Penulis: Mazaya

Indonesia Muslim Lifestyle Festival 2019 Resmi Dibuka

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap industri halal dan membangun kesadaran menjalahkan gaya hidup halal, LIMA Event berkolaborasi dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI).

Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Indonesia (PULDAPII) dan Yayasan Alumni Pesantren Islam Al Irsyad Tengaran (YAPIAT) menyelenggarakan pameran industri dan gaya hidup halal terbesar dan terlengkap di Indonesia Muslim Lifestyle Festival (Muslim Life Fest) 2019 di Jakarta Convention Centre, 30 Agustus – 1 September 2019.

Dengan tujuan mengembangkan industri halal menjadi besar, sekarang saatnya halal menjadi gaya hidup dan hijrahnya umat Islam.

Pameran ini akan menampilkan produk-produk halal dari 8 sektor yaitu sekolah berbasis islam,modest fashion,halal food, halal travel,sharia property,halal cosmetic,halal media dan startup berbasis syariah.

Acara ini sekaligus juga sebagai wahana edukasi dan sosialisasi umat Islam mengenali kembali esensi konsep halal yang sepenuhnya dapat diaplikasikan dalam segala sendi kehidupan.

Karena faktanya ekonomi halal telah diakui dunia dapat menggerakan perekonomian secara signifikan.

“Pameran ini merupakan salah satu bentuk kontribusi pengusaha muslim terhadap Indonesia yang sedang mempersiapkan sebagai tuan rumah ekonomi dan keuangan syariah tahun 2024,” jelas Ketua Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), Rachmat Surtanas Marpaung.

KPMI juga, katanya, berupaya merespon semua insiatif sekaligus mengkaji kasus-kasus muamalah kontemporer, seperti fintech syariah, propertI syariah, kebab syariah, dan koperasi syariah. Belum lagi soal produk keuangan kontemporer seperti gopay, OVO, e-money  bagaimana tinjauan syariahnya sehingga umat tidak bingung,””

Semangat entrepreneurship juga terus dibangun KPMI yang saat ini memiliki 4200 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Visi utama kami adalah pada literasi dan edukasi khususnya pengusaha muslim agar bisa bermuamalah sesuai tuntunan Alquran dan sunah Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam yang sahih,” tambah Rachmat.

Dalam pameran ini, disuguhkan juga serangkaian seminar dan workshop bisnis antara  lain pelatihan ekspor, digital marketing, konseling bisnis tentang pengurusan legalitas usaha, sertifikat halal, HAKI, ISO dan sebagainya.

 

Kenaikan Iuran BPJS Akan Berlaku 1 September 2019

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bakal diterapkan pada 1 September 2019. Langkah ini dilakukan untuk menuntaskan masalah defisit BPJS Kesehatan yang terus-terusan menggerogoti lembaga jaminan sosial kesehatan ini.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani kepada awak media usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

“Sudah,” ujar Puan singkat saat dikonfirmasi per 1 September apakah iuran baru sudah berlaku.

Menurut Puan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui kenaikan tersebut dan tinggal menunggu tanda tangan di PP tersebut.

Namun, putri Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini tidak memberitahukan besaran kenaikan, apakah mengikuti versi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Rujukannya ada pada hasil rapat dengan Komisi IX dan XI DPR RI.

“Kan, kemarin sudah dibahas oleh Kemenkeu dan sudah dibahas juga dengan Komisi IX dan XI, ya seperti itu ketentuannya.”

“Ini memberikan penguatan kepada BPJS Kesehatan sehingga, Insyallah nantinya tidak akan defisit.”

sumber: cnbcindonesia.com

Kepala Badan Siber Tuding Ada Akun Luar Negeri Sebar Hoaks tentang Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian membenarkan ada akun media sosial dari luar negeri yang menyebarkan berita hoaks terkait dengan situasi di Papu dan Papua Barat.

“Jadi memang kalau di era sekarang ini kan dari mana saja. Kalau di era siber ini berita bisa datang dari mana saja,” ujar Hinsa usai bertemu Menkopolhukam Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (30/8).

Hinsa menuturkan keberadaan akun medsos dari luar negeri usai pihaknya melakukan analisa. Akan tetapi, ia mengaku tidak bisa menyebut secara spesifik dari negara mana akun medsos itu berasal.

Selain itu, ia enggan memastikan apakah akun medsos di luar negeri itu dibuat oleh perorangan atau kelompok.

“Jadi di dunia siber arah bisa dari mana saja, pelakunya bisa perorangan atau kelompok. Jadi kita tidak boleh langsung menuduh karena bisa dari mana-mana,” ujarnya.

Terkait dengan keberadaan akun medsos dari luar negeri itu, Hinsa mengimbau masyarakat Papua dan Papua Barat tidak langsung mempercayai berita-berita yang beredar di medsos.

Menurutnya, masyarakat Papua dan Papua Barat harus menyaring pemberitaan di medsos agar tidak menimbulkan polemik.

“Jadi begitu kita mendengar berita, seyogyanya kami berharap, kita cerna,” ujar Hinsa.

“Dan saya yakin saudara kita di Papua adalah pecinta damai. Dan kami imbau isu-isu itu jangan mudah terpengaruh,” ujarnya.

Sumber: cnnindonesia.com

Gedung Kantor Berita Antara di Papua Ikut Dirusak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Akhmad Munir sangat menyesalkan terjadinya perusakan atas sejumlah gedung pemerintahan dan layanan publik di Jayapura, Papua, termasuk yang dialami Kantor Berita Antara saat berlangsungnya aksi massa, Kamis (29/8).

“Kami memercayakan aparat keamanan dan penegak hukum secepatnya memulihkan kondisi dan memproses hukum pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis,” kata Akhmad, Jumat (30/8).

Akhmad juga menjabat salah seorang ketua PWI Pusat ini mengatakan, Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara terikat dan patuh pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

“Antara merupakan kantor berita resmi negara yang telah berdiri sejak 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan. Antara merupakan salah satu kekayaan milik bangsa yang harus tetap ada selama-lamanya,” katanya.

Untuk itu, setiap warga negara wajib merawat keberadaan dan keberlangsungan kantor berita milik bangsa ini.

Dia juga berpesan khusus kepada para wartawan Antara yang bertugas di Papua tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan diri, melakukan cek dan cek berulang kali dalam peliputan untuk mendapatkan bahan berita, serta berperan dalam menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif.

Aksi massa yang berlanjut dengan anarkis pada Kamis (29/8) telah menyebabkan beberapa gedung perkantoran rusak karena dilempari dan dibakar, di antaranya Gedung Majelis Rakyat Papua (MPRP), Gedung Kantor Pos, Gedung Telkomsel, pertokoan, perkantoran, termasuk gedung kantor Antara.

Sumber: republika.co.id

Menkumham Sesalkan Aksi Pembakaran Lapas di Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyesalkan aksi pembakaran sejumlah gedung oleh massa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8).

Menurut Yasonna, salah satu gedung yang dibakar massa adalah lembaga permasyarakatan (Lapas) Abepura, Jayapapua.

Yasonna mengungkap, ada beberapa ruangan Lapas terbakar dan narapidana yang melarikan diri pasca kejadian tersebut.

“Itu yang kita sesalkan, kami di Lapas Abepura juga ada sedikit insiden, dapur dibakar ada empat (narapidana) melarikan diri,” ujar Yasonna kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/8).

Yasonna mengaku, sudah memerintahkan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Papua maupun Papua Barat untuk terus bersiaga.

Ia juga meminta jajarannya tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi maupun memprovokasi pihak lain.

“Jangan terprovokasi dan jangan meprovokasi, supaya tetap tenang dan berupaya juga melakukan dialog, melakukan, menemui tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk dapat merajut kembali bersama-sama sebagai anak bangsa untuk membangun Papua, itu yang kita lakukan,” kata Yasonna.

Yasonna menegaskan perhatian dan keseriusan Pemerintah dalam menangani masalah rasialisme terhadap mahasiswa Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.

Bahkan, menurut Yasonna, Presiden telah menugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk terlibat langsung dalam proses penanganan.

sumber: republika.co.id

Presiden Jokowi dan Kabinet Baru Disarankan Berkantor di Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Papua karena dapat menyejukkan suasana di wilayah tersebut.

Apalagi pada Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma’ruf menang 90 persen suara di Papua.

“Saya usulkan agar Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya segera berkantor di Papua. Sebagai pemenang lebih dari 90 persen suara di Papua, langkah itu tentu bisa menyejukkan suasana di Papua,” kata Andre di Jakarta, Jumat (30/8).

Dia meyakini kehadiran Presiden di Papua akan menyejukkan suasana, karena kemenangan 90 persen suara di Papua ketika Pemilu Presiden 2019 menunjukkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Jokowi.

Selain itu, menurut dia, kehadiran Presiden Jokowi di Papua dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua.

“Kehadiran Presiden juga akan menunjukkan bahwa beliau serius menyelesaikan persoalan di Papua,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai sangat baik kalau ada yang mengusulkan agar Presiden Jokowi berkantor di Papua untuk menunjukkan kedekatan kepada rakyat.

Dia mencontohkan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono berkantor di Yogyakarta ketika terjadi bencana di wilayah tersebut.

“Apalagi Jokowi menang mutlak di Papua ketika Pilpres 2019, 90 persen lebih, sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat Papua khususnya dengan menang banyak, saya kira harus dekat,” ujarnya.

Menurut dia, kehadiran Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya di Papua bisa melihat langsung, mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang terjadi sesungguhnya dan kenapa masyarakat Papua begitu kecewa.

Sumber: republika.co.id

 

Din Minta Jokowi Prioritaskan Urusan Papua Ketimbang Ribut Pindah Ibu Kota

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta kebijaksanaan pemerintah terhadap persoalan yang terjadi di tanah Papua.

Din bahkan meminta wacana pemindahan ibu kota untuk ditunda, menyusul persoalan Papua yang tak bisa dianggap remah.

“Sebaiknya presiden, pemerintah mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua,” kata Din di Jakarta, Rabu (28/8).

Din menyebut saran itu disampaikan secara pribadi, bukan atas nama lembaga manapun.

Din menegaskan hingga saat ini dia nyaris tak peduli dengan wacana pemindahan ibu kota yang resmi telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/8) lalu.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota tentu akan menguras tenaga. Sebaiknya, kata dia, pemerintah mestinya mengerahkan segala daya upayanya untuk menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi di Papua.

“Saya kira pemindahan ibu kota bisa ditunda enggak usah lah, apalagi urgensinya belum cukup tersedia dalam keadaan negara katanya mengalami defisit keuangan, dari mana nanti biayanya fokus pada masalah yang hari ini dihadapi,” katanya.

sumber: cnnindonesia.com

Sempat Dilarang, Aparat Akhirnya Izinkan Massa Kibarkan Bendera OPM di Depan Istana

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Sejumlah mahasiswa Papua yang berunjuk rasa menuntut referendum sempat dilarang mengibarkan Bendera OPM Bintang Kejora di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Aparat tidak ingin bendera tersebut dikibarkan di depan kantor Presiden Jokowi.

Mulanya, puluhan mahasiswa Papua itu berunjuk rasa di depan Mabes AD, Jakarta. Mereka masih boleh mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Namun, saat massa bertolak ke depan Istana untuk berunjuk rasa, aparat melarang bendera tersebut dikibarkan.

Aparat terdengar hanya memberi toleransi kepada mahasiswa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di jalan yang berada di depan Mabes AD dan Kementerian Dalam Negeri.

Massa terlihat bersorak dan memaksa untuk tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Mereka ingin meluapkan aspirasinya.

Negosiasi alot antara aparat dengan perwakilan massa sempat terjadi. Bahkan, sejumlah mahasiswa terlihat memaksa mobil komando untuk terus melaju menuju Istana Merdeka.

Tak lama negosiasi berlangsung, aparat Kepolisian terlihat memberi jalan. Mereka mengizinkan massa menuju depan Istana dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Setiba di depan Istana, orator lalu menyuarakan aspirasi massa. Mereka mengecam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Mereka juga mengutuk pelaku yang melakukan tindakan pemukulan berujung penangkapan di Ternate dan Ambon. Selain itu, massa juga menuntut rasialisme terhadap masyarakat Papua dihentikan.

Selanjutnya, mereka meminta aparat TNi/Polri yang melakukan provokasi untuk dipecat. Hal itu dinilai patut dilakukan.

Sumber: cnnindonesia.com

Ketika Bendera OPM Berkibar di Depan Istana Negara

Redaktur: Mazaya

CNN Indonesia — Massa mahasiswa Papua kembali mengibarkan Bendera OPM Bintang Kejora saat berunjuk rasa menuntut referendum di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Mereka juga meminta Presiden Jokowi agar menemui massa.

Bendera Bintang Kejora juga sempat dikibarkan di depan Istana Negara oleh massa dari Papua yang berunjuk pada rasa pekan lalu.

Sejumlah mahasiswa terlihat mengibarkan bendera Bintang Kejora persis di depan Istana Merdeka. Ada empat bendera bintang kejora yang dikibarkan dengan menggunakan bambu berukuran panjang.

Selain bendera, puluhan mahasiswa juga terlihat mengenakan baju dan menggambar bendera Bintang Kejora di tubuhnya.

Sebelum tiba di depan Istana, sejumlah aparat Kepolisian yang berjaga sempat melarang massa mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Aparat terdengar hanya memberi toleransi kepada mahasiswa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di jalan yang berada di depan Mabes AD dan Kementerian Dalam Negeri.

Mengetahui larangan itu, massa terlihat bersorak dan memaksa untuk tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka.

Negosiasi alot antara aparat dengan perwakilan massa sempat terjadi. Bahkan sejumlah mahasiswa terlihat memaksa mobil komando untuk terus melaju menuju Istana Negara.

Tak lama negosiasi berlangsung, aparat Kepolisian terlihat memberi jalan dan mengizinkan massa menuju depan Istana Negara dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Setiba di depan Istana Merdeka, seorang orator sempat meminta Presiden Jokowi menemui massa aksi. Hal itu diminta sebagai bentuk respon atas permintaan massa yang menunut referendum bagi Papua.

Sumber: cnnindonesia.com

Ribuan Bendera Tauhid dan Merah Putih Siap Berkibar di Parade Ukhuwah Soloraya

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama elemen umat Islam Soloraya akan mengadakan aksi Parade Ukhuwah bertajuk ‘Merdeka Dengan Semangat Persatuan Hijrah dan Tauhid’ pada ahad, (1/9/2019).

Kegiatan yang juga dalam rangka menyambut tahun baru hijriah 1441 H dan peringatan kemerdekaan RI ke 74 tersebut rencananya akan dimulai dengan longmarch dari Kottabarat dan finish di Ngarsopuro, Surakarta.

“Rute dilewati kota barat-Perempatan Gendengan- jalan Slamet Riyadi finish di perempatan Ngarsopuro. Dalam longmarch rencananya juga akan dikawal pasukan berkuda,” kata Humas DSKS Endro Sudarsono kepada jurniscom kamis, (29/8/2019).

Menurut Endro, dalam Parade Ukhuwah tersebut akan dikibarkan ribuan bendera tauhid dan bendera merah putih serta akan dihadiri tokoh Islam muda ustaz Felix Siauw.

“Dipastikan ustaz Felix Siauw hadir, Selain itu ada tokoh lokal seperti Dr. Muinudinillah Basri, ustaz Tengku Azhar, ustaz Mas’ud Izzul Mujahid dan ustaz Sahadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Endro menghimbau kepada semua peserta untuk mengunakan pakaian berwarna putih. “Dengan membawa atribut bendera tauhid dan bendera merah putih,” tandasnya.