Innalillahi, Ketua Lesbumi NU KH Agus Sunyoto Meninggal Dunia

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kabar duka datang dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu tokohnya yang juga merupakan Ketua Lesbumi PBNU dan pengasuh Pesantren Global Tarbiyatul Arifin, Malang, Jawa Timur, K.Ng.H. Agus Sunyoto meninggal dunia.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mengucapkan dukacita dan belasungkawa atas wafatnya guru kami, orang tua kami, abah K. Ng. H. Agus Sunyoto, Pengasuh Pesantren Global Tarbiyatul Arifin, Malang, Jawa Timur, dan Ketua Lesbumi PBNU, pada Selasa 27 April 2021, 15 Ramadhan 1422 H, pukul 07.25 WIB,” kata Sekjen PBNU KH Helmy Faisal Zaini dalam keterangan tertulisnya.

Kiai Helmy mendoakan, semoga amaliah almarhum dibalas limpahan samudera maghfirah, rahmat, inayah, ridho Allah SWT. Selain itu, semoga almarhum juga mendapatkan syafaat Rasulullah Saw. “Semoga, Almarhum Khusnul Khotimah,” kata Kiai Helmy.

Sumber: republika.co.id

 

MDMC Sudah Salurkan Dana 8 Milyar Lebih Untuk Tanggap Bencana

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Muhamamdiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah melalui Divisi Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (TDRR) mengeluarkan rilis update respon Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana di tanah air sejak Januari hingga April (per 23 April 2021).

Indrayanto, Koordinator Divisi TDRR MDMC PP Muhammadiyah mengatakan di Yogyakarta, pihaknya sudah melaksanakan 80 respon kebencanaan dari Januari hingga tanggal 23 April 2021 kemarin. “Paling banyak kami respon di Jawa Tengah sebanyak 19 kali, disusul Jawa Timur dengan 10 kali, Jawa Barat 6 kali, Yogyakarta 5 kali dan NTB 4 kali. Selebihnya ada di 14 propinsi lain dengan jumlah masing-masing kurang dari 1-3 kali,” katanya.

Dari total 80 respon yang sudah dilaksanakan tersebut, Indrayanto mengatakan MDMC dalam pendanaan sudah menyalurkan sebanyak total Rp. 8.121.779.632. Dana bersumber dari donasi berbagai pihak baik keluarga besar Muhammadiyah maupun masyarakat umum yang disalurkan melalui Lazismu juga bantuan dari lembaga-lembaga mitra MDMC seperti Swiss Solidair, CRS dan Allianz.

“Dengan dana sebanyak itu, ada 298.892 orang penerima manfaat kegiatan MDMC melalui berbagai macam kegiatan respon yaitu operasi SAR, distribusi makanan siap saji, Covid-19 kit, air bersih, logistik dan non logistik, pendampingan psikososial, layanan kesehatan, pembersihan lingkungan, pembuatan hunian darurat/sementara/tetap, sosialisasi dan pembuatan jembatan darurat,” katanya.

Sedangkan relawan Muhammadiyah yang terlibat, menurut Indrayanto secara keseluruhan berjumlah 2.870 orang. “Paling banyak relawan umum sebanyak 2.268 orang, 200 orang relawan medis, 76 relawan psikososial, 7 personil asistensi, 150 relawan dapur umum, 86 anggota tim SAR, 57 relawan logistik, 4 driver dan 3 personil media,” ungkapnya.

Pada bulan April 2021 ini, relawan Muhammadiyah terjun di tiga kawasan bencana yaitu di Nusa Tenggara Barat (Bima dan Dompu) akibat curah hujan ekstrim, Nusa Tenggara Timur karena terjadinya bencana badai siklon Seroja, dan di Jawa Timur akibat gempa yang melanda kawasan selatan Jawa Timur seperti Blitar, Lumajang, Malang dan Jember.

Di Nusa Tenggara Barat, relawan Muhammadiyah setempat membantu warga terdampak banjir di Bima dan Dompu dengan melaksanakan giat pembersihan lingkungan, penyaluran bantuan logistik dan makanan siap saji serta layanan kesehatan gratis.

Dalam bencana banjir longsor di Nusa Tenggara Timur, MDMC PP Muhammadiyah mengirim EMT Nasional Muhammadiyah untuk mendukung relawan Muhammadiyah setempat. Layanan yang dijalankan yaitu pengobatan gratis, penyaluran bantuan logistik, pendampingan psikososial dan perbaikan saranan air bersih warga.

Sedangkan di Jawa Timur, relawan Muhammadiyah di Blitar, Lumajang, Malang dan Jember melaksanakan berbagai kegiatan membantu warga penyintas yaitu penyaluran logistik dan makanan siap saji, pembersihan puing-puing gempa, pendampingan psikososial dan pemeriksaan kesehatan gratis

Pemkab Bogor Larang Warga Luar Masuk Wilayahnya

BOGOR(Jurnalislam.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan memperketat pengawasan arus mudik Lebaran. Warga dari luar Jabodetabek tidak diizinkan masuk ke wilayah Kabupaten Bogor, meskipun dengan membawa surat hasil negatif rapid test antigen.

“Jadi masyarakat dari luar Jabodetabek tidak diperbolehkan masuk ke Bogor meski membawa surat hasil rapid test antigen. Ini semua sesuai arahan dari pemerintah pusat. Kecuali kalau warga Jabodetabek,” kata Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin, Ahad (25/4).

Tak hanya itu, Ade Yasin juga mengintruksikan pemerintah desa dan kecamatan agar mendirikan posko pengendalian Covid-19, melalui surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 443/252/Kpts/Per-UU/2021.

Sekaligus menyiapkan ruang isolasi khusus bagi warga luar Jabodetabek yang kedapatan masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.

Meski demikian, pelanggar yang kedapatan masuk ke wilayah Kabupaten Bogor akan diminta untuk isolasi sendiri dengan biaya masing-masing. “Jadi nanti saat ada masyarakat luar Jabodetabek yang nekat melakukan mudik atau bepergian dan berhasil diamankan Satgas Covid-19 wilayah, langsung dikarantina di posko. Untuk biaya selama isolasi mandiri biarkan pelanggar yang tanggung sendiri,” kata Ade Yasin.

Selain mengintruksikan desa dan kecamatan untuk mendirikan posko penyekatan, lanjutnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor bakal mendirikan sejumlah posko pemantauan di sejumlah wilayah. Posko tersebut akan didirikan di sejumlah ruas jalan yang memang berbatasan langsung dengan daerah lain. Seperti perbatasan wilayah Bogor dengan Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi, Depok, Bekasi, Jakarta, dan Tangerang.

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor ini juga meminta kepada masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Hal ini demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di saat lebaran nanti.

Sementara itu, Kapolres Bogor, AKBP Harun mengatakan, ruas jalan yang akan ditempatkan di posko pemantauan atau penyekatan yakni, Cibinong, Cileungsi, Jonggol, Cisarua, Cigombong, Parung, dan Jasinga. Namun, Harun mengatakan, kemungkinan Polres Bogor akan menambah satu titik pos penyekatan di kawasan Puncak dan satu titik pos pelayanan.

“Jadi nanti ada delapan titik penyekatan dan satu titik pelayanan di Gadog, untuk memantau situasi dan pergerakan di tempat wisata dan kegiatan masyarakat lainnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, dibukanya pos penyekatan tersebut akan disesuaikan dengan instruksi dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya sudah melakukan simulasi di beberapa titik pada pekan lalu.

Harun menambahkan, pergerakan masyarakat Kabupaten Bogor terkait mudik dinilainya masih relatif stabil. “Karena mungkin (masyarakat) sudah tau, informasi terkait mudik sudah tersampaikan. Jadi masyarakat sudah mulai aware,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Ada Kampung Kaligrafi Al Qur’an di Bandung

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Dimulai dari aktivitas warga yang kental akan kegiatan keagaaman disertai seni kaligrafi, tercetuslah ide membuat kampung wisata kaligrafi. Tepatnya berada di Gang Raden Jibja, RW 02, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Bandung.

Di setiap sudut gang, terlukis beragam kaligrafi Qur’an yang membuat mata terus memandang. Terlebih, dengan dihiasi warna-warni cat yang digunakan.

Salah satu pengurus RW 02, Hilman, menjelaskan bahwa ide untuk menghiasi tembok gang dengan kaligrafi muncul sebelum datangnya bulan suci Ramadhan 1442 Hijriyah. Hal ini terbukti lebih dari sepuluh kaligrafi yang sudah tercipta menghiasi dinding kampung tersebut.

Ia menambahkan, pada saat memasuki bulan Ramadhan, aktivitas warga kebanyakan melakukan tadarus Alquran.  Hilman pun berharap ke depannya wilayah RW 02 tersebut dapat terisi fulldengan kaligrafi Alquran.

sumber: republika

Satgas: Euforia Vaksin Mengkhawatirkan

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kasus Covid-19 di India saat ini tidak terbendung, bahkan banyak yang menyebut terjadi “tsunami” Covid-19 di sana. Salah satu penyebabnya adalah lengah karena merasa aman setelah vaksinasi Covid-19.

 

Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Covid-19, Hery Trianto pun mengingatkan agar masyarakat tetap hati-hati jangan sampai terjadi euforia vaksinasi Covid-19.

“Jadi euforia vaksin ini memang dari awal kami sangat mengkhawatirkan karena orang berharap bahwa yang sudah divaksin bisa aman, kan,” ungkapnya dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

Bahkan, kata Hery, saat ini kepercayaan diri masyarakat setelah vaksinasi sangat tinggi seperti halnya di India. “Dan, bahwa dengan vaksin maka kepercayaan dirinya itu sangat tinggi. Dan ini apa yang terjadi di India sebagian juga sudah terjadi di Indonesia,” katanya.

Hery mengungkapkan hal ini terlihat saat ini mobilitas masyarakat di Indonesia mengalami eskalasi kenaikan terutama terjadi pada akhir pekan. Khususnya di pusat perbelanjaan hampir di seluruh Provinsi di Indonesia.

“Jadi setiap minggu kita selalu menganalisa mobilitas masyarakat. Dan memang benar bahwa memang ada eskalasi kenaikan di pusat perbelanjaan hampir seluruh Provinsi di Indonesia. Ini yang memang harus kita waspadai. Umumnya ini terjadi di akhir pekan,” kata Hery.

Hery pun mengatakan bahwa kenaikan ini mulai terlihat sejak pekan kedua bulan Maret. “Tapi kemudian ini terjadi sejak di Bulan Maret, pekan kedua Maret,” katanya.

Sumber: sindonews.com

 

Berkaca dari India, Waspada Euforia Pasca Vaksin

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyoroti soal kemunculam kasus positif covid-19 setelah divaksin di sejumlah daerah di Indonesia.

 

Dia mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak lalai dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, dan Indonesia harus belajar pada apa yang terjadi di India.

 

Rahmad menegaskan setelah divaksin bukan berati membebaskan dari virus, tidak pula kebal dari virus atau tidak akan terpapar Covid-19.

“Terhadap salah kaprah dan kekeliruan pemahaman vaksinasi ini perlu diluruskan kepada masyarakat. Vaksin berfungsi untuk meningkatkan daya tahan dan imunitas tubuh, vaksin juga dapat menghindarkan diri dari terjangkit Covid-19 yang serius atau kejadian yang membuat pasien sakit berat. Jadi seseorang telah divaksin pun masih sangat mungkin sekali terpapar Covid-19,” kata Rahmad kepada wartawan, Senin (26/4/2021).

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, Indonesia harus berkaca dari India yang telah lebih dari 150 juta penduduknya divaksinasi, sehingga muncul euforia seolah setelah divaksin terbebas dari Covid-19. Mayoritas penduduk mengabaikan protokol kesehatan dan dampaknya harus dibayar dengan sangat mahal dengan ledakan 350 ribu kasus positif serta 2.500 gugur per harinya.

“Terhadap fenomena mulai bermunculan di beberapa daerah kita setelah divaksin dan berkaca dari negara India, maka wajib hukumya protokol kesehatan digunakan dalam setiap kesepatan dan kegiatan dengan menerapkan wajib 5M, mengingat hanya dengan cara inilah yang paling efektif kita bisa terhindar dari paparan virus,” tegasnya.

Karena itu, Rahmad menegaskan, terhadap kesalahpahaman dan kekurangtahuan masyarakat terhadap vaksin dan fungsinya, ia mendorong seluruh pihak yang berkepentingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), tenaga kesehatan (nakes) serta seluruh fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di manapun berada untuk menyosialiasi dan mengedukasi masyarakat, bahwa setelah vaksinasi wajib hukumnya untuk tetap melakukan penerapan protokol kesehatan.

Sumber: sindonews.com

 

MUI: Tak Ada Jeis Kelamin Transgender

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa dalam penerbitan e-KTP tidak ada keterangan jenis kelamin transgender, mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 juncto Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Jadi tidak ada kolom transgender dalam e-KTP tersebut,” kata Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan dalam keterangan persnya,Ahad (254).

Hal ini lanjut dia, juga sesuai penegasan yang disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh bahwa tidak ada kolom ‘transgender’ di e-KTP. Kecuali bagi mereka yang telah menjalani penetapan pengadilan atas perubahan jenis kelamin yaitu jika dia laki-laki maka dicatat sebagai laki-laki atau sebaliknya perempuan seperti dalam kasus salah satu prajurit TNI.

Terkait hal tersebut, menurut Sekjen MUI, bahwa perubaham jenis kelamin bertentangan dengan ketentuan Allah (sunnatullah). Oleh sebab itu  Amirsyah mengajak semua pihak untuk  konsisten melaksanakan  Undang-undang No. 24 Tahun 2013 juncto Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa semua penduduk WNI harus didata dan memiliki KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik, misalnya pelayanan BPJS Kesehatan dan bantuan sosial lainnya. ‘’Dalam UU Adminduk sudah diterangkan bahwa jenis kelamin yang diakui hanya laki laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain seperti trangender,’’ tegasnya.

Pada bagian lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah menerbitkan Fatwa  No. 3 Tahun 2010  tentang Mengubah dan Menyempurnakan Alat Kelamin. Terkait mengubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram.

Sedangkan menyempurnakan jenis kelamin khunsa lebih dominan kepada jenis kelamin laki-laki menjadi laki-laki atau dominan jenis kelamin perempuan menjadi perempuan,  hukumnya boleh. “Silakan fatwa ini dipedomani, karena sangat terang dan jelas,” tegasnya.

Sumber: republika.co.id

Satgas Minta Masyarakat Tetap Waspada Covid, Jangan Seperti India

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kasus Covid-19 di India saat ini tidak terbendung, bahkan banyak yang menyebut terjadi “tsunami” Covid-19 di sana. Salah satu penyebabnya adalah lengah karena merasa aman setelah vaksinasi Covid-19.

 

Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Covid-19, Hery Trianto pun mengingatkan agar masyarakat tetap hati-hati jangan sampai terjadi euforia vaksinasi Covid-19.

“Jadi euforia vaksin ini memang dari awal kami sangat mengkhawatirkan karena orang berharap bahwa yang sudah divaksin bisa aman, kan,” ungkapnya dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

Bahkan, kata Hery, saat ini kepercayaan diri masyarakat setelah vaksinasi sangat tinggi seperti halnya di India. “Dan, bahwa dengan vaksin maka kepercayaan dirinya itu sangat tinggi. Dan ini apa yang terjadi di India sebagian juga sudah terjadi di Indonesia,” katanya.

Hery mengungkapkan hal ini terlihat saat ini mobilitas masyarakat di Indonesia mengalami eskalasi kenaikan terutama terjadi pada akhir pekan. Khususnya di pusat perbelanjaan hampir di seluruh Provinsi di Indonesia.

“Jadi setiap minggu kita selalu menganalisa mobilitas masyarakat. Dan memang benar bahwa memang ada eskalasi kenaikan di pusat perbelanjaan hampir seluruh Provinsi di Indonesia. Ini yang memang harus kita waspadai. Umumnya ini terjadi di akhir pekan,” kata Hery.

Hery pun mengatakan bahwa kenaikan ini mulai terlihat sejak pekan kedua bulan Maret. “Tapi kemudian ini terjadi sejak di Bulan Maret, pekan kedua Maret,” katanya.

Sumber: sindonews.com

 

Turki Ambil Sikap Tegas terhadap Tudigan AS Soal Genonisda Turki Usmani

ANKARA – Pemerintah Turki mengatakan deklarasi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bahwa pembantaian orang-orang Armenia di era Kesultanan Turki Usmani merupakan genosida “sangat keterlaluan”. Ankara mengancam akan membalasnya dalam beberapa bulan mendatang.

Hal itu disampaikan juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, pada hari Minggu.

Pernyataan resmi Biden yang mengakui pembantaian orang-orang Armenia tahun 1915 sebagai genosida telah menyenangkan Armenia dan para diasporanya, tapi semakin memperparah kerusakan hubungan antara Washington dan Ankara, yang keduanya anggota aliansi militer NATO.

“Akan ada reaksi dalam berbagai bentuk, jenis dan derajat dalam beberapa hari dan bulan mendatang,” kata Kalin kepada Reuters dalam sebuah wawancara yang dilansir Senin (26/4/2021).

Kalin tidak merinci apakah salah satu pembalasan itu adalah Ankara akan membatasi akses AS ke pangkalan udara Incirlik di Turki selatan. Pangkalan itu telah digunakan untuk mendukung koalisi internasional dalam memerangi ISIS di Suriah dan Irak.

Kalin mengatakan setelah pejabat Turki lainnya dengan cepat mengutuk pernyataan Biden pada hari Sabtu, Erdogan akan membahas masalah tersebut setelah rapat kabinet pada hari Senin.

“Pada waktu dan tempat yang kami anggap tepat, kami akan terus menanggapi pernyataan yang sangat disayangkan dan tidak adil ini,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Kiai Cholil Nafis Tawarkan Beasiswa Pesantren Anak Korban KRI Nanggala 402

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis menyatakan berduka atas gugurnya 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali.

Dia menyebut mereka yang gugur sebagai kesatria. “Saya turut berduka cita dan mendoakan kepada 53 kesatria KRI Nanggala 402. Mudah-mudahan diampuni semua dosanya, dimasukkan ke surga-Nya dan dikuatkan keluarganya yg ditinggalkan,” kata Cholil seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @cholilnafis, Senin (26/4/2021).

Cholil juga menawarkan beasiswa kepada putra-putri korban dalam insiden tersebut untuk menjalani pendidikan di Pesantren Cendekiana Amanah, Depok, pondok pesantren yang diasuhnya.

“Saya sebagai pengasuh siap memberi beasiswa kepada putra-putri kesatria KRI Nanggala 402 untuk mondok di @pesantrencendekiamanah Depok. Inilah bentuk penghormatan kami warga pesantren kepada pahlawan penjaga NKRI yang gugur saat bertugas. Mudah-mudahan berhasil mencetak generasi pahlawan,” kata Cholil

Sumber: sindonews.com