‘Bencana’ Kabut Asap Akibat Pemerintah Memberi Izin Pengelolaan Hutan kepada Pihak Swasta

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Diberikannya ruang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk mengelola hutan produtif adalah salah satu penyebab utama maraknya pembakaran hutan yang menyebabkan bencana kabut asap di pulau Kalimantan dan Sumatera. Pandangan tersebut ditegaskan oleh pengamat sosial politik Jambi, Makmun Wahid S.IP, MA saat dimintai tanggapannya terkait 'bencana' kabut asap di kotanya.

"Jadi semenjak era desentralisasi, semua daerah seolah-olah berlomba untuk meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah-red)-nya. Salah satunya lewat izin pengelolaan hutan. Diberikannya ruang seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk mengelola hutan produktif yang menjadi lahan industri, saya kira itu menjadi penyebab maraknya pembakaran lahan akhir-akhir ini," ujar pria alumni UGM itu kepada Jurniscom melalui sambungan telepon, Sabtu (10/10/2015).

Penyerapan PAD sebesar-besarnya memang untuk kesejahteraan daerah tersebut. Namun, menurutnya, kesejahteraan itu jangan hanya dilihat dari pencapaian yang bersifat materil saja. 

"Kita perlu mempertimbangkan ulang arti dari kesejahteraan itu sendiri. Niatan pemerintah soal penyerapan PAD sebesar-besarnya itu kan ujungnya kesejahteraan. Cuma kalau tidak mempertimbangkan aspek-aspek ramah lingkungan, itu kan menjadi persoalan baru. Jadi, persoalan kesejahteraan gak bisa cuma dilihat dari capaian-capaian yang bersifat materil. Tetapi juga bicara soal kebahagiaan kebebasan, dalam hal ini kebahagiaan dan kebebasan masyarakat dalam menghirup udara segar," lanjutnya.

Makmun yang saat ini tinggal di Jambi kota, merasakan langsung dampak dari kabut asap yang dalam dua bulan terakhir menyelimuti sebagian besar wilayah Kalimantan. Ia mengaku harus melakukan perjalanan ke Palembang untuk bisa berpergian menggunakan pesawat.

"Kita butuh waktu 5 jam perjalanan ke Palembang. Udah lebih satu bulan juga anak sekolah diliburkan. Tapi kemarin udah agak mendingan, karena ada turun hujan," ujar Makmun.

Reporter : Irfan | Editor : Ally | Jurniscom

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.