya adalah cara-cara yang lazim dilakukan orang bermental dan berwatak komunis,” tegas Harits.

Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Abdullah Mahmud Hendropiyono mengatakan, yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat harus mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin dipilih pada Pemilu 2019.

Ketegangan Mereda, Israel Buka Kembali Lintasan Komersil Menuju Gaza

GAZA (Jurnalislam.com) – Israel membuka kembali lintasan komersialnya dengan Jalur Gaza pada hari Ahad (31/3/2019). Tetapi Israel juga menambah pasukan militernya di perbatasan sehari setelah unjuk rasa Hari Tanah rakyat Palestina di sepanjang perbatasan.

Truk-truk yang membawa makanan dan bahan bakar beriringan menuju Gaza melalui penyeberangan Karem Shalom yang telah dibuka kembali meskipun terjadi pertempuran kecil semalam.

Para pejabat media Gaza mengatakan, empat warga Gaza gugur oleh tebakan tentara zionis Israel selama demonstrasi memperingati setehun Great March of Return pada hari Sabtu (30/3/2019) kemarin.

Sumber: Middle East Monitor

Ribuan Warga London Gelar Aksi Solidaritas Untuk Palestina

LONDON (Jurnalislam.com) – Ribuan warga London mengikuti aksi solidaritas memperingati Hari Tanah (Land Day) dan setahun The Great March of Return pada Ahad (31/3/2019). Aksi itu digelar oleh Forum Palestina di Inggris (PFB), Kampanye Solidaritas Palestina (PSC), Koalisi Hentikan Perang, Sahabat Al-Aqsa (FOA), dan Asosiasi Muslim Inggris (MAB).

Juru bicara PFB, Adnan Hamidan mengatakan bahwa aksi itu adalah solidaritas untuk Gaza yang digempur oleh serangan udara zionis Israel pada pekan lalu sekaligus untuk memperingati The Great March of Return.

Para tokoh dalam aksi tersebut menyerukan keadilan bagi rakyat Palestina dan penghentian blokade selama 12 tahun Gaza oleh zionis Israel. Mereka juga menentang upaya stigmatisasi atas antisemitic terhadap siapa saja yang mengkritik Israel.

Perwakilan Persatuan Mahasiswa Nasional (NUS), Zeid Truscott mengatakan tentang para aktivis mahasiswa menghadapi upaya untuk menekan kampanye antisemitic tersebut.

“Kami berdiri di sini sebagai bentuk solidaritas untuk para demonstran di Gaza yang akan terus berjuang mendapatkan hak-hak mereka,” kata Direktur PSC, Ben Jamal.

Sejumlah pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan “Eksis! Tolak! Kembali! dan “Freedom to Palestine”.

Selain itu, sekelompok orang Yahudi juga menghadiri aksi tersebut. Sementara kelompok kecil lainnya menggelar aksi tandingan dengan membawa bendera Israel.

Foto-foto Peringatan Satu Tahun The Great March of Return

GAZA (Jurnalislam.com) – Puluhan ribu warga Palestina di perbatasan Gaza-Israel pada sabtu (30/3/2019) mengikuti aksi satu juta orang memperingatai setahun Great March of Return.

Menjelang hari itu, tentara zionis Israel telah mengerahkan banyak tank dan kendaraan lapis baja di sepanjang perbatasan.

Beberapa hari sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menginstruksikan tentaranya untuk mempersiapkan kemungkinan kampanye itu meluas di seluruh Gaza.

Sedikitnya 270 warga Palestina telah gugur sejak pertama aksi itu digelar pada tahun lalu.

Para demonstran menuntut hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka yang telah digusur oleh penjajah Israel.

4 Warga Palestina Gugur dalam Peringatan Setahun The Great Return

GAZA (Jurnalislam.com) – Puluhan ribu warga Palestina memadati perbatasan untuk memperingati satu tahun The Great March of Return. Sedikitnya 4 orang telah gugur ditembak tentara zionis dalam aksi tersebut.

Aksi peringatan Great March of Return dimulai pada Sabtu (30/03/2019). Ribuan warga Palestina berkumpul di dekat pagar pembatas yang dibuat penjajah Israel.

Aksi warga Palestina di hari pertama segera direspon pasukan zionis dengan tembakan gas air mata, yang menargetkan peserta aksi yang mendekati pagar pembatas. Puluhan relawan yang berusaha mencegah tak bisa menahan gelombang kedatangan para pengunjuk rasa.

Tak hanya tembakan gas air mata, pasukan zionis juga menembaki para pengungjuk rasa peluru tajam. Kementerian kesehatan di Gaza pada Ahad (31/03/2019) menyatakan empat orang telah terbunuh akibat penembakan tersebut.

Pengunjuk rasa keempat yang gugur adalah Bilal al Najjar. Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan pemuda 17 tahun itu ditembak di timur perbatasan Khan Younis, Gaza Selatan.

Aksi Great March of Return dimulai setahun lalu, tepatnya pada 30 Maret 2018. Peserta aksi itu memprotes perampasan yang dilakukan zionis terhadap wilayah Palestina, dan menuntut kembali tanah mereka. Aksi perlawanan warga sipil itu dibalas pasukan penjajah Israel dengan senjata, menyebabkan ratusan orang gugur dalam aksi protes berkelanjutan itu.

Sumber: Alarabiya

DPR Sahkan UU Haji dan Umrah

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah  menjadi Undang-Undang (UU).  Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. 

Mewakili Pemerintah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR, serta semua pihak yang telah mendukung penyelesaian RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Undang-Undang pada hakikatnya adalah hukum positif yang dilahirkan melalui proses politik yang dibuat dalam rangka melaksanakan konstitusi,” kata Menag, Kamis (28/03).

“Tetapi karena penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memiliki kompleksitas dan karakteristik permasalahan yang berbeda-beda dari tahun ke tahun, penyelenggaraannya wajib menyesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat yang ada,” lanjut Menag. 

Menurut Menag, semangat yang muncul dalam pembahasan RUU ini menunjukkan besarnya kepedulian dan perhatian para wakil rakyat dan wakil pemerintah terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Semua pihak merasakan perlunya peningkatan aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia.

Selama ini, penyelenggaraan haji di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berikut peraturan pelaksanaannya.

Menag menilai ada sejumlah kekurangan regulasi di tengah kompleksitas  upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Permasalahan tersebut, antara lain terkait regulasi yang mengatur prioritas kuota bagi jemaah haji lanjut usia, pelimpahan nomor porsi bagi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen.

Ada juga pembatasan pendaftaran haji bagi jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji sehingga menghalangi pendaftaran bagi warga negara yang belum pernah menunaikan ibadah haji.

Pemberian pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, jenis, waktu, dan dasar pembagian dan pengisian kuota haji Indonesia.

“Sekali lagi, atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR,  serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas kita bersama dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” tandas Menag.

sumber : kemenag.go.id

Avairra Beauty : Kosmetik Halal Juga Diminati Nonmuslim

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Kosmetik halal tidak hanya diminati kalangan Muslim.

“Banyak juga non-Muslim yang mencari dan  membeli kosmetik halal,” kata Direktur Avairra Beauty (produsen kosmetik halal d’Orzu), Iqbal Qurusy melalui rilisnya, Sabtu (30/3).

Ia menambahkan, saat ini d’Orzu (baca: diorzu) tengah mengikuti pameran kecantikan (Beauty Fest) yang digelar di Atrium Pakuan Mall, Surabaya, 28-31 Maret 2019.

“Banyak pengunjung non-Muslim yang datang ke stan d’Orzu. Mereka mencari kosmetik halal,” ujarnya.

Menurut Iqbal, respons konsumen, termasuk pengunjung Beauty Fest, terhadap kosmetik halal d’Orzu ternyata sangat baik. 

“Tampaknya bahan-bahan natural  yang digunakan oleh d’Orzu, dan  kata ‘halal’ membuat masyarakakat, non-Muslim sekalipun, tertarik. Sebab, produk halal adalah produk yang sehat,” tuturnya.

Iqbal menyebutkan, d’Orzu mengusung tagline “Skincare Halal dan Thoyyibah”.

“Skincare artinya produk perawatan kulit wajah maupun badan. Halal artinya bahan baku maupun cara mendaparkannya serta industri manufakturnya halal, sesuai dengan ketentuan agama Islam,” paparnya.

Thoyyibah, kata dia, merek  d`Orzu merupakan perawatan wajah dan tubuh yang diproses dengan standar ketat sejak tahap formulasi sampai produksi di pabrik kosmetik berstandar internasional yang menerapkan standar Good Manufacturing Process (GMP)  dan Halal Assurance System. D’Orzu telah mengantongi Sertifikat ISO, Sertifikat Halal  LPPOM MUI, dan izin edar dari BPPOM. 

Ia menambahkan, memelihara kebersihan dan kesehatan kulit sudah seharusnya menjadi proritas bagi para wanita.

sumber : republika.co.id

 

Indonesia Targetkan Cetak 1500 Auditor Halal

SURABAYA (Jurnalislam.com)- Produk dan wisata halal dalam beberapa tahun ke depan diprediksi menjadi pamor di Indonesia.

Pembentukan auditor halal pun terus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat halal dunia.

Tahun ini Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menjadi tuan rumah Kongres Perhimpunan Auditor Halal Indonesia (PAHI) yang pertama. Mereka menargetkan tahun ini bisa mencetak 1.500 auditor halal.

Wakil Rektor I Unair Prof. Djoko Santoso menuturkan, target PAHI tahun ini memang harus bisa mencapai 1.500 auditor.

Target itu menambah kelengkapan dalam menjalin sinkronisasi antara Unair dengan kampus lain. Termasuk mempercepat terbentuknya auditor halal di Indonesia.

“Jangan sampai tertinggal dari negara lain, makanya jumlah auditor halal kita tambah,” ujar Djoko ketika saat Kongres PAHI di Aula Kahuripan Unair, Minggu (31/3/2019).

Ia melanjutkan, kongres ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik untuk negara maupun kemaslahatan umat Islam.

Para peserta yang datang dalam kongres merupakan bagian dari muslimin dan muslimat. Makanya kajian dari muslimin dan muslimat  nantinya yang akan diperhitungkan untuk bisa menumbuhkan khasanah halal.

“Tujuan utama kita juga ingin memperlancar pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia,” ungkapnya.

Kondisi saat ini, katanya, memang dibutuhkan makanan yang bersertifikasi halal. Pasalnya, rata-rata sertifikasi halal itu dibutuhkan oleh masyarakat muslim yang bermukim di di berbagai belahann negara.

Ketua Halal Center Unair Prof. Widayat menjelaskan, nantinya akan ada pelatihan auditor halal yang dilaksanakan dengan sejumlah jaminan produk halal.

Pembentukan  Perhimpunan Auditor Halal Indonesia juga mendukung implementasinya UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan baik.

sumber: sindonews.com

JAS Semarang Gelar Aksi Sosial dan Pasang Spanduk Dakwah di Pasar

SEMARANG-(Jurnalislam.com) Puluhan anggota Pelayanan Masyarakat  Jamaah Ansharusyariah  (JAS) Semarang menyelenggarakan aksi sosial peduli kebersihan sekaligus pemasangan spanduk dakwah di Pasar Boom Lama,Kuningan, Semarang Utara, Ahad (31/3/2019).

“Untuk memberikan himbauan kepada pedagang dan pengunjung pasar agar tetap memperhatikan adab adab Islam,” kata Marzuki, Koordinator aksi sosial di Semarang.

Beberapa spanduk dipasang berisikan imbauan dalam menjaga kebersihan, adab masuk pasar dan perintah untuk tidak meninggalkan shalat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan saat kondisi pasar sedang ramai pengunjung, sehingga banyak diantara mereka yang memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh para pegiat sosial.

Beberapa warga ikut mendukung aksi sosial ini, khususnya agar umat Islam tidak meninggalkan shalat.

“Betul itu mas, orang pasar harus shalat,” cetus Ibu Jumani

Terakhir sebelum aksi tersebut usai, juga dibagikan brosur ajakan masyarakat untuk juga ikut memperdalam ilmu agama mereka.