Penulis: Mazaya

Pengamat: Lomba BPIP Malah Benturkan Islam dengan Nasionalisme

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar lomba menulis artikel tingkat nasional dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021. Namun, tema yang diusung mengundang berbagai kritikan. Dua tema yang diangkat tersebut yakni ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pemilihan tema tersebut bukanlah tindakan bijak sekaligus memantik konflik baru. Pasalnya, sentimen isu hormat pada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaaan tidak pernah menjadi persoalan publik.

Meskipun dengan dalih dalam rangka hari santri, ia mengatakan pilihan tema yang sensitif jelas membenturkan nasionalisme dengan Agama. Hal itu menurutnya yang seharusnya dihindari dan bukan dipupuk.

“BPIP mestinya lebih dari sekedar membincang hal remeh itu. Secara umum BPIP tidak sanggup menemukan tema yang baik, dan tentu menjadi tidak produktif dan kontekstual, justru sebaliknya BPIP semakin memperkeruh kebhinekaan,” kata Dedi, melalui pesan elektronik kepada Republika.co.id, Sabtu (14/8).

Dedi mengatakan, BPIP tidak sekali ini membuat polemik yang seharusnya tidak perlu. Ia memandang jika benar keberadaan BPIP diperlukan, seharusnya peran lembaga itu lebih substansial.

 

Misalnya, merumuskan pendidikan dasar yang berorientasi pada pemahaman kebangsaan yang lebih universal. Ia bahkan menyebut jika BPIP sebaiknya dibubarkan.

“Membaca rekam jejak BPIP pasca Yudi Latif, rasanya tidak berlebihan kiranya Presiden menghapus BPIP. Soal penguatan ideologi Pancasila kembalikan secara penuh ke ruang pendidikan, dari dasar hingga tinggi, itu jauh lebih substantif,” katanya.

 

Turki Janji Bangun Keadamaian di Afganistan

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Pakistan memiliki tugas penting untuk membawa perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.

Erdogan menyoroti tentang Taliban yang merapat ke Kabul, dan peningkatan eskalasi di Afghanistan.

“Pakistan yang memiliki populasi 2 miliar penduduk memainkan peran penting dalam upaya membangun perdamaian, dan meningkatkan kemakmuran di Asia Selatan,” ujar Erdogan, dilansir Middle East Monitor, Senin (16/8).

Erdogan mengatakan, Turki akan terus melakukan segala upaya untuk membantu membawa stabilitas di Afghanistan dan di kawasan itu. Dia juga mengatakan bahwa, Turki menghadapi gelombang migran Afghanistan melalui Iran.  “Untuk mencapai ini (perdamaian di Afghanistan), kita perlu meningkatkan kerja sama dengan Pakistan,” kata Erdogan.

Pada Ahad (15/8), militan Taliban telah menguasai Kabul. Sementara itu, negosiator Taliban di Kabul membahas pengalihan kekuasaan. Seorang pejabat Afghanistan yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, belum diketahui kapan transfer kekuasaan itu akan dilakukan.

Pejabat itu mengatakan, negosiator di pihak pemerintah Afghanistan diantaranya mantan Presiden Hamid Karzai dan Abdullah, yang telah menjadi kritikus vokal Ghani. Dia tidak menyebutkan siapa saja dari pihak  Taliban yang menjadi negosiator.

Taliban berusaha menenangkan penduduk ibu kota. Mereka menjamin bahwa para militan Taliban tidak akan memasuki rumah orang atau mengganggu bisnis. Taliban mengatakan, mereka akan menawarkan amnesti kepada warga sipil yang bekerja dengan pemerintah Afghanistan atau pasukan asing.

“Tidak ada nyawa, harta benda dan martabat yang akan dirugikan dan nyawa warga Kabul tidak akan terancam,” kata pernyataan Taliban.

Sumber: republika.co.id

 

Kuasai Afganistan, Taliban: Kami Siap Berdialog

Redaktur: Mazaya

KABUL(Jurnalislam.com) — Juru bicara Taliban Mohammad Naeem pada Ahad (15/6) mengatakan kepada Aljazirah bahwa perang telah berakhir di Afghanistan. Dia mengatakan, Taliban akan segera membentuk rezim pemerintahan baru.

Naeem meyakinkan semua orang bahwa Taliban akan memberikan keamanan bagi warga negara dan misi diplomatik. Taliban juga siap untuk berdialog dengan semua tokoh Afghanistan. “Kami siap untuk berdialog dengan semua tokoh Afghanistan dan akan menjamin perlindungan yang diperlukan,” kata Naeem.

Naeem mengatakan, Taliban mengambil setiap langkah secara bertanggung jawab dan ingin berdamai dengan semua orang. Taliban memasuki Kabul dan menggeruduk istana kepresidenan pada Ahad. Sementara Presiden Ashraf Ghani, meninggalkan Afghanistan di tengah situasi negara yang sedang genting.

Menurut Naeem, dia tidak menyangka bahwa Ghani akan melarikan diri dari Afghanistan. Dia mengatakan, Taliban telah menuai hasil dari upaya dan pengorbanannya selama 20 tahun.

“Kami telah mencapai apa yang kami cari, yaitu kebebasan negara kami dan kemerdekaan rakyat kami. Kami tidak akan mengizinkan siapa pun menggunakan tanah kami untuk menargetkan siapa pun, dan kami tidak ingin menyakiti orang lain,” kata Naeem.

Naeem meyakinkan, Taliban tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Sebagai imbalannya, Taliban menuntut pihak lain agar tidak ikut campur tangan dalam urusan mereka.

“Kami tidak berpikir bahwa pasukan asing akan mengulangi pengalaman mereka yang gagal di Afghanistan sekali lagi,” kata Naeem, seraya menambahkan bahwa kelompok itu siap menghadapi keprihatinan masyarakat internasional melalui dialog.

Sumber: republika.co.id

Mengaku Berhubungan Baik dengan Taliban, Rusia Tak Khawatir Situasi Afganistan

Redaktur: Mazaya

MOSKOW (Jurnalislam.com)— Utusan presiden Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov, mengatakan, belum saatnya untuk mengakui Taliban sebagai otoritas sah Afghanistan.

Kabulov pada Ahad (15/8) mengatakan kepada kantor berita RIAbahwa Rusia siap bekerja dengan pemerintahan sementara di Afganistan pada masa mendatang.

Menurut Kabulov, Rusia tidak khawatir dengan situasi di Afghanistan karena memiliki hubungan baik dengan Taliban dan pemerintah Afghanistan.

Setelah merebut sebagian besar ibu kota provinsi strategis utama dalam beberapa hari terakhir, Taliban pada Ahad telah mengambilalih ibu kota Kabul.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bersama para penasihat dekatnya meninggalkan Kabul ketika situasi negara sedang dalam kekacauan.

Setelah kepergian Ghani, mantan Presiden Hamid Karzai bersama politisi veteran Gulbuddin Hekmatyar dan perunding perdamaian terkemuka Abdullah Abdullah membentuk sebuah dewan. Dewan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran transfer kekuasaan.

Juru bicara Taliban Mohammad Naeem mengatakan kepada Aljazirah bahwa perang telah berakhir di Afghanistan. Dia mengatakan, Taliban akan segera membentuk rezim pemerintahan baru.

Naeem meyakinkan semua orang bahwa Taliban akan memberikan keamanan bagi warga negara dan misi diplomatik. Taliban juga siap untuk berdialog dengan semua tokoh Afghanistan. “Kami siap untuk berdialog dengan semua tokoh Afghanistan dan akan menjamin perlindungan yang diperlukan,” kata Naeem.

Naeem mengatakan, Taliban mengambil setiap langkah secara bertanggung jawab dan ingin berdamai dengan semua orang. Taliban memasuki Kabul dan menggeruduk istana kepresidenan pada Ahad. Sementara Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan di tengah situasi negara yang sedang genting.

Naeem mengaku tidak menyangka bahwa Ghani akan melarikan diri dari Afghanistan. Dia mengatakan, Taliban telah menuai hasil dari upaya dan pengorbanannya selama 20 tahun.

“Kami telah mencapai apa yang kami cari, yaitu kebebasan negara kami dan kemerdekaan rakyat kami. Kami tidak akan mengizinkan siapa pun menggunakan tanah kami untuk menargetkan siapa pun, dan kami tidak ingin menyakiti orang lain,” kata Naeem.

Sumber: republika.co.id

MUI: Pengesahan RUU Minol Tak Perlu Tunggu RUU KUHP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah, KH. Sholahudin Ayyub dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM, Prof KH Noor Achmad, menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berisi larangan minuman alkohol.

“Undang-undang ini setau saya adalah inisiatif DPR, waktu itu yang mengusulkan adalah teman-teman dari PPP yang berjudul RUU larangan minuman beralkohol,” ungkap kiai Noor dalam webinar Indonesia Darurat Minuman Beralkohol: Urgensi RUU Larangan Minol yang ditayangkan di kanal YouTube TVMUI pada Kamis, (12/8).

Kyai Noor lebih jauh membahas tentang keterkaitan larangan minuman beralkohol dengan RUU KUHP.

“Ada beberapa pasal yang menunggu solusinya di KUHP. Namun demikian, pada saat itu juga dipandang RUU ini adalah Lex Spesialis, hingga kalau tidak menunggu KUHP tidak apa-apa, cukup dengan apa yang memang menjadi kebutuhan yang besar bagi masyarakat Indonesia ataupun bangsa Indonesia terkait dengan persoalan minuman beralkohol,” ujar kiai Noor.

Wasekjen MUI Bidang Fatwa, Sholahudin Al Ayub menyampaikan jika dasar pertama pelarangan minuman beralkohol adalah bahwa minuman beralkohol terkait dengan medis dan kriminalitas.

“Yang kedua, kita tidak menutup mata, manfaat dari minuman beralkohol ini, ada aspek ekonomi nya, aspek budayanya, dsb,” ujar Wasekjen MUI ini.

Namun, MUI meyakini bahwa dampak buruk yang ditimbulkan oleh minuman keras ini jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat. Selanjutnya Wasekjen MUI Bidang fatwa ini membahas minuman keras sudah menjadi normal di masyarakat kita, dalam agama apapun. Dia menyebutkan ada hukum sosial tentang molimo (Moh Limo; Madat, Madon, Minum, Main , dan Maling), diantara molimo itu adalah minuman keras.

“Ketika kita berbicara tentang molimo ini kita tidak berbicara tentang masalah agama, tapi sudah menjadi budaya, menjadi norma masyarakat kita. Di undang-undang itu untuk mengakomodir norma yang sudah berkembang di masyarakat,” ujar Kiai Ayub.

Kiai Ayub juga membahas jika sesuai dengan fatwa MUI yang terakhir, pada tahun 2018 lalu terkait alkohol, MUI memberikan batasan yang namanya minuman beralkohol, yang termasuk kategori khamr itu yang batas minimal nya itu 0,5. Artinya jika dibawah 0,5 itu tidak dikategorikan sebagai minuman keras atau khamr.

 

PBB Minta Taliban Tahan Diri dan Lindungi Nyawa Warga

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON(Jurnalislam.com) — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Taliban dan pihak lain di Afganistan untuk menahan diri. Hal ini diungkapkan setelah Taliban mengambilalih istana kepresidenan di Kabul.

“Kami mendesak Taliban dan semua pihak lain untuk menahan diri, melindungi nyawa dan memastikan bahwa kebutuhan kemanusiaan dapat ditangani,” kata Guterres, dilansir Anadolu Agency, Senin (16/8).

 

Guterres prihatin dengan masa depan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Mereka telah memperoleh hak-haknya dengan susah payah. “Semua pelanggaran harus dihentikan. Kami menyerukan kepada Taliban dan semua pihak lain untuk memastikan bahwa hukum humaniter internasional dan hak-hak dan kebebasan semua orang dihormati dan dilindungi,” kata Guterres.

 

Guterres dijadwalkan memberikan pidato di depan Dewan Keamanan pada Senin (16/8), bertepatan dengan sesi darurat tentang situasi di Afghanistan. Di bawah pemerintahan Taliban antara 1996 dan 2001, perempuan tidak bisa bekerja, dan anak perempuan tidak diizinkan bersekolah. Selain itu perempuan harus menutupi wajah mereka, serta ditemani kerabat laki-laki jika mereka ingin keluar dari rumah.

 

Dalam sebuah pernyataan pada 3 Agustus yang disetujui secara konsensus, 15 anggota dewan menyatakan mereka tidak mendukung pemulihan Imarah Islam atau aturan Taliban.

 

Duta Besar Afghanistan untuk PBB, Ghulam Isaczai, mengatakan kepada Reuters dia berpesan ke dewan untuk melakukan segalanya dalam mencegah kekerasan lebih lanjut dan memastikan transisi yang teratur.

 

Seperti dilansir Al Arabiya, Senin (16/8), Guterres memperingatkan bahwa kondisi Afghanistan telah di luar kendali. Dia meminta Taliban untuk menghentikan serangan mereka. PBB memiliki sekitar 3.000 staf nasional dan 300 staf internasional di Afghanistan. Pada Jumat beberapa staf telah dipindahkan ke Kabul tapi tidak ada yang dievakuasi dari negara itu.

 

Taliban Menang, Trump Desak Biden Mengundurkan Diri

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON(Jurnalislam.com) — Mantan Presiden AS Donald Trump pada Ahad (15/8) menyerukan bahwa Presiden Joe Biden harus mengundurkan diri, karena gagal menciptakan perdamaian di Afghanistan. Kelompok militan Taliban telah menguasai Kabul dan distrik penting lainnya sejak Biden memerintahkan untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan.

“Ini saatnya Joe Biden mengundurkan diri atas apa yang terjadi di Afghanistan. Seharusnya (pengunduran diri Biden) bukan masalah besar karena, dia tidak terpilih secara sah sejak awal,” ujar Trump, dilansir Sputnik News, Senin (16/8).

Beberapa jam sebelum Trump menyerukan agar Biden mengundurkan diri, Biden menyebut kebijakan AS terkait Afghanistan sebagai salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Amerika. Trump mengatakan, Biden seharusnya mengikuti rencana yang telah diinisiasi oleh pemerintahannya.

Ketika masih menjabat sebagai presiden, Trump menandatangani kesepakatan damai dengan Taliban pada 2020. Dalam kesepakatan itu, Trump berjanji bahwa AS dan sekutunya akan mengurangi pasukan mereka di Afghanistan dan mencabut sanksi dari para militan. Sebagai imbalannya, Taliban berjanji  tidak mengizinkan Alqaidah atau kelompok ekstremis lainnya beroperasi di wilayah yang dikendalikan oleh Taliban.

Menurut laporan, Biden diperkirakan akan berbicara tentang situasi di Afghanistan dalam beberapa hari ke depan. Biden kemungkinan akan berbicara dari Camp David, bukan Gedung Putih.

Keputusan Biden tentang penarikan pasukan dari Afghanistan telah menarik perhatian. Kritikus membandingkan cara  presiden menarik pasukan di negara Timur Tengah, dengan bagaimana Amerika keluar dari Vietnam pada 1975. Para kritikus menyuarakan kekhawatiran bahwa penarikan tersebut mungkin menjadi awal dari munculnya “ISIS 3.0”.

Negara-negara Barat, termasuk AS telah mengevakuasi staf diplomatik dari Afghanistan. Washington dan Paris untuk sementara memindahkan kedutaan mereka ke bandara Kabul.

Untuk membantu evakuasi orang Amerika dari Afghanistan, Presiden Biden mengizinkan penambahan pasukan AS ke Afghanistan menjadi 5.000 tentara. Media AS melaporkan, Pentagon mengizinkan tambahan 1.000 tentara ke Kabul.

Juru bicara Taliban Mohammad Naeem mengatakan kepada Aljazirah bahwa perang di Afghanistan sudah berakhir. Dia mengatakan, rezim pemerintahan baru akan segera terbentuk di Afghanistan. Dia meyakinkan misi diplomatik asing dan warga Afghanistan bahwa, pasukan Taliban tidak akan melakukan kekerasan. Mereka akan menjaga keamanan di Kabul dan kota-kota lainnya.

sumber: republika.co.id

 

DSKS Kritik BPIP Soal Lomba Hukum Hormat Bendera

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menyebut kegiatan lomba penulisan artikel yang diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 yang bertema ‘Hormat bendera menurut hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam’ hanya akan membuat kegaduhan dan berpotensi memecah persatuan anak bangsa.

“Tema yang dibuat dalam lomba tersebut penuh dengan sikap Islamophobia akut yang
menunjukkan rendahnya kualitas kebangsaan anggota BPIP,” kata Koordinator Dewan Ria’sah Tanfidziyah DSKS ustaz Aris Munandar dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Ahad, (15/8/2021).

Menurut ustaz Aris, BPIP sering mempertentangkan Islam dengan Pancasila yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

“BPIP telah memonopoli tafsir Pancasila atas nama pembinaan ideologi Pancasila dengan
menafikkan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ustaz Aris juga menjelaskan bahwa seharusnya BPIP mengambil tema terkait permasalahan negara dan tidak membenturkan pancasila dengan agama Islam.

“Lebih relevan jika tema yang diangkat dalam lomba tersebut adalah tentang penyelamatan
KPK dan aset-aset negara, penyelamatan utang negara atas pinjaman luar negeri ataupun
antisipasi upaya-upaya yang akan mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila,” pungkas ustaz Aris.

Sebagaimana diketahu sebelumnya, dalam rangka hari Santri Nasional 2021, BPIP mengadakan lomba menulis artikel dengan tema ‘Hukum hormat bendera menurut Islam’ dan ‘Menyanyikan lagu kebangsaan memurut Islam’ yang berlangsung pada 10 agustus sampai 5 oktober 2021.

Pemerintah Apresiasi Berdirinya Universitas Muhammadiyah Malaysia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Perguruan Tinggi Muhammadiyah kini ada juga di Malaysia. Kampus yang baru berdiri ini bernama Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik berdirinya UMAM. Menag berharap, UMAM berkembang menjadi kampus pencerahan di Asia Tenggara.

“Selamat atas berdirinya Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM). Internasionalisasi gerakan Muhammadiyah ini merupakan wujud perluasan dakwah Muhammadiyah di bidang pendidikan dalam rangka memperkuat ukhuwah antarbangsa,” tutur Menag di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Menurut Menag, Muhammadiyah merupakan salah satu kekuatan sipil Islam yang konsisten menyuarakan moderasi beragama dan kemajuan Islam. “Saya sangat bangga, kehadiran UMAM memperkokoh komitmen Islam Indonesia menjadi kekuatan pencerahan di Asia Tenggara,” tegasnya.

“Sekali lagi, selamat atas berdirinya UMAM,” tandasnya.

Presiden Afghanistan Melarikan Diri, Taliban Umumkan Perang Berakhir

Redaktur: Mazaya

KABUL(Jurnalislam.com)–Taliban telah menyatakan perang di Afghanistan berakhir setelah para pejuangnya merebut ibu kota, Kabul, dan Presiden Ashraf Ghani telah pergi melarikan diri dari negara itu dengan alasan ingin menghindari pertumpahan darah.

Terjadi kepanikan di jalan-jalan ibu kota Kabul pada hari Senin (16/8/2021) ketika pejuang Taliban bersenjata berat menguasai istana presiden yang telah ditinggalkan Ashraf Ghani. Sementara negara-negara barat bergegas untuk mengevakuasi warganya. Ratusan warga Afghanistan yang berputus asa juga membanjiri bandara Kabul untuk meninggalkan negara itu.

Juru bicara kantor politik Taliban mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka tidak ingin hidup terisolasi dan mengatakan jenis dan bentuk pemerintahan baru di Afghanistan akan segera dijelaskan.

“Hari ini adalah hari besar bagi rakyat Afghanistan dan mujahidin. Mereka telah menyaksikan buah dari upaya dan pengorbanan mereka selama 20 tahun,” kata Mohammad Naeem, juru bicara kantor politik Taliban, kepada Al Jazeera.

“Alhamdulillah, perang di negara ini sudah berakhir,” imbuhnya.

Mohammad Naeem juga menyerukan hubungan internasional yang damai.

“Kami telah mencapai apa yang kami cari, yaitu kebebasan negara kami dan kemerdekaan rakyat kami,” terangnya.

“Kami tidak akan mengizinkan siapa pun menggunakan tanah kami untuk menargetkan siapa pun, dan kami tidak ingin merugikan orang lain.” pungkas Naeem. (Bahri)

Sumber: Al Jazeera