Bersama Satpol PP dan Polres, Almumtaz Tasikmalaya Gelar Monitoring Penyakit Masyarakat

TASIKMALAYA(Jurnalslam.com)—Elemen masyaakat muslim yang tergabung dalamAliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) bersama Satpol PP, Polres Tasikmalaya, santri dan ormas Islam melakukan monitoring dan sosialisasi cipta kondisi menjelang akhir tahun.

Acara digelar Kamis 22 Desember 2022. Dalam monitoring tersebut, terdapat bebera minuman keras yang disita pada wilayah karaoke Classic dan pusat perbelanjaan Asia Plaza. Terdapat juga 29 orang diamankan terkait dugaan prostitusi pasangan tanpa nikah berusia 20-an tahun di beberapa wilayah.

Melihat hal tersebut, Almumtaz  mendorong pemerintah untuk segera mencabut izin dan atau menutup perusahan penyelenggaran hiburan dan pengusaha rumah kontrakan yang melakukan pelanggaran berat.

“ Mengajak masyarakat agar lebih ketat menjaga lingkungannya dari berbagai penyakit masyarakat.Mengajak para orangtua agar lebih ketat menjaga pergaulan anak-anaknya,” dalam keterangan Almumtaz

 

 

Menteri Keuangan Siapkan Kebijakan Perkuat Industri Halal

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Indonesia saat ini memiliki tiga kawasan industri halal (KIH). Kendati telah berdiri selama beberapa tahun, tingkat keterisian dari ketiga KIH tersebut masih belum optimal.

“Kita terus membahas kendala-kendala yang dihadapi [KIH], pertama, supaya para pengusaha masuk ke dalam kawasan industri halal. Oleh karena itu, sedang dilakukan penelitian, upaya-upaya apa, kendala apa, antara lain yang bersifat insentif, baik itu fiskal maupun non fiskal,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan pers usai memimpin Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di Istana Wakil Presiden, pada Selasa (20/12/2022).

Menanggapai pertanyaan yang sama tentang KIH, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam keterangan persnya, insentif yang telah disiapkan Pemerintah untuk menarik investor ke KIH bukan hanya dari sisi kebijakan fiskal, tetapi juga dari sisi non fiskal.

“Terutama di Bintan dan Kepri, sehingga bisa menjadi global hub dan meningkatkan value chain industri halal dunia,” ujar Menteri Sri Mulyani.

Sebelumnya dalam rapat, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat melaporkan, hingga Desember 2022, keterisian Modern Halal Valley Cikande sebesar 19%, Halal Industri Parks Sidoarjo 33,1%, dan Bintan Inti Halal Hub 4,7%.

“Diperlukan dukungan Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan integrasi industri dari hulu ke hilir di 3 KIH tersebut,” imbuh Taufik.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers usai rapat, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Ketua Dewan Komisaris OJK Mahendra Siregar, dan Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat

Perlu Langkah Konkret Wujudkan Indonesia Produsen Halal Global

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengingatkan kembali bahwa target Indonesia di tahun 2024 adalah menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret guna mewujudkan cita-cita besar tersebut.

Hal ini disampaikan Wapres pagi ini saat memimpin Rapat Pleno III Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Wapres Jl. Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

“Hari ini fokus kita adalah mengevaluasi perkembangan capaian hingga akhir 2022, dan menentukan langkah-langkah percepatan,” tutur Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua Harian KNEKS.

“Saat ini menjadi waktu yang sangat baik untuk mewujudkan visi dimaksud, diantaranya membuka lebih banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan yang diharapkan memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Wapres pun mengingatkan bahwa pada Rapat Pleno, 20 Mei 2022 lalu, ia memberikan arahan yang mencakup beberapa hal seperti pengembangan industri halal dan optimalisasi KIH, penyusunan data ekonomi syariah, penguatan proses bisnis sertifikasi halal, percepatan sertifikasi halal UMK, akselerasi pengembangan bisnis syariah, dan pembentukan KDEKS.

“Saya juga menekankan bahwa tugas ini adalah tugas bersama. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dan bekerja lebih cepat mendukung penuh program-program yang dirancang,” urainya.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, keberhasilan dalam menjadikan Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024 akan memberi banyak dampak positif bagi negara dan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

“Perwujudan visi Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia dapat mendorong industri ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru ekonomi Indonesia di tingkat domestik maupun global,” papar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres memberi arahan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar dapat secara konsisten bersinergi dan berkolaborasi, baik antar kementerian/lembaga/instansi, para anggota KNEKS maupun non-anggota KNEKS, untuk mewujudkan akselerasi pengembangan ekonomi syariah serta mewujudkan visi Indonesia di 2024, yang bersifat multidimensi ini.

“Agar capaian-capaian dapat terus diakselerasi sehingga diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect),” imbau Wapres.

“Utamanya dalam membantu menghadapi tantangan ekonomi dunia pasca pandemi ini,” pungkasnya.

Rapat Pleno KNEKS ketiga yang dipimpin langsung Wapres ini dihadiri oleh 16 pimpinan kementerian/lembaga/instansi Anggota KNEKS secara luring, serta peserta lain secara daring.

Tampak hadir pada Rapat Pleno kali ini diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Kadin, Kepala BPJPH M.Aqil Irham, dan Plt Kepala Sekretariat  KNEKS Oza Olavia.

Sementara Wapres di dampingi oleh; Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim dan Arif Marbun serta Tim Ahli Wapres Iggi Haruman.

Calon Panglima TNI Sambangi Kantor MUI, Resmikan Buku Doa Prajurit TNI

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut kedatangan Calon Panglima TNI yang juga Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono ke Kantor (MUI) Pusat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

Kedatangan calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andhika Perkasa ke kantor MUI itu dilakukan dalam rangka menjalin silaturahim dengan para pengurus teras MUI, sekaligus meresmikan Buku Doa Khusus Prajurit TNI AL yang digagas TNI Angkatan Laut bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kedatangannya disambut Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, Sekjen MUI KH Amirsyah Tambunan, serta segenap pengurus teras Dewan Pimpinan MUI.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud memberikan sambutan. Dia mengajak untuk menjaga integrasi nilai dan bisa menjawab bahwa negara kita sejatinya sudah sesuai dengan panduan agama.

“Apakah kita bernegara sesuai dengan agama kita? Banyak pertanyaan yang muncul di antara kalangan milenial. Maka itu harus kita jawab, kita telah memutuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila,” katanya.

Selain itu, Kiai Marsudi juga memberikan apresiasi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) yang telah menjalin kerja sama dengan MUI.

“Mudah-mudahan dalam kerja sama TNI AL dengan MUI ini bisa diteruskan Panglima TNI Republik Indonesia untuk menjaga NKRI ini. Dalam hal agama dan negara ini sangat penting bahwa nilai-nilai agama melalui Majelis Ulama Indonesia terus berupaya mengajarkan nilai terintegrasi ini,” ujarnya.

MUI memberikan buku doa khusus untuk prajurit TNI AL, buku doa tersebut diharapkan menjadi spirit untuk prajurit yang menjalankan tugas dalam menjaga NKRI.

“Alhamdulillah hari ini telah jadi buku saku doa untuk menjadi tetap semangat dan selamat menjadi Tentara Republik Indonesia dalam menjaga NKRI ini. Maka dengan doa-doa ini nantinya akan mempunyai spirit yang tinggi untuk melindungi negara ini. Dengan nilai ikhlas maka bisa juga dinilai sebuah jihad. Jika Indonesia ini utuh, damai dan tidak ada konflik tentunya para ustadz, kiai aman dalam berdakwah untuk menjaga keutuhan negara kita tercinta merupakan tanggung jawab kita,” kata Kiai Marsudi.

Sementara itu, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, dirinya selaku pimpinan TNI Angkatan Laut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para kiai dan ulama MUI atas dukungannya untuk memperkuat keimanan para prajurit TNI Angkatan Laut yang setiap hari bertugas di lapangan.

Hal ini dilakukan dengan membuatkan buku saku, yaitu Buku Doa Khusus Prajurit TNI AL yang dapat menjadi pegangan seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Yudo meyakini, Buku Doa Khusus Prajurit TNI AL itu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri seluruh prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya yang beragama Islam dalam menjalankan tugas di wilayah tugasnya masing-masing, khususnya yang bertugas di atas kapal perang Republik Indonesia atau KRI.

“Tentunya buku doa ini sangat penting bagi prajurit karena membutuhkan pegangan bagi prajurit dalam melaksanakan tugas, supaya mereka lebih mudah ketika doa apa yang akan dibaca ketika mereka menghadapi situasi dalam melaksanakan tugas, khususnya tugas di kapal perang, tugas di pasukan, maupun tugas di pulau terluar. Karena memang tugas TNI Angkatan Laut banyak di kapal perang, di pulau terluar juga, maupun di pasukan,” kata KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Yudo pun berharap, pembuatan buku doa khusus bagi prajurit TNI Angkatan Laut oleh MUI tersebut dapat meningkatkan keimanan serta menjadi pegangan bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Tadi saya liat banyak sekali doa-doa di situ, baik doa menghadapi musuh, doa ketika dikepung musuh, doa ketika naik kapal perang, doa ketika menghadapi situasi yang buruk di laut semuanya ada disitu,” ujarnya.

Sementara itu, KH M Cholil Nafis menyampaikan kegiatan ini memperkuat apa yang disampaikan para bapak bangsa Indonesia bahwa negara ini didirikan dua kekuatan besar, yaitu kekuatan nasionalisme dan kedua kekuatan religius atau keagamaan.
Dia juga meyakini buku kumpulan doa khusus para prajurit TNI AL itu dapat memperkuat keimanan prajurit TNI AL dalam bertugas, sehingga lebih manusiawi dan lebih bisa mengedepankan kemanusiaan dalam bertugas.

“Kami ingin prajurit kita yang setiap hari bertugas tidak hanya memiliki kemampuan atau skill pertahanan, tetapi kita juga ingin prajurit kita memiliki kekuatan yang mana dalam kondisi tertentu itu yang hanya bisa diubah hanya dengan doa. Setelah doa itu diserap, dia juga bisa punya rasa ketangguhan dan kekuatan,” kata Nafis. (mui)

 

Non-Muslim pun Rasakan Manfaat Ekonomi Syariah, Mengapa Kita Ragu?

Oleh: Mahladi Murni, Wakil Sekretaris Komisi Infokom MUI

Namanya Bu Susan. “Saya seorang non Muslim,” katanya pada Selasa siang, 13 Desember 2022, di salah satu ruang pertemuan di Hotel Le Meridian, Jakarta.

Di ruang itu berkumpul sekitar 30 utusan dari berbagai kementerian RI dan lembaga non pemerintah atas undangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Saya juga ikut dalam pertemuan tersebut mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Bu Susan melanjutkan ceritanya. “Awalnya saya tak tahu apa itu asuransi syariah, apa pula bank syariah,” jelasnya. Seseorang lalu datang menjelaskan kepadanya.

“It’s OK. Saya mulai tertarik,” jelas Bu Susan. Rupanya prinsip syariah mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Prinsip keadilan ini membuat siapa pun, termasuk non Muslim sekalipun, merasa aman bertransaksi.

“Saya mulai paham bahwa prinsip syariah itu menjauhkan orang dari unsur haram, zalim, riba, gharar (tipu-tipu), dan maysir (gambling). Semua unsur tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan,” cerita Bu Susan.

Lama-lama, Bu Susan tak sekadar tertarik, namun ikut serta menjadi bagian dari masyarakat yang menggunakan produk dan layanan ekonomi dan keuangan syariah. “Saya mengganti asuransi saya dari konvensional ke syariah,” jelasnya.

Belakangan, Bu Susan tak lagi sekadar pengguna, namun kerap mengajak rekan-rekannya sesama non-Muslim untuk ikut menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan syariah.

“Kita harus sepakat bahwa syariah itu bukan milik satu kelompok atau golongan saja. Syariah itu untuk semua orang,” jelas Bu Susan.

Saya tertarik dengan cerita Bu Susan. Tak banyak masyarakat Indonesia yang sadar seperti dia. Jangankan non-Muslim, pemeluk Islam sekali pun, belum tentu mengerti dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah.

Survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada 2021 menunjukkan tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah sebesar 20,1 persen. Padahal, jumlah pemeluk Islam di negara ini pada tahun tersebut sebesar 237,53 juta jiwa atau 86,9 persen dari total penduduk Indonesia (data dari Kementerian Dalam Negeri).

Dari angka-angka tersebut kita bisa menebak bahwa ada sekitar 60 persen masyarakat Muslim Indonesia yang belum paham dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Jika mereka diajak untuk bertransaksi dengan sistem ekonomi dan keuangan syariah barangkali mereka akan bertanya, “Saya dapat apa?”

Pertanyaan seperti itu sebetulnya lumrah dilontarkan masyarakat awam. Mereka masih berpikir tentang kehidupan di dunia. Belum berpikir jauh hingga kehidupan setelah mati.

Namun, bila melihat pemaparan Bu Susan di atas, maka jawaban atas pertanyaan seperti itu sebetulnya sudah clear. Wong masyarakat non Muslim saja telah merasakan keuntungan dari ber-ekonomi dan keuangan syariah. Apalagi masyarakat Muslim.

Akan tetapi, para ulama harus lebih giat mendakwahkan kepada masyarakat Muslim Indonesia bahwa penerapan syariah bukan sekadar persoalan “Saya dapat apa?”

Meskipun apa yang dirasakan Bu Susan sudah pasti dirasakan juga oleh kaum Muslim jika menggunakan prinsip syariah, namun yang lebih penting lagi adalah perasaan aman dari praktik-praktik yang membuat murka Tuhan. Sebab kelak masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan di dunia. Wallahu a’lam. (mui.or.id)

Pemerintah Optimis Indonesia Produsen Halal Nomor Wahid Tahun 2024

JAKARTA(Jurnalislam.com) —- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas optimis bahwa Indonesia akan menjadi produsen produk halal nomor satu di dunia pada 2024.

Hal ini disampaikan Gus Men, panggilan akrabnya, saat memberikan arahan sekaligus membuka Festival Halal Indonesia (FHI), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

“Saya optimis industri halal akan bergerak di Indonesia. Target 10 juta produk tersertifikasi halal tahun 2024 akan tercapai,” kata Gus Men.

“Ini menjadi tantangan bagi BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk mewujudkannya. Tahun 2024 target itu akan tercapai. Maka, ekosistem industri halal akan berkembang baik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” sambungnya.

Gus Men menyampaikan bahwa capaian yang sudah diraih BPJPH harus terus ditingkatkan, dan didorong dengan transformasi digital. Itu akan membantu mencapai target 10 juta produk tersertifikasi halal di tahun 2024.

“Kepala BPJPH harus dapat melihat kendala-kendala apa yang menghambat untuk mencapai target itu. Halal itu menyangkut tiga hal yakni, pemasok (Suplay), demand (pemintaan), dan pendukung. Nah, dalam hal ini, salahsatu pendukungnya adalah BPJPH,” tandas Gus Menteri.

“Kita tunggu inovasi-inovasi baru dari BPJPH. Selamat Ulang Tahun ke-5 kepada BPJPH. Semoga apa yang sudah dicapai BPJPH bisa membuat semakin semangat untuk melahirkan terobosan-terobosan baru di tahun-tahun mendatang,” tandas Gus Menteri.

Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Ihram menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 864.014 produk telah tersertifikasi halal atau rata-rata hampir 300 ribu produk tersertifikasi halal setiap tahunnya.

“Berbagai upaya kita kerahkan untuk meningkatkan capaian sertifikasi halal. Ini dilakukan untuk mencapai cita-cita agar Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu di dunia pada 2024,” kata Muhammad Aqil Ihram.

Muhammad Aqil Ihram menjelaskan bahwa FHI yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 Desember ini diisi berbagai kegiatan, di antaranya pendaftaran sertifikat halal gratis (SEHATI) secara langsung di booth BPJPH, launching konsorsium laboratorium halal, halal Indonesia award 2022, halal talkshow, pameran produk halal, dan lain-lain.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPPJH dan jajaran atas inisiasi festival halal hari ini.

“Digitalisasi menjadi hal yang krusial terhadap sertifikasi halal. Komisi VIII sebagai mitra Kementerian Agama, sangat mensupport program-program BPJPH,” kata Ashabul Kahfi.

Tampak hadir, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, staf khusus dan staf ahli Menteri Agama, pejabat eselon I, II Kementerian Agama, dan para Dubes perwakilan negara sahabat.

 

 

Unit P2AR DPD Muslimah WI Bulukumba Gandeng SDIT dalam Kemah Silaturahim Santri

BULUKUMBA (Jurnalislam.com)– Unit Pembinaan dan Pengembangan Anak dan Remaja (P2AR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muslimah Wahdah Islamiyah (WI) Daerah Bulukumba bekerja sama dengan SD Islam Terpadu WI, menyelenggarakan kegiatan Kemah Silaturahim Santri (KEMISTRI) yang bertajuk, “Enjoy the Camp with Qur’an”, Senin (12/12/2022).

Acara ini dibuka pada Sabtu, 10 Desember 2022 dan berlangsung selama 3 hari 2 malam di SDIT WI Bulukumba yang diikuti oleh 76 peserta.

Ustazah Nurmiati selaku ketua Unit P2AR DPD Muslimah WI Daerah Bulukumba dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan agenda ini adalah untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Qur’an sebagai pedoman hidup.

“Semoga dengan kegiatan ini, peserta bisa mencintai Al-Qur’an dan berkeinginan mempelajari serta mentadabburi Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam,” ungkapnya.

Lebih lanjut, guru kelas 4.A SDIT itu menambahkan, KEMISTRI hadir sebagai wadah silaturahim anak-anak muslimah Bulukumba, juga untuk mendorong agar mencoba hal-hal baru di lingkungan yang aman, supaya siap menghadapi tantangan zaman dan menjadi generasi mandiri, bertanggung jawab, tangguh serta memiliki sifat kepemimpinan yang maju dan kritis.

Agenda ini dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah SDIT WI Bulukumba Ustaz Jusman. Dalam sambutannya berharap agar ukhuwah peserta semakin erat bahkan setelah kegiatan.

“Kepsek ke depannya akan melaksanakan kegiatan Kemah Silaturahim Santri ini setiap semester, berharap setelah mengikuti kegiatan ukhuwah semakin erat dan tidak ada baku bombe’-bombe’,” harapnya.

Adapun rangkaian acara meliputi, Pembukaan dengan upacara Pramuka, kemudian ada games ta’aruf yang seru dan menyenangkan, nonton bareng movie Kisah Sahabiyah, tadarrus bersama, salat berjamaah, tadabur alam, materi Mengenal Fatimah binti Muhammad dan Pentingnya Menjadikan Al-Qur’an sebagai Pedoman Hidup, praktik membuat salad buah, serta lomba cipta puisi.

Berikut nama pemenang dari lomba cipta puisi:
Juara 1: Alya Zahirah
Juara 2: A. Aish Ainun Mahya
Juara 3: Aisyah Aila Azzahrah

Salah satu peserta, Kaila Nur Afifah ketika diwawancarai mengemukakan semoga bisa lebih mandiri, sebab dari yang sebelumnya malas bangun sudah bisa bangun sendiri.

Reporter: Rika Arlianti DM

Festival Halal Indonesia Digelar di Jakarta, UMK Bisa Sertifikasi Halal Gratis

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Festival Halal Indonesia (FHI), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Gelaran yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 BPJPH ini akan berlangsung mulai Rabu-Jumat, 14-16 Desember 2022.

“Festival Halal Indonesia ini akan menjadi momentum BPJPH untuk bertemu para mitra yang sudah mendukung dan berperan serta aktif dalam menumbuhkan ekosistem halal di Indonesia,” ungkap Kepala BPJPH M.Aqil Irham, di Jakarta, Sabtu (10/12/2022).

Serangkaian acara pun digelar untuk menyemarakkan Festival Halal Indonesia. “Saat Festival Halal Indonesia besok, akan kami buka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (Sehati),” imbuh Aqil Irham.

Aqil menerangkan, pendaftaran sertifikasi halal gratis ini berlaku bagi UMK yang memiliki kriteria pernyataan pelaku usaha (self declare).

Selain itu, akan dilakukan Launching Konsorsium Laboratorium Halal, talk show tentang jaminan produk halal, dan Halal Expo UMKM.

“Dalam FHI juga akan diberikan Halal Indonesia Award kepada mitra-mitra BPJPH,” papar Aqil.

“Jadi kami mengundang pelaku usaha UMK untuk memanfaatkan kesempatan di penghujung tahun ini. Silakan hadir di Festival Halal Indonesia, 14-16 Desember 2022, mulai pukul 10.00-21.00 WIB,” tutup Aqil.

Kemenag Undang Dewan Pers, Akan Susun Panduan Peliputan Konflik Keagamaan

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama (Kemenag) menyusun Pedoman Peliputan Konflik Keagamaan. Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengungkapkan penyusunan modul ini merupaka upaya agar insan media memiliki keberpihakan dan semangat bersama dalam menguatkan toleransi dan moderasi beragama.

Hal ini disampaikan Wibowo di hadapan puluhan jurnalis dan pranata humas Kemenag yang menghadiri Bedah Modul Pedoman Peliputan Media Toleran, di Bogor, Jawa Barat.

“Peliputan konflik keagamaan tidak mudah karena ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi jurnalis. Oleh karena itu, Kementerian Agama mencoba menyusun modul ini,” ujar Wibowo, Minggu (11/12/2022).

“Ini sekaligus menjadi sumbangsih Kemenag membantu Dewan Pers untuk memberikan panduan bagi media dalam meliput konflik keagamaan,” imbuhnya.

Pedoman ini, lanjut Wibowo, diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan dalam peliputan konflik keagamaan. “Modul ini tentunya belum sempurna. Oleh akrena itu, kami berharap hari ini rekan-rekan media dapat memberikan sumbang saran untuk menyempurnakannya,” papar Wibowo.

Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro yang hadir sebagai narasumber, mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemenag. “Peliputan masalah ini (konflik keagamaan) sangat menguji bagaimana kita harus bersikap, menguji independensi kita. Kami berterima kasih Kemenag telah menyusun panduan ini,” ujar Sapto.

Sementara, pemerhati sosial Savic Ali, yang juga hadir sebagai narasumber menyatakan peliputan konflik keagamaan perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya pemilihan sumber dan narasumber, perspektif HAM, serta pengetahuan jurnalis terhadap nilai-nilai lokal.

 

Ini Seruan MUI Jelang Tahun Politik 2024

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Jelang tahun politik pada 2024 mendatang, Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud mengingatkan agar nantinya MUI dapat menjadi pengontrol dan pengendali keadaan.

Hal tersebut disampaikan Kiai Marsudi saat mengisi Halaqah Mingguan Komisi Infokom MUI secara virtual pada Rabu (8/12/2022) malam.

“Kalau ada statement yang kira-kira berbahaya untuk bangsa dan negara, MUI harus maju. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan mengontrol apa yang akan terjadi,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut Kiai marsudi juga mengutip perkataan salah seorang politisi Inggris yang tertuang dalam kitab Sihr al- Kalimah.

Di dalamnya membahasa tentang pentingnya sebuah kata-kata bagi seorang pemimpin. Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia harus bisa menerapkan kutipan kitab Sihr al-Kalimahtersebut.

 

“Di dalam kitab //Sihr al-Kalimah (The Magic Of Word) salah seorang politisi dari Inggris mengatakan bahwa sesungguhnya seorang pemimpin itu memimpin dengan kata-kata. Tentu hal ini sangat penting, bahwa MUI ini dibutuhkan kata-katanya untuk segala aspek kegidupan. Karena kata-katanya dibutuhkan oleh seluruh kehidupan, maka pertama-tama kita harus menyadari rangsangan internal yang memotivasi kata-kata dan tindakan orang,” ujar Kiai Marsudi.

 

Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga yang mengayomi umat Islam sebagai mayoritas penduduk di Indonesia diharapkan mampu menjadi perekat dari sekian perbedaan yang akan terjadi di tahun politik mendatang. MUI juga diharapkan agar mampu menjadikan perbedaan tersebut tetap dalam satu ukhwah yang sama.

“Jelang tahun politik ini suasananya akan panas, maka kita harus memprogramkan bagaimana menjadi perekat dalam perbedaan pilihan serta perbedaan keinginan. Agar perbedaan pilihan dan keinginan itu masih ada di dalam circle ukhwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. Jangan sampai kita pecah keluar dari ukhuwah itu,” tuturnya.

 

“Itu tugas MUI, beda-beda pilihannya mana saja, tapi tetap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah Insaniyah, ukhuwah basyariyah tetap terjaga,” tutur dia.

Selaras dengan hal tersebut, Kiai Marsudi juga mengingatkan kepada seluruh pengurus dalam lingkup MUI agar tidak mudah terpengaruh pada statemen-statemen yang nantinya beredar.

“Jadi kita tidak boleh ikut arus. Ketika masuk pada posisi mudharat buat bangsa, segara alihkan, jangan diteruskan perbincangan itu. Tapi ketika disitu ada maslahah, dorong, terusin, dan cepetin. Karena sesungguhnya pemimpin itu memimpin dengan kata-kata,” kata dia.