Penulis: Admin

Pembukaan Muktamar III Wahdah Islamiyah: Imam Masjidil Haram Wisuda 180 Penghafal Al Quran

Penghafal Al Quran Diwisuda dalam pembukaan Muktamar III Wahdah Islamiyah di Masjid Istiqlal, Ahad (17/7/2016)
Penghafal Al Quran Diwisuda dalam pembukaan Muktamar III Wahdah Islamiyah di Masjid Istiqlal, Ahad (17/7/2016)

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Muktamar III Wahdah Islamiyah (WI) di Jakarta dibuka di Masjid Istiqlal, Ahad (17/7/2016). Acara pembukaan muktamar sendiri, dirangkaikan dengan wisuda penghafal Alquran oleh Imam Masjidil Haram, Syekh Dr Hasan Abdul Hamid Bukhari. Acara wisuda ini merupakan bagian tak terpisahkan dari salah satu program unggulan Wahdah Islamiyah, Satu Rumah Satu Hafizh.

Program Satu Rumah Satu Hafizh ini diluncurkan pertama kali tahun 2010, dan ini kali pertama para peserta diwisuda. Diantara peserta program yang turut diwisuda adalah Muhammad Fahrun Syihab (19), yang bukan hanya menyelesaikan hafalan Alqurannya 30 Juz, bahkan menoreh prestasi di kancah Internasional. Ananda Fahrun berhasil menjuarai Musabaqah Tahfizh Al-Quran tingkat Internasional dalam arena Kompetisi Al-Quran Internasional Taj al-Waqar di Malaysia (2016). Peserta yang lain adalah Usamah bin Saiful Yusuf (14) yang mewakili Wahdah Islamiyah Cabang Riyadh, dan menjuarai kompetisi Musabaqah Ahsan at-Tilawah di Riyadh, Saudi Arabia.
Dan program unggulan ini, merupakan bagian dari upaya Wahdah Islamiyah mewujudkan cita-cita besar mereka yang tertera dalam tema muktamar kali ini “Mewujudkan Indonesia Damai dan Berperadaban dengan Islam yang Wasathiyah.” Wasathiyah adalah serapan dari bahasa Arab, yang berarti pertengahan. Konsep ‘pertengahan’ ini, dalam kacamata Wahdah Islamiyah, sangat penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah.
Diantara contoh terbaik wasathiyah itu, ketika tiga orang sahabat Rasul, ada diantara mereka yang tidak mau menikah, tidak mau berbuka (puasa), dan tidak mau beristirahat semalam suntuk. Mereka hanya memiliki keinginan baik yang ‘polos’: beribadah (mahdhah/vertikal) saja. Maka Rasulullah meluruskan konsep itu, dan mengenalkan konsep yang wasathiyah (pertengahan) terkait ibadah tersebut.
Karena itu, wasathiyah hakikatnya bukan pertengahan antara baik dan buruk, atau antara salah dan benar. Tapi wasathiyah adalah pertengahan antara dua sikap, perilaku, dan atau pemahaman ekstrem yang keduanya keliru dan bermasalah. Wasathiyah juga pertengahan antara perilaku yang berlebih-lebihan dan perilaku memudah-memudahkan.
Melalui muktamar ini pula, Wahdah Islamiyah bertekad menjadi ormas Islam nasional yang tersebar di seluruh tanah air, yang turut memberi kontribusi secara maksimal dalam penyelesaian sejumlah masalah nasional, berupa ide-ide dan konsep yang sangat dibutuhkan umat dan bangsa, serta turut andil dan berperan serta dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kemanusiaan.
Muktamar Wahdah Islamiyah kali ini dihadiri sekira 2500 peserta, yang berasal dari 131 DPD Wahdah Islamiyah yang tersebar di seluruh propinsi se-Indonesia. Momentum muktamar ini juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda lainnya, seperti Daurah Nasional serta kegiatan Bazaar dan Pameran.
Kontributor: sy_li | Editor: Ally Muhammad Abduh

Gelar Tarian Striptis, Ormas Islam Gruduk RM Social Kitchen Solo

LUIS Menunjukkan Bukti Foto Adanya Gelaran Tarian Bugil di RM Social Kitchen Solo, Ahad (17/7/2016)
LUIS Menunjukkan Bukti Foto Adanya Gelaran Tarian Bugil di RM Social Kitchen Solo, Ahad (17/7/2016)

SOLO (Jurnalislam.com) – Sejumlah ormas Islam di Solo siang ini, Ahad (17/7/2016) mendatangi rumah makan Social Kitchen di Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Kedatangan mereka untuk mengklarifikasi aduan masyarakat pada hari Jumat (15/7/2016) terkait adanya tarian Striptis di tempat tersebut.

Berdasarkan data yang diterima LUIS dari warga, ada bukti foto 3 wanita mengenakan pakaian dalam serta baju tipis transparan. Pengunjung harus membayar harga tiket masuk Rp 80.000,00 dan saweran minimal Rp 50.000,00. Acara tersebut diadakan pada hari-hari tertentu mulai pukul 22.00 – 02.45 WIB.

Puluhan orang dari Laskar Umat Islam Surakarta ( LUIS), Jamaah Ansharus Syariah (JAS), Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM) dan Brigade Al Ishlah diterima Junaidi selaku Manager dan Kuswantoro selaku Personalia Social Kitchen. Audiesi itu juga dihadiri Kapolsek Banjarsari Kompol Wawan dan Agus Siswantoro dari Satpol PP.

Dalam kesempatan itu, Manager Social Kitchen Junaidi meminta maaf kepada umat Islam. Junaidi mengakui pihaknya menggelar acara Dance dalam 4 bulan terakhir.

“Atas nama managemen kami minta maaf dan berjanji ada perbaikan untuk dimasa yang akan datang,” ucap Junaidi.

Sementara itu perwakilan Satpol PP, Agus mengancam akan menutup Social Kitchen jika melanggar izin dan tetap menggelar acara serupa.

“Social Kitchen hanya mendapat ijin rumah makan dan ijin jual miras kadar tertentu. Sedangkan laporan LUIS sudah kategori tarian setengah telanjang tidak ada ijin bahkan itu dilarang, Senin besok surat pernyataan harus sudah sampai ke meja Walikota,” tegas Agus.

Kapolsek Banjarsari, Kompol Wawan menghimbau agar semua pihak menghormati hukum dan norma agama serta tidak tergesa-gesa dalam bertindak.

Sementara itu Yusuf Suparno selaku Sekretaris LUIS merasa kecewa karena dari dari pihak Social Kitchen terkesan tidak serius menerima kunjungan ormas Islam. Yusuf juga menyampaikan jangan sampai ijin rumah makan disalahgunakan untuk tarian setengah Bugil.

“Kepada Walikota Solo untuk menutup Social Kitchen jika di kemudian hari menyalahgunakan izin untuk hal-hal yang dilarang baik menurut hukum positif maupun norma agama,” tegasnya.

LUIS juga mendesak kepada Kapolsek Banjarsari agar menindak siapapun yang melanggarUndang-undang pornografi/pornoaksi.

Reporter: Dyo | Editor: Ally Muhammad Abduh

Salim A.Fillah: Tanamkan Cita-cita Menjadi Pelayan di Rumah Allah Sejak Dini

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Ustadz Salim A.Fillah mengisi tabligh akbar di Pondok Pesantren Imam Syuhodo, Blimbing, Polokarto, Sukoharjo, Jum’at (15/7/2016). Tabligh Akbar bertema “Menapaki Jalan Surga Bersama Keluarga” itu dihadiri oleh ribuan jamaah.

Dalam paparannya, ustadz muda itu mengutip surat An Nisa’ ayat 9. “Dan hendaklah takut, orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka, generasi berikutnya dalam keadaan lemah dan senantiasa mereka khawatirkan keadaannya. Dan bertaqwa kepada Allah dan berucap dengan perkataan yang lurus,” ucap penulis buku-buku best seller Jogja tersebut.

Ustad salim A.Fillah tidak menjelaskan tentang taqwa, sebab menurutnya sudah dijelaskan selama bulan Ramadhan. Di hadapan 1500 jama’ah, ia mengulas tentang berucap dengan perkataan yang lurus.

“Dan hendaklah dalam satu keluarga ditegakkan satu qoul, satu perkataan yang bersih, yang lurus, yang lempang. Siapa contoh dari Allah sebagai penegak qoulan syadiida itu? Banyak di dalam Al Qur’anul karim ada Nuh, ada Ibrahim, keluarga Imron, dan banyak lagi,” kata pemeran Kyai Gufron tersebut.

Ustadz Salim A.Fillah kemudian mengajak agar para menanamkan sifat pejuang sejak anak masih di dalam kandungan. Hal ini dianjurkan dalam Al Qur’an bahkan hanya satu bahwa istri Imron mencita-citakan anaknya dalam kandungan sebagai pelayan di rumah Allah (masjid).

“Jadi cita-cita takmir masjid itu nomor satu pak, yang lain sampingan. Pekerjaan kami di Jogokaryan selalu ditanamkan sesepuh jadi takmir masjid itu utama, sementara jadi walikota itu sampingan, jadi camat sampingan, jadi presiden itu sambilan. Nah program kita kedepan salah satunya melahirkan pemimpin dari masjid, yang penting takmir dulu kemudian terpilih jadi presiden itu nasib,” ujarnya.

Menurut ustadz Salim A.Fillah semua harus bermula dari keluarga, bahkan menurutnya, Rasul mengatakan keluarga pejuang adalah khoirukum, khoirukum li ahlih, yang terbaik diantara kalian (pejuang) pasti yang terbaik diantara kalian terhadap keluarganya. Kemudian ustadz Salim berkisah riwayat Aisyah ra. pada peristiwa Rosul sholat malam.

“Ketika Aisyah diminta untuk berkisah kesan terhadap Rasul, dirinya sempat menangis. Bunda Aisyah mengatakan dengan terisak, sungguh semua urusannya itu menakjubkan. Pernah suatu malam Rasul berada bersamaku, kulit kami telah menyatu, tetapi kemudian beliau Rosul saw berbisik ditelingaku wahai aisy, apakah engkau ridho jika malam ini aku pergunakan untuk beribadah kepada Robku. Aisyah mengatakan wahai suamiku aku suka sekali jika engkau berada disisiku namun aku juga suka jika engkau beribadah kepada Robku,” kisahnya.

Ustadz Salim menyoroti bahwa Rasul yang dijamin Surga, pada malam tersebut sholat hingga kakinya bengkak. Baginya kisah ini sangat berkesan karena Rasul saja mau sholat tahajud pun minta ijin istrinya.

“Pak, siapa yang pergi mancing tidak pamit? Subhanallah ini mau tahajud minta ijin, tabarak, khoirukm khirkum li ahlih, bahkan Rosul mau masuk rumah pun siwak. Anas Radiallahuan mengatakan tidak pernah Rosul masuk kerumah kecuali dirinya bersiwak dahulu,” tegasnya.

Reporter: Dyo | Editor: Ally Muhammad Abduh

DPP Hidayatullah Kecam Upaya Kudeta Terhadap Pemerintahan Turki

kudeta turkiJAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah mengecam upaya kudeta sekelompok kecil militer Turki terhadap pemerintahan Erdogan.

“Hidayatullah dan masyarakat Indonesia yang menda’wahkan Tauhid, ketaqwaan, dan perdamaian di tanah air tercinta dan di seluruh bumi Allah, mengutuk makar yang dilakukan oleh kelompok politik dan bersenjata terhadap pemimpin dan rakyat Turki,” kata Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Sabtu (16/7/2016).

DPP Hidayatullah juga menilai, makar terhadap pemimpin dan rakyat Turki adalah makar terhadap kebaikan da’wah Islam yang sedang berkembang pesat di negeri Muslim tersebut. Selain itu, kudeta tersebut merupakan makar terhadap kepemimpinan yang sah yang telah dipilih sendiri oleh rakyat Turki melalui konstitusi dan sistem yang mereka sepakati bersama sebagai jalan politik dan kenegaraan.

Menurut DPP Hidayatullah, Turki sebagai negara berkomitmen untuk perlindungan negara-negara tertindas dan negara penyebar kedamaian tidak patut dikudeta seperti ini.

“Makar ini adalah makar terhadap perlindungan yang telah diberikan oleh kepemimpinan Turki kepada para pengungsi yang tertindas dari berbagai negara, khususnya lebih dari 2 juta rakyat Suriah,” tegasnya.

Lebih jauh, makar tersebut adalah makar terhadap perjuangan pemimpin Turki dalam bentuk inisiatif perdamaian di berbagai kawasan konflik dunia, termasuk di Palestina, Myanmar dan Filipina.

“Makar ini adalah makar terhadap inisiatif dialog dan diplomasi yang lebih manusiawi dan beradab yang dikembangkan oleh kepemimpinan Turki, menuju tata masyarakat dunia yang lebih adil baik di Perserikatan Bangsa-bangsa maupun di berbagai organisasi dunia lain,” terangnya.

Terakhir, DPP Hidayatullah mendoakan kepada Turki dan Rakyatnya agar Istiqomah menegakan syariat Islam.

“Semoga Allah menguatkan dan mengistiqamahkan seluruh kebaikan Al-Islam yang sedang diperjuangkan oleh rakyat Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan,” pungkasnya.

Kudeta yang dikabarkan didalangi oleh Fethullah Gulen itu berhasil digagalkan dalam waktu 5 jam. 50 tentara pendukung kudeta ditangkap. Erdogan juga telah memerintahkan untuk menangkap dalang kudeta tersebut.

Reporter: Muhammad Fajar | Editor: Ally Muhammad Abduh

Fatayat NU Situbondo Dukung Pemkab Cegah Arus Balik PSK ke Situbondo

prostitusiSITUBONDO (Jurnalislam.com) – Ketua PC Fatayat NU Situbondo, Zainiye, mendukung Langkah Satpol PP melakukan pencegahaan arus balik PSK ke sejumlah eks lokalisasi di kota santri Situbondo.

Wanita yang juga menjabat wakil ketua DPRD Situbondo ini mengapresiasi keseriusan Satpol PP menegakan Perda larangan pelacuran.

“Saat ini memang jadi momentum Satpol PP menegakan Perda Nomor 27 tahun 2004” katanya dilansir bhasafm.com, Jum’at 15/07/2016

Sejak Jum’at (15/07/2016) upaya Satpol PP Situbondo mengantisipasi arus balik PSK dengan melakukan penjagaan di dua eks lokalisasi yang ada di Gunung Sampan, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, dan di Bandengan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Namun upaya itu mengalami penolakan oknum warga eks lokalisai dengan dalih tidak nyaman atas penjagaan tersebut.

Kasatpol PP Agung Wintoro, mengaku akan melakukan penjagaan di eks lokalisasi selama 24 jam. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi arus balik PSK kembali menjalankan bisnis maksiat tersebut.

Adapun Kris (32) perwakilan warga Kotakan yang dekat dengan eks lokalisasi mengatakan dirinya sangat senang bila pemerintah mau mendengar seruan masyarakat atas penutupan tempat pelacuran di Gunung sampan.

“Kami atas nama warga Kotakan sangat setuju atas upaya pencegahan ini , tetapi saya berharap agar pemkab situbondo tidak tanggung, Pemkab harus total memberantas tempat pelacuran yang ada di kabupaten Situbondo yang selama ini sangat meresahkan warga ” tegas Kris.

Reporter: Budi | Editor: Ally Muhammad Abduh

Kecerdasan Prosedur dalam Penanggulangan Terorisme PR Kapolri Baru

Koordinator KontraS, Hariz Azhar dalam Siaran Pers Pembentukan Tim Evaluasi Kasus Terorisme di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Jumat (15/7/2016)
Koordinator KontraS, Hariz Azhar dalam Siaran Pers Pembentukan Tim Evaluasi Kasus Terorisme di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Jumat (15/7/2016)

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menanggapi agenda Kapolri Tito Karnavian yang akan mengintensifkan operasi penanggulangan terorisme. Menurut Haris, Kapolri jangan hanya terpaku pada hasil yang dicapai dan melalaikan kecerdasan prosedur.

“Dia harus cerdas, kecerdasan prosedur penanggulangan terorisme itu indikasinya adalah soal penghormatan kepada Hak Asasi Manusia, dan itu tidak salah. Karena Hak Asasi Manusia memiliki akar protitutif pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada pada aturan-aturan hukum,” terang Haris kata Hafidz dalam siaran pers pembentukan Tim Evaluasi Kasus Terorisme di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta Pusat, Jum’at (15/7/2016).

Haris mengatakan, Polri juga harus melakukan reformasi profesionalisme serta evaluasi kesalahan-kesalahan Polri di masa lalu. Adanya Tim Evaluasi Penanganan Terorisme, menurut Haris adalah modal sangat yang besar untuk perbaikan Polri ke depan dan harus dijadikan sebagai aset bangsa.

“Karena kalau tidak dianggap seperti itu dan dimusuhi, saya pikir akan memelihara ruang ketertutupan. Ruang ketertutupan Densus misalnya, ruang ketertutupan penanggulangan terorisme misalnya. Maka problem-problem seperti Siyono dan korban lainnya saya khawatir masih akan terus bermunculan, dan polisi-polisi yang seharusnya bertanggung jawab akan tetap tunggang langang tanpa disentuh hukum,” tukas Haris.

Reporter: Irfan Yusuf | Editor: Ally Muhammad Abduh

Revisi UU Terorisme Masih Bermasalah, Pemerintah Jangan Tergesa-gesa

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas menilai teror bom yang terjadi belakangan ini dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mempercepat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Kami perihatin sekali ada bom di Sarina muncul adanya pernyataan revisi undang-undang terorisme. Setelah bom Mapolresta Solo ada juga statement seperti itu dari Mabes Polri dan sebagainya. Dari berbagai kasus bom yang terjadi ujung-ujungnya mendesak untuk dipercepat revisi undang-undang terorisme,” ungkap Busyro dalam siaran pers di Gedung PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Jum’at (15/7/2016).

Padahal, menurut dia, pasal-pasal dalam revisi undang-undang tersebut masih banyak yang bermasalah. Menurutnya, masih banyak pasal yang mengancam sistem demokrasi itu sendiri.

“Pasal-pasalnya dalam revisi undang-undang terorisme, banyak pasal-pasal yang mengancam pada demokrasi. Pengancaman pada demokrasi itu pengancaman pada prinsip-prinsip negara hukum, yang seharusnya negara hukum itu harus dihormati oleh semua pihak termasuk aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi,” terang Busyro.

Ia pun mempertanyakan ketergesa-gesaan pemerintah untuk mengesahkan revisi undang-undang terorisme.

“Kalau benar seperti itu ada sesuatu yang ingin berjalan tergesa-gesa, ada apa dibalik ketergesaan itu? Padahal kita umat beragama, ada nasihat agama sifat tergesa-gesa itu adalah sifat setan. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari setan itu,” pungkasnya.

Reporter: Irfan Yusuf | Editor: Ally Muhammad Abduh

Tim Evaluasi Dibentuk Agar Informasi Kasus Terorisme Tidak Dimonopoli

Komisioner Komnas HAM, Hafidz Abbas dalam Siaran Pers Pembentukan Tim Evaluasi Kasus Terorisme di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta Pusat, Jum'at (15/7/2016)
Komisioner Komnas HAM, Hafidz Abbas dalam Siaran Pers Pembentukan Tim Evaluasi Kasus Terorisme di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta Pusat, Jum’at (15/7/2016)

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisioner Komnas HAM, Hafidz Abbas menilai pernyataan Kepala BNPT Tito Karnavian terkait Nur Rohman sudah menjadi buronan sejak tahun 2000 adalah hal yang janggal. Sebab, berdasarkan data kelahiran yang tersebar ke publik, pelaku bom Mapolresta Solo itu lahir pada tanggal 1 November 1985.

“Kalau tahun 2000 beliau (Nur Rohman-red) baru 14 tahun 1 bulan. Jadi kalau masuk SD 7 tahun beliau baru kelas 6 atau kelas 1 SMP,” kata Hafidz dalam siaran pers pembentukan Tim Evaluasi Kasus Terorisme di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta Pusat, Jum’at (15/7/2016).

Baca juga: Komnas HAM Bentuk Tim Evaluasi Kasus Terorisme

Menurut Hafidz, dalam usia belasan tahun seseorang belum bisa berpikir di luar kepentingan diri dan di lingkungannya.

“Dalam literatur-literatur Islamiyah kita tahu betul pada usia itu dia belum mampu menganalisa jaringan global dan belum ada idealisme, dengan idenya untuk untuk berkorban segalanya. Biasanya idealisme semacam itu terbentuk pada usia-usia pendidikan tinggi,” terang Hafidz.

“Maka dari itu ada kecurigaan bahwa mungkin masyarakat perlu tahu apakah memang beliau betul-betul teroris pada waktu SD atau SMP,” tambahnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, adanya Tim Evaluasi Kasus Terorisme dipandang perlu untuk menghindari informasi yang dimonopoli oleh satu institusi saja.

“Karena kalau tidak ada institusi lain yang bisa melihat dari sisi lain maka informasi itu tidak kaya sehingga dimonopoli oleh satu institusi sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Sehingga masukan dari tim ini perlu untuk memperkaya jalan perubahan penanganan kasus terorisme itu,” pungkasnya.

Reporter: Irfan Yusuf | Editor: Ally Muhammad Abduh

Ahistoris, Muhammadiyah Sayangkan Keputusan Presiden Tunjuk Gories Mere Jadi Staf Khusus Intelijen

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dr Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dr Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Gories Mere sebagai Staff Khusus Bidang Intelijen juga disayangkan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Saya menyayangkan Presiden memutuskan mengangkat Staff Khusus bidang Intelijen yang mungkin juga akan mengurusi isu-isu terorisme,” katanya dalam siaran pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Dahnil menilai Presiden Jokowi mengabaikan rekam jejak Gories Mere pengakatan Gories sebagai Staff Khusus Presiden merupakan sebuah ahistoris.

“Keputusan Jokowi mengangkat Goris Mere menurut kami ahistoris, mengabaikan rekam jejak yang bersangkutan. Publik yang hafal betul dengan rekam jejak yang bersangkutan di masa lalu saya pikir pasti memberikan perhatian khusus terhadap Gories,” terang Dahnil.

Reporter: Irfan Yusuf | Editor: Ally Muhammad Abduh

Komnas HAM Bentuk Tim Evaluasi Penanganan Kasus Terorisme

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia resmi membentuk Tim Evaluasi Pemberantasan Terorisme di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sejumlah ormas Islam di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016)

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) resmi membentuk Tim Evaluasi Pemberantasan Terorisme. Tim yang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini akan memberikan evaluasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88.

“Tujuan dibentuknya tim ini untuk memberikan evaluasi terhadap praktek pemberantasan terorisme oleh pemerintah yang selama ini dilakukan oleh Polri terutama densus 88 dan BNPT apakah sudah on the track atau belum,” ungkap Komisioner Komnas HAM Hafidz Abbas di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta Pusat, Jumat (15/07/2016).

Hafidz Abbas menilai penanganan kasus terorisme harus sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan moralitas hukum, prinsip-prinsip penegakan Hak Asai Manusia, kejujuran dan transparansi.

“Kejujuran dan transparansi menjadi dua hal yang penting dalam penegakan hukum, karena tanpa dua unsur ini, penegakan hukum itu bisa dimanipulasi,” ujar Hafidz.

Tim tersebut nantinya akan melakukan pengawasan dengan cara melakukan kajian yang komprehensif, detail, serta berdasarkan kajian akademis.

“Dengan demikian, penanganan terorisme ke depan tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan,” lanjutnya.

Anggota Tim Evaluasi Penanganan Terorisme sendiri terdiri dari 13 tokoh, yakni M Busyro Muqoddas, Bambang Widodo Umar, KH Salahuddin Wahid, Trisno Raharjo, Ray Rangkuti, Dahnil Anzar Simanjuntak, Haris Azhar, Siane Indriani, Hafid Abbas, Manager Nasution, Franz Magnis Suzeno, Magdalena Sitorus, dan Todung Mulya Lubis.

Reporter: Irfan Yusuf | Editor: Ally Muhammad Abduh