Penulis: Mazaya

Ditemukan Maladministrasi TWK, Eks KPK Akan Lakukan Gugatan Hukum

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif, Hotman Tambunan mewakili 75 pegawai KPK yang tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK turut bersuara atas temuan maladministrasi Ombudsman RI dalam penyusunan hingga pelaksanaan TWK.

 

Hotman menyebut pihaknya akan mempertimbangkan upaya hukum lebih lanjut terkait tiga poin maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman RI. Salah satunya yang paling cukup serius mengenai penyalahgunaan wewenang dalam penyusunan TWK.

“Kami mempertimbangkan upaya hukum lebih lanjut untuk mendorong adanya pemeriksaan terkait motif dilakukannya pelanggaran serius tersebut,” kata Hotman dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).

Menurut Hotman, maladministrasi yang ditemukan dalam TWK ini mencoreng institusi KPK. Apalagi yang dirugikan
yakni 75 pegawai KPK.

“Motif ini penting untuk menilai tujuan tindakan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian, tidak saja terhadap 75 pegawai. Tetapi juga terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam makna yang lebih luas,” ujarnya.

Seperti motif Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Perundangan Kemkumham yang menandatangani berita acara yang rapatnya tidak mereka hadiri.

“Melainkan dihadiri oleh para pimpinan lembaga dan apa motif para pimpinan lembaga dalam hal ini Ketua KPK, Kepala BKN, MenPAN-RB, Kepala LAN, dan Menkumham yang tidak mau menandatangani rapat yang mereka hadiri?” ucap Hotman.

Selanjutnya, kata Hotman, mengenai motif Kepala BKN berani mengajukan diri dalam melaksanakan assesment TWK. “Padahal mengetahui lembaganya tidak berkompeten, bahkan tidak memiliki instrumen dalam melaksanakannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Hotman, termasuk dokumen kontrak yang tanggalnya dengan sengaja dibuat mundur atau backdated. Motif ini perlu didalami serius apa tujuannya dan unsur kesengajaan di dalamnya.

“Pendalaman lebih lanjut ini penting untuk melihat adanya indikasi dan berbagai kemungkinan, termasuk potensi pelanggaran pidana,” ujar Hotman.

Hotman meminta kepada pihak terlapor terkhususnya pimpinan KPK dan BKN sebagai pelaksana TWK agar melaksanakan perintah hasil pemeriksaan dan tindakan korektif secara etik moral telah mengikat oleh Ombudsman RI.

“Demikian pula secara hukum, hasil temuan tersebut adalah keputusan hukum yang diterbitkan lembaga negara yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Terutama lembaga penegak hukum,” imbuhnya.

Sebelumnya, ada tiga fokus Ombudsman RI dalam temuan maladministrasi TWK. Pertama, Pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Ketiga, dalam tahap penetapan hasil assessment tes wawancara kebangsaan.

Sumber: suara.com

Ombudsman RI Temukan Maladministrasi TWK, Minta Firli Cs Dibina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ombudsman RI menyebut Presiden Joko Widodo  dapat melakukan pembinaan terhadap lima pimpinan lembaga negara terkait temuan maladministrasi dalam tahapan pembentukan tes wawasan kebangsaan /TWK pegawai KPK untuk beralih menjadi aparatur sipil negara atau ASN.

Kelima pimpinan lembaga negara yang perlu dibina yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pan-RB.

“Presiden perlu melakukan pembinaan kepada lima pimpinan lembaga bagi perbaikan kebijakan yang berorientasi atas tata kelola yang baik,” kata Anggota Ombudsman RI Robert Anggota Ombudman RI Robert Na Ending Jaweng dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/7/2021).

Robert membeberkan alasan kelima kepala lembaga negara tersebut perlu dibina. Lantaran ditemukan dugaan maladministrasi dalam proses penyusunan awal TWK. Hingga, menghasilkan 51 pegawai KPK yang tidak lulus akan diberhentikan.

Menurut Robert dalam rangkaian penyusunan TWK sejak Agustus 2020 dan terutama harmonisasi yang dilakukan pada tanggal 16-17 Januari dan 21-22 Desember 2020 terkait klausul TWK ternyata belum ada kerjasama KPK dengan BKN.

“Belum muncul juga penyelenggaran oleh KPK bekerja sama dengan BKN,” ujar Robert.

Robert menyebut pada tanggal 5 Januari KPK baru melakukan pembahasan secara internal. Kemudian munculah klausul asesmen TWK. Meski begitu, kata Robert, pada 25 Januari KPK dalam rapat internalnya hanya masih merekomendasi untuk bekerja sama dengan BKN. Tidak ada pembahasan terkait klausul TWK.

Sumber: suara.com

Percepatan Realisasi Anggaran Covid Perlu Dipercepat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pemerintah terus mengantisipasi dinamika yang terjadi akibat dari pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19), seperti menambah alokasi anggaran pada bidang kesehatan dan memberikan bantuan sosial. Perlu adanya upaya ekstra di dalam memberikan dukungan kepada masyarakat, baik di sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Maka dari itu, dalam rangka pemberian dukungan pada sektor tersebut dibutuhkan adanya upaya percepatan realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di seluruh daerah.

“Terkait realisasi anggaran agar mendapat perhatian dan dorongan, serta pendampingan dari instansi terkait untuk mempercepatnya,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat melalui konferensi video, Kamis (22/07/21).

Selain mengenai realisasi anggaran penanganan Covid-19 di daerah, Wapres juga terus memantau perkembangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 3 T (testing, tracing, treatment), serta penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

“Saya ingin memfokuskan pada tiga hal, yaitu pelaksanaan PPKM, penerapan 3 T, dan juga soal bansos,” tutur Wapres.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan refocusinganggaran yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, minimal 8% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil, provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan refocusing untuk digunakan penanganan pandemi, khusus penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dana desa, insentif tenaga kesehatan. Ini pula yang menjadi atensi Presiden,” ujar Tito.

“Anggaran ini kaitanya dengan pelaksanaan PPKM dan bansos. Untuk penguatan kapasitas kesehatan dan obat-obatan, ini sebenarnya dapat digunakan anggaran-anggaran dari daerah juga. Daerah memiliki kapasitas keuangan yang bisa dimanfaatkan,” tambahnya.

Adapun terkait bantuan sosial masyarakat, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkapkan bahwa bantuan sosial di Jawa Barat telah didistribusikan melalui kepala daerah dan pihak terkait sebagai wujud dukungan menjaga semangat masyarakat.

“Bansos juga sudah diserahkan. Kepala daerah turun membagikan supaya ada kehadiran pemimpin menguatkan semangat rakyatnya. Negara sedang mengalami kedaruratan namun tetap menguatkan bansos,” ungkap Ridwan.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan telah mengusulkan pengadaan program bantuan tambahan untuk 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atas usulan pemerintah daerah yang akan dapat segera dicairkan. Penerima manfaat akan diberikan bantuan senilai Rp 200 ribu per KPM untuk periode Juli-Desember 2021.

“Jadi, akan ada tambahan 5,9 juta (KPM) atas usulan daerah yang akan juga dibantu. Mudah-mudahan minggu ini dan minggu depan sudah bisa kita cairkan tambahannya itu,” jelas Risma.

Selain Gubernur Jawa Barat, tampak hadir secara virtual jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, serta seluruh Wali Kota dan Bupati se-Jawa Barat.

Kemenag Gelar Tahlil Nasional Doa untuk Syuhada

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Upaya menggerakkan masyarakat untuk melakukan ikhtiar batin dalam menghadapi pandemi Covid-19 terus dilakukan Kementerian Agama. Salah satunya, menggelar Tahlil Nasional bertajuk “Doa untuk Syuhada”.

“Tahlil Nasional menjadi kelanjutan dari ikhtiar batin kita, melangitkan doa dan harapan agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Juga untuk mendoakan yang terbaik bagi para syuhada yang gugur selama pandemi ini,” ujar Menag di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Tahlil Nasional akan dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 22 Juli 2021, pukul 19.00 WIB. Acara ini akan diikuti kementerian/lembaga, para pengasuh dan santri pondok pesantren, pimpinan ormas, penyuluh agama di seluruh Indonesia dan ASN, serta masyarakat umum.

Kementerian Agama akan menyiapkan link webinar dengan kapasitas ribuan agar masyarakat dapat bergabung. Sebagaimana #PrayFromHome, masyarakat diminta untuk mengikutinya dari rumah masing-masing. Acara ini juga akan disiarkan langsung melalui media sosial Kementerian Agama.

“Kami mengundang masyarakat Indonesia, untuk bergabung, bersama-sama melafalkan zikir, tahlil, dan doa pada Kamis malam ini. Mari langitkan doa agar pandemi segera berakhir dan doakan para syuhada yang telah mendahului kita,” ajak Menag.

Menghadapi Pandemi Butuh Kebersamaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pandemi sudah melanda Indonesia hampir satu setengah tahun. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa untuk menghadapi pandemi ini, dibutuhkan kebersamaan.

“Menghadapi pandemi Covid-19, membutuhkan kebersamaan, kepedulian, sekaligus daya juang. Ini tidak mudah tetapi harus terus kita lakukan,” kata Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan sambutan pada Konser Amal dan Qurban untuk Kemanusiaan yang digelar secara virtual, Kamis (22/7/2021).

Konser ini digerakkan oleh kaum muda dari pelbagai komunitas untuk memperkokoh kepedulian terhadap sesama. Tujuannya mengetuk ruang batin di tengah kesulitan, apalagi di hari yang dimuliakan, Idul Adha. Mereka yang tergabung dalam konser ini antara lain Sahabat Gusdurian, Sahabat GP Ansor, Marjinal dan  komunitas peduli kemanusian lainnya.

Menurut Menag yang juga Ketua Umum GP Ansor, konser amal digelar dalam rangka membuka ruang-ruang kemanusiaan di tengah kesulitan. Karenanya, konser ini dirangkai dengan seruan qurban untuk kemanusiaan.

“Hakikat qurban sejatinya adalah soal ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan di satu sisi dan kepedulian sosial di sisi yang lain, yaitu hablun minallah dan hablum minan-naas,” ujar Menag.

Menurut Menag orang yang berkurban harus meletakan ego dan kesombongannya, digantikan dengan semangat kerelaan dan keikhlasan untuk memberikan yang terbaik (berkorban). “Berkorban di masa pandemi adalah memberikan bantuan untuk meringankan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” tegas Menag.

Menag berharap forum virtual ini akan menajamkan semangat untuk saling asah, saling asih, dan saling asuh. Saling asah misalnya dengan memberikan pencerahan/pemahaman atas hal ihwal yang terkait dengan pandemi Covid-19. Saling asih dengan terus memberikan kepedulian, kasih dan sayang kepada sesama, terutama bagi mereka yang sangat terdampak pandemi ini. Dan saling asuh merupakan upaya untuk saling membantu dan mendampingi.

“Apresiasi saya yang mendalam atas digelarnya acara ini, terutama kepada Mbak Alisa Wahid dan Sahabat-Sahabat Gusdurian. Tentu juga kepada sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dan komunitas lain yang sangat peduli pada kemanusiaan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan sukseskan gerakan untuk tetap menerapkan 5M apalagi di masa PPKM,” tandas Menag.

Konser Amal dan Qurban untuk Kemanusiaan ini diisi dengan beragam kegiatan, di antaranya Ngopi alias Ngobrol Peduli, Lelang Karya Bantu Saudara, Konser Musik Merajut Nusantara dan kegiatan kemanusian lainnya.

Kasus Covid Tembus 3 Juta, Bertambah 1 Juta dalam Sebulan Terakhir

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus covid-19. Pada Kamis (22/7/2021), tambahan 49 ribu kasus harian menggenapkan total kasus konfirmasi positif hingga tembus angka 3 juta.

Berdasarkan data sementara dari Worldometers.info per hingga Jumat (23/7/2021) pukul 8.30, Indonesia menduduki peringkat ke-3 negara dengan penambahan kasus harian covid-19 terbanyak di dunia. Amerika Serikat (AS) dengan 60.696 kasus ada di peringkat pertama, disusul Brazil dengan 49.603 kasus.

Sedangkan untuk total kasus, Amerika Serikat masih teratas dengan 35 juta, disusul India dengan 31 juta.

Indonesia dengan 3 juta kasus ada di urutan ke-14 dalam daftar tersebut. Namun yang menjadi sorotan adalah, sekitar 1 juta kasus konfirmasi positif terkumpul dalam waktu hanya sekitar satu bulan.

sumber: detik.com

 

BEM SI Kecam Upaya Kriminalisasi Aktivis Anti Korupsi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas bersama sejumlah lembaga lainnya mengeluarkan siaran pers bersama terkait dugaan adanya upaya kriminalisasi kepada aktivis anti korupsi atas aksi tembak laser ke arah gedung KPK.

Siaran pers tersebut diunggah melalui akun media sosial BEM UI, Instagram bemui_official yang diunggah Rabu malam, (21/07/2021).

Menurut mereka padahal aksi tembak laser yang dilakukan merupakan bentuk keprihatinan terhadap lembaga Pemberantasan Korupsi dari serangkaian upaya-upaya pelemahan terhadap lembaga tersebut.

Berikut isi siaran pers bersama dari aliansi BEM Seluruh Indonesia,

1. Aksi-aksi yang dilakukan terhadap KPK merupakan upaya dari mempersoalkan permasalahan Pelemahan KPK dan banyaknya kejanggalan dalam proses TWK. Seharusnya alih-alih dilihat sebagai upaya “menyerang simbol negara”, sebaliknya aksi-aksi sejenis terhadap KPK sejatinya merupakan upaya penguatan KPK.

2. Upaya Kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, lebih jauh lagi hal tersebut justru merupakan upaya pembungkaman publik dan SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)

3. Upaya merespon kritik secara negatif dan berlebihan. Pelaporan seperti ini baru pertama kali terjadi di KPK pada masa Firli Bahuri, selama ini, dibandingkan pada aksi yang dilakukan terhadap KPK, lembaga negara lain bahkan secara institusi terkait, jarang sekali tercatat melaporkan tindakan kritik yang diarahkan terhadap institusinya, bahkan seperti gedung DPR yang berulang kali di demonstrasi. Lebih jauh lagi pada Pasal 7 ayat (2) huruf d PerDewas Nomor 02 Tahun 2020, menyebutkan : dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Profesionalisme, setiap Insan Komisi dilarang: merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.

4. Fokus pada pemberantasan korupsi. Alih-alih sibuk menjawab kritik dengan kriminalisasi harusnya KPK fokus pada upaya-upaya strategis pemberantasan korupsi. Langkah-langkah kontraproduktif seperti kriminalisasi justru makin menguatkan indikasi bahwa pimpinan KPK saat ini terlibat dalam pelemahan KPK.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 19 Juli 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Biro Umum memberikan keterangan ke beberapa media, bahwasanya KPK telah melaporkan sejumlah aktivis antikorupsi yang menembakkan laser ke gedung KPK karena dianggap telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan KPK.

Kontributor: Bahri

Innalillahi, Rektor IIQ Prof Huzaemah Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al Baqau lillah wahdah. Kabar duka kembali menghampiri umat Islam Indonesia.

Salah satu putri terbaik bangsa, Prof Huzaemah Tauhido Yanggo, meninggal dunia.

Sosok yang menjabat sebaga Rektor Institut Ilmu Alquran (IIQ) Jakarta ini wafat pada Jumat, (23/7) pukul 06.10 WIB di RSUD Banten akibat terpapar Covid-19.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ, Muhammad Ulinnuha, mengatakan rencananya beliau akan dimakamkan hari ini juga di Kompleks Pemakaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, meski soal lokasi pemakaman masih dalam proses lobi.

Ulin, begitu akrab disapa, mengatakan, Prof Huzaemah sempat melakukan donor plasma dua kali karena kondisinya cukup melemah. Bahkan saturasinya sempat di bawah 60.

“Beliau dirawat di RSUD Banten setelah beberapa kali kesulitan mendapatkan rumah sakit di daerah Jakarta dan sekitarnya,” kata dia sembari meminta doa segenap umat Islam agar almarhumah diterima di sisi terbaik Sang Khaliq, Allah SWT.

Semasa hidupnya, Prof Huzaemah dikenal sebagai salah satu ulama perempuan yang aktif. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI pusat dan Wakil Ketua Umum Organisasi Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional Cabang Indonesia. Lahal Fatihah.   

Sumber: republika.co.id

Kekerasan Meningkat Dalam Protes Krisis Air di Khuzestan Iran

Redaktur: Mazaya

TEHERAN(Jurnalislam.com) – Pihak berwenang Iran mengatakan seorang petugas polisi ditembak mati oleh “agitator” di provinsi Khuzestan Iran, dimana sudah enam hari berlangsung protes atas kekurangan air kini telah berubah menjadi protes yang mematikan.

Media pemerintah melaporkan bahwa petugas polisi lain di Bandar Mahshahr terluka setelah terkena peluru di kakinya pada Selasa malam, sebagaimana video dan laporan dari provinsi barat daya menunjukkan bahwa kekerasan belum berhenti.

Pihak berwenang sejauh ini mengkonfirmasi bahwa dua warga sipil, Ghasem Khozeiri (18 tahun) dan Mostafa Naimawi (30 tahun) ditembak mati pada hari Jumat, tetapi mereka mengatakan para pemuda itu bukan pengunjuk rasa dan pelaku pembunuhan oleh “oportunis dan perusuh”.

Diduga ada lebih banyak pengunjuk rasa yang telah tewas dalam aksi protes tersebut tetapi para pejabat belum mengkonfirmasi jumlah kematian lebih lanjut. Mereka juga tidak mengungkapkan berapa banyak warga sipil yang ditangkap.

Dilaporkan terjadi pemadaman internet secara sporadis di seluruh provinsi selama beberapa hari. Terlepas dari pembatasan internet, banyak video telah keluar dari beberapa kabupaten di Khuzestan dalam seminggu terakhir, dimana banyak diantaranya terdengar tembakan dan gas air mata terlihat digunakan aparat.

Dalam beberapa video, pengunjuk rasa terlihat melampiaskan amarahnya kepada aparat keamanan yang menggunakan pentungan berpakaian hitam, mengendarai sepeda motor dalam jumlah besar.

Sebuah video yang konon dari Selasa malam menunjukkan sebuah tank yang didirikan sebagai monumen perang delapan tahun Iran-Irak pada 1980-an dibakar, sementara ban terlihat dibakar untuk menutup jalan.

Namun video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Khuzestan merupakan daerah yang kaya minyak, telah menghadapi masalah air selama beberapa dekade. Populasi Arab Sunni yang besar di provinsi itu telah lama mengeluh karena terpinggirkan di Iran yang didominasi Syiah.

Tahun ini, bagaimanapun sangat sulit bagi provinsi Khuzestan, karena suhu yang sangat panas dan kekeringan yang telah menyebabkan pemadaman listrik yang menyeluruh dan kekurangan air.

Para pejabat mengakui bahwa provinsi itu telah terpukul keras, tetapi mereka mengklaim kelompok-kelompok separatis yang harus disalahkan atas kekerasan tersebut dan menuduh media asing mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menentang pendirian teokratis.

Presiden Hassan Rouhani mengatakan telah mengalokasikan anggaran baru untuk meringankan situasi, sementara tentara dan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengatakan mereka mengerahkan tanker air ke wilayah yang kekeringan.

Di provinsi ini juga terjadi beberapa protes terbesar sepanjang tahun 2019 yang disebabkan karena kenaikan harga bensin tiga kali lipat secara tiba-tiba. Organisasi hak asasi manusia mengatakan ada ratusan orang tewas selama protes itu dan juga akses internet hampir sepenuhnya terputus di seluruh negeri selama hampir seminggu.

Reaksi Masyarakat Iran

Selama seminggu terakhir, baik media sosial maupun media konvensional dipenuhi dengan akun dan berita dari dan reaksi terhadap situasi di Khuzestan.

Tagar dalam bahasa Parsi seperti #KhuzestanIsThirsty dan #KhuzestanHasNoWater telah banyak digunakan untuk mengarahkan perhatian pada krisis dan protes yang jarang diliput oleh media internasional.

Beberapa warga sipil telah mencoba mengumpulkan dana untuk membeli botol air dan kapal tanker untuk dikirim ke Khuzestan, tetapi warga yang lain menilai bahwa langkah tersebut dianggap meremehkan masalah jangka panjang, yang dihadapi oleh orang-orang di provinsi membutuhkan solusi yang berkelanjutan setelah bertahun-tahun salah pengelolaan dan dikucilkan.

“Masalah Khuzestan berasal dari proyek transfer air ilegal dari sungai dan pencurian air dari sumber sungai oleh mafia air,” tweet Fereshteh Tabanian, seorang pengacara yang berbasis di Ahvaz.

Penduduk Khuzestan telah menunjukkan di media sosial bahwa provinsi tersebut benar-benar tidak memiliki air keran yang dapat diminum dan mereka harus membeli air, atau mengambilnya dari sungai yang sebagian besar diantaranya kini telah mengering juga.

Pemadaman listrik juga memperburuk situasi karena banyak yang menggunakan pompa bertenaga listrik untuk mengalirkan air ke dalam rumah mereka.

Pada hari Selasa, sekelompok aktivis dan pembela hak asasi manusia termasuk Narges Mohammadi, yang dibebaskan dari penjara pada Oktober 2020 setelah menjalani hukuman delapan setengah tahun, berdemonstrasi di depan kementerian dalam negeri di ibukota, Teheran, untuk menyatakan dukungan kepada rakyat Khuzestan.

Suami Mohammadi, Taghi Rahmani, mengatakan aktivis dan beberapa lainnya ditangkap. Dia kemudian mengatakan mereka dibebaskan pada dini hari Rabu.

Dua mantan presiden Iran, Mohammad Khatami dan Mahmoud Ahmadinejad juga mengkritik reaksi pihak berwenang terhadap protes tersebut.

“Tidak ada organisasi politik, keamanan, militer atau penegak hukum yang memiliki hak untuk menghadapi protes rakyat dengan kekerasan, senjata atau peluru dengan alasan untuk melawan kekacauan,” kata Khatami. (Bahri)

Sumber: Al Jazeera

Al Washiliyah Ajak Pemerintah Gandeng Tokoh Lokal Sukseskan PPKM Darurat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pengurus Besar Al-Washliyah menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021 sebagai upaya dalam menekan penyebaran Covid-19 sudah tepat.

“Ini memang keputusan sulit bagi semua pihak. Tapi saya yakin, kebijakan ini bagus karena diputuskan secara kolektif antara pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkap Ketua Umum PB Al-Washliyah, Masyhuril Khamis di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Namun, Masyhuril mengingatkan pemerintah perlu membangun komunikasi yang tepat kepada masyarakat. Ia berharap pemerintah menerapkan pola komunikasi yang senada untuk mensosialisasikan kebijakan ini. Komunikasi yang tepat, lanjut Masyhuril, merupakan cara mengambil kepercayaan masyarakat.

“Perlu komunikasi yang senada dari semua unsur pemerintah dari pusat hingga daerah. Sampaikan pesan yang humanis dan tidak arogan karena ada sebagian masyarakat yang salah memahami,” tambahnya.

Selain itu, Masyhuril juga menyampaikan pentingnya melibatkan ulama di berbagai lapis masyarakat. Katanya, ulama merupakan panutan hingga kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan oleh masyarakat.

“Rangkul ulama hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Rangkul tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi di masyarakat. Apalagi kita sedang berhadapan dengan serbuan berita hoaks,” terangnya.

Sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, Masyhuril secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, upaya menekan penyebaran Covid-19 perlu dilakukan secara bahu-membahu.

“Soal masjid misalnya, harus ada titik kompromi. Karena masjid ini sensitif dan masyakat justru diminta untuk perbanyak dan perbagus ibadah di masa pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.