Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Penuturan dari sejumlah penyintas Covid-19 yang sempat mengalami gejala parah, adalah turunnya spiritualitas dan mental.

Di saat mereka berjuang melawan serangan Covid-19 yang mengganas dalam tubuh, di saat yang sama pula, mereka benar-benar dituntut untuk tetap yakin, dan optimis tentang kuasa dan rahmat Sang Pencipta, Allah SWT.

Suasana yang tentu berat untuk dibayangkan. Mirisnya lagi, situasi sedemikan rupa bagi sebagian bahkan banyak orang, meninggalkan bekas yang akut. Tak sedikit yang terpaksa harus berhadapan dengan trauma skis yang berkepanjangan.

Di sinilah peran penting bimbingan ulama. Hal ini terungkap dalam dialog di kanal resmi Youtube TV MUI dengan Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Balitbang Kemenag, Prof M Adlin Sila yang dipandu Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis yang dikutip MUIdigital, Rabu (25/8).

“Kita pakai teori sosiologi, misalnya bahwa agama itu membantu kesehatan mental penderita, penyintas, dan masyarakat pada umumnya,” ujar Adlin.

Adlin menyebutkan Survei  Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama berjudul “Urgensi Layanan Agama di Masa Pandemi Covid-19” menyebutkan 55,1 persen respons setuju bahwa Covid-19 memengaruhi keyakinan/praktik keberagamaan. Pandemi Covid-19 memang telah meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan, termasuk rutinitas mengakses kajian, ceramah, dan tausiyah keislaman secara langsung tatap muka dengan ustadz yang barangkali biasa dilakoni dalam kondisi normal. Apalagi bagi mereka yang terpapar parah Covid-19. Kendala akses tentu lebih sulit lagi.

Kabar baiknya, 86,7 persen responden berupaya terhubung dengan (mencari support dari) pemuka agama dan komunitas agama mereka. Saat isolasi mandiri, ragam aktivitas dilakukan. Sebanyak 56,3 persen mendengar atau membaca kitab suci, 47,2 persen mendengar ceramah, dan 42,8 persen dzikir/meditasi.

Sedikit sekali yang konsultasi-psikologis khusus. Hanya 22,1 persen responden yang mengaku pernah mendapat konseling psikologis-keagamaan, selama menjalani pandemi ini.  Survei Kemenag ini juga menemukan fakta masih sedikit layanan konsultasi psiko-spiritual (psikologi keagamaan) yang tersedia. Padahal, sebagaimana disebutkan, 87 persen memang betul-betul berupaya terhubung dengan para pemuka agama masing-masing.

Adlin mengatakan jika alasan survei ini dilakukan salah satunya untuk mengetahui, seberapa besar pengaruh agama, terutama untuk layanan keagamaan di masyarakat. Supaya pemerintah tahu kira-kira layanan keagamaan apa yang diperlukan khusus penyintas Covid-19.

Dia menambahkan jika Puslitbang ingin menguji, ketika dimasa pandemi seperti ini, apakah keyakinan/keberagaman masyarakat di Indonesia masih seperti itu atau tidak. Dan ini dikonfirmasi penelitian-penelitian di luar negeri, bahwa memang agama itu, spiritualitas, religiusitas punya pengaruh dalam proses penyembuhan pasien.

Survei pun dilakukan secara daring, tidak face to face karena persoalan pandemi. Dan dilakukan kepada beberapa pemeluk agama yang berbeda di Indonesia. “Kita taat pada prokes dan PPKM darurat, sehingga yang kita lakukan adalah menelpon dan, men-share quisoner kita melalui platform media sosial,” ujar Adlin.

Dia menambahkan survei dilakukan dengan mengontak ketua-ketua penyuluh agama di seluruh provinsi di Indonesia, lalu meminta tolong untuk menyebarkan angket di group WhatsApp para penyuluh agama ini. “Kita berhasil menjaring 1.500 responden yang mengisi link angket yang tadi sudah kita sebar. Ditambah dengan 20 informan yang kita interview lewat telepon,” ujar Adlin.

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Dinamika peralihan kekuasaan pemerintah Afghanistan oleh kelompok Taliban mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar mengatakan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim senantiasa berpegang teguh pada nilai wasathiyatul (moderasi) Islam.

Dijelaskan Kiai Mif, begitu akrab disapa, pemahaman agama wasathiyah Islam memiliki posisi penting dan strategis. Maka dari itu, umat Islam Indonesia harus terus menjaganya.

Terkait dengan sorotan internasional terhadap peralihan kekuasaan di Afghanistan, Kiai Mif mengajak segenap umat Islam Indonesia tidak terjebak pada tindakan yang memunculkan polarisasi.

“MUI mengajak segenap umat Islam Indonesia untuk merespons setiap dinamika sosial dan politik, baik di tingkat nasional maupun global, termasuk dinamika baru di Afghanistan, dengan sikap yang mutawassith (menengah), konstruktif dan tidak terjebak dalam polarisasi yang menimbulkan mafsadah (kerusakan),” demikian kata Kiai Miftah saat memberi sambutan dalam pembukaan Mukernas I MUI, Rabu (25/8).

Secara khusus, Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya ini juga menghaturkan doa dan harapannya agar negara bekas wilayah Khurasan Raya itu dapat mewujudkan pemahaman agama wasatiyatul Islam dalam aktivitas politik negara, bangsa dan masyarakatnya.

“Melalui ikhtiar bersama dari pemerintah, ulama dan masyarakatnya. Yakni, Islam yang me njunjung tinggi dan memprakteikkan prinsip-prinsip tawassuth, tawâzun, tasâmuh (toleran), i’tidâl (adil), syûra, musâwâh, ishlâh, awlawiyyah (prioritas), tathawwur wa ibtikâr (pengembangan dan inovasi), dan tahaddhur (kontekstualisasi),” pungkas Ulama yang juga Rais Aam PBNU ini. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia diimbau selalu mengedepankan khitah (arah perjuangan) Islahiyah Nabawiyah dalam menjalankan kerja organisasinya untuk mengawal umat.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, saat memberi sambutan dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI periode 2021-2025 yang diselenggarakan pada Rabu, (25/8).

Mukernas pertama ini akan membahas urgensi masalah umat beserta program kerja selama satu tahun ke depan.

“Dahulu mukernas ini dikenalnya sebagai Rakernas, tapi pada intinya tujuannya sama. Prinsipnya kita harus melakukan penguatan, meluruskan khitah (arah perjuangan), khitah kita adalah Islahiyah Nabawiyah. Hal yang harus kita perbaiki adala langkah-langkah yang sejalan dengan khitah tersebut,” ujar Kiai Ma’ruf.

Mukernas kali ini mengambil tema Memperkuat Peran MUI dalam Kerja Sama Ulama, Umara dan Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19 dan dampaknya.

Menurut Kiai Ma’ruf Amin, Mukernas harus dilakukan secara cermat, terstruktur dan teroganisasi dengan baik.

Meski demikian, Mantan Ketum MUI itu menekankan bahwa khithah atau arah perjuangan akan berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Ia menekankan bahwa MUI perlu menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita perjuangan yang sesuai dengan Islahiyah nabawiyah.

“Hal ini menjadi sangat penting. Memang pada rapat-rapat sebelumnya sudah ada berbagai pembahasan untuk menguatkan peran MUI dalam mengatasi masalah umat. Namun, saya rasa perlu dibuatkan juga peta dakwahnya,” tuturnya.

Kiai Ma’ruf menjelaskan hal-hal konkret apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan program di Mukernas.

Pertama, harus dilakukan verifikasi keadaan lapangan (tahqiqul waqi’).

Kiai Ma’ruf menyampaikan bahwa Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI kembali merekomendasikan peta dakwah untuk dimuat. Dijelaskan Kiai Ma’ruf, peta dakwah dapat dibuat dengan menggunakan pendekatan per provinsi.

Dengan demikian, strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh MUI nantinya dapat disesuaikan dengan keadaan unit per provinsi tersebut.

Kedua adalah tahqiqul Manath. Maksudnya, melakukan verifikasi masalah yang akan diperbaiki dengan melihat sebuah masalah itu apakah masih relevan atau sebaliknya.

Bagi Kiai Ma’ruf, penting untuk tidak meng-copy program yang terdahulu dan program baru yang berdasarkan pada peta lapangan yang dihadapi. Karena itu, pada saat Mukernas, Kiai Ma’ruf mengusulkan agar perlu dilakukan langkah ketiga yakni, kegiatan telaah ulang.

“Hal ini tak kalah penting supaya program yang ada dapat terus di-update sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi,” ujarnya.

Langah kokret keempat dijelaskan Kiai Ma’ruf, harus adanya pemangku program yang berperan untuk melakukan upaya perbaikan-perbaikan.

Kata Kiai Ma’ruf, para pemangku ini harus diisi pemangku dan orang-orang yang berilmu. Pengampu adalah pemikul atau pendukung utama. Dalam konteks ini, Kiai Ma’ruf nenyebutkan bahwa pemikul utamanya adalah ormas-ormas (organisasi masyarakat Islam) khususnya yang di bawah naungan MUI. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sebelum ditangkap Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Muhammad Kece sempat bersembunyi di Bali untuk menghindari kejaran aparat penegak hukum.

Kini Muhammad Kece ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

“Ya betul (sudah ditangkap),” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono, saat dikonfirmasi, Rabu (25/8).

Hanya saja, Argo belum bisa membeberkan pasal sangkaan yang akan diberikan kepada youtuber tersebut. Karena itu, Muhammad Kece akan dibawa oleh tim penyidik ke Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Muhammad Kace sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah pihak soal videonya yang diduga menistakan agama. Kepala Badan Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Ahmad Ramadhan mengatakan, tim penyidik telah meningkatkan status ini dari penyelidikan ke penyidikan usai melakukan gelar perkara.

Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, yaitu tangkapan layar dan video yang diunggah Muhammad Kece itu. Menurut Ramadhan, video yang diunggah Muhammad Kece berpotensi menimbulkan kegaduhan dan memecah bela bangsa. Karena itu, Polri telah mengajukan kepada Kominfo untuk men-take down video itu dari media sosial Youtube.

“Dari 400 video yang telah diposting MK, sudah 20 video sudah di-take down,” kata Ramadhan.

Di antara ucapan Muhammad Kece yang disoal adalah dia menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Selain itu dia juga menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak benar sehingga harus ditinggalkan.

“Karena memang Muhammad Bin Abdullah ini pengikut jin,” ujarnya dalam tayangan di akun YouTube Muhammad Kece berjudul ‘Kitab Kuning Membingungkan’ yang diunggah pada 19 Agustus 2021.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dan Kementerian Perdagangan perkuat sinergi dalam percepatan ekspor produk halal.

Hal ini disampaikan KH Ma’ruf Amin  saat meluncurkan program Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Industri Halal. Program ini dicanangkan oleh KH Ma’ruf Amin yang juga Ketua Harian Komite Nasional Keuangan & Ekonomi Syariah (KNEKS).

Program ini akan menjadi kerangka kerja yang memudahkan dan membuka kesempatan berbagai pemangku kepentingan untuk saling bersinergi dalam mengakselerasi pengembangan UMKM industri halal yang berbasis ekosistem digital.

“Khusus untuk pasar ekspor, BPJPH melalui fasilitasi Manajemen Eksekutif KNEKS diharapkan dapat bersinergi dengan Kementrian Perdagangan dalam upaya percepatan ekspor produk halal,” pesan KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Rabu (25/8/2021).

“Selain itu, saya berharap pembinaan industri halal untuk UMKM agar diupayakan dengan lebih kuat lagi agar setiap UMKM Industri Halal di Indonesia benar-benar memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH dalam usahanya,” imbuh Wapres.

Wapres percaya BPJPH dapat mengoptimalkan sinergi dengan 12 Pemangku Kepentingan yang ada untuk mempercepat implementasi SJPH bagi pelaku UMKM. Sertifikasi halal diyakini akan memberikan keunggulan untuk produk-produk UMKM Industri Halal, baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional.

Wapres menegaskan, UMKM adalah kunci dalam mengakselerasi ekonomi syariah yang harus diperhatikan, dijaga, dan dikembangkan bersama secara serius. Pengembangan UMKM industri halal menjadi bagian penting dari upaya pencapaian visi Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Dunia.

Ke depan, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar produk halal saja, tapi bisa menjadi produsen produk halal yang dapat mengekspor produk-produk halalnya ke seluruh penjuru dunia.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dorongan untuk menjadikan UMKM industri halal sebagai bagian dari rantai nilai industri halal global (global halal value chain),” jelas Wapres.

“Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk meng-akselerasi pengembangan UMKM Industri halal,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama mendukung peluncuran program Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Industri Halal. Program ini dicanangkan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang  sekaligus Ketua Harian Komite Nasional Keuangan & Ekonomi Syariah (KNEKS).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa sebagai salah satu anggota KNEKS, Kementerian Agama menyambut baik kick off program sinergi ini. Menag mengatakan, sinergi ini memiliki irisan dengan salah satu tugas Kementerian Agama, yaitu sebagai penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH).

“Kemenag juga terus berakselerasi menyiapkan beragam infrastruktur yang mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Produsen Produk Halal Dunia pada 2024 sebagaimana dicanangkan Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Harian KNEKS Oktober 2020,” kata Menag saat memberikan sambutan secara virtual pada peluncuran program Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Industri Halal, Rabu (25/8/2021).

Beberapa hal yang telah dilakukan Kemenag, lanjut menag, di antaranya adalah mengintegrasikan sistem pelayanan sertifikasi halal dengan OSS secara online melalui web SIHALAL. Kemenag juga melakukan penyederhanaan proses sertifikasi halal yang sudah diundangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelayanan sertifikasi yang semula 3 bulan dipangkas menjadi hanya 21 hari.

Selain itu, bersama dengan Kementerian Keuangan, Kemenag juga telah menyelesaikan tarif layanan Badan Layanan Umum BPJPH, serta pemberian layanan gratis bagi sertifikasi halal UMKM.

Dalam rangka membangun sinergi, Kemenag juga terus melakukan berbagai kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, termasuk dengan KNEKS dengan fokus kerja sama pada fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Kementerian Agama juga bersinergi dengan berbagai negara untuk membangun kompatibilitas lalu lintas produk halal antar negara, serta berkontribusi dalam forum-forum dunia untuk membahas industri halal global.

“Semua hal di atas bertujuan agar terjadi percepatan dalam sertifikasi halal sehingga turut mendorong terwujudnya Indonesia sebagai produsen produk halal dunia. Sebagai Menteri Agama, saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan kick off akselerasi pengembangan UMKM industri halal. Semoga KNEKS terus tumbuh dan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menag.

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Bersamaan dengan momentum kemerdekaan Indonesia, Paragon menyelenggarakan acara Opening Ceremony Paragon Educational Leadership Program pada Sabtu, 21 Agustus 2021.

Acara ini dihadiri oleh 479 mahasiswa peserta program dari seluruh Indonesia beserta pemangku kepentingan lainnya. Membawa semangat pergerakan dan gotong royong, Opening Ceremony Paragon Educational Leadership Program, yang merupakan kolaborasi Paragon dengan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, menjadi titik temu bagi seluruh peserta dari berbagai turunan Paragon Educational Leadership Program untuk memulai proses pembelajaran dan bergerak bersama-sama untuk membawa perubahan bagi Indonesia.

Dalam sambutannya, EVP dan Chief Administration Officer (CAO) Paragon, Miftahuddin Amin menyampaikan, “Paragon Educational Leadership Program merupakan arena belajar bersama. Paragon memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan bangsa Indonesia agar bisa terus berkompetisi baik di dalam maupun di luar negeri. Kami berharap Paragon dapat menjadi arena untuk menginternalisasi dan aktualisasi diri bagi peserta program setelah lulus”. Membawa tagline “BERMAKNA” (Bersama Memajukan Pendidikan Indonesia), Paragon berharap dapat ikut memajukan pendidikan bangsa melalui Paragon Educational Leadership Program.

Adapun opening ceremony Paragon Educational Leadership Program pada hari Sabtu ini turut dihadiri oleh dosen dan perwakilan dari 15 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia yang bekerjasama dengan Paragon dalam program ini, peserta terpilih dari program Paragon Internship Program, Paragon Innovation Fellowship, Paragon Master Class, dan Paragon Scholarship Program, serta pimpinan dan jajaran dari Paragon. Acara dibuka dengan Welcoming Speech dari Miftahuddin Amin (EVP & CAO Paragon) dan Group Coaching bersama Salman Subakat (CEO Paragon).

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Paragon Innovation Space Tour, Education Talk bersama dr. Mesty Ariotedjo (Dokter Anak dan Penggiat Pendidikan) dan Mario Kristiono (Group Head Product Innovation Paragon), serta ditutup dengan penjelasan lebih lanjut masing-masing program dan awarding challenge yang telah diikuti oleh peserta program. Ke depannya, peserta yang terpilih dalam Paragon Educational Leadership Program akan mengikuti serangkaian program pengembangan hard skill dan soft skill dari mentor Paragon.

Paragon Educational Leadership Program ini merupakan salah satu bentuk realisasi visi dan misi Paragon untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat khususnya di dunia pendidikan. Paragon percaya bahwa pendidikan adalah pondasi untuk membangun suatu bangsa yang merupakan tanggung jawab semua pihak. Melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan baik dari pemerintah, swasta, institusi pendidikan, masyarakat serta media akan membawa akselerasi memajukan pendidikan Indonesia menjadi semakin progresif.

“Dengan pendidikan, kita lebih sensitif dan empati melihat yang terjadi di sekeliling kita, apa yang bisa kita bantu. Balik lagi ke visi misi Paragon, melakukan hal yg bermanfaat kepada orang lain akan ada efek yang jauh lebih besar lagi”, ujar dr. Mesty Ariotedjo.

Dunia pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang berilmu dan berkarakter. Melalui Paragon Educational Leadership Program, Paragon berharap dapat menyampaikan nilai-nilai baik seperti semangat kolaborasi dan inovasi kepada masyarakat untuk kemajuan negara tercinta Indonesia. “Perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Paragon Educational Leadership Program ini merupakan awal dan langkah kecil dari kita masing-masing untuk bisa membuat perubahan besar”, ujar Salman Subakat.

SOLO (jurnalislam.com)- Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia (PPMI) melantik 41 pengurus baru PPMI Soloraya periode Tahun 2021-2024 di Kusuma Sahid Prince Hotel, Jl. Sugiyopranoto No. 20 Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta, Rabu (25/5/2021).

Pelantikan yang bertema kultur baru PPMI yang ‘Religius, Bertumbuh dan Istiqomah’ tersebut dihadiri ketua MUI Solo Drs Subari dan Founder PPMI Pusat Yudi Faisal.

Dalam kesempatan tersebut, Founder PPMI Pusat Yudi Faisal menyebut kepengurusan PPMI Soloraya merupakan jumlah pengurus terbanyak.

Ia juga memberikan motivasi kepada para peserta agar tak lupa melakukan banyak sedekah terutama di masa pandemi agar apa yang diusahakan mendapat keberkahan dari Allah.

“Bapak ibu coba sekarang, kalau ada pedagang yang belum laku daganganya diborong, coba kita bersedekah pol polan,” katanya.

“Dan usahakan kita juga melakukan dakwah kepada mereka, misal tanya sholat 5 waktunya dan yang lainnya, biasanya saya seperti itu, saya dakwah dulu,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua MUI Solo Drs Subari berpesan agar para penguasa yang tergabung dalam PPMI tersebut dapat menjadi pedagang maupun pengusaha yang jujur agar kelak menjadi tetangga Rasulullah di Surga.

“Kalau ada yang menyimpang ada yang mengingatkan, semoga menjadi pedagang pedagang yang jujur yang kelak akan bertetangga di surga dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,” ungkapnya.

Dan berikut susuan pengurus PPMI Soloraya Periode Tahun 2021-2024 :

Pembina dan Pengawas
1. Nur Huda
2. Arya Suteja
3. Ir. Sunardi, MP

Ketua
Anton Bruri Rahmat Hidayat, ST. M.Pd.I

Wakil Ketua
Muntaha

Sekretaris
1. Miftah Hamidy
2. Muhammad Nur Wahid Mujahidin

Bendahara
1. Murni
2. Rubiyanti

Humas dan EO
1. Uswatun Hasanah
2. Suhantoro Aritedjo
3. Matno.

Devisi BBN (bagi-bagi Nasi)
1. Sariwiyatun
2. Sri Hidayati

Devisi BBM (bersih-bersih masjid)
1. Sarwoto
2. H. Achmad Bagio, S.Pd, MM
3. Maesaroh Sukriyati, SE
4. Nanik Setyawati

Devisi Sosial dan Kemaslahatan Anggota
1. Sutriningsih
2. Siti Badriyah, S.Pd., M.Pd
3. Indradi Setianto
4. Djuwahir

Devisi Dakwah
1. Rochmad Riyadi Wibowo
2.Sugiyanti
3.Setyani
4. Novia
5. Miftahul Khoiriyah
6. Juwandi

Devisi Training dan Bisnis
1. Triono
2. Edy Daryanto, S.E., MM
3. Jaka Suwarna

Devisi POP (Pesantren Online PPMI)
1. Watik Widyastuti
2. Dadang Setiawan

Devisi Founder
1. Misbahul Muanam
2. Ediyati Andayani
3. Chusni Chomisatun
4. Villa Kunti Kumala
5. Purwanti
6. Sugiyanto
7. Eko Tri Wahono
8. Hj. Rohayah

JAKARTA(Jurnalislam.cm)– Kementerian Agama akan menggelar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Layanan Sertifikasi Halal. Survei ini akan dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Balitbang Diklat Kemenag.

Kesepakatan kerja sama pelaksanaan KSM ini ditandatangani Kapuslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Adlin Sila dengan Kabag Umum dan Keuangan BPJPH, Nurasik, di Jakarta, Selasa (24/8/2021). Bersamaan itu, dilakukan pembahasan hasil tryout dan pembekalan survei.

Adlin Sila menyampaikan bahwa survei kali ini bisa menggali tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikat halal yang diberikan pemerintah melalui BPJPH. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH menjadi salah satu lembaga pemerintah yang bertugas sebagai wakil negara dalam memberikan layanan publik terkait registrasi dan sertifikasi halal.

“Kiranya survei ini menjadi kerja sama yang berkelanjutan antara Balitbang Diklat dengan BPJPH, di mana hasilnya menjadi bahan pengambilan kebijakan dalam meningkatkan layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha,” kata Adlin Sila.

“Alhamdulillah, momentum kerjasama ini, menjadi tolak awal untuk keberlanjutan kerjasama lainnya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik,” lanjutnya.

Ketua tim peneliti, Fauziah menyampaikan bahwa survei ini dilakukan di 34 Provinsi. Untuk 12 provinsi, survei akan dilakukan secara offline atau peneliti turun kelapangan. Sedang untuk 22 provinsi lainnya, survei dilakukan secara online.

“Ke-12 provinsi tersebut adalah Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan,” kata Fauziah.

Survei akan dilaksanakan selama tujuh hari, 31 Agustus sampai 6 September 2021.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit PD Pontren) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini mengalokasikan bantuan Rp233 miliar untuk pesantren, Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ), dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).

Program bantuan ini mencakup empat aspek, yaitu: aspek kelembagaan, sumber daya manusia, akademik, serta sarana. Bentuknya adalah bantuan operasional, sarana dan prasarana, insentif, dan bantuan lainnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, program ini merupakan bentuk afirmasi dan fasilitasi pemerintah terhadap pesantren, LPQ, dan MDT, termasuk para ustaz dan santrinya. “Jika empat aspek ini dipenuhi, tentunya akan berdampak pada kualitas pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, baik LPQ maupun MDT,” tegas Menag di Jakarta, Selasa (24/8/2021).

“Sekalipun bantuan yang ada belum bisa menjangkau secara keseluruhan, setidaknya bisa menjadi stimulan bagi pesantren, LPQ, dan MDT, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19,” sambungnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menambahkan, selain Rp233 miliar anggaran untuk pesantren, LPQ, dan MDT, Kemenag juga telah menyalurkan anggaran lebih dari Rp31 miliar melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Total ada 1.200 mahasantri yang menjadi binaan Kemenag dan saat ini sedang menempuh studi di sejumlah perguruan tinggi.

“Ada pula program PIP dan BOS Pesantren untuk 349.411 santri yang hanya mengaji. Total bantuan sebesar Rp356 miliar lebih dan saat ini dalam proses penyaluran,” tutup Ramdhani.

Proses Pengajuan
Direktur PD Pontren Waryono Abdul Gafur menjelaskan pengajuan bantuan untuk pesantren, LPQ, dan MDT dibuka hingga 10 September 2021. Dia meminta agar pengelola pesantren, LPQ, dan MDT mengurus sendiri pengajuan bantuannya, melalui aplikasi layanan bantuan pada laman https//:ditpdpontren.kemenag.go.id/layanan/.

Menurutnya, Dit PD Pontren telah menerbitkan sejumlah petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan yang dapat diunduh melalui https//:ditpdpontren.kemenag.go.id/arsip/.

“Masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap beredarnya informasi hoaks dan penipuan yang mengatasnamakan pemberi bantuan. Penetapan dan penyaluran bantuan diinformasikan secara resmi melalui website dan media sosial Kemenag maupun Dit PD Pontren,” tegas Waryono.