Berita Terkini

Ijtima Ulama III Minta Tokoh Nasional Bersuara Terhadap Kecurangan Pemilu

Redaktur: Mazaya

SENTUL (Jurnalislam.com) – Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III telah selesai dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019) hari ini.

Pertemuan yang diikuti oleh ribuan peserta termasuk ulama, habaib, hingga tokoh nasional dan daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam pertimbangannya, Penanggung Jawab Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III Yusuf Martak mengatakan bahwa ada bukti kuat terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM).

Karenanya, ia meminta seluruh tokoh bangsa bersuara melihat kecurangan yang terjadi di depan mata.

Para ulama sepakat bahwa kecurangan tersebut merupakan penyakit berat yang haru dituntaskan.

“Perlu segera ditanggulangi dan diobati oleh para ulama dan tokoh nasional yang peduli pada pembangunan karakter bangsa yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” kata Yusuf Martak.

Hadir dalam Ijtima Ulama III para Kiai seperti KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii, KH Shabri Lubis, KH Fahmi Salim, KH Bachtiar Nasir, dan ribuan tokoh agama lainnya.

 

Dinilai Lakukan Kecurangan TSM, Ijtima Ulama III: Diskualifikasi Paslon 01

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III telah selesai dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019) hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh seribu ulama dan tokoh dari seluruh Indonesia itu menghasilkan lima keputusan.

Keputusan yang dibacakan oleh Penanggung Jawab Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III Yusuf Martak itu menyimpulkan bahwa ada kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh kubu pasangan capres dan cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Oleh sebab itu, Ijtima Ulama III mendesak Bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi Paslon 01.

“Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon 01,” katanya dalam konferensi pers.

Berikut lima poin keputusan hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III di Bogor:

  1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 
  2. Mendorong dan meminta kepada BPN untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif  
  3. Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon 01 
  4. Mengajak umat Islam untuk mengawal dan menampingi perjuangan penegakkan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan ketidakadilan serta perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslong yang melakukan kecurangan. 
  5. Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan ketidakadilan adalah merupakan bentuk amar ma’ruf nahi munkar, bukan perbuatan melawan hukum. 

Ini Kata Ustaz Bachtiar Nasir soal Ijtima Ulama III

Redaktur: Mazaya

SENTUL (Jurnalislam.com) – Dewan pengarah Ijtimak Ulama III, Bachtiar Nasir menyatakan latar belakang dilaksanakannya Ijtimak Ulama III adalah karena tuntutan masyarakat yang menginginkan fatwa para ulama terkait yang terjadi beberapa hari terakhir.

“Jadi salah yang mengira acara Ijtimak dilaksanakan karena kepentingan politik,” katanya saat konferensi pers di Lorin Hotel, Sentul, Bogor, Rabu (01/05/2019).

Dia menjelaskan, selain itu Ijtima dilaksanakan untuk menyamakan suara antar ulama untuk menjaga kedaulatan NKRI, menjaga amanat UUD 45 dan menjalankan serta mengawal Kebhinekaan.

Aktivis kemanusiaan, Ferry Nur menjelaskan dilaksanakan Ijtimak Ulama III untuk menenangkan masyarakat yang mulai panas akibat gonjang ganjing perpolitikan di tengah isu kecurangan.

“Maka sudah pantas ulama tampil untuk menjelaskan kepada ummat agar tenang,” ungkapnya.

Yusuf Martak Bantah Ijtima’ Ulama III Untuk Legitimasi ‘People Power’

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SENTUL (Jurnalislam.com) – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Yusuf Muhammad Martak membantah jika tujuan diselenggarakannya Ijtima’ Ulama III untuk melegitimasi ‘people power’ menyikapi kecurangan pilpres 2019.

“Kita tidak dalam konteks menggiring opini agar turun ke jalan. Kita berikan kebebasan para peserta untuk menyampaikan apa saja usulannya dan nanti akan kami pertimbangkan,” katanya saat ditemui di sela-sela sebelum acara Ijtima’ Ulama III di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019).

Ia menjelaskan, tujuan Ijtima’ Ulama III untuk merumuskan langkah strategis terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Namun, jelas Yusuf, jika mengacu pada sejarah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalam, perjuangan umat Islam dalam melawan segala kemungkaran dan kejahatan terjadi di bulan suci Ramadhan. Di bulan tersebut, lanjutnya, umat Islam juga meraih kemenangan besar atas kaum kafir Quraisy.

“Kalau bicara bulan suci Ramadan, Perang Badar-pun dulu dilakukan pada bulan Ramadan,” ujarnya.

Bahkan, jika harus turun ke jalan, dia menjamin umat Islam dapat tetap menjaga aksi-aksi keumatan sesuai dengan tuntunan syar’i, legal dan konstitusional. Hal itu terbukti dari beberapa kali aksi umat Islam dalam protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung tidak adil bagi umat Islam.

“Kita selalu damai dalam setiap aksi, sudah banyak contohnya. Aksi 411, aksi 212, reuni 212 hingga dua kali, dan juga munajat, alhamdulillah semuanya damai. Sampahpun tidak ada yang berserakan,” kata Yusuf.

Karena itu, ia juga meminta seluruh pihak untuk dapat menyejukkan tensi politik yang sedang tinggi. Tidak malah terus memprovokasi dan membuat suasana menjadi semakin panas.

“Tidak perlu gaduh, pakai segala mengatakan Ijtimak Ulama tidak perlu diselenggarakan. Kalau tidak melanggar konstitusional, itu boleh,” ujar Yusuf

KNKS Dorong Pelaku E-Commerce Kembangkan Produk Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyebut Indonesia memiliki potensi ekonomi syariag yang sangat besar.

Hal ini terlihat dari banyaknya produk-produk halal yang telah mulai dijual oleh para usaha kecil dan menengah (UKM) hingga e-commerce di Indonesia

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar mengatakan berbelanja di e-commerce sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia.

Namun, dia mengakui produk-produk halal belum membanjiri pasar e-commerce di Indonesia.

“Saat ini belum kelihatan terasa, tapi pelan-pelan KNKS ingin mendorong masyarakat supaya gaya hidup halal tidak hanya terjadi dalam transaksi konvesional atau transaksi pasar tradisional tetapi di pasar e-commerce juga,” kata Afdhal, Selasa (30/4).

KNKS diberi mandat mengawal implementasi dua masterplan yang telah diselesaikan, yakni peta jalan keuangan syariah dan industri halal.

Saat ini tim sedang mempelajari masterplan untuk menentukan strategi dan target ke depan.

KNKS merasakan saat ini diperlukan koordinasi dengan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga pelaku industri sebelum memutuskan arah kerja.

“Ke depan, kami kerjakan lebih dari segala produk tapi UKM dari e-commerce, sehingga mereka dengan mudah melakukan sertifikasi halal. Jadi para UKM tadi diharapkan apply sertifikasi melalui marketplace, lalu datanya kita kirimkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” Afdhal menjelaskan.

KNKS ingin membentuk interkoneksi ekonomi digital syariah. Hal ini bertujuan agar ekonomi syariah juga tidak tertinggal, baik tekfin, lembaga keuangan syariah, niaga daring, dan keuangan sosial.

KNKS juga sudah bicara dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk membuatkan portal fatwa, sehingga KNKS juga bisa jadi tempat bertanya.

“KNKS ingin semua gerak bersama. Bila saat ini Muslim di Indonesia ibarat hidup dalam dunia terbalik, ke depan KNKS berharap halal jadi sebuah tuntutan yang bisa dipenuhi,” jelasnya.

Bank Indonesia (BI) melansir data transaksi e-commerce di Indonesia pada 2018 mencapai Rp 77,766 triliun. Jumlah ini naik hingga 151 persen dibandingkan pada 2017 yang Rp 30,942 triliun.

sumber: republika.co.id

 

Sambut Ramadhan, BMH Tebar 1410 Dai dan Salurkan Motor Dakwah

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com)–Jelang memasuki bulan suci Ramadhan 1440H, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jawa Timur menghelat acara Tabligh Akbar. Ahad, (28/5).

Acara yang berlangsung di Masjid Pesantren Hidayatullah Surabaya tersebut diisi dengan tausiyah.

Selain itu, ada  pelepasan secara simbolis 1.410 Dai yang siap membina masyarakat selama bulan ramadhan. dan penyaluran 15 motor dakwah untuk para dai di seluruh Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, BMH juga memberangkatkan 2 dai tangguh yang selama ini sudah mengabdikan dirinya untuk ikhlas membimbing dan menebarkan syiar islam ke masyarakat.

Imam Muslim, Manager Program BMH Jawa Timur mengungkapkan bahwa, selama bulan ramadhan 1440 H nanti BMH turut menebar para dai untuk mengisi berbagai aktifitas masyarakat terutama membina kajian dan tausiyah di bulan ramadhan.

“Ini sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para dai tangguh, jadi kita selalu support mereka dengan armada motor dai ini,”ungkap Muslim.

Salah satu penerima motor dai, Bukhori Muslim mengaku sangat senang

“Terima kasih atas semua support yang telah diberikan oleh Laznas BMH kepada kami. Semoga dengan adanya motor dai ini, kegiatan dakwah semakin banyak dikenal masyarakat,”Ungkap Bukhori, salah satu penerima motor dari BMH.

Mereka adalah para dai yang dikirim, menetap, melakukan pembinaan, membangun pendidikan, pemberdayaan dan syiar islam,”imbuh pria asli Ponorogo ini.

Selain itu, Laznas BMH juga memberangkatkan ibadah umroh kepada 2 dai tangguh, yaitu Ustadz Masduqi yang bertugas dakwah di daerah Mojokerto dan Ustadz Sugeng yang mendapat amanah dakwah di daerah Sidoarjo. (Mustofa)

Tips Meraih Paket Pahala Ramadhan ‘Unlimited’

Redaktur: Mazaya

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَّا الصَّوْمَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه مسلم

“Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah ta’ala berfirman: Kecuali amalan puasa. Amalan tersebut untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalas puasanya.” (Muslim)

(Jurnalislam.com)–Kebahagiaan tak terkira saat ramadhan mubarak penuh keagungan menyapa kita.

Bulan banjir keberkahan, ketaatan, puasa, jihad dan bulan Al-Quran. Allah ta’ala telah menistimewakan ramadhan dari bulan-bulan lainnya dengan menurunkan Al-Quran didalamnya.

Allah juga telah menjadikannya sebagai bulan paling utama untuk beribadah khususnya kewajiban puasa.

Banyak hadits mengungkap keutamaan puasa. Paling menarik adalah hadits qudsi yang dishahihkan oleh Imam Muslim rahimahullah di atas. Allah ta’ala berfirman: “Aku sendiri yang akan membalas puasanya.”

Redaksi hadits menunjukkan penggadaan amal pahala yang terus menerus berkembang tanpa batas terserah pada kehendak Allah. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menyebutkan pahala unlimited seperti pada firman-Nya:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (Az-Zumar: 10)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan puasa adalah kesabaran. Sedangkan sabar itu ada tiga macam yaitu sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar atas keinginan diri.

Seluruh macam kesabaran tersebut terkumpul pada puasa; sabar meninggalkan syahwat (makan, minum dan kemaluan), sabar meninggalkan maksiat dan sabar menjalankan ketataan.

Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar 10, Allah memberi pahala tanpa batas bagi orang yang berpuasa.

Pada asalnya, seseorang yang melakukan kebaikan Allah akan lipatgandakan pahalanya sebanyak 10 kali seperti dalam surat Al-An’am 160:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ

“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya.”

Ini adalah asal, setelah itu pahala berkembang sesuai dengan berbagai faktor seperti jenis amalanya, derajatnya, keutamaannya, waktu dan keikhlasan seseorang. Sebab itu Allah berfirman:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir (sanabil), pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.” (Al-Baqarah: 261)

Kebaikan dilipatgandakan menjadi 700 kelipatan dan Allah menambah kelipatannya lebih banyak dari itu sampai tak terhingga. Walhasil makna “Kecuali amalan puasa. Amalan tersebut untuk-Ku,” tidak ada yang mengetahui besarnya ganjaran puasa kecuali Allah. Allah akan melipatgandakannya tanpa batas.

Oleh: Agus Riyanto

Pelajar dan Elemen Komunitas Bandung Gelar Aksi Tolak RUU-PKS

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) masih menjadi kontroversi di tengah sebagian kalangan.

RUU ini dinilai bertentangan dengan nilai kebangsaan, budaya, dan Pancasila.

Baru-baru ini, para pelajar dari PII (Pelajar Islam Indonesia) dan elemen Gerakkan Peduli Perempuan (#GPP) menggelar aksi penolakan RUU P-KS.

“Kita harus bisa mengawal naskah akademik yang dibikin oleh pemerintah yang berupa RUU, yang disana terdapat ruh-ruh dalam bangunan yang berpengaruh pada payung hukum kedepannya,” kata Alni Nur Firani selaku Koordinator Lapangan Pelajar Putri di CFD Dago, Bandung.

Ketua Divisi Kajian Isu Strategis dan Ekternal Badan Otonom   PIIWati Jawa Barat ini menegaskan bahwa UU ini nantinya akan bermasalah dalam ranah filosofis.

“Kami sebagai pelajar Islam Indonesia yang mempunyai peran sebagai sebagai entitas sosial, juga atas dasar tujuan kami dalam kesempurnaan pendidikkan dan kebudayaan yang sesuai ajaran agama,” tambahnya.

Kebudayaan, menurut para peserta aksi menjadi sangat penting karena terkait dengan pendidikan.

“Pastinya akan berpengaruh pada pendidikkan yang akan dirasakan oleh pelajar-pelajar,”ungkapnya.

Ia mengajak seluruh wanita Indonesia untuk menolak keras budaya yang bertentangan dengan Pancasila yang secara nyata ada dalam RUU ini, seperti misalnya terkait perzinaan dan sebagainya.

Gerakkan Peduli Perempuan  #GPP, adalah gabungan elemen masyarakat dan organisasi seperti : ITJ Bandung, Kammi Kab. Bandung, PIIWati Jawa Barat, PIIWati Kota Bandung, PIIWati Kab. Bandung, SPJ Bandung, Kammi Bandung, Kammi Sumedang, Al Fath Universitas Telkom, FSLDK Baraya, Gamais ITB, dan Keluarga Muslim Itenas.

Reporter : Erlin Fatinah Haniyyah

Anggota Komisi I DPR: Seharusnya TNI Berani Tembak Kapal Vietnam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Viralnya cuplikan video insiden antara kapal berbendera Vietnam menabrak lambung kapal TNI AL KRI Tjiptadi-381 yang sedang patroli menangkap kapal illegal fishing di Natuna Utara, beredar di media sosial.

Anggota Komisi I DPR DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, seharusnya kapal TNI AL KRI Tjiptadi-381 berani bersikap dengan kondisi seperti itu.

Bahkan, Tamliha menyarankan TNI AL menembak kapal Vietnam tersebut sebagai peringatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

“Kapal dari Vietnam tersebut semestinya ditembak saja,” tegas Tamliha kepada melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Senin (29/04/2019).

Menurut Tamliha, diperlukannya sikap keras dari KRI Tjiptadi-381 karena kapal pengawas perikanan Vietnam itu juga memprovokasi kapal TNI AL.

Hal itu karena TNI telah menangkap kapal Vietnam BD 979 yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, tegas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, tidak ada cara lain selain ditembak.

Tujuannya, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Sehingga, antara negara saling menghormati kedaulatan wilayah.

“Setiap kapal apapun yang menabrak kapal AL tidak ada cara selain ditembak,” tandas Tamliha.

Sebelumnya, viral video yang memperlihatkan KRI Tjiptadi-381, ditabrak oleh kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, beredar di media sosial.

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Yudo Margono mengatakan, kejadian itu bermula saat KRI Tjiptadi-381 melakukan penegakan hukum terhadap kapal ikan Vietnam BD 979 yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Insiden itu dilaporkan terjadi di perairan Indonesia tepatnya di Laut Natuna Utara pada Sabtu (27/4) pukul 14.45 WIB. Yudo Margono mengungkapkan, pihak Vietnam juga mengklaim perairan tersebut adalah wilayah miliknya

Insiden Kapal Vietnam Ganggu TNI, Kemenlu Diminta Tegur Keras Pemerintah Vietnam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi ikut bersuara terkait ditabraknya Kapal TNI AL KRI Tjiptadi-381 oleh kapal pengawas ikan Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI harus memberi teguran keras kepada pemerintah Vietnam agar menghormati hubungan bilateral antara negara.

Jika mereka tidak menghormati kesepakatan, khususnya wilayah perairan perbatasan, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia sebaiknya dipulangkan saja ke negaranya.

“Betul, kemenlu RI perlu memberikan sinyalemen ‘keras’ kepada Vietnam, baik dalam bentuk teguran kepada kedubes Vietnam di Jakarta, untuk menjelaskan insiden ini, sampai persona non grata-kan (Dubes Vietnam dipulangkan ke negaranya),” kata Bobby kepada Jurnalislam.com, Senin (29/04/2019).

Menurut Bobby, tindakan kapal ikan asing berbendera Vietnam bernomor lambung BD 979, jelas memasuki teritori laut Indonesia.

Dan, diduga kapal tersebut mencuri ikan di perairan Indonesia.

Selain itu, lanjut Bobby, masuknya kapal Vietnam ke perairan Indonesia menandakan bahwa negara itu tidak menghormati kerjasama yang sudah disepakati.

Khususnya perjanjian antar kepala negara yakni Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyễn Xuân Phúc beberapa waktu silam di Nusa Dua, Bali.

“Jelas Vietnam ‘mengingkari’ salah satu dari 6 poin kerjasama bilateral yang disepakati di Nusa Bua (Bali), yang merupakan lanjutan pertemuan Presiden Jokowi dan PM Xuan Puc, yaitu poin 5 mengimplementasikan UU Illegal Fishing,” jelas Bobby.

Politikus Partai Golkar ini juga ini juga menuding, selama ini, Vietnam sudah banyak menghampat ekspor Indonesia, baik dari industri otomotif sampai alat kesehatan (Alkes).

“Padahal secara politis RI turut membela Vietnam dalam konflik dengan RRT (Tiongkok),” tegas Bobby.

Aksi kapal Coast Guard Vietnam yang memprovokasi TNI AL KRI Tjiptadi-38, bagi Bobby, menjadi “puncak” kesabaran Indonesia atas tindakan-tindakan Vietnam. Indonesia harus bersikap teras terkait dengan mempertahankan wilayah.