Penulis: Mazaya

Hadirkan Kedamaian, MUI Didorong Perkuat Narasi di Pemilu 2024

Redaktur: Mazaya

 

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr Gun Gun Heryanto menyarankan MUI untuk memperkuat narasi di Pemilu 2024.

Gun Gun menjelaskan, narasi yang perlu diperkuat yaitu membangun pemahaman seperti pada Milad ke-47 MUI beberapa waktu lalu, yaitu ukhuwah kebangsaan, merajut kesatuan dan persatuan.

“Ini adalah peran MUI yang perlu diperbanyak, kenapa? Karena biasanya jelang kontestasi elektoral ada polarisasi yang mengeras dan menajam,” ujarnya dalam Halaqoh Mingguan Infokom MUI yang bertajuk: Strategi Komunikasi Politik MUI Menjelang Tahun Politik, Kamis (18/8/2022).

 

Wakil Ketua Komisi Infokom MUI ini menilai, polarisasi tersebut akan lebih tajam apabila ada trigger atau pemicunya.

Oleh karenanya, kata dia, penguatan narasi dan manajemen komunikasi oleh MUI harus diperkuat yang juga diiringi dengan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Terutama soal himayatul ummah, khadimul ummah, dan shodiqul hukumah,” ungkapnya.

Ketua Pokja Media Watch Komisi Infokom MUI ini menuturkan, jelang perhelatan politik biasanya akan muncul narasi-narasi seperti bagaimana posisi agama dan negara, posisi Islam dengan partai politik, dan hoaks. Narasi tersebut biasanya sangat cepat memapar khalayak luas.

MUI, kata Gun Gun, harus bisa bicara bukan hanya soal eksistensi, melainkan jangka panjang yang merepresentasikan basis nilainya dengan mengeluarkan narasi yang lebih sejuk.

Menurut dia, hal ini dilakukan untuk menciptakan situasi yang terkontrol agar tidak melahirkan konflik yang non realistis.

Dia mengatakan, dalam politik tidak bisa menghindari yang namanya konflik. Tetapi, sebisa mungkin konflik yang terjadi adalah konflik realistis.

“Konfik yang bisa diselesaikan oleh koridor hukum, musyawarah dan pendekatan organisasi. Bukan selalu dengan kekerasan apalagi memicu penularan perilaku yang tidak bisa dikontrol,” pungkasnya.  (mui)

 

Lembaga Zakat Diawasi Secara Ketat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga zakat diawasi ketat oleh pemerintah untuk meminimalisir potensi penyelewengan dana. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bimas Islam Kementerian Agama RI, Tarmizi Tohor mengatakan Lembaga zakat memiliki pengawasan yang ketat.

“Regulasi yang menaunginya juga sangat rigid sehingga memperkecil kemungkinan adanya penyelewengan dana,” katanya dalam keterangan pers, Ahad (21/8/2022).

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menyerahkan dokumen pada Kementerian Sosial terkait 176 lembaga filantropi serupa Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga menyelewengkan dana publik.

Analis Kerjasama Direktorat Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Defid Tri Rizky, memaparkan skema yang dilakukan PPATK. Menurutnya, PPATK punya tugas menerima, menganalisa, dan mendiseminasi laporan terkait penyelewengan ini ke pihak yang berwenang.

“Pada tahap penerimaan laporan itu, kami mendeteksi mulai dari transaksi yang mencurigakan, apabila ada maka lembaga ini akan dilaporkan PPATK karena mandat undang-undang,” ujarnya.

Mengenai daftar 176 lembaga, Defid mengaku tak dapat membuka daftar tersebut karena faktor kerahasiaan. Namun, 176 lembaga ini memiliki kesamaan dengan ACT yaitu adanya penyelewengan seperti ketidaksesuaian antara transaksi dengan tujuan organisasi tersebut.

Menurutnya, ada uang yang mengalir langsung kepada pengurus ataupun keluarga pengurus. Pola yang kedua, ada dana dari badan usaha lembaga yang terafiliasi dengan pengurusnya.

Pimpinan BAZNAS RI, Saidah Sakwan mengatakan OPZ (BAZNAS dan LAZ) terikat pada regulasi yang ketat, ditambah hukum syariat yang mengikat. Misalnya, pada aspek perizinan, dana operasional yang telah diatur yaitu tidak melebihi 12,5 persen jika diambil dari dana Zakat dan tidak melebihi 20 persen dari dana Infaq.

“Saya meyakini insyaAllah OPZ di Indonesia selama taat pada aturan syari dan regulasi maka tak akan melakukan penyimpangan,” katanya.

BAZNAS juga mengkoordinasi OPZ se-Indonesia agar menjalankan aturan yang berlaku. Termasuk dalam hal ini, BAZNAS juga berkoordinasi dengan Forum Zakat selaku asosiasi untuk memastikan penyelenggaraan operasional OPZ sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sumber: republika.co.id

 

MUI Harus Terlibat Bicara Politik Kebangsaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Masduki Baidlowi, mengatakan bahwa MUI harus berbicara mengenai politik kebangsaan.

Kiai Masduki menambahkan, dalam demokrasi ada sisi prosedural dan demokrasi substansial. Kiai Masduki menyebut bahwa demokrasi substansial salah satunya yaitu politik kebangsaan.

“Bagaimana MUI menjadi bagian integral dari pembangunan bangsa ini, bukan menjadi masalah bangsa ini,” kata Kiai Masduki dalam Halaqah Mingguan Infokom MUI, Kamis (18/8/2022).

 

Pada kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi Infokom MUI yang juga Ketua Pokja Media Watch, Dr. Gun Gun Heryanto, menjadi narasumber yang membahas mengenai: Strategi Komunikasi Politik MUI Menjelang Tahun Politik.

Kiai Masduki memberikan contoh, bagian dari demokrasi substansial yang harus dilakukan MUI seperti menjadi bagian dari perjuangan keadilan di negeri ini.

Selain itu, kata dia, MUI menjadi bagian secara integral untuk memperjuangkan pemerataan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

“Saya kira hal-hal seperti itu sangat sah dan absah MUI berbicara dalam konteks demokrasi substansial,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Kiai Masduki mengungkapkan rasa senangnya dengan kegiatan silaturahim dan kajian materi yang sangat penting ini.

Menurutnya, kegiatan ini dapat membangun kedekatan yang pada akhirnya dapat lebih mudah untuk bekerja sama membuat program-program.

Apalagi, pertemuan ini membahas mengenai strategi komunikasi politik MUI menjelang tahun politik 2024.

“Kalau bicara strategi, biasanya kita mengikuti manajemen organisasi itu ada level ketiga setelah visi dan misi,” ungkapnya.

Oleh karenanya, berbicara mengenai strategi komunikasi politik MUI, harus dilakukan kajian terlebih dahulu mengenai visi dan misi MUI.

Sehingga, lanjutnya, dapat berbicara mengenai komunikasi politik MUI menjadi jelas substansi apa saja yang harus dibicarakan.

Salah satu persoalan yang dialami MUI, ungkap Kiai Masduki, adalah muncul tuduhan bahwa MUI merupakan gerbong dari Islam radikal.
Padahal, tegas Kiai Masduki, kenyataanya MUI bukan dari gerbong Islam radikal.

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang terbelah akibat politik praktis pada Pilres 2019 yang diwarnai oleh politik identitas.

Untuk itu, ia berharap, pada pertemuan ini dapat membahas apakah MUI menjadi bagian dari politik identitas atau sebaliknya.

“Menjadi bagian yang bisa mentransformasikan masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas,” pungkasnya.

Wasekjen MUI Asrori S Karni menjadi moderator dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk merekatkan silaturahim antarpengurus Komisi Infokom dan TV MUI.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan para pakar dan praktisi di Komisi Infokom MUI dan TVMUI, sekaligus mengupdate isu-isu aktual atau yang sedang hangat. (mui)

 

Pengacara Brigadir J Diserang Buzzer, Kamaruddin Simanjuntak: Denny Siregar dkk Serang Saya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)--Pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengaku mendapat serangan dari kalangan  buzzer saat mengungkap kasus kematian Brigadir J.

 

Serangan buzzer itu berlangsung ketika Kamaruddin Simanjuntak berhasil mematahkan skenario yang dibuat oleh salah satu oknum staf ahli Kapolri.

 

“Skenario mereka berhasil kami patahkan, meskipun lima lembaga menyerang saya terus. Bahkan buzzer -buzzernya pun, seperti Denny Siregar dan kawan-kawan menyerang saya,” ujar Kamaruddin dalam dialaog Catatan Demokrasi di kanal YouTube TV One.

Kendati mendapat serangan dari buzzer, seperti Deny Siregar dan kawan-kawanya, namun Kamaruddin tetap meyakini jika kasus kematian Brigadir J adalah pembunuhan yang terencana.

Ia pun meminta Polisi untuk menangkap dan menahan oknum staf ahli Kapolri yang terlibat dalam penyusunan skenario kasus kematian Brigadir J.

“Mundur saja tidak cukup, harus tangkap dan tahan itu penulis skenario si staf ahli Kapolri,” ujarnya.

sumber: tribunnews.com

Seluruh Jamaah Kembali, Operasional Haji Secara Resmi Dinyatakan Selesai

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menag Yaqut Cholil Qoumas hari ini menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M. Pernyataan penutup disampaikan Menag melalui konferensi pers yang berlangsung di asrama haji Pondok Gede, Jakarta.

“Dengan mengucap syukur alhamdulillah, operasional haji 1443 H saya nyatakan selesai,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

“Kita berharap jemaah dan petugas yang melayani jemaah bisa mendapatkan haji mabrur. Semoga bangsa yang kita cintai semakin maju dan diberkati Allah. Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” sambungnya.

Hadir, Wakil Ketua MPR yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Dirjen Dukcapil Kemendagri, serta perwakilan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

Menag menilai haji tahun ini terasa istimewa seiring adanya dua momentum besar, yaitu: Haji Akbar dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-77. Dua momentum ini menurut Menag sangat membahagiakan, ditambah misi haji 2022 yang terbilang sukses dan menjadi kado kemerdekaan.

Akan hal itu, Menag menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sejumlah pihak. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas arahan dan petunjuk beliau, sehingga haji bisa berjalan tuntas dan baik,” ujar Menag.

“Terima kasih untuk Ketua dan Wakil Ketua DPR RI yang selalu memberikan support. Termasuk pimpinan Komisi VIII, secara khusus yang saat ini menjadi Wakil Ketua MPR RI, yang luar biasa enggagement kepada kita,  memberi arahan dan solusi atas beragam kebuntuan,” sambungnya.

Menag mengingat kembali momen keputusan mendadak dari Arab Saudi untuk menaikkan biaya Masya’ir. Menurutnya, saat itu sempat ada kebuntuan. “Pak Yandri bersama sahabat-sahabat di Komisi VIII memberikan solusi yang sangat baik sehingga ibadah haji bisa terlaksana sesuai yang direncanakan,” kenang Menag.

Gus Men, panggilan akrabnya, juga menyampaikan terima kasih kepada Menko PMK Muhadjir Efendi. Selama Gus Men bertugas sebagai Amirul Haj, Menko PMK menggantikannya sebagai Menag adinterim.

“Beliau yang mengemban tugas sebagai ad interim Menag beserta seluruh kerepotannya,” terang Menag.

Terima kasih juga disampaikan Gus Men kepada Menteri Kesehatan yang telah mengirimkan petugas kesehatan yang sangat dedikatif, luar biasa, dengan semangat juang tinggi. “Jemaah wafat tahun ini jauh lebih sedikit jika dibanding tahun sebelumnya. Update per saat ini 90 jemaah wafat, dan masih ada delapan jemaah yang dirawat di Arab Saudi,” sebutnya.

Berikut jumlah jemaah wafat dalam enam tahun terakhir penyelenggaraan ibadah haji: 2014 (296 jemaah), 2015 (627), 2016 (342), 2017 (658), 2018 (388),  2019 (473), dan 2022 (90 jemaah).

Menag juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Luar Negeru dan Menteri Perhubungan beserta jajarannya. Kerja bersana mereka telah memudahkan proses keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arah Saudi dan kepulangannya ke Tanah Air. Menag mengaku ada sedikit hambatan pada awal proses keberangkatan jemaah embarkasi Surabaya, terkait kesiapan bandara. “Alhamdulillah, karena solusi yang diberikan Menhub, akhirnya bandara Surabaya bisa digunakan untuk memberangkatkan jemaah,” sebutnya.

Terima kasih juga disampaikan Menag kepada Menkumham. Tahun ini, jemaah haji Indonesia kembali bisa merasakan layanan fast track, meski belum semuanya. Proses pengurusan paspor jemaah haji juga sangat lancar dan tidak ada kendala.

Terima kasih secara khusus Menag sampaikan kepada Polri dan TNI.  Petugas dari Polri dan TNI yang tergabung dalam tugas pelindungan jemaah (linjam) telah bekerja total, sehingga hampir tidak ada kasus-kasus yang menonjol dan serius terkait keamanan jemaah.

“Sebagai Amirul Haj, saya tahu bagaimana kerja kawan-kawan dari Polri dan TNI ini luar biasa. Kepedulian mereka sangat tinggi,” sebutnya.

Menag juga berterima kasih kepada Dubes Saudi di Jakarta dan Dubes Indonesia di Arab Saudi. Mereka terus memberikan dukungan dan fasilitasi, utamanya terkait hal-hal yang bersifat diplomatik.

Ucapan yang sama disampaikan kepada para Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pihak terkait lainnya atas apa yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia. Terima kasih juga disampaikan ke seluruh awak media yang telah memberiman informasi yang akurat dan tepat kepada seluruh masyarakat sehingga jenaag bisa mendapatkan update terkini dan keluarga tidak perlu mengkhawatirkan kondisi jemaah di tanah suci

Antisipasi Becana, Ulama Ajak Masyarakat Tak Rusak Lingkungan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, mengingatkan bahwa biaya pascabencana sangat besar. Apalagi bila bencana itu sebelumnya tidak pernah termonitor. Biaya akan sangat membengkak baik dari sisi materi maupun korban jiwa.

Kiai Munahar menyampaikan, salah satu cara mengurangi biaya bencana yang sangat besar itu adalah dengan melakukan mitigasi bencana. Cara paling sederhananya adalah, masyarakat bisa memulai dengan meminimalisir sumber atau penyebab bencana seperti tidak merusak lingkungan.

“Kenapa terjadi longsor? Kenapa terjadi pencemaran lingkungan? Ini kan terjadi karena ada sebabnya,” ujarnya saat sambutan pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Jumat (19/08) di Jakarta Islamic Center (JIC), Koja, Jakarta Utara.

 

Kiai Munahar menekankan, pemahaman kepada masyarakat untuk disiplin menjaga lingkungan harus dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

“Inilah salah satu tugas utama Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) MUI. Saya berharap lembaga ini tidak hanya sekedar menangani bencana ketika terjadi, akibat dari bencana perlu kita jaga supaya beban besar pasca bencana tidak terjadi,” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Wahana Visi Indonesia Synergy Project yang dihadiri tokoh agama dan pemerhati linkungan atau kebencanaan. Beberapa yang hadir antara lain Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, dan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji. (mui)

 

Ini Kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan Sekolah Muhammadiyah

Redaktur: Mazaya

SOLO(Jurnalislam.com)--SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta menggelar perlombaan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 pada Selasa (16/8) di lapangan sekolah.

 

“Salah satunya adalah tarik tambang,” ujar Humas SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta, Aryanto kepada media, Selasa (16/8).

 

Aryanto mengatakan lomba tarik tambang digelar oleh pengurus IPM sekolah. “Tarik tambang diikuti siswa dengan menerapkan protokol kesehatan seperti masker,” kata Aryanto.

 

Menurut Aryanto, kegiatan lomba tarik tambang memacu siswa untuk bekerja sama, menyusun strategi, dan berjiwa kompetisi. Hal ini senada dengan tujuan kegiatan adalah memupuk rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan.

 

“Peringatan 17 Agustus tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, tetapi juga akan digelar dalam bentuk konser merah putih pada Kamis, 18 Agustus 2022 mendatang,” jelas Aryanto.

 

Selain tarik tambang, terdapat lomba lain seperti estafet balon, memasukkan bolpoin ke dalam botol, menerbangkan pesawat kertas, memindahkan kacang menggunakan sumpit, membawa kelereng dengan sendok, melempar kelereng ke dalam gelas, jalan jongkok menggunakan dua pasang sandal, membidik kelereng, dan memindahkan karet menggunakan sedotan.

 

Menurut Aryanto, perlombaan ini diikuti 332 siswa kelas 7, 8, dan 9. Lomba diikuti perwakilan siswa setiap kelas dan yang lain sebagai supporter.

 

Sementara itu, Muhdiyatmoko, M.Pd. selaku Kepala SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta menyampaikan harapan agar semangat belajar dan berprestasi terus tumbuh melalui kegiatan ini. “Adanya kegiatan ini untuk menyambut kemerdekaan, sekaligus untuk menumbuhkan semangat belajar, dan berprestasi yang perlu dipulihkan setelah pandemi, layaknya tema HUT RI ke-77 pulih lebih cepat bangkit lebih kuat,” ungkapnya saat sambutan pembukaan kegiatan.

 

Selain itu, Aiko Miyuki Pranadya selaku ketua IPM, menaruh harapan agar setelah kegiatan perlombaan ini para siswa semakin kompak dan kuat jalinan tali silaturahimnya. Selain itu, semua bisa having fun.

 

Kesan seru diungkap oleh Naura Kayana Hanania, siswa kelas 7, saat mengikuti rangkaian kegiatan ini karena bisa tambah kenal teman dan bekerja sama. “Seru karena bisa teriak-teriak dukung teman yang berlomba. Meskipun sebelumnya pernah, lomba ini yang paling seru,” tandasnya..

 

Heboh Gender Netral. Berbahayakah?

Redaktur: Mazaya

Oleh: Sinta Kasim

Beberapa hari yang lalu, heboh di jagat maya tentang pengakuan mahasiswa baru di salah satu universitas terkemuka di Makassar terkait ‘Gender Netral’ yang tidak mengaku laki-laki maupun perempuan.

Mengutip dari detik.com, pada saat itu mahasiswa bernama Nabil sedang mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PPKMB) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (Unhas). Akibat pernyataan terkait Gender Netral.

Hal ini pun menimbulkan reaksi beragam tak terkecuali oleh pihak kampus. Terkait kasus ini pula muncul petisi yang dikaitkan dengan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/transeksual (LGBT) serta penolakan berkembangnya komunitas tersebut di Unhas.

Hingga tulisan ini dibuat, kurang dari 24 jam, lebih dari 11.000 telah menandatangani petisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak.

Namun, apa sebenarnya Gender Netral tersebut? Mengapa hal ini dikaitkan dengan penyimpanan seksual atau hal yang berkaitan dengan LGBT?

Gender netral sendiri merupakan gerakan yang muncul di mana jenis kelamin tidak memengaruhi kegiatan seseorang, baik bahasa, profesi yang dilakukan, hingga jabatan. Gender netral merupakan singkatan dari ‘Netralitas Gender’.

Sebenarnya gender netral ini bisa kita ambil contoh yaitu fashion busana dengan istilah ‘unisex’. Namun jika melihat persoalan yang terjadi terkait Gender Netral di Unhas tentu kita harus bertanya. Mengapa seorang mahasiswa yang dikenal intelektual bisa tak mengakui jenis kelamin yang dimilikinya. Tentu ini adalah persoalan serius baik dari norma sosial, maupun agama.

Dalam sebuah jurnal terkait konsep gender dalam Al-Qur’an oleh Abd Halim menyampaikan istilah gender ini, selalu merujuk pada adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan hal tersebut antara lain ditemukan dalam QS. Al-Nahl (16): 97 dan QS. Al-Hujurat (49): 13.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemahnya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.” (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat ini pada dasarnya menegaskan bahwa ajaran Islam tidak menganut paham the second sex yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau first ethnic, yang mengistimewakan suku tertentu, apalagi tidak mengakui jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Term gender dalam beberapa ayat Al-Qur’an mengandung interpretasi tentang persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan segala aktivitas sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Sehingga konsep gender dalam Al-Qur’an adalah adanya persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam melakukan amal saleh. Sehingga setiap orang memiliki hak yang sama dalam ibadah.

Olehnya, jika tidak mengakui adanya gender baik laki-laki maupun perempuan, maka ini sama saja seseorang tidak sepakat dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Lalu mengapa Gender Netral ini bisa dikaitkan dengan LGBT? Maka jawabannya adalah pada persoalan penyimpangan yang terjadi. Memahami tidak adanya gender laki-laki maupun perempuan sama halnya pengakuan terhadap gender-gender yang lain. Padahal telah jelas hanya dua gender yang diakui oleh agama maupun pemerintah. LGBT sendiri merupakan jargon yang digunakan untuk gerakan emansipasi di kalangan non-heteroseksual.

Tentu hal ini merupakan persoalan serius apalagi menyangkut kampus. Di mana tempat tersebut adalah wadah terbentuknya pemimpin masa depan yang kelak menjadi orang-orang penting di negeri ini. Jika seorang calon pemimpin telah memiliki paham yang keliru tentu ini akan berdampak pada kemajuan bangsa dam generasi selanjutnya. Ini bukan masalah sepele, maka seorang pemuda pun harus terlibat untuk mencegah pemahaman ini.

Peran birokrasi kampus terkait pencegahan penyimpanan ini tentu sangat dibutuhkan, mengingat kampuslah yang paling berpengaruh besar terhadap mahasiswa dan bagaimana mereka memperbaiki pemahaman dan sikap yang keliru.

Ketika persoalan ini muncul tentu masih ada mahasiswa lain yang mungkin memiliki pemahaman serupa, maka perlu adanya pendampingan agar tidak ada lagi masalah yang dapat merusak moral. Hal ini juga akan berdampak positif jika seorang yang dikenal Intelek memiliki akhlak yang baik.

Editor: Rika Arlianti DM

Viral Mahasiwa Ngaku Gender Netral, PP Lidmi: Bukan Keberanian, Itu Penyimpangan!

Redaktur: Mazaya

MAKASSAR(Jurnalislam.com) – Baru-baru ini, jagat publik menjadi ramai disebabkan viralnya sebuah video. Trending di berbagai media sosial, video tersebut menampilkan seorang mahasiswa baru yang mengidentifikasi diri sebagai gender netral pada acara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akibatnya, pimpinan kampus kemudian mengusir mahasiswa tersebut dari lokasi kegiatan. Sontak hal tersebut menuai perdebatan dan polemik di kalangan masyarakat umum. Ada yang mengkritik perilaku mahasiswa tersebut dan sebaliknya ada pula yang mengkritik sikap dosen yang dianggap mendiskriminasi.

Asrullah, Ketua Umum PP Lidmi sangat menyayangkan sikap amoral dari mahasiswa tersebut. Menurutnya, “konstitusi benar memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan bersikap, namun kebebasan itu juga tidak boleh melawan norma hukum, norma kesusilaan, norma sopan santun maupun norma agama. Bahkan secara spesifik jika membaca perdebatan risalah pembentukan konstitusi kita, konstruksi paradigma moral-agama itu sangat kental. Apa yang dilakukan oleh pimpinan kampus tersebut sudah tepat dan sejalan dengan spirit konstitusi serta tujuan pendidikan nasional”.

“Negara kita mengakui bahwa hanya terdapat 2 jenis kelamin. Sehingga pertanyaan dari WD 3 yang merupakan pimpinan kampus itu sudah tepat. Bahkan mengeluarkan anak tersebut adalah bagian pembelajaran agar mahasiswa memahami dengan baik norma dan aturan yang ada,” ucapnya.

Memang dalam diskursus dan kajian sosial, gender telah mengalami pergeseran makna. Pada awalnya gender dimaknai sama dengan jenis kelamin sebagai suatu yang teridentifikasi sejak lahir. Namun, seiring dilakukannya berbagai riset, pendekatan gender kini dimaknai sebagai persoalan konstruk sosial.

Menurut Alumnus Fakultas Hukum Unhas ini, gender sebagai sebuah konstruk sosial tidak seharusnya diterima secara mentah-mentah tanpa adanya nalar kritis. Perlu kiranya kita memahami alur dan histori konstruksi metodologis dari bahasan gender, seks, dan seksualitas itu.

“Jika kita melihat sejarah fenomena dan diskursus gender, seks, dan seksualitas sebagai sebuah wacana maka kita harus melihat genealogi kelahirannya jauh pada abad ke-17 di Prancis. Tesis awal Barat berkaitan dalam melihat gender sangat tendensius diakibatkan isu dan pengalaman sejarah di Barat sendiri yang misogini dan penuh disparitas,” ungkapnya.

Oleh karena itu, problem terbesarnya terletak pada pemahaman dan interpretasi kita terhadap seks, gender, dan seksualitas. Jika hanya dibasiskan pada diskresi personal, maka akan sangat berpotensi meruntuhkan otoritas agama dalam mengkonstruksi gender yang telah ditetapkan.

Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia, lembaga yang dipimpin Asrullah, menyatakan dengan tegas penolakan terhadap segala jenis unsur LGBTQ+ yang berpotensi merusak moral bangsa. Kampanye LGBT ini pada akhirnya menjadi bumerang bagi terwujudnya insan bangsa intelektual dan beradab yang saat ini berada pada pundak para pemudanya.

Hadiri Dialog Kebangsaan Wahdah Islamiyah, Menkoplhukam Sebut Ormas Islam adalah Aset Nasional

Redaktur: Mazaya

MAKASSAR (Jurnalislam.com)- Menteri Koordinator Bidang Polhukam Republik Indonesia Prof. Dr. H. Moh Mahfud MD hadir sebagai Keynote Speaker dalam kegiatan Dialog Kebangsaan Wahdah Islamiyah bekerjasama STIBA Makassar, yang digelar di Gedung Aisyah Kampus Putri STIBA Makassar Kecamatan Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan, Jum’at (19/8/2022).

Kegiatan yang mengangkat tema “Dengan Taqwa dan Komitmen pada Konstitusi serta Hukum yang Berlaku Kota Wujudkan NKRI Jaya dan Harmoni” mendapatkan apresiasi dari Menkoplhukam RI.

“Saya menyambut gembira dan terharu dengan Dialog Kebangsaan ini yang memilih tema Dengan Taqwa dan Komitmen pada Konstitusi Hukum Kita Wujudkan NKRI Jaya dan Harmoni. Dari tema ini ada kata taqwa, Konstitusi dan harmoni adalah 3 variabel penting, dan menjadi pertimbangan bagi saya untuk hadir,” ujar Prof Mahfud di awal sambutannya.

Prof Mahfud juga bercerita tentang awal mengenal Wahdah Islamiyah, Ia mengatakan bahwa dulu saya pernah hadir dalam Muktamar Wahdah secara online karena masih masa pandemi, dan waktu itu saya tanya sama BIN, menurut identifikasi BIN tentang Wahdah Islamiyah ini seperti apa? Saya akan datang tapi saya ingin tahu dulu.

“Kemudian identifikasi BIN mengatakan bahwa Wahdah Islamiyah adalah organisasi Islam yang berasas Kebangsaan, menyatakan kesetiaanya kepada NKRI. Olehnya itu, BIN merekomendasikan kami untuk datang kesana dengan tujuan mensolidkan komitmen tersebut,” paparnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 tersebut menyebutkan bahwa ormas Islam adalah aset nasional yang patut untuk dijaga keberadaannya, demi memperkuat NKRI.

“Ormas Islam adalah aset nasional yang bisamemperkuat NKRI sebagaimana ormas-ormas yang lain. Indonesia sebenarnya sudah berakar dilubuk hati bangsa Indonesia dari seluruh suku di penjuru wilayah. Negeri indah Indonesia, menanti dan merindukan karya-karya mu. Dan itu Wahdah Islamiyah,” pungkasnya.

Prof Mahfud juga menjelaskan bahwa peran tokoh-tokoh Islam sangat besar dalam kemerdekaan NKRI dan ikut terlibat dalam perancangan konstitusi dan Pancasila.

“Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, kita mengenal dengan tokoh-tokoh Islam seperti Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim yang ikut memperjuangkan berdirinya NKRI bahkan terlibat langsung dalam penyusunan konstitusi dan dasar-dasar negara. Olehnya itu, mari kita jaga NKRI dengan sepenuh hati,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana sering terjadi penyudutan terhadap pemerintah bahwa anti dengan ajaran Islam yang disebut dengan Islamophobia dan lainnya. Menurut Prof Mahfud, negara tidak pernah bersikap Islamophobia dan begitupun dengan agama yang lainnya.

“Negara tidak pernah bersikap Islamophobia, kristenphobia, budhaphobia dan phobia-phohia yang lainnya. Negara ini melindungi setiap warga negara dalam berbagai kegiatan keagamaan. Semua agama di lindungi, tidak boleh satu agama mendeskreditkan agama yang lain,” tegasnya.