Penulis: Mazaya

Rakyat Buntung, Ada Yang Ambil Untung

Redaktur: Mazaya

Oleh: Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Soal covid, ada yang percaya, tapi cukup banyak yang gak percaya. Kabarnya ada 17 persen. Mau dijejali data kayak apapun, susah percaya. Orang-orang macam ini memang merepotkan. Gak peduli pada prokes. Bodoh amat, katanya.

Ada yang setengah percaya. “fakta ada, tapi banyak manipulasinya. Data dilebih-lebihkan” katanya. “Hidup mati Tuhan yang menentukan, kenapa takut covid”, tambahnya. Repot juga ngadepin orang-orang macam ini.

Ada yang 100 persen percaya, tapi hari-hari lapar. Kalau gak keluar, gak bisa makan. Sementara, hidup mereka gak ada yang jamin. Kelompok ini paling banyak. Cash Flow-nya harian. Hari itu dapat duit, hari itu juga buat makan. Gak dapat duit? Kelaparan! Inilah para pedagang kecil yang berpotensi menciptakan gejolak sosial.

Bicara kelaparan, gak pandang bulu pendukung siapa. Urusan perut, ini soal hidup mati. Mazhab politik gak berlaku. Disinilah pentingnya bantuan dan jaminan sosial. Harus segera, tepat waktu, cukup untuk hidup dan merata.

“Yang ditertibkan itu kerumunannya, bukan dagangannya”, kata salah seorang bupati. Cerdas! PPKM memang aturan pusat, tapi kepala daerah mesti “ijtihad” untuk menerjemahkan aturan itu di lapangan. Kalau hantam kromo, bisa menimbulkan gejolak sosial.

Enak bagi yang punya gaji bulanan, atau yang masih ada tabungan. Pandemi memang ngaruh, tapi gak bikin mereka kelaparan. Dapur tetap ngebul, karena simpanan masih ada.

Di tengah kas negara jebol, ekonomi terkonstraksi, banyak rakyat yang kelaparan, tapi ada yang beruntung. Jumlahnya sangat kecil.

Apakah dana simpanan nasabah di bank bertambah jadi 666,7 trilliun dan jumlah orang kaya di Indonesai naik hingga 61,69 persen berasal dari sini? Mesti perlu dicek datanya.

Siapa mereka? pemilik rumah sakit dan klinik, pengusaha obat-obatan, penjual suplemen, pedagang APD, mereka yang mendapat proyek bansos. Semuanya diuntungkan di masa pandemi. Pundi-pundi kekayaan semakin berlimpah. Ini hukum pasar. Demand naik, pasar ramai, otomatis keuntungan makin besar. Sesuatu yang alamiah.

Yang gak alamiah ketika rumah sakit mengcovidkan pasien yang tidak covid, pedagang obat yang menaikkan harga obat gak kira-kira, pengusaha yang berkolaborasi di proyek APD dan bansos untuk maling uang negara. Ini yang jadi masalah.

Ada minuman suplemen, diopinikan meningkatkan imun, diburulah oleh para pembeli. Rakyat “kelas tertentu” berlomba memborongnya. Hitungan hari, minuman itu hilang dari peredaran. Di super market dan mini maret mulai langka. Beberapa hari kemudian muncul, tapi harga di pasaran sudah naik 30-40 persen. Gila! Rakyat makin tercekik.

Kerja keras pemerintah dan ketaatan rakyat terhadap prokes terciderai. Tidak sedikit yang lalu mengekspresikan kekecewaan dan kemarahannya dengan sikap dan tindakan yang tidak tepat. Apalagi dalam situasi galau seperti ini, mereka dipertontonkan video sejumlah oknum pejabat publik yang plesiran. Makin sakit, katanya.

Dalam kondisi pemerintah dan rakyat yang sedang buntung, tega-teganya “seenak wudele” mereka ambil untung! Boro-boro berkurban untuk rakyat, rasa empati aja gak ada! Sungguh tak punya perasaan. Kepada mereka, negara mesti tegas: tertibkan! Orang-orang seperti mereka yang membuat bangsa ini sulit untuk kompak. Padahal, pandemi mestinya membuat kita makin kompak.

Jakarta, 21 Juli 2021

Survei: Masyarakat Semakin Agamis Saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melalukan survei tentang Urgensi Layanan Keagamaan di Masa Pandemi. Salah satu temuannya terkait meningkatnya religiusitas masyarakat di masa pandemi.

Hal ini disampaikan Kepala Balitbangdiklat Kemenag, Achmad Gunaryo. Menurutnya, tingkat relijiusitas masyarakat Indonesia secara umum meningkat, terlebih di masa Pandemi Covid-19.

“Survei kita lakukan secara daring, pada 8-17 Maret 2021. Ditemukan, mayoritas responden merasa semakin relijius (taat beragama) sejak mereka mengalami/menjalani pandemi Covid-19. Nilainya mencapai 81%,” kata Achmad Gunaryo saat menjadi narasumber pada Mejelis Reboan Diskusi Kebijakan Keagamaan, Rabu (21/7/2021).

Selain itu, lanjut Achmad Gunaryo, sebanyak 97% responden juga merasa keyakinan/keberagamaan secara psikologis membantu dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

“Kondisinya, masih sedikit layanan konsultasi psiko-spiritual (psikologi keagamaan) yang tersedia. Menurut teori, dalam situasi krisis, seperti pandemi Covid-19 ini, ketika orang mengalami ketakutan, penderitaan, atau penyakit  sering mengalami pembaruan spiritual,” papar Achmad Gunaryo.

Secara rinci, meminjam teori dan instrumen FICA Spiritual History Tool yang dikembangkan Puchalski (1996), sejumlah temuan atas pertanyaan dalam survei ini adalah sebagai berikut:

– Kebanyakan responden sangat setuju dan setuju (55,1%), merasa Covid memengaruhi keyakinan/praktik keberagamaan.

– Sebanyak 61.6% responden merasa bahwa pandemi Covid yang berlangsung lama mendorong mereka menemukan makna hidup.

– Mayoritas responden (81%) merasa semakin relijius (taat beragama) sejak mengalami/menjalani pandemi Covid-19.

– Mayoritas responden (97%) merasa keyakinan/keberagamaan mereka membantu (secara psikologis) mereka menghadapi Covid dan dampaknya.

– Sebanyak 86,7% responden berupaya terhubung dengan (mencari support dari) pemuka agama dan komunitas agama mereka.

– Selama menjalani pandemi, mayoritas responden (89,4%) merasa mendapat dukungan mental-spiritual (ada support system) dari pemuka agama dan komunitas agamanya.

– Saat isolasi/menyendiri, ragam aktivitas dilakukan. Sebanyak 56,3% mendengar/membaca kitab suci, 47,2% mendengar ceramah, dan 42,8% dzikir/meditasi. Sedikit sekali yang konsultasi-psikologis khusus. Hanya 22,1% responden yang mengaku pernah mendapat konseling psikologis-keagamaan, selama menjalani pandemi ini.

“Survei-daring ini bersumber dari sebanyak 1.550 respon para penderita Covid-19, penyintas, dan masyarakat di 34 Provinsi dengan cukup tersebar dan sebangun dengan populasi masyarakat Indonesia. Dengan Metode Accidental sampling (non-probabilitas), temuan hanya berlaku bagi responden. Selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi kualitatif, dengan mewawancara per telepon 20 informan terpilih,” tutup Achmad Gunaryo.

Taliban: Kami Ingin Bertemu Erdogan, Pemimpin Penting Bagi Dunia Islam

Redaktur: Mazaya

ISTANBUL(Jurnalislam.com)–Penulis dan jurnalis Turki Turan Kashlakci mengatakan bahwa Taliban membantah permusuhan mereka dengan Ankara, dalam sebuah artikel yang dikeluarkan pada hari Kamis (15/07/2021), Kashlakci menulis bahwa dia telah mewawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid terkait peringatan Taliban yang ditujukan ke Ankara.

 

Kashlakci menjelaskan bahwa pertanyaan pertama yang diajukannya adalah: “Mengapa Taliban mengeluarkan peringatan seperti itu kepada Turki?” Dia menjawab: “Baik Imarah Islam Afghanistan maupun orang-orang Afghanistan tidak memiliki permusuhan terhadap Turki atau rakyatnya. Kami dan orang-orang Turki menikmati persatuan agama, sekte, sejarah dan budaya. Kedua bangsa saling mencintai,” jawab jubir Taliban, Zabihullah Mujahid

 

Mujahid melanjutkan, “Apa yang kami inginkan adalah agar Turki yang datang ke Afghanistan di bawah payung NATO 20 tahun lalu, untuk mundur. Dan ketika kami membutuhkan Turki, kami akan berbicara dengannya secara langsung dan dengan rakyat Turki. Kami ingin Turki mandiri, dan kami tidak ingin itu menjadi bagian dari NATO. Dan menurut perjanjian Doha yang kami sepakati dengan Amerika Serikat dan diterima oleh Turki, semua kekuatan asing harus mundur dari Afghanistan, apakah mereka anggota NATO atau bukan.”

 

Dan jurnalis Turki kembali bertanya kepadanya: “Tidak bisakah Anda membuat kesepakatan dengan Turki?” Mujahid berkata: “Kami telah berhubungan dengan pejabat Turki selama beberapa bulan terakhir, dan kami mengadakan banyak pertemuan, dimana mereka meyakinkan kami bahwa mereka tidak akan melakukannya, mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan kami. Tapi keputusan yang mereka ambil untuk memastikan keamanan bandara Hamid Karzai di Kabul, itu diambil tanpa konsultasi dengan kami. Kami tidak setuju Turki berada disini dalam rangka kesepakatan dengan AS. AS dan semua kekuatan Barat meninggalkan Afghanistan, kami tidak setuju Turki berada di sini berdasarkan kesepakatan dengan pihak AS. Kami meminta Turki untuk membatalkan keputusan ini, karena itu tidak menguntungkannya atau Afghanistan, tetapi sebaliknya, itu hanya menciptakan masalah antara dua negara Muslim. Kami telah mengumumkan kepada pejabat Turki bahwa kami terbuka untuk semua bentuk pembicaraan antara kedua negara, demi kepentingan kedua negara Afghanistan dan Turki.

 

Kashlakci menunjukkan bahwa dia bertanya kepada juru bicara Taliban mengapa pejabat Taliban tidak mengunjungi Turki, meskipun mereka telah mengunjungi banyak negara, dan dia menjawab: “Kami telah bertemu dengan pejabat Turki dalam beberapa bulan terakhir, dan kami setuju dengan mereka untuk mengadakan pertemuan bersama. Berdialog, tetapi mereka menghentikannya. Selain itu, pihak Turki masih memperlakukan kami seperti dia berurusan dengan faksi oposisi Suriah. Perhatikan bahwa sebagian besar negara yang kami temui di eropa dan negara-negara tetangga menerapkan protokol kenegaraan kepada kami. Sayangnya, kami juga ingin menyampaikan keprihatinan kami tentang perlakuan Turki ini, setidaknya kami dapat mengembangkan hubungan seperti mereka dengan pemerintah Tripoli di Libya,”

 

Mujahid menambahkan, “Kami ingin bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan, dia adalah pemimpin negara yang sangat penting bagi kami dan dunia Islam. Kami ingin memberitahunya tentang fakta Afghanistan.”

 

Tentang alasan Taliban mengirim delegasi ke banyak negara, seperti Rusia, Iran dan India, dia mengatakan: “Imarah Islam Afghanistan mengadakan pembicaraan dengan negara-negara tetangga untuk keamanan dan masa depan negara. Kami berbicara dengan Rusia, Iran, India, Cina, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan tentang masa depan Afghanistan. Pembicaraan juga dilakukan untuk memastikan bahwa negara-negara ini tidak ikut campur dalam urusan internal kita, sama seperti kita tidak ikut campur dalam urusan internal mereka.”

 

Dan apakah mereka akan mengadakan pembicaraan dengan pemerintah saat ini di Kabul, juru bicara Taliban mengatakan: “Pemerintah di Kabul akan pergi dengan penjajah seperti yang datang dengan mereka. Kami tidak ingin berbagi kekuasaan dengan siapa pun. Karena pemerintah Kabul sepenuhnya terlibat dalam korupsi. Miliaran dolar yang diberikan Amerika Serikat dan negara-negara barat telah terbuang sia-sia, tanpa membelanjakannya untuk kepentingan negara dan rakyat. Para pejabat kotor ini menyimpan uang mereka di bank-bank barat, karena mereka bahkan tidak mempercayai negara yang mereka kuasai. Mereka menghabiskan jutaan dolar untuk hiburan di Dubai, London, dan Las Vegas.”

 

Di akhir dialog, Kashlakci berkata: Saya menunjukkan kepada Zabihullah sebuah dokumen yang beredar di media sosial yang mengklaim bahwa Taliban telah menangkap gadis-gadis muda, dan saya bertanya kepadanya tentang kebenaran masalah ini, dan apakah itu benar. Dia menjawab: pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kami adalah satu-satunya yang menjadi perhatian kami. Selain itu, tidak. Adalah mungkin untuk mengetahui bahwa dokumen ini dipalsukan hanya dengan membaca isinya. Sayangnya, metode seperti itu sering digunakan untuk menodai citra kita. Kami sepenuhnya menolak pernyataan seperti itu.” pungkasnya.

 

Sumber: arabi21

PPKM Darurat, Muhammadiyah Dorong Pemerintah Percepat Vaksin dan Bansos

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Keputusan pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021 didukung Muhammadiyah.

“Keputusan Pemerintah memperpanjang PPKM sudah tepat,” terang Sekum Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

“PPKM yang diberlakukan selama tiga pekan belum cukup mengurangi penularan dan dampak kesehatan secara signifikan,” sambungnya.

Mu’ti berharap kebijakan ini bisa disosialisasikan dan dikomunikasikan  secara lebih intensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, keberhasilan PPKM sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat dan konsistensi aparat.

“Pemberlakuan PPKM harus diberlakukan untuk semua pihak. Misalnya, terkait perjalanan dan kedatangan berbagai pihak dari luar negeri, terutama sinyalemen adanya TKA yang masuk dari negara tertentu,” tuturnya.

“Diperlukan pendekatan yang humanis persuasif. Pendekatan yang prosedural dan kaku sudah harus diakhiri,” sambungnya.

Selain itu, untuk establishment, Mu’ti meminta agar program bantuan sosial dari pemerintah segera disalurkan. Ini juga untuk menjamin masyarakat tetap terpenuhi kebutuhan pokok.

“Vaksinasi juga perlu dilakukan akselerasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak,” tandasnya.

Ulama Harap Penyekatan Diganti dengan Pengetatan Prokes

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mendukung dan mengapresiasi keputusan Pemerintah untuk memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli 2021 dengan penyesuaian pelonggaran meskipun tetap taat prokes,” unggahnya dalam akun Instagram pribadinya, @cholilnafis, Selasa (20/7).

Dalam unggahannya tersebut Kyai Cholil Nafis juga menyarankan agar penyekatan-penyekatan yang di lakukan di sejumlah titik jalan di Wilayah PPKM darurat diakhiri saja. Akan tetapi diubah dengan pengetatan dan ketegasan menjaga protokol kesehatan.

Keputusan Perpanjangan masa PPKM Darurat ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers yang digelar Selasa (20/7).

“Namun kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM Darurat terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan,” ujar Jokowi dalam Konferensi Pers itu.

Presiden Republik Indonesia tersebut juga meminta agar kementerian terkait segera menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak. Dan apabila kasus Covid-19 ini terus menerus mengalami penurunan, maka sejumlah aktivitas masyarakat akan dibuka secara bertahap.

 

Termasuk dalam keputusan yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut, pemerintah memberi izin kepada pasar tradisional untuk menjual kebutuhan pokok dengan tetap menjaga protokol kesehatan sampai dengan pukul 15:00. Sedangkan untuk pedagang kaki lima, toko kelontong, bengkel kecil, dan usaha kecil lainnya juga diizinkan untuk beroperasi sampai dengan pukul 21:00 yang teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah setempat. Akan tetapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Sedangkan kegiatan lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah,” ujar Jokowi. (mui)

 

Ulama Banten Dukung PPKM, Serukan Kelonggaran Untuk Pedagang Kecil

Redaktur: Mazaya

BANTEN(Jurnalislam.com) — Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Salah satu ulama Banten KH. Embay Mulya Syarief mendukung kebijakan tersebut.

“Pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM Darurat ini tentu semata-mata untuk menyelamatkan nyawa manusia. Hal itu sesuai dengan ajaran Islam. Dan salah satu prioritas syariat Islam adalah menyelamatkan nyawa manusia yaitu hifzhun nafs,” ujarnya di Pandeglang, Rabu (21/7/2021).

Mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Serang itu juga mengajak masyarakat untuk bersabar. Kebijakan itu diambil karena angka pasien Covid-19 masih sangat tinggi.

“Sebelum Covid-19 ini kita sudah puluhan tahun hidup normal. Mungkin selama hidup norma, kita kurang bersyukur sehingga harus diperingatkan oleh Allah melalui pandemi Covid-19 ini. Karenanya kita harus bersabar dalam usaha dan kemudian juga berdoa,” tutur salah satu pendiri Provinsi Banten itu.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar itu, usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Oleh karena itu dirinya sepakat dengan kebijakan dari pemerintah.

Kiai Embay Mulya Syarif juga berharap kegiatan ekonomi masyarakat bisa diberikan kelonggaran, khususnya bagi pedagang kecil. “Dengan kelonggaran tentunya, tidak harus kaku, tapi dengan sikap yang bijak,” paparnya.

“Berikan penyuluhan kepada masyarakat. Kalau istilahnya Presiden Jokowi, ketika memberikan penyuluhan, sambil bagi-bagi sembako. Atau jangan ada tindakan yang arogan dari para petugasnya,” pungkasnya.

 

Taliban Tegaskan Akan Menjadi Pemimpin Sah di Afghanistan

Redaktur: Mazaya

AFGANISTAN(Jurnalislam.com)-Juru bicara Taliban Mohammad Naim mengatakan Taliban akan menentang kehadiran pasukan Turki di Afghanistan dalam kerangka perwakilan the North Atlantic Treaty Organisation (NATO).

“Kami tidak membutuhkan kehadiran kekuatan yang datang dalam rangka invasi,” kata Naim dalam sebuah wawancara di situs berita Araby 21 (18/07/2021).

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Taliban tidak akan mentolerir kehadiran pasukan Turki yang memiliki kesamaan agama, budaya dan etnis dengan orang Afghanistan.

Sementara itu Turki mengatakan tidak akan mengirim pasukan tambahan ke Afghanistan, tetapi hanya menawarkan untuk mengamankan bandara internasional Kabul yang dianggap vital dalam upaya untuk meningkatkan hubungan kerjasama AS-Turki ketika pasukan Amerika dan NATO menyelesaikan penarikan pasukan mereka dari Afghanistan.

Naim juga menepis kekhawatiran bahwa serangan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh Taliban akan mengakibatkan perang saudara.

Sebaliknya, juru bicara itu mengatakan pemerintah Afghanistan di Kabul akan “runtuh” ​​dan kelompok Taliban akan muncul sebagai wakil sah rakyat Afghanistan.

Pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhunzada, pada hari Ahad kemarin mengatakan bahwa dia “sangat mendukung” penyelesaian secara politik untuk konflik di Afghanistan. Pernyataan itu muncul ketika perwakilan dari pemerintah Afghanistan dan pejuang Taliban duduk bersama untuk putaran baru dalam perundingan di Doha yang bertujuan menghidupkan kembali pembicaraan damai yang telah lama terhenti. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Sinergi Foundation Luncurkan Program Pendampingan Isolasi Mandiri Gratis

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)–Angka pasien COViD-19 yang meninggal saat Isolasi Mandiri (Isoman) terus meningkat. Salah satu faktor penyebabnya adalah terlambatnya penanganan medis. Padahal di sisi lain, rumah sakit kini selalu over capacity.

Menanggapi masalah ini, Sinergi Foundation melalui Sinergy for Humanity (S4H) membuat program Sahabat Isoman. “Ini adalah program pendampingan dan observasi virtual bagi warga terpapar dan sedang melaksanakan isoman,” kata CEO Sinergi Foundation, Asep Irawan.

Di program Sahabat Isoman, para pasien bisa berkonsultasi via WhatsApp, observasi dari paramedis, pendampingan selama isoman, juga mendapat asupan paket obat-obatan, suplemen, APD, dan oxymeter.

“Orang-orang yang terlibat dalam program ini juga adalah pakar dan praktisinya langsung. Ada dokter spesialis, dokter umum, paramedis, psikolog, hingga para survivor COVID-19 sebagai fasilitator,” katanya.

Asep berharap, program ini dapat membantu para pasien mendapatkan penanganan medis secara berkala. Dan tentu mengurangi angka kesakitan dengan bertindak tepat bagi penyintas dengan pendampingan sedari gejala dini.

“Melalui Sahabat Isoman, kita sama-sama berjuang dan saling bantu agar para pasien Isoman tidak merasa sendiri. Semoga menjadi jalan juga agar pandemi ini segera enyah di Indonesia,” lanjutnya.

Program Sahabat Isoman sendiri bermitra dengan Tanginas Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Jabar, Rumah Bersalin Cuma-Cuma, dan PKK Kota Bandung.

Asep pun memungkas, syarat mendaftar Sahabat Isoman ini cukup mudah. Di antaranya: WNI, pasien COVID-19 sejak gejala ringan, mengisi formulir online yang sudah disediakan, dan mengupload bukti SWAB dan KTP. Para pasien Isoman yang ingin bergabung program ini bisa mendaftar di: bit.ly/SahabatIsoman.

MUI Ajak Kurban Disalurkan untuk Warga Terdampak Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan mengimbau agar masyarakat bisa memperluas jangkauan pendistribusian hasil qurban bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.

Buya Amirsyah menjelaskan, masyarakat perlu diberi Daging Qurban agar bisa terus membantu meringankan penderitaan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Kata Buya Amirsyah, di masa pandemi Covid-19, masyarakat harus senang menolong orang lain yang menderita.

“Sehingga kita bisa bersama-sama bebas dari Covid 19 untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Semua kekuatan bangsa harus menggunakan momentum ini agar Indonesia segera bebas dari pandemi Covid 19,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (19/7).

Lebih lanjut Buya Amrisyah menjelaskan, ada beberapa poin yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar Indonesia tidak terpuruk.

 

Pertama, adalah dengan memperkuat kohesivitas sosial dengan penuh kebersamaan dalam menanggulangi Covid-19, baik dari segi spritual ataupun sosial.

Kedua, yaitu menjadikan Idul Adha 1442 H sebagai momentum untuk memperluas cakupan penyebaran Qurban tanpa batas bagi masyarakat yang terpapar Covid 19.

Ketiga, menghindarkan masyarakat dari berita fitnah, adu-domba (namimah), maupun hoax.

Masyarakat kata Buya Amirsyah harus senantiasa mengedepankan penyebaran informasi yang lebih menyejukkan, baik dalam bentuk pencerahan maupun mencerdaskan.

Keempat, Buya Amirsyah mengimbau aparat penegak hukum agar dapat memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku yang membuat berita hoax maupun fitnah terkait penyebaran informasi yang meresahkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan efek jera.

“Efek jera ini bukan hanya harus dirasakan pelaku, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri, agar ada rasa takut untuk membuat dan menyebarkan berita hoax,” jelas Ulama Muhammadiyah ini.

Amirsyah melanjutkan jika kelima upaya itu dilakukan maka Indonesia bisa mengerahkan semua kekuatan, baik itu di bidang ekonomi, budaya, maupun sosial-politik kebangsaan.

Tujuannya supaya bisa memperkuat kedaulatan bangsa dalam memutus mata rantai Covid-19.

 

PBNU Dukung Perpanjangan PPKM Darurat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  meyakini keputusan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli mendatang sebagai langkah yang cermat.

“Kami percaya keputusan itu merupakan yang terbaik dan tentunya dengan perhitungan yang sangat cermat,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

“NU sangat mendukung kebijakan pemerintah menambah masa PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021 mendatang, kami juga berdoa semoga pada tanggal 26 Juli 2021 PPKM Darurat ini diperkirakan secara bertahap dibuka,” imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah menyiapkan bantuan  sebagai konsekuensi perpanjangan  masa PPKM Darurat.

“PBNU memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah karena telah memberikan bantuan langsung atau secara tunai kepada warga terdampak pandemi Covid-19,” ungkap Helmy.

Karenanya, Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengingatkan agar bantuan sosial dapat disalurkan dengan baik sehingga bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat.

“Selain itu para tenaga kesehatan juga perlu diberikan ruang dan kesempatan agar bisa melakukan pengobatan dengan maksimal,” ujar pria kelahiran Cirebon itu.

Tak lupa, Helmy pun mengajak seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam memutus laju penularan covid-19. Salah satunya dengan mengikuti vaksinasi.

“Mari bersama-sama sukseskan vaksinasi dengan ikut menerima vaksin dan jangan takut karena para ulama dan kiai telah memberikan contoh, hal ini merupakan ikhtiar dalam rangka memutus penularan Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli mendatang. Lewat pengumuman yang disiarkan Selasa (20/7) malam, Jokowi menyatakan telah menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak.