Penulis: Mazaya

NU- Muhammadiyah Sepakat Uji Kehalalan Vaksin Lainnya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) dan Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thayiban (LPH-KHT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan kajian tentang kehalalan beberapa jenis vaksin. Setelah menetapkan kehalalan vaksin Sinovac, Komisi Fatwa MUI juga penting untuk melakukan kajian tentang kehalalan beberapa jenis vaksin lain seperti AstraZeneca, Pfizer-BionTech dan lainnya.

“Tentu ini penting menurut saya, dan itu secara undang-undang sudah menjadi tugasnya komisi Fatwa MUI. Kalau LBM hanya memberikan saran dan masukan terkait kehalalan itu saja,” ujar Sekretaris LBM PBNU KH Sarmidi Husna saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (14/3).

Secara teknis, menurut dia, untuk menentukan fatwa beberapa vaksin lain tersebut harus sama dengan uji kehalalan vaksin Sinovac, yakni harus melakukan audit langsung ke pabriknya. Sebelum Sinovac dinyatakan halal, menurut dia, tim auditor dari LPPOM juga pergi ke pabriknya langsung di China.

“Pada prinsipnya untuk menentukan fatwa itu memang harus tahu langsung. Tidak boleh informasi katanya dan atau laporannya saja, tapi harus langsung,” ucapnya.

Menurut Kiai Sarmidi, proses audit halal harus dilakukan secara ketat agar vaksin yang dihasilkan benar-benar halal. Karena itu, menurut dia, LBM PBNU mendukung upaya MUI untuk mengkaji kehalalan vaksin lainnya.

“Kami dari LBM PBNU mendukung. Jadi, kami mendukung upaya untuk pembahasan dan juga penentuan fatwanya,” katanya.

Namun, tambah dia, jika seandainya nanti ada vaksin yang dinyatakan tidak halal maka juga perlu dipertimbangkan penggunaannya. Misalnya, vaksin yang tidak halal itu hanya bisa digunakan ketika dalam keadaan darurat saja.

“Itu juga perlu dipertimbangkan karena sudah ada vaksin yang halal, Sinovac itu. Kedua, saya kira itu juga tetap bisa dipakai meskipun tidak halal tapi hanya untuk non-Muslim. Karena tidak masalah bagi non-Muslim kalau keputusannya tidak halal,” jelas Kiai Sarmidi.

Terpisah, Direktur Utama LPH-KHT PP Muhammadiyah M Nadratuzzaman Hosen juga menyampaikan dukungannya terhadap Komisi Fatwa MUI yang akan mengkaji kehalalan vaksin selain Sinovac. Karena, menurut dia, semua vaksin yang akan digunakan di Indonesia wajib halal.

“Semua vaksin yang dipakai di Indonesia wajib halal. Jadi kalau MUI ingin mengkaji itu boleh, namun mengkaji itu tidak perlu desk review, artinya sampai mereviewbahan-bahannya. Tapi tetap saja harus diaudit. Jadi kalau tidak diaudit kita tidak tahu bagaimana cara produksinya,” ujar Nadra.

Dia mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini juga sudah mulai banyak yang ingin divaksinasi. Karena itu, menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu menggunakan vaksin lain yang aman digunakan di Indonesia.

“Masyarakat ini kan sekarang menginginkan semua. Tapi kalau satu perusahaan kan stoknya terbatas. Jadi kalau menurut saya bagus sekali kalau kita semakin banyak merek, semakin banyak vaksin, semakin mudah orang mengaksesnya,” kata Nadra.

Sumber: republika.co.id

Amien Rais Minta Wakil Rakyat Tak Bermanuver Soal Presiden 3 Periode

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Mantan ketua MPR RI Amien Rais mengungkapkan kecurigaan terkait adanya rencana membuat Joko Widodo menjadi presiden selama tiga periode. Hal ini terlihat dari adanya manuver politik untuk mengamankan DPR, DPD, MPR, dan lembaga negara lainnya.

Ia mengatakan, pengamanan sejumlah lembaga negara membuat langkah pertama untuk membuat Jokowi menjabat selama tiga periode dapat diwujudkan, yakni lewat sidang istimewa MPR. Lewat sidang tersebut, ia mengatakan, bisa ada persetujuan amendemen satu atau dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu perubahan itu akan mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang nantinya dapat dipilih sebanyak tiga kali masa periode. “Sekarang ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana. Rezim Jokowi ini ke arah mana,” ujar Amien lewat video yang diunggahnya dan dikutip pada Ahad (14/3).

 

“Ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan backup politik serta keuangannya itu,” ujar Amien.

Dalam video tersebut, Amien mengharapkan agar wacana tiga periode masa presiden tak terwujud. Sebab, akan muncul kekuatan rezim yang sulit untuk dikritik dan mengarah pada hancurnya demokrasi di Indonesia.

Ia meminta agar DPR, DPD, dan MPR tak membiarkan hal tersebut terjadi. Bahkan, Amien juga menuding, ada keterlibatan Polri dan TNI untuk mewujudkan hal tersebut.

“Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini? Akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu? Ini dugaan saya, bisa keliru. Kalau keliru saya minta maaf,” ujar Amien.

Sumber: republika.co.id

OMS Bunda dan Buah Hati Gelar  Seminar Parenting Online

Redaktur: Mazaya

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bunda dan Buah Hati (B2H) menggelar kegiatan parenting online dengan topik Menyeimbangkan Peran Ayah dan Bunda dalam Pengasuhan Anak, Ahad (14/3/2021).

 

Direktur B2H Aini Nuraini, S.S. membuka kegiatan yang diperuntukkan bagi umum ini  secara virtual.

 

“Webinar parenting, menjadi sarana kita untuk melakukan edukasi  dan sosialisasi ke masyarakat, tentang konsep keluarga yang baik untuk mewujudkan keluarga bahagia, sehingga menghasilkan energi positif untuk masyarakat, negara, dan bangsa,” papar Aini.

 

Lebih jauh Aini menjelaskan bahwa kegiatan parenting ini adalah tindak lanjut dari hasil pra penelitian yang diadakan B2H bulan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa banyak orang tua yang merasa perlu mendapatkan asupan ilmu tentang parenting.

 

“Insya Allah webinar parenting akan kita agendakan secara rutin,” jelas Aini.

 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Sukmadiarti Perangin-Angin, M.Psi., atau yang lebih dikenal sebagai Bunda Sukma, seorang psikolog  yang juga praktisi SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique).

 

B2H adalah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pembangunan ketahanan keluarga, berdiri tahun 2008, berkantor pusat di Semarang, Jawa Tengah.*)Anis

 

MPR Klaim Belum Ada Pembahasan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, hingga saat ini tak ada agenda untuk mengubah satu atau dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. T

ermasuk, tidak ada perubahan yang akan mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden agar dapat dipilih sebanyak tiga kali masa periode.

“Jangankan agenda perubahan, bahkan tingkatan pemikiran awal saja tidak ada sampai saat ini,” ujar Arsul kepada wartawan, Ahad (14/3).

Bahkan dalam rekomendasi MPR periode sebelumnya, ia mengatakan, tak ada yang berkaitan dengan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Satu-satunya yang sedang dikaji oleh MPR RI adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Satu-satunya yang didalami dan dikaji lebih lanjut hanyalah hal yang terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dari lima rekomendasi MPR periode lalu pun tidak ada materi terkait masa jabatan presiden,” ujar Arsul.

Sumber: republika.co.id

Lebih dari 80 Orang Tewas oleh Militer Myanmar

Redaktur: Mazaya

YANGON(Jurnalislam.com) – Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar mencatat lebih dari 80 orang tewas dalam gelombang aksi demonstrasi terhadap kudeta militer di seluruh kota – kota Myanmar. Sedikitnya, 13 orang meninggal pada Sabtu (13/3) yang termasuk hari paling berdarah sejak kudeta.

Saksi mata membeberkan, lima orang ditembak mati dan beberapa lainnya mengalami cedera ketika aparat kepolisian melepaskan tembakan di Mandalay. Dua orang juga dilaporkan tewas di pusat kota Pyay, sementara dua orang lagi tewas ditembak polisi di ibu kota komersial Yangon, serta tiga orang juga dilaporkan tewas di Yangon pada Sabtu malam.

“Mereka bertingkah seperti berada di zona perang dengan orang-orang tak bersenjata,” kata aktivis yang berbasis di Mandalay, Myat Thu. Dia mengatakan korban tewas termasuk seorang anak berusia 13 tahun.

Pengunjuk rasa lainnya, Si Thu Tun mengatakan dia melihat dua orang ditembak, termasuk seorang biksu Buddha. “Salah satunya terkena di tulang kemaluan, satu lagi ditembak mati hingga tewas,” katanya.

Laman The Irrawaddy mengatakan, di antara mereka yang terluka akibat kekerasan aparat adalah penduduk Daw Pyone yang ditembak di kepala karena memberikan perlindungan kepada pengunjuk rasa muda yang berusaha bersembunyi dari petugas keamanan. Tentara dan polisi menyeret tubuhnya yang terluka menjauh dari rumahnya setelah mereka menembaknya. Pihak keluarga belum bisa memastikan kondisinya hingga kini.

Di Kotapraja Chauk di wilayah Magway, seorang pria dilaporkan ditembak mati ketika tentara dan polisi menembaki pengunjuk rasa anti-kudeta pada sore hari Sabtu. Sedikitnya 13 pengunjuk rasa ditangkap.

Beberapa penangkapan lainnya juga dilaporkan di Yangon’s Thingangyun, Mandalay’s Mogok dan Shan State’s Aung Pan. Sudah lebih dari 2.100 orang ditangkap aparat terkait protes di seluruh Myanmar.

Sementara wilayah Yangon, Mandalay, Magway dan Sagaing telah mengalami jumlah kematian tertinggi akibat kekerasan aparat. Banyak dari mereka yang terbunuh adalah pelajar berusia akhir belasan tahun yang ditembak di kepala.

Terlepas dari pembantaian terkait protes, pasukan keamanan rezim telah melakukan pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang dalam penggerebekan larut malam, dan amukan. Dua anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Yangon telah meninggal bulan ini selama penahanan militer.

Konvoi truk militer memasuki lingkungan sipil di Yangon dan daerah lain setelah tengah malam untuk menangkap politisi dan pegawai negeri yang menolak bekerja di bawah kekuasaan militer. Ketika mereka menghadapi perlawanan selama operasi penumpasan dan operasi larut malam, tentara dan polisi mengamuk dengan properti warga sipil. Mereka terlihat merusak kaca depan mobil, menghancurkan etalase toko, dan membuat kerusakan lainnya.

Memanasnya gelombang protes di Myanmar masih tidak ditanggapi junta dalam permintaan pernyataan resmi dari media-media internasional dan lokal. Siaran berita malam MRTV media yang dikelola Junta malah menyebut para pengunjuk rasa sebagai penjahat tetapi tidak merinci lebih lanjut.

Sumber: republika.co.id

Perencanaan Tata Kota Perlu Optimalkan Aset Wakaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Para perencana (planner) perkotaan dan otoritas yang berwenang dalam perencanaan tata ruang wilayah perkotaan perlu mengakomodir keberadaan dan mengoptimalkan kegunaan aset-aset sosial, termasuk tanah wakaf.

Hal tersebut ditegaskan Sesditjen Bimas Islam M. Fuad Nasar dalam webinar diskusi bedah buku “Kota Tanpa Perencana” karya Juniar Ilham  dkk (2020) dan “Kota Untuk Semua” karya Wicaksono Sarosa (2020). Acara ini digelar oleh komunitas Aksi Literasi, Sabtu (13/3/2021). Diskusi bedah buku dimoderatori oleh Swary Utami Dewi.

“Selama ini, yang banyak terjadi ialah tukar guling (ruislag) tanah wakaf karena pembebasan lahan untuk kepentingan komersial di perkotaan. Seolah tak ada opsi lain, kecuali tukar guling,” ujarnya.

Fuad menyarankan, perlu dikembangkan sinergi dan skema kerjasama pemanfaatan tanah wakaf di perkotaan secara produktif tanpa harus menggusur atau tukar guling ke tempat lain. “Hal ini penting dipikirkan bersama,” jelasnya.

Selain tanah wakaf, lanjut Fuad, diperlukan juga perlindungan terhadap tanah ulayat sebagai hak milik komunitas adat. “Perencanaan tata ruang perkotaan di negara kita haruslah berwawasan kebhinekaan, dengan  memperhatikan aspek sosio kultural dan religiositas yang ada di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Pegiat Literasi dan pendiri CIRUS (Center for Indonesia Regional and Urban Studies), Dr. Andrinof Chaniago yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas  dalam closing statementnya mengapresiasi positif pendapat Fuad Nasar. Andrinof mengambil contoh tanah wakaf masjid. Tidak harus digusur, tapi bisa dibangun sekian lantai untuk bisnis dan masjidnya akan menjadi lebih bagus.

Hadir sebagai pembahas dalam bedah buku ini, Raphaella Dwianto Dewantari, MA., Ph.D (Dosen Sosiologi Perkotaan, Universitas Indonesia) dan Dr. Tri Mulyani Sunarharum, ST., (Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada).

Agama Berperan Besar Pada Pencegahan Perubahan Iklim

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Perjalanan umat manusia berjalan tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Ini yang memicu keprihatinan di seluruh dunia. Termasuk di negara-negara muslim. Maraknya industri yang melakukan pencemaran dan mengambil hasil alam (ekstraktif) yang tidak memikirkan keberlanjutan menempatkan planet kita pada risiko besar. Perlu upaya untuk mendesak Pemerintah dan dukungan multipihak untuk berkomitmen pada pemulihan global dari COVID-19 yang berinvestasi dalam transisi baru ke 100% energi terbarukan, makanan sehat, air bersih, dan udara yang segar untuk semua orang.

 

Green Faith merupakan gerakan yang dibangun oleh para pemeluk agama di dunia. Mereka berkeyakinan bahwa semua agama memiliki tradisi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ada banyak kesempatan untuk melakukan perubahan dunia secara menyeluruh. Oleh karenanya, Green Faith mengorganisasi para pemeluk agama dan tokoh agama untuk mengembangkan lingkaran tingkat lokal maupun nasional untuk meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan. Tindakan kami adalah bagian dari aksi hari multi-agama global dengan komunitas agama mengambil tindakan di lebih dari 400 komunitas dan 43 negara di seluruh dunia. Lebih dari 120 organisasi, denominasi, dan garis keturunan, mewakili lebih dari 100 juta orang, lintas agama,etnis dan budaya.

 

 

Perwakilan Dompet Dhuafa, melalui Haryo Mojopahit selaku GM Advokasi & Perlindungan Hukum Dhuafa dalam diskusi melalui kanal DDTV pada (Kamis,11/03) mengatakan, “Perubahan iklim menurunkan akses air bersih, makanan dan ruang hidup manusia, semakin sulit mengakses ketiganya maka akan berpengaruh ke kesehatan, pendidikan dan produktivitas kerja. Negara-negara miskin dan berkembang akan rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan, perlunya adaptasi  terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim bisa menciptakan kemiskinan, maka itu Dompet Dhuafa bergerak dalam isu perubahan iklim dengan kita menggunakan dana ziswaf diharapkan dapat menggerakan program-program lingkungan, sehingga peran masyarakat akan lebih efektif dalam isu perubahan iklim”.

 

“Dompet Dhuafa terus gencar dalam program lingkungan seperti waste projects sebagai gerakan pengelolaan sampah dan world clean up day, air untuk kehidupan dalam penjagaan sumber dan pemanfaatan air bagi masyarakat dan Grant Making Sustainable Living dengan memberikan hibah kepada kewirausahaan sosial untuk gaya hidup peduli”, tambah Haryo

 

Menurut Sri Tantri Arundati selaku Direktur Adaptasi Perubahan Iklam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  “Adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan salah satu komitmen kita selain penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut didukung dengan berbagai indikator,  jangan sampai pulau-pulau di Indonesia hilang akibat perubahan iklim, karena setiap pulau punya keanekaragaman hayati yang banyak, tingginya cadangan karbon dan sumber daya energi mineral, kerentanan Indonesia terhadap bencana alam yang diperparah perubahan iklim dan pertimbangan strategi dalam mencapai ketahanan iklim terkait pangan, air dan energi.

 

Tindakan ini memperkuat sepuluh tuntutan iklim yang merupakan bagian dari Pernyataan Tanah Suci Rakyat Suci.  Tindakan ini menyerukan: diakhirinya bahan bakar fosil dan penggundulan hutan, dan transisi yang adil dan setara menuju 100% energi terbarukan.  Jutaan pekerjaan untuk dibangun menuju dunia dan sumber daya yang lebih baik dan menyambut pengungsi iklim dan orang-orang yang terkena dampak kekacauan iklim.

 

“Terdapat potensi dampak kenaikan suhu udara, seperti pada pangan dengan menurunnya hasil panen di banyak daerah, khususnya negara berkembang. Ketersediaan air, perubahan ekosistem dengan kerusakan terumbu karang hingga meningkatnya kepunahan jumlah spesies. Kondisi cuaca yang ekstrem hingga risiko dari perubahan besar yang mendadak. Ada beberapa sektor terdampak perubahan iklim yakni wilayah khusus atau infrastruktur, peternakan atau pertanian, kehutanan atau ekosistem, sumber daya air, kesehatan hingga pesisir laut maupun pulau kecil”, tambah Sri Tantri Arundati.

 

Hening Parlan selaku Ketua Divisi Lingkungan Hidup LLH PB, PP ‘Aisyiyah, mengatakan, “Kami berkomitmen dalam masalah perubahan iklim, salah satunya kami melalui program Hijau Indonesia, dalam menanam pohon jangan menanam saja, harus ada proses menjaganya dengan program pola asuh pohon. Kami pun peduli dengan sampah dengan menggerakan untuk mengurangi sampah plastik dan membuat daur ulang sampah bekerjasama dengan pihak lain. Lalu kita mempunyai program ekonomi dan energi, serta program hijau keluarga dan sekolah. Bahwa dari lebih 85% umat di dunia adalah beragama, kita harus jadikan nilai agama untuk menjadi pertahanan dalam perubahan iklim”.

 

Keterlibatan perempuan dalam ekosistem energi besih sangat penting, hal ini di utarakan oleh Wini Rizkiningayu selaku Energy Professional Women Mentor & Sustainbility enthusiast, “Ekosistem energi di Indonesia masih perlu lebih banyak keterlibatan perempuan, kita perlu lebih banyak ibu-ibu dimanapun yang terlibat dalam mengelola energi keterbarukan, sehingga kita dapat mengurangi dampak kehidupan keseharian kita terhadap krisis iklim. Sehingga ekosistem kita perlu banyak keterlibatan perempuan agar energi Indonesia terbarukan dan berkelanjutan”.

 

Terjadinya perubahan iklim berdampak pada banyaknya musibah, namun dengan adanya musibah bisa memberikan makna, “Salah satunya adanya musibah akan berdampak bagi IPTEK dan peradaban serta meningkatkan tantangan dan rangsangan. Pengembangan IPTEK untuk mendeteksi, mencegah dan menghindari musibah serta memitigasi akibat-akibat musibah hingga memajukan peradaban manusia secara bermoral dan bertanggung jawab”, pungkas K. H. Wahfiudin Sakam S.E., M.B.A. Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia.

MUI Dukung Anies Jual Saham Bir, Akan Surati DPRD

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar mengaku terus mendorong pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk membantu Gubernur Anies Baswedan dalam penjualan saham bir. Dalam langkah terbarunya, ia mengaku telah berkirim surat ke DPRD untuk melepas saham PT Delta Djakarta.

“Alhamdulillah kita sudah berkirim surat kepada DPRD agar supaya membantu Pak Gubernur melepas saham bir,” ujar dia Jumat (12/3).

Menurutnya, MUI DKI Jakarta akan terus mengupayakan dan mendukung Anies Baswedan agar melepaskan saham tersebut. Hal itu, diakuinya karena MUI terus berpandangan bahwa miras membawa lebih banyak mudharat.

“Lebih banyak mudharatnya/bahaya ketimbang manfaatnya. Apalagi Islam sudah jelas-jelas mengharamkan miras tersebut,” ungkap dia.

Seperti diketahui, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk menjual saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan produsen minuman keras (miras) PT Delta Djakarta masih terganjal persetujuan DPRD DKI. Ketua dewan dituding sebagai penghalang utama.

Sumber: republika.co.id

ICMI: Merosotnya Indeks Perpsepsi Korupsi Pertajam Ketimpangan Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dewan Pakar ICMI Didin S. Damanhuri mengatakan, merosotnya indeks persepsi korupsi menyebabkan turunnya kesejahteraan, sehingga semakin mempertajam ketimpangan ekonomi. Menurutnya, tipologi korupsi terjadi dalam lintasan periode politik mulai dari orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Didin menjelaskan, pada era orde baru negara mengalami kerugian sekitar 30 persen karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai sektor dan bidang pemerintahan. Umumnya, mereka berkolusi dengan pihak swasta dan kemudian muncul banyak kasus mafia.

“Pada era reformasi, korupsi bukan hanya dalam pemerintahan pusat tapi menjalar sampai ke daerah, bahkan juga lingkungan legislatif. Artinya, semakin kita menjadi negara demokrasi maka indeks persepsi korupsi kita semakin merosot,” ujar Didin, Kamis (11/3).

Dalam forum diskusi ICMI Talks, Didin menjabarkan indeks persepsi korupsi pada era orde baru rata-rata di bawah 20 dan Indonesia pada saat itu tercatat sebagai negara paling korup di Asia. Kemudian pada 2019 terjadi kenaikan skor 40 dari skala 0-100, dan Indonesia menempati rangking 85 dari 180 negara. Pada 2020, indeks persepsi korupsi Indonesia merosot di skor 37 dan menempati peringat 102 dari 180 negara.

Sumber: republika.co.id

Digitalisasi UMKM Diharap Libatkan Para Mentor Ahli

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengembangkan konsep voluntary desk. Sekaligus mengajak para ahli menjadi mentor demi membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Model pendampingan oleh mentor seperti itu, dinilai menjadi salah satu cara agar akselerasi UMKM ke sektor digital segera terwujud. Upaya ini dilakukan Kemenkop bekerja sama dengan Mastercard Academy 2.0 melalui program MicroMentor Indonesia yang saat ini telah merekrut 10 ribu pendamping dan menjangkau 40 ribu UMKM.

“UMKM saat ini jadi tumpuan ekonomi di tengah pandemi. Digitalisasi jadi keniscayaan pertumbuhan UMKM kita ke depan. UMKM perlu pendampingan dari mentor agar berkembang lebih cepat,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Coffee Talk MenkopUKM dan Lewi’s Organics sekaligus Pengukuhan 200 Master Mentor SIGAP UMKM di Tangerang, Kamis (11/3).

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi digital ekonomi yang sangat besar. Bahkan pada 2025 nilainya diperkirakan mencapai Rp 1.800 triliun.

“Jangan sampai digital market ekonomi kita justru dikuasai asing. UMKM harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya kira banyak orang Indonesia yang punya keahlian dan membantu UMKM berkembang dan menjadikan ini sebagai gerakan nasional, gerakan solidaritas kebangkitan UMKM lewat relawan mentor,” tegas Teten.

MicroMentor Indonesia akan melatih dan mendampingi UMKM tentang tata cara penggunaannya melalui platform MicroMentor Indonesia. Lalu diintegrasikan dengan platform pelatihan berbasis daring KemenkopUKM di edukukm.id.

“Kami mengajak masyarakat Indonesia yang punya keahlian marketing produksi untuk gabung dengan kami menjadi volunteer UMKM dalam meningkatkan kualitas produk. Masyarakat banyak yang mau membantu UMKM tapi sistemnya harus dimudahkan dan disederhanakan,” tuturnya.

Ia berharap, program ini dapat mempercepat pertumbuhan wirausaha baru. Jumlah wirausaha Indonesia saat ini masih relatif kecil dibanding negara lain, yakni hanya sebesar 3,7 persen.

“Pada 2024, kami targetkan menjadi 4 persen. Berbagai cara dilakukan bukan hanya lewat pendampingan juga dengan skema modal ventura misalnya,” kata Teten.

Salah satu kegiatan usaha yang mendapat perhatian khusus dalam program ini adalah petani yang memproduksi kacang mete di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana para petani yang tergabung dalam koperasi didampingi oleh para mentor dari Mercy Corps Indonesia bersama pelaku usaha agriculture lokal PT Profil Mitra Abadi (PMA) lewat produk Lewi’s Organics.

CEO PMA Lewi Cuaca menyebutkan, saat ini tak hanya kacang mete, para petani di NTT juga menghasilkan berbagai produk pertanian mulai dari gula lontar, sesame wijen, hingga minyak kayu putih. Sebagian besar produk telah diekspor ke luar negeri mayoritas Eropa dan Amerika Serikat, terutama Jerman, Belgia, Swiss, dan Belanda.

Dirinya mengapresiasi upaya yang telah dilakukan PMA di NTT. Diakuinya, saat ini masih banyak koperasi petani yang memproduksi hasil taninya secara tradisional. Hal ini akan didorong oleh Kemenkop demi masuk ke teknologi modern sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing secara global.

Sumber: republika.co.id