PBNU Persiapkan Munas Alim Ulama dan Konbes 2021

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan persiapan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2021 dalam waktu dekat. Kemungkinan acara tersebut digelar pada Agustus ini atau September.

“Ya benar akan ada Konbes dan Munas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, bisa Agustus atau September tahun ini. Jadi belum diputuskan waktu pastinya,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Juri Ardiantoro, Senin (9/8).

Agenda pada dua kegiatan tersebut, jelas Juri, yaitu pembahasan dan penetapan hasil-hasil sidang komisi dan Bahtsul Masail. Di antaranya adalah komisi organisasi, komisi program, komisi rekomendasi, bahtsul masail qonuniyah, bahtsul masail mauduiyah, dan bahtsul masail waqiiyah.

Kedua, melakukan pembahasan dan penetapan waktu pelaksanaan muktamar. Ketiga, melakukan proses kandidasi calon anggota ahlul halli wal aqdi (AHWA). Metode pelaksanaan Munas dan Konbes NU ini sendiri akan sangat tergantung pada situasi pandemi.

“Karena masih berlangsung PPKM level 4 dan 3 di sebagian besar wilayah Indonesia, maka akan dipertimbangkan antara luring, hybrid atau daring,” ujarnya.

Siapa saja yang akan hadir dalam dua kegiatan tersebut, juga tergantung pada situasi pandemi. Dalam situasi normal, biasanya dihadiri oleh presiden dan wakil presiden, pengurus besar, pengurus wilayah provinsi, pengurus badan otonom dan lembaga-lembaga, serta tokoh dan warga NU.

“Tetapi karena situasi saat ini yang harus menjalankan protokol kesehatan, maka akan dilaksanakan dengan lebih sederhana tanpa mengurangi arti dan hasil penting Munas dan Konbes,” ujarnya.

 

Sumber: republika.co.id

11 Ribu Anak Jadi Yatim Karena Covid, MUI: Negara Harus Hadir

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kementerian Sosial mencatat ada 11.045 anak menjadi status yatim, piatu bahkan yatim piatu karena ditinggal oleh orangtuanya karena Covid-19. Tidak hanya anak, ada banyak istri yang selama ini menggantungkan ekonomi pada suaminya juga tengah mengalami kesulitan karena suaminya meninggal.

 

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, dengan banyaknya anak yang ditinggal orangtuanya dan menjadi yatim dan piatu serta banyak perempuan menjanda harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat khususnya umat muslim.

“Hal ini tentu jelas harus menjadi perhatian kita bersama dan merupakan masalah dan persoalan baru yang bersifat massif. Sebagai saudara sebangsa dan juga mungkin seagama kita tentu tidak mau ada diantara saudara-saudara kita tersebut yang hidupnya terlantar dan menderita,” kata Anwar, Senin (9/8/2021).

“Apalagi, anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan serta perlindungan dari orangtuanya tapi itu semua kini sudah tidak lagi ada,” tambahnya.

Anwar menjelaskan, jika merujuk pada berdasarkan negara konstitusi negara dalam UUD 1945 Pasal 34 sudah jelas bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. “Untuk itu, dalam masalah ini negara harus hadir membantu dan menyelesaikan persoalan mereka,” jelasnya.

Namun, sebagai orang yang beragama terutama di dalam agama Islam, dalam situasi seperti ini keimanan dan keislaman tengah benar-benar diuji.

Allah dalam Alquran telah menyuruh untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Bahkan, dalam ayat yang lain Allah dengan tegas mengatakan bahwa seseorang itu akan dikatakan menjadi pendusta agama bila dia menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mendorong dirinya dan orang lain untuk memberi makan orang miskin.

“Jadi secara keagamaan diri kita sekarang ini benar-benar diuji, apakah kita punya kepedulian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin tersebut atau tidak,” jelasnya.

Dia meminta kepada keluarga dekat anak yatim untuk menjadi pengasuh. Namun, jika tidak memiliki keluarga maka mengajak ormas Islam agar atau yayasan Islam mengambil dan merawat mereka.

“Dananya selain dari masyarakat tentu juga harus dari negara karena memang menurut konstitusi hal demikian adalah menjadi tanggung jawabnya,” pungkasnya.

Sumber: okezone.com

 

Bank Syariah Beberkan Transformasi ke Arah Digital

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Manajemen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIs) atau BSI mengungkapkan persiapan dan strategi perusahaan di tengah cepatnya penetrasi bank-bank yang menuju layanan digital di Tanah Air seiring dengan perubahan karakteristik nasabah saat ini.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan memang terjadi transformasi digital di sektor perbankan nasional. Hal itu terlihat dari tren munculnya bank digital di Tanah Air.

Kehadiran bank-bank digital juga mendapat respons publik, masyarakat, dan juga investor pasar modal yang tercermin dari harga saham bank-bank kategori ini yang terus meningkat dengan kapitalisasi pasar (market capitalization) yang juga naik.

 

“Bank digital memang hot ya, dulu kita gak melihat itu, tapi kini ada bank digital yang gak punya cabang, bisa listed [tercatat di Bursa Efek Indonesia] dan market cap [kapitalisasi pasarnya] tumbuh, aset gak besar, fisik [kantor cabang] juga ga ada, memang ini masyarakat sudah believe [percaya] bahwa ini [bank layanan digital] adalah bank masa depan,” kata Hery dalam pertemuan terbatas dengan media massa secara virtual, di Jakarta, Jumat sore (6/8).

Sebab itu, mantan Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri periode 2020 – 2021 ini menegaskan perseroan terus berbenah dan meningkatkan kapasitas sistem di tengah akselerasi bank-bank layanan digital ini.

Sebagai informasi, BSI adalah gabungan tiga bank syariah BUMN yang merger pada 1 Februari 2021. Ketiganya yakni PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

Hery mengungkapkan ada banyak persiapan yang akan dilakukan di antaranya mempercepat kapasitas digitalisasi, meningkatkan stabilitas sistem mobile, menambah dan memperbaharui fitur-fitur (enhance), dan fokus pada peningkatan pengalaman pengguna atau user experience(UX) yang menitikberatkan pada bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi/menggunakan produk digital.

“Transformasi digital di perbankan syariah kami akan dilakukan, dengan stabilisasi sistem mobile, dan upgrade kapabilitas sistem dengan melakukan pembaruan-pembaruan fitur enhance, user experience, compare dengan sistem mobile banking kami,” kata mantan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2020 ini.

Selain itu perseroan juga memproses transaksi open banking melalui fitur Application Programming Interface (API) yang dikembangkan sebagai bentuk kolaborasi perbankan dengan perusahaan financial tecknology (fintech).

“Kami juga membuka diri dengan kerja sama, sudah dan sedang bikin API, kami juga kerja sama dengan e-commerce, fintech, dengan payment sistem agar kita tidak terisolasi [dalam hal sistem pembayaran],” kata Hery.

Sumber: cnbcindonesia

Wapres: Membangun Ekonomi Syariah Perintah Allah, Pesantren Harus Terlibat

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menyebutkan pesantren memiliki posisi strategis yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat.

Maka, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin selalu berharap agar pesantren dapat turut serta menjadi wadah pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi syariah.

“Pembangunan ekonomi bukan sekadar kebutuhan, tetapi termasuk perintah Allah. Mengembangkan ekonomi adalah [termasuk] masalah agama yang sesuai dengan perintah syariah,” ungkap Wapres saat menghadiri Doa/Istighasah Nasional dan Refleksi Kemerdekaan RI ke-76 yang diselenggarakan oleh Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) secara daring, pada Minggu malam (8/8/2021).

Pemerintah Indonesia, lanjut Wapres, kini tengah mengembangkan ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi pesantren menurut Wapres adalah salah satu potensi pengembangan ekonomi syariah. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Indonesia saat ini memiliki sekitar 30 ribu pesantren, yang memiliki kurang lebih 4 juta santri.

“Kita sedang mengembangkan ekonomi syariah. Kita harapkan dengan munculnya HEBITREN, pengembangan ekonomi pesantren akan menjadi kuat,” pesan Wapres.

Kendati demikian, Wapres tidak memungkiri bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi cobaan. Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung dan memperlambat upaya pengembangan ekonomi dan aspek-aspek lain, perlu dihadapi dengan keyakinan optimis, disertai ikhtiar (upaya) tanpa henti, dan berserah diri kepada yang Maha Kuasa (tawakal).

“Pertama, bahwasannya musibah ini dan musibah yang lain sebenarnya adalah cobaan Allah. Karena memang sejak Allah menjadikan manusia ini, sudah menyatakan bahwa Allah akan memberikan ujian dan cobaan,” urai Wapres.

Keyakinan bahwa pandemi ini adalah cobaan dari Allah akan membuat semua pihak percaya, menerima, dan menghadapi pandemi ini dengan bijak.

“Di sini lah pentingnya kita bersabar,” imbuh Wapres.

Sabar, lanjutnya, bukan berarti berdiam diri, melainkan melakukan upaya-upaya untuk menjaga diri.

“Dari sisi suluki (ajaran Allah dan Rasul), kita juga harus melakukan ikhtiar sababiyah (upaya sebab-akibat), itu menjadi bagian yang juga diperintahkan Allah SWT,” tegas Wapres. Ikhtiar sababiyah tersebut meliputi upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif akibat pandemi, seperti mematuhi protokol kesehatan, menggiatkan 3 T (tracingtesting, dan treatment), dan melakukan vaksinasi.

 

MUI: Jadika Tahun Baru Islam Momen Perbaiki Diri

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengajak umat Islam menjadikan pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriyah sebagai momentum bermuhasabah dalam memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

“Pergantian tahun ini kita jadikan sebagai ajang melakukan muhasabah atau waktu untuk mengevaluasi diri kita, baik sebagai individu, anggota keluarga, warga, bangsa, dan negara,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/8).

Anwar mengatakan Indonesia masih berjuang mengakhiri pandemi Covid-19. Kesadaran bersama menjadi kunci dalam memutus rantai penularan virus mematikan ini. Maka dari itu, kata dia, pergantian tahun baru Islam ini mesti dimaknai mengevaluasi diri dan menyusun langkah perbaikan, utamanya menjaga keselamatan diri dan orang lain.

“Kemudian menyusun dan melakukan langkah perbaikan ke depan agar kehidupan kita dalam segala tingkatan bisa lebih baik dari hari kemarin. Apalagi, negara kita saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Anwar juga mengajak umat berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai panduan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila jangan hanya dimaknai secara tersurat, namun harus dengan langkah nyata dalam mengamalkannya.

“Untuk itu, pergantian tahun hijriyah ini hendaknya bisa kita jadikan sebagai kesempatan untuk merenung dan mengevaluasi diri,” kata dia.

Wakil Sekretaris MUI Bidang Fatwa Abdul Muiz Ali mengatakan pergantian Tahun Baru Islam 1443 H mesti dijadikan momentum untuk hijrah memperbarui cara dan gaya hidup yang lebih baik. Menurutnya, pada konteks pandemi seperti sekarang ini, penting untuk memaknai arti hijrah dalam perspektif yang lebih luas.

Hijrah dapat diartikan dengan meningkatkan ikhtiar secara lahir, seperti menjaga kesehatan, mengonsumsi barang yang halal dan suci, memakai masker, dan meningkatkan ikhtiar secara batin seperti memperbanyak zikir, membaca doa, membaca Alquran, mengamalkan puasa sunnah, bersedekah, dan ibadah lainnya.

“Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan, termasuk menjaga diri dari wabah yang mengancam nyawa atau kesehatan,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Wakaf Salman Ajak Masyarakat Buka Tabungan Haji Selagi Muda

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Momentum haji merupakan impian bagi seluruh umat muslim. Sebagai salah satu penyempurna rukun iman, banyak umat muslim yang melakukan usaha terbaik untuk memenuhinya. Namun, sampai saat ini, tercatat daftar tunggu haji di Indonesia sudah mencapai 15-30 tahun lebih. Ditambah dengan adanya situasi pandemi covid-19 membuat daftar antrian haji semakin panjang.

Menurut Marketing Manager Corporate & Partnership Wakaf Salman, Noni Lusiasari, banyak masyarakat Indonesia yang masih terjebak dengan kondisi “harus menabung” terlebih dulu sebelum mendaftar haji. Sehingga, keinginan untuk menunaikan ibadah haji semakin lama.

 

Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia berkolaborasi dengan Wakaf Salman menggelar webinar The Power of Hajj, dengan tema “Gapai Haji Mulai Dari Sekarang” akhir pekan lalu.

Noni mengatakan, melalui webinar ini, peserta yang berasal dari masyarakat umum yang belum maupun sudah memiliki niat berhaji, kalangan muda maupun yang telah berusia, bisa teryakinkan hatinya. Selain itu, peserta mendapatkan pengertian bahwa niatnya bisa terwujud dengan menabung khusus untuk keperluan berhaji.

Peserta juga mendapatkan pengetahuan dan cara untuk bisa mulai menabung, tetap konsisten dalam menabung. “Serta yang terpenting menjaga niat berhaji dan keyakinan terhadap pertolongan dari Allah SWT bagi hamba-Nya yang sabar, mau berusaha dan berdoa,” ujar Noni dalam siaran persnya, Senin (9/8).

Menurut Noni, demi kebermanfaatan yang lebih luas, Wakaf Salman dan Bank Syariah Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk segera membuka tabungan haji sejak dini melalui Bank Syariah Indonesia.

Sekaligus, kata dia, masyarakat juga dapat berbagi informasi maupun berdonasi membantu sesama melalui program-program kebaikan di Wakaf Salman melalui donasi yang bisa disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia. “Penyaluran donasi dan wakaf yang ingin ditunaikan oleh masyarakat bisa disalurkan ke Wakaf Salman melalui Bank Syariah Indonesia,” katanya.

Webinar tersebut, dimulai dengan opening speech yang disampaikan oleh Vita Andrianty sebagai perwakilan dari funding Hajj & Umra Group Head PT Bank Sayariah Indonesia. Menurutnya, setiap muslim memiliki peran untuk menyempurnakan agama dengan berhaji.

Peserta webinar The Power of Hajj mengikuti acara sampai akhir dengan antusias yang tinggi. Total lebih dari 100 orang menyimak webinar ini sambil mengajukan berbagai pertanyaan mengenai haji. “Melihat respons peserta yang antusias bertanya, artinya haji ini merupakan impian bagi banyak orang,” kata Vita.

Sumber: ihram.co.id

MUI Ingatkan Warga Mampu Jangan Ikut Ambil Bansos

 JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas menghimbau kepada warga yang mampu agar lapang dada untuk menyerahkan atau membagi bantuan sosial (bansos) bila menerimanya. Sebab, pada kenyataannya masih banyak warga yang tak mampu berhak menerimanya. Sikap ini sebagai sebuah tindakan akhlak yang terpuji.

 

”Saya tahu dan mendapat laporan masih terjadi banyak masalah dalam bansos. Banyak yang tak berhak menerima bantuan itu. Seperti warga yang tak mampu malah hanya bisa memandang saja adanya bantuan itu,” kata Anwar Abbas dalam perbincangan dengan Republika, Senin malam (9/10),

Menurutnya, ada laporan mengatakan begini bila warga yang bekerja sebagai pekerja harian yang tinggal di rumah kontrakkan tak terima bansos. Uniknya, yang punya kontrakkan malah terima bansos. Mereka dianggap bukan warga setempat oleh pihak pengurus RT.

”Ya saya tahu mereka yang dapat bansos malah saudara atau kerabat RT. Warga kontrakkan dianggap orang lain, seperti bukan warga negara saja. Ini karena KTP dia bukan atas nama warga kampung tersebut,” ujarnnya.

Melihat adanya fakta itu, ujar Buya Anwar (panggilan akrab Anwar Abbas, red) memang kini tinggal berpulang kepada nurani para penerima bansos untuk menilai dirinya apakah termasuk kategori orang yang berhak atas bansos atau tidak. Dan ini sekaligus juga sebagai cerminan bahwa pendataan data penduduk masih banyak bermasalah.

”Saya sedih mendengar laporan ada warga yang miskin hanya menonton pembagian bansos. Mereka melihat lalu lalang orang dengan pakain lumayan baik, pakai perhiasan, naik motor, memanggul beras bansos. Mendengar itu saya sedih sekali,” ujarnya.

Anwar Abbas yang juga wakil Ketua Umum PP Muhammadiyah kemudian mengetuk rasa kedermawanan dan sekaligus tahu diri dari pihak orang yang masih sedikit berpunya atas nasib masyarakat kecil yang sangat sengsara.

”Syukurnya di tengah suasana ini, saya ada kabar gembira juga. Banyak orang yang berpunya tapi mendapat pembagian bansos dan bantuan lainnya langsung menyerahkannya kepada yang lebih berhak. Jumlah warga dermawan seperti ini sangat banyak. Mereka sangat peduli atas nasib sesama,” tegas Buya Anwar.

Terkait soal pembagian bansos, Zuhri, seorang pekerja serabutan yang mangkal di sebuah kompleks perumahan di sekitar wailayah  Kreo, Kota Tangerang, mengatakan memang dirinya selama ini tak pernah menerima bansos. Ini karena rumah dia yang berada di kawasan perkampungan Jurang Mangu, Tangerang Selatan, hanya merupakan tempat tinggal kontrakkan.

”Saya tidak pernah terima bansos. Tapi biarlah, mungkin itu bukan rejeki saya. Allah sudah yang ngatur. Biar ajalah,” kata Zuhri sambil tersenyum ringan. Kala itu dia memang melihat langsung sebuah acara pembagagian bansos yang di adakan di sebuah kompleks perumahan.

Sumber: ihram.co.id

Hijrah Nabi, Inspirasi Membina Ketangguhan Umat Hadapi Pandemi

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Umat Islam merayakan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 H. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengajak umat Islam untuk mengambil hikmah dari peristiwa monumental perpindahan Rasulullah dari Makkah ke Madinah.

“Hikmah dan nilai-nilai hijrah mendorong dan menginspirasi kita semua agar membina ketangguhan umat dan bangsa,” terang Wamenag saat memberikan sambutan pada Istighotsah dan Doa Bersama Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1443 Hijriah di Jakarta, Senin (9/8/2021).

Giat virtual ini digelar Kankemenag Kab Lombok Tengah, NTB. “Nilai ketangguhan ini sangat relevan dalam menghadapi pandemi,” lanjut Wamenag.

Di tengah pandemi, lanjut Wamenag, ketangguhan sangat diperlukan, baik dari aspek mental spiritual, kesehatan, sosial, ekonomi, bahkan ketangguhan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Umat Islam selama ini memahami bahwa hijrah adalah tonggak sejarah yang memiliki nilai istimewa dalam perjuangan dakwah Rasulullah, sekaligus menjadi tolok ukur kebangkitan umat.

Peristiwa hijrah 14 abad silam telah membuka lembaran baru sejarah umat Islam sebagai pengemban peradaban kemanusiaan terbesar. Hijrah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi momentum emas dalam mengokohkan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dan membangun kehidupan bangsa seutuhnya.

“Sejarah memberi pelajaran yang amat berharga kepada umat Islam tentang makna hijrah untuk kehidupan yang lebih baik,” tutur Wamenag.

Ditegaskan Wamenag, hijrah bukan sekadar legenda sejarah. Hijrah  memiliki makna strategis bagi kesinambungan perjuangan umat. Hijrah mengajarkan spirit dan dinamika kehidupan yang bergerak sepanjang zaman.  Dalam peristiwa Hijrah, terangkum strategi dan keteladanan untuk membangun komunitas, bangsa, negara dan umat yang berkeadaban.

“Mari aktualisasikan hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Hijrah. Mari terus melakukan kolaborasi kebaikan untuk membangun akhlak, kesejahteraan dan peradaban kemanusiaan yang lebih baik dan lebih maju sesuai yang dicita-citakan dalam Islam,” paparnya.

Wamenag menambahkan, tahun baru Hijriah kali ini berdekatan dengan peringatan 76 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini diharapkan menambah nuansa spiritual hari ulang tahun Republik Indonesia.

Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 diraih atas berkat rahmat  Allah SWT dan perjuangan para syuhada pejuang bangsa.

“Senapas dengan itu, segala upaya dalam mengisi kemerdekaan dan menjaga keberlangsungan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pencasila dan UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan, baik dulu, sekarang dan selamanya,” jelasnya.

“Selamat Tahun Baru Hijriah 1443 H. Di tengah pandemi, mari terus saling menjaga dan melindungi dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan memperkuat kegotongroyongan dalam menanggulangi dampak Covid-19 terhadap kehidupan sosial-ekonomi umat,” tandasnya.

KJRI Dijadwalkan Bertemu Wakil Menteri Haji Saudi Bahas Umrah

SAUDI(Jurnalislam.com)— Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali memastikan bahwa Arab Saudi sudah membuka penyelenggaraan ibadah umrah untuk jemaah dari luar negaranya.

Lantas, bagaimana dengan jemaah umrah asal Indonesia? Endang belum bisa memberikan kepastian. Namun, KJRI Jeddah dijadwalkan besok (10 Agustus 2021) akan bertemu Wakil Menteri Haji Arab Saudi bidang Umrah untuk membahas penyelenggaraan ibadah umrah.

“Saya dan pak Konjen selasa besok baru akan diterima wakil Menteri Haji Bidang Umrah untuk membahas penyelenggaraan ibadah umrah,” jelas Endang melalui pesan singkat dari Jeddah, Senin (9/8/2021).

“Besok kami akan tanyakan kepastian izin keberangkatan bagi jemaah umrah asal Indonesia dan detail teknis lainnya,” sambungnya.

Menurut Endang, kebijakan penyelenggaraan umrah juga terkait dengan kebijakan Saudi dalam urusan penerbangan. Negara yang masih terkena suspend penerbangan ke Arab Saudi diperkirakan belum bisa memberangkatkan.

“Ini yang akan kami konfirmasi dalam pertemuaan dengan Wamenhaj. Apakah Indonesia masih terkena suspend atau bagaimana? Apakah jemaah umrah Indonesia bisa berangkat atau bagaimana?,” sebutnya.

“Yang pasti, penyelenggaraan umrah di masa pandemi akan menerapkan  protokol kesehatan yang ketat,” tandasnya.

ICYF: Islamofobia Penyakit Anomali

ANKARA(Jurnalislam.com) — Presiden Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF), Taha Ayhan mengatakan pada Sabtu (7/8) bahwa Islamofobia bukanlah fenomena sosiologis yang sederhana dan tidak dapat dijelaskan dengan satu alasan.

“(Islamofobia) adalah penyakit, anomali yang muncul bersamaan dengan dinamika temporal dan spasial,” kata Ayhan dilansir Anadolu Agency pada Senin (9/8).

Disebutkan bahwa ada wacana terhadap semua agama, termasuk Islam, yang telah meningkat di seluruh dunia. Ayhan mengatakan upaya diskriminatif khususnya menargetkan Islam.

“Meskipun Islam dikirim untuk seluruh umat manusia, adalah agama umum bagi umat manusia, dan diterima sebagai warisan bersama, namun diserang seolah-olah itu milik peradaban tertentu dan asing bagi semua yang lain,” kata Ayhan.

Ayhan mengatakan, politisi seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin Partai untuk Kebebasan di Belanda, Geert Wilders, mencoba membuka wilayah untuk diri mereka sendiri dalam politik domestik dan internasional, memposisikan diri mereka melalui Islamofobia.

“Diskriminasi terhadap Muslim bertentangan dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, serta nilai-nilai dasar yang dirujuk oleh Uni Eropa, Dewan  Eropa dan Komisi Eropa,” kata Ayhan.

“Terlepas dari hak-hak ini, para politisi Jerman dan Prancis menggunakan cara-cara hukum dan mengesahkan undang-undang untuk memberi ruang bagi diri mereka sendiri dan membuat warga negara mereka menyesuaikan diri dengan sistem kepercayaan yang mereka usulkan. Ini adalah upaya yang harus dikutuk dan dihindari. Undang-undang dan kriteria demokrasi mereka sendiri bertentangan dengan keputusan yang telah mereka ambil,” lanjut dia.

Dia menggarisbawahi bahwa fondasi lembaga think tank diperlukan untuk memerangi Islamofobia secara efektif. “Pihak lembaga think tank, saluran televisi dan radio atau unit pers akan mengambil peran serius secara global dalam mengklaim hak,” kata Ayhan.

Sumber: ihram.co.id