Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)-Polisi menetapkan 6 laskar FPI yang terlibat bentrok di KM50 Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu menjadi tersangka.

Padahal, keenamnya telah meninggal dunia akibat insiden tersebut.

Pakar hukum pidana, Fachrizal Afandi menilai, terdapat kejanggalan dalam proses penetapan tersangka pada enam laskar FPI. Karena proses penyidikan dan penuntutan sebuah perkara hanya bisa dilakukan kepada orang yang masih hidup.

“Proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana hanya bisa dilakukan terhadap orang yang masih hidup,” kata Fachrizal, Kamis (4/3).

Terlebih, dia menyoroti terhadap proses penegakan hukum yang digunakan oleh kepolisian. Karena, sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP jo Pasal 77 KUHP sudah seharusnya dihentikan, karena yang bersangkutan atau terdakwa telah meninggal dunia.

“Apalagi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mewajibkan polisi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka,” sebutnya.

Karena adanya dasar aturan tersebut, Fachrizal menyampaikan sudah seharusnya polisi menghentikan proses hukum kepada keenam laskar FPI dan jangan mencoba memaksakan aturan.

“Ya sudah (dihentikan), polisi janganlah bermain akrobat menabrak aturan-aturan,” ujarnya.
Bahkan, Fachrizal juga melihat kejanggalan lain pada penanganan kasus bentrokan di KM 50.

Terhadap berkas perkaranya yang dibuat terpisah oleh polisi antara berkas berkas perkara penyerangan terhadap polisi dan dugaan berkas perkaraa unlawful killing yang dilakukan anggota Polri.

“Sekarang kan kesannya polisi menyidik kasus itu terpisah (splitzing), padahal itu kasus tidak bisa di split. Kalau memang ada penyerangan dari laskar FPI dan kemudian polisi melakukan penembakan harusnya jadi satu berkas. Apalagi kewenangan splitzing itu hanya jaksa yang punya,” ujarnya.

“Kalau benar polisi minta petunjuk jaksa (soal penetapan tersangka), ini momentum yang pas untuk menunjukkan Kejaksaan masih punya dominus litis, mengkoreksi tindakan polisi yang tidak sesuai hukum acara,” tambahnya.

Sumber: merdeka.com

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Bareskrim Polri menetapkan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam baku tembak dengan polisi di Tol Jakarta-Cikampek sebagai tersangka.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengatakan, kepolisian dan penyidik harus tetap objektif, terukur, proper dan proporsional dalam menetapkan status tersangka terhadap orang atau subyek hukum yang sudah meninggal dunia.

“Apakah orang yang sudah meninggal dunia layak dan bisa ditetapkan sebagai Tersangka? Apakah orang yang sudah meninggal bisa dilakukan penuntutan dan proses hukum selanjutnya?,” ujar Didik kepada wartawan, Kamis (4/3).

Didik juga mengatakan, mengacu kepada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan penuntututan dihapus ketika terduga dinyatakan meninggal dunia.

“Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja, artinya tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya,” katanya.

Sama halnya untuk menentukan penyandangan status manusia yang sudah meninggal berstatus sebagai subjek hukum ataupun objek hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam hukum pidana sendiri, manusia yang sudah meninggal bukan lagi merupakan subjek hukum, tapi ada kemungkinan bahwa mayat atau jenazah menjadi objek hukum.

Sumber: jpnn.com

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani, mengkritisi langkah Polri yang menetapkan enam anggota Laskar FPI yang telah tewas sebagai tersangka, dalam kasus pembunuhan laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta – Cikampek.

Menurut Arsul penetapan tersangka enam orang tersebut tidak tepat menurut hukum. Pernyataan Arsul itu merujuk pada Pasal 77 KUHP terkait gugurnya penuntutan pidana terhadap seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana.

“Memang dalam Pasal 77 KUHP digunakan kata penuntutan, bukan penyidikan. Akan tetapi, karena proses perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan dan kemudian berlanjut dengan penuntutan sebagai proses yang tidak terpisah satu sama lain,” kata Arsul kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).

“Maka apabila tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan, logika hukumnya kelanjutan proses pidana tidak perlu dilanjutkan atau gugur. Ini karena jika penyidikan terus dilakukan pun, penututan tidak dapat dilakukan karena ada ketentuan Pasal 77 KUHP,” tutur Arsul.

Sumber: suara.com

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Gufroni, menilai polisi tidak punya dasar hukum untuk menetapkan status tersangka terhadap enam anggota Laskar FPI yang telah tewas ditembak.

Menurut Gufroni, penetapan tersangka ini melanggar Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebut kewenangan menuntut gugur atau hapus jika pihak tertuduh meninggal dunia.

“Jadi terkait penetapan tersangka ini melanggar Pasal 77 KUHP di mana seseorang yang menjadi tersangka menjadi gugur demi hukum apabila meninggal dunia,” kata Gufroni saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (4/3/2021).

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UMT ini, penetapan tersangka enam anggota Laskar FPI yang sudah tewas tidak memiliki dasar dan terkesan mengada-ada. Langkah yang diambil kepolisian ini dinilai bisa mencederai rasa keadilan.

“Tentu sangat tidak mendasar dan sangat mengada-ada bahkan justru menimbulkan rasa keadilan menjadi tercederai. Bukan hanya kepada keluarga korban, juga masyarakat luas,” ucap Gufroni.

Ia menilai, polisi perlu mencabut penetapan tersangka kepada enam anggota FPI tersebut.

Tak hanya itu, Korps Bhayangkara perlu memulihkan nama baik enam orang yang sudah tiada.

Sumber: okezone.com